KONTEKSTUALISASI TEOLOGI KEADILAN
 DALAM HUKUM KISAS
Oleh : Hamzah*

Abstrak
Salah satu tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara  agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta harta. Sebaliknya segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari lima tujuan pokok disyari’atkannya hukum tersebut dianggap sebagai perbuatan jahat yang dilarang. Oleh sebab itu kejahatan pembunuhan dan penganiayaan merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman kisas. Kisas ialah mengambil pembalasan yang sama. Kisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafan (pengampunan) dari ahli waris yang terbunuh, dan diganti dengan sanksi diyat (membayar ganti rugi) yang wajar. 	
Pembayaran diyat hendaknya dilakukan dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik pula, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat. Maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Jadi mengorbankan satu anggota tubuh untuk menyelamatkan jiwa adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan akal, dan juga berimplikasi pada penyelamatan harta masyarakat secara lebih luas. Tentu saja hukuman seperti itu hanya berlaku bagi negara-negara yang melaksanakan hukum Islam secara utuh, tetapi bagi bangsa Indonesia hukuman potong tangan masih menjadi persoalan bagi masyarakat kebanyakan.
Kata Kunci: Kisas-keadilan

I. Pendahuluan
Kemajemukan dalam suatu masyarakat merupakan rahmah bagi suatu bangsa, disisi lain kemajemukan juga berimplikasi terjadinya konflik, jika tata cara pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan, sehingga akibatnya akan melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, agar proses pemenuhan kepentingan masing-masing tidak berpeluang menimbulkan konflik, maka diperlukan adanya aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peraturannyapun tidak cukup, harus ada sanksi. 
Tujuan disyari’atkan  hukuman terhadap pelanggar ketentuan hukum Islam adalah untuk memperbaiki prilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk mafsadat, menghindari mereka dari kesesatan dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat. Menurut Ibnu Taimiyah tujuan pemberian hukuman bagi yang melakukan kejahatan adalah ibadah sama dengan jihad di jalan Allah. Karena itu secara konseptual tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara  agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta harta. 
Sebaliknya segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari lima tujuan pokok disyari’atkannya hukum tersebut dianggap sebagai perbuatan jahat yang dilarang. Oleh sebab itu kejahatan pembunuhan dan penganiayaan merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman kisas. Kisas ialah mengambil pembalasan yang sama. Kisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. 	
Pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak mentangguh-tangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Jadi mengorbankan satu anggota tubuh untuk menyelamatkan jiwa adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan akal, dan juga berimplikasi pada penyelamatan harta masyarakat secara lebih luas. Tentu saja hukuman seperti itu hanya berlaku bagi negara-negara yang melaksanakan hukum Islam secara utuh, tetapi bagi bangsa Indonesia hukuman potong tangan masih menjadi persoalan bagi masyarakat kebanyakan.
Pidana mati masih menjadi polemik di kalangan masyarakat, tidak hanya masyarakat non muslim tetapi juga bagi orang Islam. Sebab, masih adanya pandangan bahwa hukum kisas adalah hukum yang tidak berprikemanusiaan dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, jauh dari nilai keadilan. Maka makalah ini akan coba melihat sisi konsep  keadilan dalam hukum kisas.
II. PEMBAHASAN
A. Konsep keadilan dalam hukum kisas
Dalam Islam, berbuat adil merupakan perintah Allah swt. dan Allah-lah sebagai Penguasa dan Legislator paling utama, itulah sebabnya al-Qur’an merupakan sumber primer untuk mengatur kehidupan umat manusia. Asumsi tersebut merupakan dalil bagi setiap penganut ajaran Islam  yang tidak boleh dilanggar, filosofi utama yang dapat diambil dari asumsi tersebut  dikemukakan oleh Madjid Khadduri, bahwa: “Prinsip-prinsip dan asal-usul keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiyah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia”.
Dalil tersebut mengandung makna yang sangat mendalam, mengapa Allah swt. menurunkan kepada manusia suatu ajaran yang memuat dalil-dalil yang sempurna dan dirancang untuk dilaksanakan sepanjang zaman. Salah satu dalil yang merupakan bagian dari ajaran Islam adalah ajaran tentang keadilan.
Keadilan merupakan konsep yang mendapat porsi yang cukup banyak disebut dalam al-Qur’an. Terdapat 28 kali disebutkan dalam berbagai ayat, demikian pula dalam hadis Rasul. Bahkan, keadilan dalam beberapa perbuatan tertentu Allah swt. mengkaitkannya dengan keadilan. Hal senada dapat dilihat  pendapat al-Raghib al-Asfahani, yang mengatakan bahwa kata adil sinonim dengan al-wash dan  al-qist, memberi defenisi dengan muadalah atau mushawah yang berarti persamaan  (equitable). Dengan demikian kata adil mengandung pengertian pantas, wajar, jujur yang merupakan lawan dari sikap curang, berat sebelah  dan aniaya (zalim).
Dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung kata al-‘adl dalam berbagai bentuknya dan dalam beberapa arti.  Dalam arti “lurus”, “hak” kata adil dijumpai dalam surat dan ayat : QS.82 :7; QS. 6: 152;  QS. 2: 282; Qs.42:15; QS.4:3; Qs.5:8; QS.7:181; QS. 4: 58;Qs. 49:9; dan seterusnya. Hadis Nabi Muhammad saw., juga membawa kata adil dan membicarakan keadilan, antara lain:
َاأيُّهَالنَّاسُ اِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم اِنَّهُم كَانُوا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرْكُهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُ عَلَيْهِ الحَدْ. أَيُّمُ الله لَوْسَرَقَتْ فَاطمَة بِنتِ مُحَمَّد لَقَطغة يَدها
Seseorang perempuan berada melakukan pencurian dan keluarganya berusaha membebaskannya dari hukuman dan ketika dibawa perkaranya dihadapan Nabi, beliau bersabda: wahai sekalian manusia,“Yang mencelakan kaum sebelum kamu (Israel) adalah, kalau yang mencuri itu adalah orang yang berkedudukan tinggi di antara mereka, maka mereka bebaskan ia dari tuntutan hukum. Tetapi jika yang mencuri itu rakyat kecil, maka mereka cepat-cepat menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Demi Allah yang menguasai hayatku, jika sekiranya anakku Fatimah mencuri, ia pasti aku hukum (potong) tangannya”. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum berlaku kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang suku, ras dan warna kulit. Tidak ada manusia yang kebal hukum 
Terminologi adil dipakai untuk beberapa term seperti aqidah, muamalah dan ibadah. Menurut The Liang Gie, terminologi adil atau keadilan lebih populer dipakai  dalam konteks penegakan hukum (law enforcement). Konsep keadilan dalam konteks ini diterjemahkan dari bahasa latin justitia, kemudian dipopulerkan dalam bahasa Inggeris menjadi justice, yang mengandung pengertian law (hukum). Sehubungan dengan pengertian itu, maka harus dicapai adalah mewujudkan rasa persamaan (equity) yang identik dengan keadilan.
Dalam Islam, terdapat aliran teologi yang juga berbicara tentang keadilan yaitu : aliran Mu’tazilah, Asy’ariyah, dan Maturidiyah. Maturidiyah berada di antara keduanya sedang pemikirannya lebih dekat ke Mu’tazilah.
Kaum Mu’tazilah percaya pada kekuatan akal manusia, mengaggap manusia mampu mewujudkan perbuatannya dengan daya-daya yang ada di dalam dirinya dan mempunyai kebebasan dalam menentukan kehendak dan kemauannya. Berdasarkan konsep itu, mereka menjelaskan bahwa keadilan sangat erat hubungannya dengan hak. Oleh karena itu, keadilan diberi arti dengan memberi seseorang akan haknya. Dalam pandangan Mu’tazilah keadilan Tuhan harus bermakna  bahwa Tuhan tidak dapat berbuat zalim dalam memberikan hukuman. 
Bila dikaitkan dengan upaya penerapan konsep yang seperti itu dalam masyarakat manusia, maka keadilan haruslah bermakna  ditunaikan dan dibayarkan hak-haknya. Suatu tindakan dikatakan adil bila di sana hak-hak seseorang tidak terganggu. Ia harus merasakan hak-haknya dihormati dan dilindungi. Pengertian keadilan tersebut menjadi standar bagi setiap orang agar tetap berlaku adil sesuai dengan ketentuan Allah swt. 
Penggunaan konsep keadilan dalam al-Qur’an secara filosofis, bahwa seharusnya manusia ketika berbuat selalu mempertimbangkan aspek keadilan, sebab keadilan menganjurkan kemaslahatan manusia dan sesuai kehendak sang Pencipta. Meskipun demikian, menurut Madjid Khudduri, bahwa syari’at yang ditetapkan oleh Allah swt. sebagai legislator merupakan sistem ajaran yang sempurna. Kesempurnaan ajaran tersebut perlu diimplementasikan dalam kehidupan manusia, khususnya mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat. Penserasian antara nilai keadilan dengan kondisi menyebabkan terjadi perubahan arah dan maksud keadilan. Hal tersebut merupakan kewajiban manusia untuk selalu berada dalam jangkauan ajaran Islam.
Pengertian keadilan tersebut merupakan dasar acuan untuk menentukan esensi dan substansi keadilan yang nantinya akan direkonstruksi maknanya dalam kaitannya dengan konteks kebutuhan-kebutuhan komunitas tertentu sesuai dengan perkembangan zaman.
Ibnu Manzur dalam Madjid Khadduri menguraikan kajian teologisnya tentang keadilan yang dikembangkan dari terminologi keadilan. Menurutnya suatu keadilan tidak dapat diequivalenkan dengan istilah benar dan salah. Bahkan menurutnya bahwa keadilan substantif adalah keadilan yang sepadan dengan kejujuran atau kelayakan atau istiqamah atau terus terang. 
Dalam bidang hukum, keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang merupakan tugas hukum merupakan hasil penserasian  antara kepastian hukum  dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti. Penegakkan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh :
1. Hukum itu sendiri
2. Kepribadian penegak hukum.
3. Fasilitas kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
4. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
5. Kebudayaan yang dianut masyarakat.
Dasar yang dipakai dalam pelaksanaan hukum yang mengatur hidup kemasyarakatan ini adalah keadilan seperti yang termaktub dalam ayat-ayat ahkam yang menyangkut hidup kekeluargaan seperti : perkawinan, perceraian, hak waris, hidup perdagangan dan perekonomian, soal kriminal, hubungan Islam dengan non Islam, pengadilan, hubungan kaya dengan miskin, dan soal kenegaraan.
Keadilan dalam pengertian hukum Islam adalah “berjalan lurus di atas kebenaran dengan menjauhi apa yang dilarang agama”, pengertian yang lain adalah “Menentukan hukum sesuai dengan hukum yang ditentukan Allah dan menjauhi hawa nafsu dengan memberikan perlakuan yang sama di antara sesama manusia”.
Sikap lurus dan adil dituntut bukan hanya dari penegak hukum, tapi juga dari anggota masyarakat yang diatur hukum itu. Dalam al-Quran terdapat  ayat-ayat yang memberi peringatan kepada kaum pedagang supaya lurus dan adil dalam transaksi dengan mereka.

B. Kontekstualisasi Hukum Kisas Sebagai Hukum Balas
Syari’at membagi criminal action menjadi tiga klasifikasi: Kejahatan khusus atau al-Hudud’(The Fixed Punishment) Kejahatan terhadap jiwa dan tubuh manusia atau ‘al-Qishas’ (Retaliation) Kejahatan lain yang hukumannya diserahkan pada keputusan menurut kebijaksanaan hakim yang disebut ‘at-Ta`zir’ (The Discretionary Punishment) 
Pembunuhan termasuk jenis kedua yang diancam dengan kisas. Namun, pembunuhan dibagi lagi menjadi tiga jenis; sengaja, tidak sengaja dan tersalah. Kisas hanya dikenal dalam pembunuhan sengaja. Dan kisaspun bukan satu-satunya hukuman untuk pembunuhan sengaja. Tetapi ada hukuman alternatif (diyat) dalam bentuk ganti rugi finansial seharga seratus ekor unta jika keluarga korban memaafkan (lihat; al-Baqoroh:178).
Bahkan ada pendapat, bahwa pemberian maaf ini lebih sesuai dengan spirit Islam. Ketika qishas hanya boleh dijatuhkan dalam jenis sengaja, maka dalam hal tidak sengaja tidak boleh dijatuhkan qishas, dan hanya ada hukuman diyat. Apalagi bagi pembunuhan tersalah, maka yang wajib adalah diyat dan kaffarat. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dengan SK no 100 tgl 6/11/1390 H. menetapkan besarnya diyat 27.000 riyal untuk pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. 
Jika Islam telah melindungi jiwa manusia dari kejahatan pembunuhan dengan penetapan kisas, maka dalam bobot yang sama, Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman pada si tertuduh. Dalam hal ini, Islam mengakui empat faktor: 1. Kesaksian (testimony) dari dua lelaki yang tidak diragukan kejujurannya, 2. Pengakuan dari tertuduh (confession), 3. Barang bukti (circumstantial evidence), dan 4. Keyakinan hakim (the judge’s personal observation).
Tentunya, Islam sangat selektif dalam menerima kesaksian. Pun, mengingat sulitnya memenuhi tanda bukti bagi suatu kejahatan, para yuris Islam merumuskan kaidah yang sangat manusiawi berupa ‘Dar`ul Hudud bi as-Syubuhat’ (menghindari hukuman Hudud jika terdapat hal-hal yang meragukan). Saking ketatnya, sistem pembuktian Islam ini mendapat pujian dari N.J Coulson, pakar hukum asal Inggris dalam bukunya ‘A History of Islamic Law’ sebagai “pembuktian paling tinggi tingkat keyakinannya”.
Kata kisas berasal dari kata “Qashasha” berarti memotong  atau mengikuti jajak buruannya. Jadi “qashasha” bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti ia cabut nyawa korbannya.
Di zaman Jahiliyah orang-orang Arab cenderung untuk membalas dendam bahkan terhadap hal yang telah dilakukan beberapa abad sebelumnya.  Kalau anggota keluarga atau suku mereka dibunuh oleh anggota dari keluarga musuhnya. Sehingga rantai reaksi yang telah dimulai tidak akan berakhir selama beberapa turunan. Perintah tentang kisas dalam al-Qur’an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan persamaan nilai kehidupan manusia. Allah berfirman :

Terjemahnya :
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. Al-Baqarah (2) : 178).
Ayat tersebut, mengurangi praktek balas dendam secara kejam yang telah dipraktekkan di zaman Jahiliyah dan juga dilakukan pada zaman masa kini oleh masyarakat modern yang beradab dengan sedikit modifikasi bentuk. Persamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan masa keadilan yang ketat, tetapi memberi peluang memberi profisi yang jelas bagi kasih sayang dan sikap memaafkan. Saudara laki-laki yang terbunuh dapat memberikan keringanan hukuman berdasarkan pertimbangan tuntutan dan kompensasi yang masuk akal sebagai tanda terima kasih (dari pihak terhukum).
Hukum balas oleh bangsa Israel meluas, membunuh dibalas membunuh, melukai dengan melukai, mencederai sampai mengakibatkan cacat dengan mencederai, sementara menurut al-Qur’an membatasinya pembalasan hanya pada kasus pembunuhan saja. Hukum Islam diperkenalkan pada awalnya secara bertahap, pada mulanya pembalasan diatur dalam kasus melukai anggota badan akan tetapi turun wahyu yang membatasi hukum balas hanya dalam kasus pembunuhan saja. Meskipun demikian keluarga korban dapat menuntut diyat atas “utang darah” keluarganya. Selain itu diyat dapat menggantikan hukuman kisas bila pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja (QS.An-Nisa (4) :92). Hukum kisas dan diyat menghilangkan rasa dendam dari keluarga si korban terhadap pelaku dan keluarganya.
Diyat pada permulaan Islam, berawal dimana orang-orang Islam ketika masih sedikit serta berada di bawah ancaman orang-orang kafir, dan memelihara kehidupan (hidzfu al-Hayah) bagi seseorang merupakan hal yang dicari guna melindungi masyarakat secara keseluruhan. Karena itu diyat merupakan pengganti dari membunuh atau menjadikan bahwa seseorang (pelaku kriminal) itu tidak layak untuk dibunuh, di mana hal ini mengakibatkan hilangnya satu orang, yaitu orang yang terbunuh (korban) di tengah masyarakat, bukan orang yang terbunuh (korban) dan pelaku pembunuhan. jadi tidak ada kekhawatiran kalau pemberlakuan pembayaran denda (diyat) dapat menghargai murah kehidupan manusia dan melahirkan kesemena-menaan bagi orang yang berharta yang mampumembayar denda (diyat). Agama Islam telah mapan dalam jiwa manusia, sehingga mereka telah menjadi orang-orang yang adil, bertakwa dan utama. 
Hal yang sama juga telah diungkapkan oleh Hilman, bahwa yang dimaksud dengan kisas ialah akibat yang sama dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau anggota badan orang lain, seperti yang telah diperbuatnya. Dengan demikian sanksi hukuman kisas adalah bagi pelaku yang telah melakukan pembunuhan sengaja. Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, ancaman hukum kisas yang ditetapkan al-Qur’an hanya bersifat preventif, yakni bertujuan hanya untuk mencegah permusuhan antara sesama manusia.
Memperhatikan pendapat ulama tersebut, ternyata hukum kisas bukanlah satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan melainkan ada sanksi lain yang lebih terpuji dan patut dijatuhkan kepada mereka, yakni pemberian maaf disertai dengan pembayaran denda.
Pernyataan yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa hukum kisas merupakan sanksi yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, ternyata suatu pernyataan keliru. Tujuan pelaksanaan eksekusi kisas hanya bermaksud memberikan peringatan keras bagi umat Islam agar tidak mudah menumpahkan darah sesamanya.  Demikian pula bahwa tujuan lain dari penetapan sanksi  tersebut hanya untuk menghapus kebiasaan orang Arab Jahiliyah, yang selalu menuntut balas berlebihan, jika ada keluarga atau sukunya yang terbunuh.

C. Beberapa Pandangan tentang keadilan dalam Hukum kisas
Dalam pandangan filsafat, tujuan akhir dari hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan yang harus dicapai meski mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu al-Quran dan Hadis. 
Maksud dari muara keadilan dua segi adalah tujuan akhir berupa keadilan yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal mesti berorientasi pada keadilan terhadap manusia dan keadilan kepada Allah swt. Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai defenisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan lainnya berbeda dengan mengartikan  keadilan hukum. 
Kehidupan majemuk dalam masyarakat menuntut keadilan ditegakkan dengan cara setiap individu terpenuhi haknya, baik hak jasmani maupun hak rohani, material maupun spiritual. Setiap individu berhak untuk mengeksploitasi kemampuan kesejahteraan  imbalan atas jasa, dalam artian keseimbangan antara hak dan kewajiban.
	Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis  antara hukum dengan  moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat  yang terdiri dari individu itu sendiri.
	Konsep pidana mati atau kisas yang diatur dalam QS.(2 : 178), diketahui bahwa hukum Islam membolehkan dijatuhkan hukum kisas terhadap orang yang telah terbukti melakukan pembunuhan terhadap sesamanya manusia, namun bagaimana kedudukan dan peran Hak Azasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukum di Indonesia utamanya bila dikaitkan dengan hukum kisas.
	Pada dasarnya HAM dimaksudkan untuk memajukan dan melindungi martabat, kepentingan, dan kebutuhan manusia seorang individu. Dan jika ada hak yang bersifat lebih fundamental dari pada hak lain untuk mencapai hak tersebut, tentu saja hak itu adalah hak atas hidup, kebutuhan jasmani, dan kebebasan.
	Berkaitan dengan hal tersebut, hukum kisas adalah suatu yang dianggap paling bertentangan dengan HAM serta hukuman yang paling ekstrim yang pernah ditetapkan oleh hukum. Meskipun sebagian kalangan mengutuk hukum kisas, tetap saja ada banyak pihak yang mendukung adanya hukum kisas dengan dasar supaya tidak terjadi kejahatan yang serius, mencegah pelanggaran melakukan lebih lanjut, dan untuk menyatakan adanya kebiadaban moral terhadap masyarakat.
Pengadilan hak asasi manusia Indonesia yang berdasarkan undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi menusia ad hoc jo.undang-undang Nomor 39 tahun1999 tentang Hak-hak asasi manusia memiliki posisi strategis. Itu berarti bahwa dari peradilan hak asasi manusia di Indonesia akan terpancar suatu keadaan yang diobservasi oleh banyak kalangan yang mendambakan kebenaran dan keadilan. 
Apabila mekanisme peradilan dapat secara transparan menyimak dan mengungkapkan langkah-langkah yang objektif dan “bersih” serta penerapan undang-undang secara konsekuen dan konsisten, maka pengadilan HAM akan dinilai mampu dan dengan serius mau melaksanakan mengadili pelanggar HAM berat, yang akan diikuti dengan dampak-dampak positif, baik dalam proses perlindungan HAM di Indonesia dan dalam forum perlindungan HAM Internasional.  
Agenda besar yang saat ini dicanangkan adalah penghapusan hukuman mati. Peran strategis ini juga tidak terbatas pada masalah penegakan hukum dalam perlindungan HAM semata-mata, tetapi juga dalam menjaga harkat dan martabat bangsa di mata masyarakat Internasional. Oleh karena itu, betapa besarnya tanggung jawab pengadilan HAM Indonesia, seyogianya tidak hanya diletakkan pada pengadilan HAM saja, tetapi seluruh komponen bangsa harus mendukungnya. Sangat strategis pula adalah sikap dan dukungan para politisi, cendikiawan dan lain-lain.
	Di Cina hukuman mati memang menunjukkan evektifitasnya dalam menekan jumlah tindak kejahatan korupsi. Ketika hukuman mati tersebut diterapkan di Indonesia untuk tindak kejahatan yang sama (korupsi) bisa jadi hukuman mati tersebut adalah jalan yang cukup baik. Lain halnya ketika kita bicara masalah separatisme. Satu hal yang perlu ditekankan, hukuman mati tidak akan menyelesaikan semua masalah semudah yang terlihat. Tidak semua tindak kejahatan akan terselesaikan dengan hukuman mati. Dalam konteks tindak kejahatan korupsi, efek jera akan mengenai orang lain sehingga takut untuk melakukan kejahatan yang sama karena koruptor melakukan korupsi atas dasar memuaskan kebutuhan pribadinya. Mereka tahu yang mereka lakukan adalah salah., dan mereka takut untuk bertanggung jawab. Singkatnya, koruptor bertindak atas kemauan pribadi. Disinilah letak perbedaan yang paling signifikan antara keduanya. 
	Dalam tindak kejahatan separatisme, mereka yang terlibat adalah sekelompok orang (bukan pribadi) dengan satu kesepahamanpikiran dan tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindak kejahatan. Ketika pemerintah berkeras memberlakukan hukuman mati terhadap para pelaku dan tokoh-tokoh golongan separatisme, yang timbul bukanlah efek jera dan kemudian takut untuk melakukan kejahatan yang sama, namun kemarahan, dendam, semangat dan keberanian untuk meneruskan tindakan separatisme tersebut. Ingat, mereka (golongan separatisme) tidak merasa tindakan mereka adalah sebuah tindakan kejahatan karena mereka merasa sejak awal mereka berjuang untuk hak-hak mereka, untuk apa mereka yakini seharusnya mereka miliki. Hukuman mati tidak akan dirasakan sebagai pemberi efek jera  bagi mereka namun sebagai serangan balik dari pihak pemerintah, semacam gendering perang yang ditabuh untuk melanjutkan peperangan dan bukannya menyelesaikan peperangan.
	Dengan demikian abolisi terhadap hukuman mati tetap menjadi sebuah kontroversi. Dewasa ini, terjadi kemunduran: beberapa Negara yang telah menghapuskan hukuman mati, mengadakan kembali hukuman mati, dan beberapa memperluas kejahatan yang bisa dihukum mati. Dengan pola pikir dasar bahwa hukuman mati tidak dapat dibebankan secara tidak adil dan tidak terduga-duga, dengan tidak mempedulikan hak asasi manusia. 
Sedangkan dari sudut hukum agama, Islam juga mengajarkan bagaimana hak hidup juga sangat dihargai. Keterangannya seperti firman Allah:
                         
Terjemahnya :
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (QS.Al-Hujurat (49):13).
	Dari keterangan ayat di atas, memberikan penjelasan bahwa Islam begitu memahami hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Maka Islam mengajarkan hukuman yang tegas guna melindung hak asasi manusia. Dan untuk menjaga keselamatan serta ketentraman individu maupun umum, Allah yang maha adil dan maha mengetahui memberikan balasan yang layak atau setimpal sasuai dengan kesalahan yang telah diperbuat dan ditegakkan menurut apabila syarat-syarat ditegakkannya hukuman tesebut telah tercukupi. Sebab Islam juga mempunyai prosedur tersendiri untuk penegakan hukum. Tidak sekedar menghukum mereka para pelaku tindak kejahatan.
	Islam sebagai salah satu agama yang begitu tegas mengajarkan hukum kisas yaitu mengambil pembalasan yang sama. Kisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pengampunan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat yang wajar. Pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik pula, yaitu tidak menangguh-nangguhkanny. Bila ahli waris si korban sesudah Allah menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.
	Bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan yang dianggap terlalu keji dan tidak manusiawi, seperti hukum jinayat yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan anggota tubuh serta berzina. Dan karena kejinya perbuatan itu maka pantaslah mereka mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang mereka kerjakan. Seperti yang di terangkan dalam QS. Al-baqarah (2 :178) 
	Negara yang menggunakan hukum kisas sebagai hukuman maksimal pada pelaku kejahatan pembunuhan sengaja merupakan salah satu bentuk memelihara  kehidupan (hifzh al-hayat) terhadap perseorangan dan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi jika pihak keluarga korban memberikan pengampunan, itu jauh lebih baik dan wajib membayar denda. Denda (diyat) tidak berarti menghargai murah kehidupan manusia dan melahirkan kesemena-menaan bagi orang yang berharta yang mampu bayar denda. Karena itu pelaksanaan diyat harus benar-benar diawasi oleh pemerintah dan masyarakat.
	 Islam  yang menganjurkan diadakannya hukuman kisas bagi pelaku kriminal dengan pembunuhan sengaja yang tidak memperoleh pengampunan dari pihak keluarga korban tidak melihat apakah kisas berhadapan dengan Hak Asasi Manusia. Bahkan dikatakan melanggar hak hidup manusia, akan tetapi semata-mata penekanannya adalah keadilan. Hukum kisas adalah hukum yang adil dan selalu menegakkan keadilan. Mengorbankan seorang pelaku kriminal, tetapi menyelamatkan banyak manusia.
	Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang dapat menerapkan syari’ah, merekalah yang dapat menjunjung tinggi kebenaran dan merekanlah yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia. Penerapan syari’ah harus lebih diutamakan untuk bisa terwujudnya masyarakat yang adil.

III. PENUTUP
Kesimpulan
 Kisas bermakna hukuman yang setimpal bagi pelaku pembunuhan sengaja, dimana hukuman itu sudah dianggap adil dengan apa yang dilakukan pada korbanya yakni menghilangkan nyawa manusia.
 Kisas yang dianggap sanksi kejam oleh sebagian kalangan ternyata suatu pernyataan keliru, olek karena tujuan pelaksanaan eksekusi hukuman kisas bermaksud memberikan peringatan keras bagi umat manusia agar tidak mudah menumpahkan darah. Anggapan bahwa hukum kisas melanggar HAM oleh karena mencabut hak hidup orang lain, kebutuhan jasmani, dan bahkan kebebebasan manusia, namun jauh sebelum tokoh-tokoh HAM menyuarakan gagasannya Rasulullah saw. telah menerangkan betapa hukuman kisas ini mengangkat harkat dan martabat manusia karena hukum mencegah seseorang melakukan pelanggaran yang berulang, mencegah terjadinya kebiadaban moral yang berkelanjutan dan tak kalah pentingnya adalah mencegah orang lain melakukan hal yang sama dan membuat pelaku menjadi jera. Islam begitu memahami hak asasi manusia, serta menjunjung tingi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. 
Maka Islam mengajarkan hukuman yang tegas guna melindung hak asasi manusia. Dan untuk menjaga keselamatan serta ketentraman individu maupun umum, Allah yang maha adil dan maha mengetahui memberikan balasan yang layak atau setimpal sasuai dengan kesalahan yang telah diperbuat dan ditegakkan menurut apabila syarat-syarat ditegakkannya hukuman tesebut telah tercukupi. Sebab Islam juga mempunyai prosedur tersendiri untuk penegakan hukum. Tidak sekedar menghukum mereka para pelaku tindak kejahatan

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam.  Yokyakarta : UII Press :  2005
Abdul Jabbar Ahmad,  Syrh Al-Ushul Al-Khamzah. Kairo: t.tp.1965
Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah Al-Asyri’ wa Falsafatuh.  Vol. II, Cairo : Al-Mathba’ah al-yusufiyah, t.th
Al-Raghib al-Asfahani, Mu’jam Mufradat Alfash Al-Quran. Libanon : Dar al-Fikr t.th
Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah. Jakarta : Bulan Bintang,1971 
Harum Nasution, Islam Rasional. Cet. IV, Bandung : Mizan, 1989
http://indoskripsi.com/node/390.
http://religi.wordpress.com/2007/03/16/agama-langit-dan-agama-bumi/ 
Ibnu Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Raiiyyah. Beirut : al-Afaq al-Jadidah, 1988
Khadim al-Haramain Asy-Syarifain, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Yayasan Penafsir al-Quran: Jakarta, 1971).
Madjid Khudduri, Teologi Keadilan, Perspektif Islam. Terjemahan daribuku “TheIslamic Conception of Justice” oleh H. Mochtar Zoemi. Cet. I, Surabaya : Risalah Gusti, 1994 
Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Al-Lu’lu’ Wal Marjan (Himpunan Hadis Shahih Disepakati Oleh Bukhari Dan Muslim), Diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003
Muhammad Ismail Ibrahim, Al-Quran wa I’jazuh Al-Tasyri. t.tp. : Dar al-Fikr  al-Arabi, 1978
Muhammad Said al-Asymawi, Ushul asy-Syari’ah, diterjemahkan oleh Luthfi Thomafi, dengan judul Nalar Kritis Syari’ah. Cet. I; Yokyakarta : LkiS, 2004 
Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan. Cet. II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 1996
Soerjono Soekanto, Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan.    Jakarta : Yayasan Keadilan, 1988