WATAK DASAR HUKUM ISLAM
(Respon terhadap Pemikiran Joseph Schacht)
Oleh Hadi Daeng Mapuna*

Abstrak
Pemahaman seseorang terhadap hukum Islam, apalagi seorang orientalis, tentu tidak terlepas dari latar belakang dan pemahamannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum  Islam itu sendiri. Joseph Schacht, misalnya, mengintrodusir pemahamannya mengenai sejarah dan                                                     garis-garis besar sistem hukum Islam melalui bukunya yang sangat terkenal An Introduction to Islamic Law (Pengantar Hukum Islam). Sementara itu ia sendiri tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam.
Tulisan ini merupakan respon atau tanggapan penulis terhadap salah satu bagian dari tulisan Joseph Schacht dalam  buku, yakni bagian kedua pembahasan nomor 26. Bagian ini  diberi judul "The Nature of Islamic Law". 
Key Word : Joseph Schacht, Islamic Law

A. Pendahuluan
Sebetulnya, tulisan-tulisan Joseph Schacht (selanjutnya disebut Schacht) dalam bukunya An Introduction to Islamic Law (Pengantar Hukum Islam), sebagaimana diakuinya dalam kata pengantar, merupakan catatan tentang pemahamannya mengenai sejarah dan garis-garis besar sistem hukum Islam. Catatan-catatan tersebut diperuntukkan kepada dua kelompok pembaca, yakni mahasiswa ilmu-ilmu sejarah sosial (termasuk mahasiswa yang mempelajari sejarah sosial hukum Islam (?)) dan perbandingan hukum serta mahasiswa Arab yang mungkin berminat untuk mempelajari cabang studi-studi Islam (Islamic studies).
Sebagai karya seorang orientalis, tentulah karya Schacht ini harus diposisikan dalam bingkai diskursus intelektual yang harus mengedepankan sikap kritis tapi tetap obyektif dan terlepas dari sikap apriori yang cenderung menutup obyektifitas seseorang. Apalagi Schacht tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam. Karena itu, apa yang akan dikemukakan dalam tulisan ini (tentu hanya sebagian) tidak terlepas dari sikap dan pandangannya terhadap sunnah Nabi tersebut.
B. Watak Hukum Islam: Pertentangan Antara Teori dan Praktek 
Schacht mengawali uraiannya dengan menyatakan bahwa watak hukum Islam ditentukan oleh sejarahnya. Dalam pandangannya, sejarah hukum Islam didominasi oleh pertentangan antara teori dan praktek. Hukum Islam, sejauh menyangkut lingkup konsep-konsep tentang wajib, boleh dan dilarang, pada tingkat tertentu hanya memuat pernyataan teoritis. Hal ini tampak jelas dari adanya dua kategori pertengahan, sunnah dan makruh.
Tampaknya, dengan adanya dua kategori pertengahan ini menyebabkan hukum Islam menjadi tidak tegas. Bahkan cenderung ambiguitas, tidak tegas dan karena itu tak dapat dijadikan pegangan dalam prakteknya. 
Sifat ambiguitas tersebut maka justeru akan membawa pengaruh tidak hanya menghilangkan sanksi pidana akan tetapi juga akan memberi peluang bagi terulangnya tindakan tersebut. Sebab, orang tidak melihat adanya suatu hal yang dapat menjerakan untuk melakukannya. Dengan demikian, walaupun secara teoritis hukum Islam itu menyediakan sanksi pidana (hadd), namun dalam prakteknya orang dapat berkelit dengan berbagai macam dalih.
Dalam kaitan pernyataan di atas, Schacht lebih jauh mengemukakan adanya doktrin bahwa kebutuhan memberi kelonggaran bagi orang muslim untuk tidak menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah diterapkan secara tegas.
Hal lain yang memperkuat tesis Schacht di atas adalah adanya kesalahan dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam tidak luput dari kesalahan pelaksanaannya  (malpractice), seperti penyuapan terhadap qadi dan saksi serta tindakan-tindakan dari pihak penguasa dan perorangan yang berpengaruh dalam masalah ketika qadi tidak mampu menyelesaikannya. Hal ini tergantung pada  karakter dan kekuatan pemerintah.
Dalam batas-batas tertentu, pandangan Schacht boleh jadi ada benarnya. Apalagi bila sudut pandang teori hukum yang dipergunakan adalah teori hukum Barat yang memiliki sanksi hukum yang tegas yang harus dilaksanakan secara hitam putih. Hukum Islam memiliki cita hukum yang disebut maqashid al-Syari'ah. Dengan memahami  maqashid al-Syari'ah maka akan dapat difahami mengapa hukum Islam itu tampak seperti tidak tegas dan cenderung membuka peluang untuk terulangnya perbuatan itu.
Selain berwatak ambigu, hukum Islam juga tidak terstruktur secara jelas dalam bidang yang terpisah dengan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Hukum yang tepat telah dipadukan secara cermat ke dalam sistem kewajiban agama. Sebagaimana dalam bidang peribadatan, perbuatan wajib disertai dengan perbuatan-perbuatan lain yang dianjurkan atau di sunnahkan. 
Ahli waris dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk membayar hutang-hutang almarhum. Bahkan, kerabat dekat yang mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi bagi pembunuhan yang disengaja dianjurkan untuk tidak menuntut ganti rugi tersebut (memaafkan). Oleh karena itu, dalam hal semacam ini tampak seakan-akan kita tidak berbicara masalah hukum Islam. Seolah-olah konsep hukum itu tidak ada dalam Islam. 
Meskipun demikian, Schacht tetap mengakui bahwa meskipun dimasukkan ke dalam sistem kewajiban agama, pokok bahasan tidak sepenuhnya terasimilasikan. Hubungan hukum tidak sepenuhnya disederhanakan berdasarkan kewajiban-kewajiban agama dan etika. Ranah hukum tetap memelihara sifat teknisnya sendiri dan penalaran yuridis dapat berkembang dengan jalurnya sendiri. Karena itu, sebetulnya terdapat perbedaan yang jelas antara wilayah agama dan wilayah hukum, dan kita dibenarkan untuk menggunakan istilah hukum Islam dari pokok bahasan hukum yang termasuk dalam kewajiban-kewajiban keagamaan, baik secara material maupun formal. Pokok bahasan hukum menjadi hukum Islam tidak semata-mata karena memiliki pertimbangan-pertimbangan moral atau keagamaan, tetapi lebih pada banyaknya proses yang merupakan bagian dari kewajiban agama.
Walaupun hukum Islam terpadu dalam kewajiban-kewajiban agama, akan tetapi sebetulnya Schacht tidak memungkiri bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis (Islamic law is systematic). Hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa institusinya terhubungkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagian besar hukum kontrak dan perjanjian, misalnya, diuraikan dengan analogi kontrak jual beli. Selain itu, keseluruhan hukum Islam itu dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keagamaan dan etika. Masing-masing institusi, transaksi ataupun perjanjian diukur dengan standar aturan agama dan moral, seperti larangan riba, jual beli yang mengandung ketidakpastian (garar).
Watak atau karakter lain yang melekat pada hukum Islam adalah heteronomous dan irrasional. Dikatakan heteronomous sejauh menyangkut dua dasar pokok, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang keduanya merupakan ungkapan perintah Allah. Di samping dua sumber pokok tersebut terdapat juga sumber pokok lainnya yaitu konsensus umat (ijma), walaupun prinsip ini juga tercakup dalam otoritas ilahiyah. Ia mencerminkan sebuah transisi ke arah satu hukum yang outonomous. Ia menentukan tafsir Al-Qur'an dan Hadis, dan menentukan Hadis mana yang dianggap otentik.
Akan tetapi, mulai abad 4/5 dan abad selanjutnya, sampai berkembangnya modernisme hukum dalam generasi sekarang, tidak ada cakupan resmi dalam perkembangan-perkembangan baru yang independen. Apa yang disebut perkembangan, pada dasarnya hanya terdiri dari penafsiran dan pelaksanaan/penerapan . Satu bentuk upaya yang terbatas dalam hal ini adalah ikhtiyar memilih (mengutamakan yang paling relevan) dari pendapat-pendapat yang sudah ada. 
Elemen-elemen irasional sebagian ada yang berasal dari agama Islam itu sendiri dan sebagian lagi berasal dari pra Islam. Contohnya adalah prosedur Islam tentang li'an, qasamah yang berasal dari Arab kuno, serta watak dan fungsi kesaksian hukum pada umumnya. Bahkan asy-Syafi'i sebagai penyusun hukum Islam yang ternama sering tidak berhasil dalam merasionalisasikan institusi-institusi tersebut.
Meskipun demikian, Schacht juga mengakui bahwa pokok bahasan hukum, apa pun sumbernya, juga mengandung elemen-elemen irasional. Apalagi pokok bahasan hukum Islam diorganisasikan, disistematisasikan, dan disempurnakan tidak melalui sebuah proses wahyu yang terus-menerus, akan tetapi dengan menggunakan metode interpretasi dan aplikasi yang pada dasarnya harus bersifat rasional. Dengan cara ini, hukum Islam mencapai penampilannya yang intelektualistik dan skolastik.
Sampai pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa dalam satu sisi Schacht tampaknya cukup tajam dalam menilai hukum Islam secara normatif. Namun, pada sisi yang lain ia juga kadang-kadang sulit menetapkan suatu klaim yang pas dengan hukum Islam. Sebagai misal, ia mengatakan bahwa hukum Islam itu irasional akan tetapi pada saat yang lain ia menyatakan bahwa hukum Islam rasional. Hal ini dapat dipahami dari pernyataannya bahwa hukum Islam itu menunjukkan dirinya sebagai suatu sistem yang rasional yang berdasarkan pertimbangan material, karakter yuridis formalnya kurang berkembang. Bahkan dua konsep hukum formal, yakni sah dan tidak sah terus menerus didesak ke belakang oleh konsep Islam, yaitu dibolehkan dan dilarang. 
C. Dari Watak yang Ambigu ke Konsep yang Kurang Tegas 
Catatan Schacht pada bagian ini semakin menarik untuk dicermati. Setelah ia mengkritisi watak hukum Islam dengan sejumlah klaimnya, ia lagi-lagi mengemukakan hal lain dari hukum Islam yang juga rada-rada minus. Ia mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai sejumlah konsep hukum yang mengesankan, baik yang khusus maupun yang umum. Akan tetapi konsep-konsep tersebut umumnya masih terlalu luas dan kurang tegas isinya. Konsep-konsep itu tidak dirumuskan dari realitas kehidupan hukum yang konkret, melainkan dari pemikiran abstrak. Hal ini berakibat bahwa perbedaan di antara dua golongan sering tidak lebih besar atau lebih esensial dari perbedaan-perbedaan antara beberapa jenis yang berasal dari genus yang sama. Jangankan terdapat satu antitesis di antara dua konsep, justeru terdapat beberapa transisi bertingkat dari inti satu konsep ke konsep lainnya.
Erat kaitannya dengan cara berfikir ini adalah metode kasuistik, satu metode berfikir yang paling menonjol dalam hukum Islam tradisional. Hukum Islam tidak begitu banyak menekankan pemisahan elemen hukum dari masing-masing kasus dan memasukkan elemen-elemen itu ke dalam aturan-aturan umum, seperti membentuk satu seri kasus yang bertingkat-tingkat.
Bagaimana caranya hukum Islam, di pelbagai negeri dan pelbagai waktu, merefleksikan, bereaksi terhadap, dan mempengaruhi masyarakat, telah menjadi obyek dari sekian banyak kajian ilmiah. Namun, di sisi lain, analisis sosiologis terhadap strukturnya sejauh ini hampir tidak pernah dilakukan.
Salah satu kriteria penting dalam sosiologi hukum adalah tingkatan di mana pokok bahasan hukum dibedakan antara yang satu dengan lainnya. Dalam hukum Islam tidak terdapat pembedaan semacam itu. Itulah sebabnya mengapa aturan-aturan prosedural selalu bercampur aduk dengan aturan-aturan hukum substantif, dan aturan-aturan konstitusional dan hukum administratif terpencar-pencar dalam bab-bab yang berbeda dalam fakta yang asli. Kekuasaan publik, sebagai sebuah aturan, direduksi menjadi hak-hak dan kewajiban pribadi, misalnya hak-hak untuk memberikan perlindungan keamanan (aman), kewajiban membayar zakat ataupun pajak, hak-hak dan kewajiban orang untuk menunjuk seseorang sebagai imam atau khalifah.
Sosiologi hukum menunjukkan bahwa terdapat dua metode yang dipergunakan untuk membawa pokok bahasan ke dalam suatu sistem, yakni metode analitis dan metode analogis. Hukum Islam mencerminkan tipe sistematisasi hedua dalam kemurniaannya yang sangat tinggi. Keberadaan konsep-konsep hukum Islam yang telah berkembang dengan baik bukanlah tipikal metode yang pertama, dan bukan pula keberadaan metode kasuistik yang tipikal dari metode kedua. Akan tetapi hakikat konsep hukum Islam dan hakikat metode kasuistiknya menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam berkembang melalui metode qiyas yang merupakan salah satu dari empat prinsip hukum Islam.
Mengenai karakter formal hukum positif, sosiologi hukum membedakan dua kasus ekstrem. Kasus pertama tentang hukum obyektif yang menjamin subyektivitas hak-hak individu. Hukum semacam itu, merupakan jumlah keseluruhan hak-hak istimewa dari semua orang.
Kasus kedua yang bertentangan dengan kasus yang pertama adalah tentang hukum yang mereduksi dirinya sebatas pada administrasi, yang merupakan total keseluruhan perintah-perintah tertentu. Dalam kaitan ini Schacht memasukkan hukum Islam ke dalam jenis pertama., dan ini sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan oleh pengujian terhadap struktur  hukum publik Islam. Sebuah ciri khas yang lahir dari semua ini adalah ciri hukum Islam yang bersifat privat dan individualistik.
Dalam pandangan Schacht, hal ini agaknya paradoks dengan ide program reformasi sosial dan peningkatan posisi orang-orang yang lemah secara sosial sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an. Paradoksial ini tampak pada, misalnya, hukum waris (ketika dipertentangkan dengan akibat sosial dari aturan-aturannya). Masing-masing ahli waris segera menjadi pemilik terhadap bagian yang sudah ditetapkan. Fungsi sosial dari harta waris tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan sebelum harta waris itu dibagi.
D. Pembentukan Hukum Islam; Antara Realitas dan Gagasan Normatif    
Hukum Islam dibuat dan dikembangkan lebih lanjut oleh para spesialis yang merupakan satu fenomena yang cukup dikenal dalam sosiologi hukum. Terdapat kesamaan disamping perbedaan  tertentu antara fungsi-fungsi para spesialis ini di dalam hukum Islam dan Romawi. 
Dalam hukum Romawi penekanannya adalah perkembangan nilai penting bagi kehidupan perdagangan yang memerlukan diciptakannya bentuk-bentuk hukum yang bertalian dengan masalah tersebut, sedangkan dalam hukum Islam, perkembangan semangat keagamaan di kalangan orang-orang muslim menuntut penerapa norma-norma agama terhadap problem perilaku. Itulah sebabnya maka terbentuknya hukum Islam bukan karena didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis dan tidak juga karena kebutuhan teknik peradilan (perhukuman), akan tetapi karena kebutuhan akan gagasan-gagasan  keagamaan dan etika. Jika para spesialis hukum Romawi harus bermanfaat bagi para kliennya, maka mereka harus coba memprediksi reaksi-rekasi yang mungkin timbul dari para ahli hukum dan hakim terhadap setiap transaksi. Demikian pula, jika para spesialis hukum Islam harus memenuhi kewajiban agamanya, maka mereka harus mencari kesadaran mereka untuk mengetahui apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang untuk dikerjakan oleh orang Islam yang baik. Tindakan hukum mana yang harus mereka terima atau yang harus ditolak, praktik-praktik kebiasan mana yang mereka boleh gunakan dan mana pula yang harus mereka hindarkan.
Pandangan Schact yang menyatakan bahwa hukum Islam terbentuk bukan karena didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis menurut penulis merupakan pandangan a historis. Sebab, hukum Islam, pada awalnya lahir karena adanya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat muslim yang perlu segera memperoleh jawaban. Hal ini terutama terjadi setelah Nabi Muhammad SAW., wafat, walaupun harus pula diakui bahwa hukum Islam hingga pada periode tertentu mengalami apa disebut sebagai periode stagnan. Hal ini diperkuat dengan doktrin tertutupnya pintu ijtihad.
E. Penutup
Catatan-catatan Schacht yang telah penulis introdusir tersebut memperlihatkan bahwa pada satu sisi sangat kritis dan tajam akan tetapi pada sisi yang lain kadang-kadang tampak tidak konsisten. Schacht menilai bahwa hukum Islam memiliki karakter ambiguitas, bercampur dalam dan sebagai bagian dari kewajiban-kewajiban agama. Namun ia tetap mengakui bahwa meskipun hukum Islam itu merupakan bagian dari kewajiab agama akan tetapi ia (hukum Islam) tetap dapat dibedakan dengan kewajiban agama non hukum.
Tesis Schacht bahwa watak hukum Islam sangat ditentukan oleh sejarahnya, bukanlah merupakan tesis khas untuk hukum Islam. Sebab, hukum apapun namanya, sifat-sifat dasarnya pasti dipengaruhi oleh sejarah perkembangannya. 
Di bagian akhir catatannya, Schacht menyatakan bahwa hukum Islam menyajikan fenomena ilmu hukum yang unik serta menyajikan fenomena buku-buku pegangan ilmiah yang mempunyai kekuatan hukum. Hal ini tergantung pada dua kondisi, yaitu, pertama, ilmu hukum menjamin stabilitas dan kontinuitasnya, dan kedua, tempat bagi negara diambil alih oleh otoritas lainnya yang cukup tinggi untuk memaksakan dirinya baik terhadap pemerintah maupun rakyat. 
Kondisi pertama dialami oleh doktrin konsensus yang menyebabkan eliminasi kumulatif terhadap perbedaan pendapat. Kondisi kedua ditemukan melalui fakta bahwa hukum Islam mengklaim sebagai berdasarkan otoritas Ilahiah. Klaim ini diperkuat oleh reduksi secara terus menerus terhada unsur manusia dalam pendapat pribadi, sehingga yang tertinggal hanyalah metode mekanis penalaran melalui analogi. Tradisionalisme hukum Islam, yang mungkin merupakan ciri dan gambaran utamanya, merupakan tipikal dari sebuah hukum suci.

SUMBER TULISAN
Mahmud, Moh. Natsir. Orientalisme, al-Qur'an di Mata Barat; Sebuah Studi Evaluatif. Semarang: Dina Utama, 1997.
Minhaji, Akhmad. Joseph Schacht's Contribution to Islamic Law. Canada: Institute of Islamic Studies Mc. Gill, 1992. 
Schacht, Joseph. An Introduction of Islamic Law. London: Oxford University Press, 1965.