FORMAT KELEMBAGAAN DAN POLA HUBUNGAN MPR DENGAN DPR DAN DPD PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945 - Yusdar, Yusdar (Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2016)
Format Kelembagaan dan Pola Hubungan MPR dengan DPR dan DPD Pasca Amandemen UUD Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui format kelembagaan MPR pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, serta pola hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Analisis terhadap pengolahan data adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral dengan ciri khas bikameral sedang (soft bicameralisme) dan pola hubungan antara MPR, DPR, dan DPD merupakan pola hubungan ”nebengeordnet” atau hubungan horizontal atau hubungan satu level yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Institutional format and pattern of relations with Parliament and Council Assembly after the amended Constitution of 1945. This study aims to determine the institutional format of the MPR and the pattern of relations between the DPR and DPD. MPR after the amendment to the Constitution of 1945 NRI. Analysis of the processing is to use a qualitative descriptive analysis. These results indicate that Indonesia adopt a representative system with a bicameral representative system is the hallmark of a bicameral (medium strength bicameralism) and the pattern of the relationship between MPR, DPR and DPD is the pattern of relationships that are mandated by the Constitution of 1945 NRI.