OPTIMALISASI PERAN FATWA ULAMA SEBAGAI PRODUK
PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Oleh: Supardin*

 Abstrak
Hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional di Indonesia telah memiliki empat produk pikiran hukum sebagai bagaian dari hukum Islam, yaitu produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, produk pemikiran yurisprudensi, dan produk pemikiran undang-undang. Produk pemikiran fatwa ulama inilah yang menjadi kajian dari optimalisasi peran fatwa ulama pada hukum Islam di Indonesia. Dalam ilmu usul fikih, fatwa merupakan sebuah pendapat  yang dikemukakan oleh seseorang mujtahid atau fakih (mufti) sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa (al-mustafti) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak  mengikat atau memaksa. Sifatnya tidak mengikat/memaksa karena fatwa ulama tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan. Oleh karena itu, fatwa ulama seyogyanya dimasukan sebagai sebuah produk hukum Islam yang sifatnya mengikat pada kasus-kasus yang sifatnya universal, seperti penentuan dan penyatuan dalam melaksanakan hari raya lebaran sebagaimana yang diterapkan pada negara tetangga (Malaysia).
Kata kunci: produk ulama, perundang-undangan.  

A. Pendahuluan
	Terbitnya suatu peraturan (hukum Islam) di Indonesia  merupakan hasil produk pemikiran ulama. Lahirnya produk pemikiran tersebut  diharapkan menjadi salah satu pendorong  dalam upaya menghidupkan tradisi mulia.  Juga merupakan peran keteladanan  yang telah dilaksanaklan dengan penuh keikhlasan oleh para ulama dan tokoh–tokoh umat Islam. Pertumbuhan hukum Islam di Indonesia  ini melalui perjuangan dan pengorbanan oleh para ulama. Tanpa perjuangan dan pengorbanan  hukum Islam di Indonesia tidak akan dijadikan  sebagai suatu hukum nasional. Olehnya itu tokoh ulama Indonesia  perlu mengadakan sosialisasi dalam karya  tulis ilmiah  agar mereka dikenal di dunia Islam.
	Sekh Abu al-Fath Muhammad Yasin bin Muhammad ‘Isa al-Fadany al-Makki, penulis kenamaan Timur Tengah berkebangsaan Indonesia, berpendapat bahwa  kualitas keulamaan tokoh umat Islam tidak banyak dikenal di dunia Islam, karena tidak ada yang memperkenalkan mereka, tulisan tentang ulama di Indonesia hampir tidak ada. Tulisan-tulisan yang dimaksud adalah  karya tulis ilmiah yang dijadikan sebagai pedoman dalam memahami dunia Islam, tulisan mereka tidak bertaraf internasional, tidak mendunia, melainkan  bertaraf lokal/nasional saja. Namun demikian, ulama Indonesia sangat mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan  hukum nasional yang antara lain bersumber dari hukum Islam.
	Di Indonesia, hukum Islam merupakan sebuah tatanan hukum yang dianut  oleh mayoritas masyarakat  ialah hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Hukum tersebut merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan dalam Islam dan dalam kehidupan  hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan hukum nasional. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional mempunyai konstribusi  yang sangat besar terutama masalah dalam bidang ibadah dan muamalah. Dalam bidang muamalah inilah ulama mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan  hukum nasional, terutama yang menyangkut hukum perdata (hukum perorangan), bahkan telah sampai kepada hukum pidana Islam. Semua ini merupakan salah satu wujud optimalisasi  peran ulama dalam pembentukan  hukum Islam di Indonesia.
	Untuk mewujudkan peraturan-peraturan dalam kehidupan  berbangsa dan bernegara, ada dua hal yang berpengaruh pada ketertiban atau keguncangan  interaksi sosial  yaitu hukum dan agama. Dalam hal keteraturan dan ketertiban di dalam proses interaksi sosial  bagaimanapun tidak dapat terlepas dari  keterlibatan hukum. Sementara tingkat moralitas hukum bergantung pada warna nilai agama yang melihat padanya. Oleh karena itu hukum dan agama harus bekerja sama secara komulatif untuk menuntun interaksi sosial hingga mampu menghidarkan dampak negatif bagi manusia. Untuk mewujudkan, maka peran ulama sangat menentukan  terutama dalam fatwanya sehingga dapat diterima sebagai produk  pemikiran hukum Islam di Indonesia.
	Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengoptimalisasikan  peran fatwa ulama sebagai produk pemikiran  hukum Islam di Indonesia sebagai bagian dari produk pemikiran hukum Islam di Indonesia.
B. Pengertian Fatwa Ulama
	Sebelum pembahasan lebih jauh, penulis memberi pengertian operasional tentang permasalahan atau  atau judul tersebut adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh para ulama/tokoh muslim dalam pembentukan  hukum Islam di Indonesia, sehingga dijadikan suatu aturan  yang mengikat, dipedomani, dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.
	Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa merupakan keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu  masalah, nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah.   Pada kajian ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat  yang dikemukakan seseorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak  mengikat atau memaksa.
	Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fikih dan usul fikih disebut mufti, sedang orang atau pihak yang meminta fatwa disebut al-mustafti. Pihak yang meminta fatwa tersebut boleh  pribadi, kelompok ataupun secara kelembagaan. Fatwa yang dikemukakan oleh mujtahid atau fakih itu tidak harus  diikuti oleh pihak  yang meminta fatwa, karena sifatnya tidak memaksa dan tidak menimbulkan akibat hukum. Hal ini disebabkan karena tidak  masuk dalam hirarki perundang-undangan.
	Untuk menjadi mufti, ulama usul fikih mengemukakan persyaratan yang harus dipenuhi  seorang mufti agar fatwanya dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan yang dimaksudkan adalah ia seorang balig, berakal, merdeka, adil dan memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan  untuk memberi fatwa.
	Dari persyaratan tersebut, untuk menjadi seorang mufti tidak harus dari kaum laki-laki. Perempuanpun boleh menjadi mufti asal memenuhi persyaratan  seperti yang disebutkan di atas.
	Adapun pengertian ulama, menurut  bahasa berasal dari kata  عالم jamaknya    علماءartinya yang berilmu, alim, yang tahu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ulama adalah orang yang ahli dalam hal  atau dalam pengetahuan agama Islam, ia seorang tokoh besar pada zaman kebangkitan Islam. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa ‘ulama bentuk jamak dari  ‘alim  adalah orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam. Dapat juga dikatakan bahwa  para ulama adalah pewaris para Nabi, yang dapat dipahami bahwa para ulama melalui pemahaman, pemaparan dan pengalaman kitab suci. Para ulama itu bertugas memberikan petunjuk  dan bimbingan guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat, problem-problem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
	Dengan demikian dapat dipahami bahwa ulama adalah seseorang yang ahli dan memiliki  pengetahuan agama Islam  dan pengetahuan kealaman serta patuh dan tunduk/bertakwa kepada Allah swt.
C. Peranan Fatwa Ulama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam
1.  Klasifikasi Ulama
	Imam al-Gazali membagi ulama ke dalam dua kategori yaitu ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia ialah orang-orang yang dengan ilmunya bertujuan  semata-mata untuk mencapai kesenangan, kedudukan dan kehormatan  di dunia saja. Sedangkan ulama akhirat adalah  kebalikannya, yaitu orang-orang yang menggunakan ilmunya  untuk kemaslahatan dan mencapai kebahagian akhirat.
	Ulama dunia digambarkan oleh Allah  dalam QS Āli ‘Imrān/3: 187

Terjemahnya:
Dan (ingatlah)  ketika  Allah mengambil janji  dari orang-orang yang telah diberi  kitab (yaitu): “hendaklah kamu menerangkan  isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya,” lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima.
Di antara keterangan yang disembunyikan itu ialah tentang kedatangan Nabiyullah Muhammad saw.
	Ulama akhirat digambarkan oleh Allah dalam QS Āli ‘Imrān/3: 199  yang berbunyi:
                                  
Terjemahnya:
Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati  kepada Allah dan mereka tidak  menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.
	Ulama akhirat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a.	Tidak menggunakan ilmu pengetahuannya untuk mencapai keuntungan dunia.
b.	Konsekwen terhadap perbuatannya.
c.	Mengutamakan ilmu akhirat.
d.	Sederhana dan zuhud.
e.	Menjauhkan diri dari penguasa.
f.	Tidak tergesa-gesa membenarkan fatwa.
g.	Mementingkan ilmu batin dan memperhatikan gerak gerik hati yaitu berjuang melawan hawa nafsu sehingga dapat memancarkan sumber-sumber hikmah.
h.	Memperkuat keyakinan.
i.	Tunduk sebagai bukti takutnya kepada Allah dalam hal ihwal, pada pakaian yang dipakai, tingkah laku dan ucapannya.
j.	Mementingkan ilmu yang dapat diamalkan.
k.	Berperang pada mata hatinya sendiri.
l.	Sangat berhati-hati dalam menghadapai  hal-hal yang baru.
Dengan demikian cir-ciri ulama dunia adalah kebalikannya yang menghendaki dan mempergunakan ilmunya untuk mendapatklan kepuasan dunia  dan kebahagiaan dunia saja. Oleh karenanya ulama semacam inilah  yang selalu mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, bahkan memutar balikkan fakta yang sebenarnya.
Oleh karenanya ulama yang dikehendaki adalah mereka yang betul-betul menguasai ilmu keislaman dan ilmu kealaman lainnya. Dengan demikian mereka akan menguasai dan mampu memecahkan persoalan-persoalan  yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia. Mereka mampu menghadapai berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh umat dewasa ini, terutama hal ihwal yang tidak mempunyai  nas secara jelas.
2. Tugas dan Peran Ulama
	Dalam masyarakat berlaku peraturan, ada perundang-undangan, hukum agama, adat istiadat, sopan santun, tata krama, dan tiap-tiap peraturan itu ada asal usulnya serta masing-masing mengandung sanksi. Pelanggaran hukum negara akan dihukum, pelanggaran hukum agama akan mendapat siksa di akhirat. Pelanggaran adat istiadat, sopan santun dan tata krama akan mendapat sanksi dari masyarakat dan dinilai  sebagai orang yang rendah dan hina dalam masyarakatnya. Dan inilah yang paling biasa ditakuti oleh masyarakat.
	Tetapi justru yang tidak ditakuti oleh banyak  masyarakat adalah sanksi agama, karena sifatnya abstrak yakni di akhirat kelak. Dan di sinilah yang merupakan tugas dan tanggungjawab  negara termasuk para ulama. Negara boleh disebut sebagai wadah masyarakat, apabila masyarakat  kuat, negarapun akan kuat. Dengan demikian untuk mencapai hal tersebut, maka ulama dan umara harus sejalan, tidak saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya.
	Telah dipahami bahwa ulama adalah ahli waris nabi. Oleh karenanya, sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan al-Qur'an, maka tugas dan peran ulama yang utama ada empat, yaitu:
a.	Menyampaikan ajaran al-Qur'an. 
b.	Menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an.
c.	Memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat.
d.	Memberi contoh pengalam.
Dengan menjalankan amanah tersebut, maka ulama mempunyai tugas yang mulia. Mustafa Said al-Khin, seorang ahli fikih kontemporer dari Suriah, mengatakan bahwa ulama akan mendapat kedudukan lebih tinggi di surga dibanding yang bukan ulama. Alasannya adalah karena ulama memiliki ilmu yang dimanfaatkannya untuk dirinya dan orang lain. Oleh karena itu ulama hendaknya dijaga dan dihargai. Allah telah menjelaskan dalam al-Qur'an  bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan ditinggikan beberapa derajat  dibanding orang yang beriman  tetapi  tidak memiliki ilmu pengetahuan dan demikian pula sebaliknya.
Dalam kaitannya dengan tugas ulama, tentu berbeda dengan para nabi. Para nabi memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para ulama. Artinya ulama tidak dapat mewarisi nabi secara sempurna. Ulama hanya sekedar berusaha untuk memahami al-Qur'an berdasarkan  pengetahuan dan pengalaman ilmiah mereka, kemudian menyampaikan hasil pemikirannya kepada masyarakat. Dari dalam usaha inilah  para ulama dapat saja mengalami  kekeliruan ganda yaitu; pertama, pada saat memahami; dan kedua; pada saat memaparkan. Kekeliruan tersebut tidak mungkin dialami oleh nabi, sebagaimana firmannya dalam QS al-Isrā’/17: 105
             
Terjemahnya:
Dan kami turunkan  al-Qur'an dengan sebenar-benarnya dan al-Qur'an itu telah turun dengan  membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus  kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
	Oleh karena itu, peran yang dituntut dari para ulama adalah berlomba dalam berbuat kebajikan, yang titik tolaknya adalah  mendekati para nabi, sehingga mampu  memecahkan problem sosial yang dihadapinya. Ulama mempunyai sifat-sifat terpuji dalam masyarakat. Sifat yang dimaksud adalah  sabar terhadap tema yang menyakitkan  lebih baik dari mencacinya. Mencaci adalah lebih baik dari pada memutuskan silaturahmi  adalah lebih baik  dari pada berkelahi. Sifat terakhir  inilah yang paling merusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
	Untuk mencapai kemaslahatan dalam berbangsa dan bernegara, maka ulama mempunyai  peranan yang sangat penting, yakni sebagai nara sumber dalam mengistimbatkan hukum. Ulama harus memahami betul sifat-sifat yang baik dan buruk. Pemahaman tersebut  menuntut adanya usaha pemecahaan  problema-problema sosial yang dihadapi. Pemecahan tidak mungkin dapat  dicetuskan tanpa memahami metode integrasi antara al-Qur'an dan perkembangan masyarakat yang heterogen. Karena fatwa ulama dalam pemaparan dan penyajiannya menuntut  kemampuan dalam  memahami materi dan berdasarkan  situasi dan kondisi sosial  yang terjadi dalam masyarakat. Sementara itu pengalaman menuntut penjelmaan kongkrit isi kandungan  al-Qur'an dalam bentuk tingkah laku, agar fatwa ulama itu dapat menjadi  panutan bagi masyarakat luas.
Oleh karena itu fatwa ulama merupakan  salah satu sumber dalam produk pemikiran  hukum Islam di Indonesia. Ulama yang dimaksud adalah orang alim yang betul-betul menguasai seluk beluk hukum Islam. Dan ulama yang demikian sangat langka. Dan kelangkaan ulama ini diakibatkan  alih profesi, sehingga tugas-tugas ulama semakin berat. Akibatnya banyak ulama mendapat tugas rangkap yang melebihi kemampuannya yang akhirnya mengakibatkan kelumpuhan dan ketidak berdayaan tugas-tugasnya, masyarakat bingung, ikut kepada siapa dan kemudian mengakibatkan kepada kesenjangan sosial.
D. Fatwa Ulama sebagai Produk Pemikiran Hukum
	Kalau ada masyarakat yang mengatasnamakan  kelompok masyarakat luas berkata bahwa orientasi  kepada hukum-hukum agama hendaknya dikurangi. Alasannya karena hal tersebut menimbulkan  kejenuhan masyarakat terhadap hal-hal yang menimbulkan kesenjangan, maka yang dilakukan itu tidak terlalu  meleset dari kebenaran. Dan memang harus diakui bahwa pelanggaran-pelanggaran  dan pertentantangan-pertentangan  atas hukum agama itu terjadi  perbedaan yang sulit untuk disatukan. Sebagai contoh umat Islam di Indonesia  selalu dua kali melaksanakan hari lebaran, baik idul fitri maupun idul adha. Mestinya persoalan semacam ini  yang menyelesaikan adalah para ulama dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa. Bahkan ulil amri atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaan semacam ini  diakibatkan dalam penggunaan akal dan pikiran yang beraneka ragam, dan belum diadakan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.
	Bagi para ulama perlu sekali mengetahui  hubungan akal dan pikiran di dalam memahami  agama, sehingga masing-masing mendapatkan proporsi yang sebenarnya. Jika dipahami urusan agama  khususnya hukum Islam, karena agama itu wahyu dari Allah, maka akal dan pikiran itu ditempatkan  sebagai alat pelengkap dalam memahami  hukum Islam. Sehingga dengan demikian kesenjangan hukum Islam dapat diselesaikan  dengan tidak membawa dampak negatif dalam masyarakat yang mempunyai komunitas heterogen.
	Berbeda halnya apabila masyarakatnya mempunyai  komunitas yang heterogen, misalnya dalam lingkungan kampus khususnya pesantren, mereka mendengar dan mematuhi fatwa ulama. Apa kata ulama maka itulah yang mereka laksanakan.
	Untuk mecapai keberhasilan suatu fatwa, maka dikembangkan kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, asumsi-asumsi dasar, tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan unik dari suatu masyarakat. Pendekatan semacam ini disebut quchi sebagai teori Z  yang memiliki tiga kunci pokok, yaitu:
1.	Adanya saling percaya (trust).
2.	Adanya hubungan timbal balik (sublety).
3.	Adanya keakraban (intimacy).
Apabila ketiga kunci pokok tersebut dilaksanakan dengan baik, maka segala fatwa dari seorang ulama (mufti) akan didengar dan diterima oleh lapisan masyarakatnya, apalagi kalau bersumber dari fatwa ulama. Karena demikian halnya, maka fatwa ulama dapat dijadikan sumber pemikiran hukum Islam. Karenanya ulama harus mempunyai ilmu yang luas, sebab masyarakat banyak menghadapi problem.
	Para ulama Salaf sangat benci terhadap orang yang menganggap remeh batas-batas atau kriteria-kriteria fatwa dan orang tidak spesialis dalam berfatwa. Seseorang yang mengakui kemuftian orang sesudah itu mengetahui  kebodohan dan kekeliruannya, ia adalah orang yang termasuk berkepentingan, dan orang tersebut ikut berdosa. Para ulama telah memberikan fatwa:
Barang siapa memberikan fatwa tapi bukan ahlinya, maka orang itu seorang durhaka, dan barang siapa yang mengikutinya dia adalah orang yang durhaka pula.
	Para ulama usul memberikan  syarat-syarat untuk dijadikan  dasar untuk menjadi mufti, yaitu:
1.	Mengetahui tentang hadis yang berkaitan  dengan hukum.
2.	Mengetahui tentang tempat perkiraan hadis, baik syarah maupun matannya.
3.	Jeli terhadap kriteria dan pendapat-pendapat.
4.	Mengetahui tentang ta’adil dan tarjihnya.
5.	Mampu menelaah jika membutuhkan  untuk berfatwa.
6.	Kalau ternyata ia memiliki  kemampuan menghafal lebih baik dan lebih sempurna.
Kriteria untuk menjadi seorang mufti (yang mengeluarkan fatwa) sangat berat, apalagi jika menyangkut persoalan ibadah yang tidak mempunyai sumber, baik al-Qur'an maupun dari hadis. Terlebih-lebih lagi jika berkaitan  dengan hukum Islam yang dijadikan sebagai produk  pemikiran hukum Islam di Indonesia  yang dikenal dengan hukum nasional.
Hukum nasional di Indonesia merupakan kumpulan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum modern (hukum Barat). Dan hukum Islam di Indonesia merupakan peraturan-peraturan yang diambil dari al-Qur'an dan hadis, diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran hukum, yaitu fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa ulama merupakan salah satu unsur pembentukan hukum Islam di Indonesia.
Sercara umum telah diketahui mengapa hukum Islam tidak diberlakukan  secara keseluruhan. Pada hal secara normatif, corak hukum Islam telah hidup dan berkembang di Indonesia. Hazairin dalam pidatoinya tahun 1951, ia mempersoalkan mendirikan mazhab sendiri di Indonesia, yang disebut sebagai mazhab nasional/mazhab Indonesia  yang langsung mempunyai kepentingan kemasyarakatan. Bukan berarti menyimpang dari imam-imam mazhab, karena kebutuhan dan perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah. Penegasan itu mengandung beberapa hal yang fundamental bagi pembaharuan  hukum Islam di Indonesia, yaitu:
1.	Perlunya pemberian corak kenasionalan bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia, dengan merangkumnya dalam suatu mazhab nasional yang menonjolkan  hal-hal yang sifatnya spesifik.
2.	Dalam rangka pemberian identitas nasional terhadap hukum Islam Indonesia, diadakan pembedaan dalam dua bidang; pertama, hukum Islam yang berkenaan  dengan masalah ibadah  yang sifatnya tidak langsung bersangkut paut dengan persoalan  kemasyarakatan; kedua, hukum Islam langsung berkenaan  dengan kemasyarakatan.
3.	Mazhab Syafi’i masih hidup  dan dipertahankan untuk bidang hukum Islam yang berkenaan dengan ibadah. Sedangkan bidang yang berkenaan dengan soal  kemasyarakatan kita dirikan  mazhab nasional/mazhab Indonesia  dan melepaskan diri dari mazhab syafi’i dalam artian mengembangkan, mengubah dan memperbaiki mazhab itu.
4.	Untuk pembentukan mazhab nasional diperlukan lahirnya mujtahid baru yang bercorak nasional untuk melakukan ijtihad/penerapan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.
5.	Pembaharuan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia perlu disalurkan dalam suatu ikatan  mazhab bukan ijtihad pribadi.
Fatwa Hazairin tersebut merupakan salah satu fatwa ulama yang merupakan produk pemikiran hukum Islam di Indonesia. Hal ini terbukti dengan lahirnya  Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan produk-produk pemikiran  lainnya, termasuk rancangan undang-undang tentang hukum pidana Islam.
Dengan demikian, nyatalah bahwa fatwa ulama merupakan produk pemikiran hukum Islam  di Indonesia. Dan sebagai bukti lain adalah dengan maraknya konsep pemberlakuan  syariat Islam diberbagai provinsi, terutama di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang kini telah dideklarasi dan diresmikan secara yuridis formal sebagai sebuah provinsi yang bernuansa islami/pelaksanaan syariat Islam.
E. Kesimpulan
	Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.	Hukum Islam merupakan salah satu unsur pembentukan hukum nasional di Indonesia, termasuk hukum modern/hukum Barat dan hukum adat.
2.	Fatwa ulama merupakan salah satu sumber produk pemikiran  hukum Islam di Indonesia, termasuk fikih, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dijadikan  sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia.
3.	Para ulama adalah pewaris nabi, oleh karena itu ulama berperan  memberikan petunjuk dan bimbingan  guna mengatasi perselisihan pendapat, problem sosial  yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
4.	Peran fatwa ulama sebagai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia telah optimal dengan lahirnya  undang-undang dan peraturan-peraturan  yang berlaku bagi umat Islam. Dan semoga melahirkan mazhab Indonesia  yang dijadikan sebagai pedoman  dalam berbangsa dan bernegara serta berlaku untuk seluruh lapisan  masyarakat Indonesia.
5.	Semoga kelak fatwa ulama akan menjadi mufti yang dapat menghasilkan hukum yang mengikat terhadap fatwa yang dikeluarkan, dan pihak pemerintah/penguasa dapat merespons dengan baik dan dilaksanakan dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an.
Arifin, Imron. Kepemimpinan Kyai. Cet. I; Malang: Kalimasahada Press, 1993. 
Aziz Dahlan, Abdul. et al. Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid I, Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001. 
Daud Ali, Muhammad et al. Hukum Islam dan Perbandingan Agama. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. 
Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, 1989.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001. 
Gani Abdullah, Abdul. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994. 
Al-Gazali, Imam. Ihya ‘Ulum al-Din, diterjemahkan oleh M. Abdul Mudjib dengan judul, Ciri-ciri  Ulama  Dunia Akhirat Bahaya Ilmu Pengetahuan Masa Kini. Surabaya: Mahkota, 1986. 
H. S. Prodjokusumop dkk., Majelis Ulama Indonesia Jakarta: Masjid Istiqlal, 1986. 
Ibrahim, Mahyuddin. Nasehat  25 Ulama Besar. Cet. I; Jakarta: Darul Ulum, 1987. 
Ma’sum, Saifullah. Karisma Ulama. Cet. I; Bandung: Mizan, 1419 H./1998 M.
Qardhawi, Yusuf. Ikut Ulama yang Mana; Etika Berfatwa dan Mufti-mufti Masa Kini. Kairo: t. tp. 1406 H./1988 M. 
Shihab, M. Quraish. Membumikan al-Qur'an (Cet. XV; Bandung: Mizan, 1418 H./1997 M.), h. 375. 
Sirojuddin Iqbal, Mashuri dan Ii Sufyana M. Bakri. Mencari Cahaya dari Ilmu Ulama.  Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1994. 
Wahidin, Samsul dan Abdurrahman. Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, edisi pertama. Cet. I; Jakarta: Akademi Presindo, 1984.
Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT Hidayah Karya Agung, 1392 H./1972 M. 
Yusuf. Ikut Ulama yang Mana; Etika Berfatwa dan Mufti-mufti Masa Kini. Kairo: t. tp. 1406 H./1988 M.