SYARAT CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILUKADA DAN PERSPEKTIF ULAMA
Oleh: Abd. Halim Talli*

Abstrak

Pemberian kewenangan luas kepada pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah merupakan salah satu refleksi dari reformasi system pemerintahan di Indonesia. Otonomi ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, tujuan ini ternyata tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kesalahpahaman pemerinthana daerah menyikapi tujuan otonomi daerah tersebut. Akibatnya, muncul “raja-raja kecil” di daerah yang menempatkan dirinya sebagaia penguasa tunggal dan penentuan kebijakana sesuai dengan keinginannya. Bahkan, hanya dengan iming kekuasaan, tanpa menyadari tugas dan tanggung jawab yang harus di embannya, seseorang berusaha keras mengumpulkan suara dan dukungan massa untuk meraih kemenangan pilkada sekalipun kemampuan dirinya tidak memadai. Merepon hal tersebut, perlu diperketat dan ditingkatkan kualitas syarat-syarat calon kepala daerah sejalan dengan tugas dan tanggung jawab kepala daerah yang begitu berat. Karena itu, penulis berpendapat perlu dimunculkan pendapat-pendapat ulama tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa atau pemerintah, guna melahirkan rumusan syarat-syarat calon kepala daerah yang dapat melahirkan manusia unggul dan pilihan sebagaia kepala daerah di masa akan dating.
Kata kunci : Otonomi daerah, syarat ketat, kepala daerah berkualitas.

A.	Pendahuluan
Pemerintahan dalam sebuah komunitas masyarakat modern merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah tidak saja berfungsi sebagai wakil masyarakat yang dipimpinnya dalam urusan keluar, tetapi juga sebagai fasilitator sekaligus motor penggerak pelaksanaan pembangunan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat laksana dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling ketergantungan dan saling terkait antara satu dengan lainnya. Pemerintah membutuhkan masyarakat (orang yang dipimpin) sementara masyarakat membutuhkan pemerintah (pemimpin dalam masyarakat itu). Pemerintah mengembang tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya, demikian pula masyarakat sebagai orang yang dipimpin memiliki kewajiban-kewajiban terhadap pemerintahnya.
Menengok sistem Pemerintahan Republik Indonesia masa lalu dalam berbagai kepustakaan diketahui bahwa tata pengelolaan negara pada periode pemerintahan orde lama dan orde baru berbeda dengan sistem pengelolaan saat ini. Sistem pemerintahan yang dibangun pada kedua orde tersebut berbasis kepada sistem sentralistik. Yaitu semua kebijakan dalam membangun negara ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sebuah sistem yang mendapat kritikan tajam yang berujung pada amandemen UUD 1945. Perubahan yang sangat signifikan pasca amandemen UUD 1945 dalam sistem pemerintahan ini adalah basis pemerintahan telah melebar kepada pemerintahan daerah. Hasil amandemen UUD 1945 ditetapkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerinatahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dalam hirarkis pemerintahan Negara Republik Indonesia, dikenal struktur pemerintahan pusat dan struktur pemerintahan daerah. Struktur Pemerintahan Pusat dipimpin oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Struktur Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Gubernur pada tingkat provinsi dan Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota. Pembagian sistem pemerintahan menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dan distribusi kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah daerah ini tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi dicampuri urusan daerahnya, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi  dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, harus dipahami bahwa itu dalam rangka percepatan pembangunan daerah di seluruh Indonesia yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti, pemerintah daerah yang berusaha secara optimal untuk memajukan daerahnya adalah sesungguhnya memajukan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Inilah cita-cita dan ruh yang harus menjiwai oleh para penyelenggara negara, pemerintah pusat dan daerah serta seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Mewujudkan cita-cita otonomisasi daerah tersebut di atas sebagai ruh dari amandemen UUD 1945 ternyata tidak luput dari berbagai permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah kesalahpahaman pemerintahan daerah terhadap cita-cita dan ruh sistem pemerintahan yang telah ditetapkan dalam amandemen UUD 1945 tersebut. Hanya dengan iming kekuasaan, tanpa menyadari tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya, seseorang berusaha keras mengumpulkan suara dan dukungan massa untuk meraih kemenangan pilkada sekalipun kemampuan dirinya tidak memadai. Bahkan muncul “raja-raja kecil” di daerah yang menempatkan dirinya sebagai penguasa tunggal dan penentu kebijakan sesuai dengan keinginannya atau kroni-kroninya. 
Pemberian kewenangan yang begitu besar kepada pemerintah daerah harus seiring dengan kemampuan aparat pemerintah daerah terutama gubernur dan bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Karena itu, seiring dengan tugas dan tanggung jawab besar kepala daerah sebagai penanggung jawab pemerintahan daerah, maka syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai calon kepala daerah pun harus diperketat dan ditingkatkan. 
    
B.	Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Daerah dalam Konsep Otonomi
Sesuai dengan hasil amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yaitu pemberian kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta  masyarakat. Meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Konsep otonomisasi daerah yang diterapkan di Indonesia adalah mengacu kepada teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyebutkan bahwa kekuasaan/kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan yang dipegang oleh rakyat diserahkan kepada pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah diperoleh dari bawah, yaitu dari rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung atau badan perwakilan rakyat. 
Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya mengadopsi pandangan ini dan memasukkannya ke dalam rumusan UUD 1945 seperti tertera dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Tokoh teori ini adalah JJ. Rousseau, Montesquieu dan John Locke. 
Pada  sisi lain, Indonesia dinyatakan sebagai Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Dalam kaitan ini, konsep unitarisme atau negara kesatuan lebih lanjut dijelaskan. Dalam pandangan unitarisme, kekuasaan dibagi kepada dua cara, yaitu: 1) secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Carl. J. Freidrich menyebutnya pembagian kekuasaan secara teritorial (teritorial division of power). 2) Secara horisontal, pembagian kekuasaan menurut fungsinya (devision of powers). Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat  mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonom (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah pusat. Strong mengambil kesimpulan dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu: pertama, adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, dan kedua, tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Jadi, adanya kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya bagi daerah tidak berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah pusat.
Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat adalah berdasarkan hasil sidang istimewa MPR tahun 1998 dikeluarkan ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan ini disusul dengan diterbitkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Dengan berbagai keterbatasan, UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tersebut menggambarkan adanya keinginan desentralisasi yang optimal. Berdasarkan pasal 10 dan pasal 12 UU No. 32 tahun 2004, pemerintah pusat memberi wewenang menjalankan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam hal mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan/yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang disentralisasikan bagi pemerinth daerah kabupaten/kota dan urusan yang didekonsentralisasikan bagi pemerintah daerah provinsi.     
Merujuk ketentuan di atas, sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Daerah berkewajiban mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.Karena itu keikutsertaan masyarakat dalam mengembangkan daerah sangat dibutuhkan.
Menyambung kewenangan daerah otonom, pasal 13 dan pasal 14 UU No. 32 tahun 2004, merinci tugas wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah kewenangannya. Urusan wajib tersebut meliputi: Perencanaan dan pengendalian pembangunan; Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana umum; Penanganan bidang kesehatan; Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; Pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertanahan; Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; Pelayanan administrasi umum pemerintahan; Pelayanan administrasi penanaman modal; Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  
Menurut ketentuan pasal 21 dan 22 UU Nomor 32 Tahun 2004, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak daerah yaitu: a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. memilih pimpinan daerah; c. mengelola aparatur daerah; d. mengelola kekayaan daerah; e. memungut pajak dan retribusi daerah; f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah; dan h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu, daerah juga mempunyai kewajiban berupa: a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h. mengembangkan sistem jaminan sosial; i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;  j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k. melestarikan lingkungan hidup; l. mengelola administrasi kependudukan; m. melestarikan nilai sosial budaya; n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam melancarkan pemenuhan hak dan kewajiban daerah, kepala daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai berikut: a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. mengajukan rancangan Perda; c. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   
Memperhatikan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah begitu luas dan kompleks tentu bukanlah hal mudah melaksanakannya. Pemerintahan daerah yang dipimpin sekaligus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah, yaitu Gubernur pada tingkat provinsi, dan Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota, membutuhkan keseriusan dan tanggung jawab yang tinggi, kemampuan intelektuan dan wawasan yang luas, serta memiliki integritas dan loyalitas yang kuat terhadap daerah, bangsa dan negara. 

C.	Syarat Calon Kepala Daerah  
Berdasarkan pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
a.	Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
b.	Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c.	Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
d.	Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
e.	Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
f.	Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
g.	Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h.	Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
i.	Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
j.	Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
k.	Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
l.	Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
m.	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
n.	Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
o.	Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan;
p.	Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.
Ketentuan 16 syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disebutkan di atas sarat dengan persyaratan administratif belaka. Padahal, jika diperhatikan tugas dan tanggung jawab yang akan diemban setelah menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah cukup berat yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan administratif tersebut. Karena itu, perlu dikemukakan syarat-syarat calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang dirumuskan oleh ulama sebagai bahan kajian dan diskusi yang dapat dijadikan sumber referensi dan bahan pertimbangan dalam melakukan revisi peraturan perundang-undangan di masa datang. 
Dalam kajian fiqh siyasah, para ulama telah mengemukakan berbagai pendapatnya tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat diangkat  sebagai pemerintah di suatu daerah. J. Suyuthi Pulungan mengemukakan beberapa pandangan ulama tentang syarat-syarat bagi seorang calon pemerintah atau penguasa adalah sebagai berikut:
1.	Al-Baqillani; menetapkan syarat calon kepala daerah dengan beberapa syarat: a. berilmu pengetahuan luas, b. dapat berlaku adil dalam segala urusan, c. berani dalam peperangan, d. bijaksana dalam mengorganisir masyarakat, e. dalam segala tindakannya bertujuan untuk melaksanakan syariat.
2.	Al-Bagdadi; menyatakan bahwa yang berhak memegang jabatan kepala daerah adalah harus memiliki kualitas berikut: a. berilmu pengetahuan, b. jujur dan saleh, c. adil dalam menjalankan tugas pemerintahan, d. mampu mengelola administrasi.
3.	Ibnu Rabi; menetapkan enam syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala daerah, yaitu: a. kebapaan dan berasal dari keluarga raja, b. memiliki cita-cita besar yang diperolehnya melalui pendidikan dan akhlak, c. berpandangan kokoh yang diperolehnya dari penelitian dan pengalaman hidup masa lalu, d. tangguh dalam menghadapi kesulitan dengan keberanian dan kekuatan, e. memiliki harta yang banyak, f. memiliki pembantu yang loyal. 
4.	Al-Mawardi; mensyaratkan calon kepala daerah dengan beberapa kualifikasi, yaitu: a. mampu berlaku adil dalam segala urusan, b. berilmu pengetahuan luas sehingga mampu melakukan ijtihad, c. sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan, d. memiliki anggota tubuh yang sempurna, e. berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan umum, f. berani menghadapi musuh dalam melindungi rakyat, g. berasal dari keturunan Quraisy.
5.	Imam al-Haramain al-Juwaini; mensyaratkan kepala daerah dengan kriteria sebagai berikut: a. seorang mujtahid, b. mampu mengurus segala kemaslahatan dan memeliharanya dengan baik, c. punya kelebihan dalam mengatur militer dan mempertahankan keamanan, d. memiliki wawasan yang luas untuk memikirkan kepentingan umum, e. memiliki sifat lemah lembut, f. konsisten menegakkan hukum bagi pelanggar hukum.
6.	Al-Gazali; mengajukan sepuluh syarat yang harus dipenuh kepala daerah, yaitu: a. laki-laki, b. dewasa, c. berakal sehat, d. sehat pisik, pendengaran dan penglihatan, e. merdeka, f. suku Quraisy, g. memiliki kekuasaan nyata (al-najdat), h. memiliki kemampuan melaksanakan tugas kepala daerah (kifayat), i. wara’, j. berilmu luas.
7.	Ibnu Taimiyah; menetapkan syarat orang yang pantas menjabat kepala pemerintahan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi kekuatan (al-quwwat), dan integritas (al-amanat).
8.	Ibnu Khaldun; menetapkan syarat untuk dapat dipilih sebagai kepala pemerintahan yaitu: a. berilmu pengetahuan yang dengannya ia dapat melaksanakan hukum-hukum Allah dan mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat, b. al-kafayat, kesanggupan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan, sanggup ke medan perang dan memobilisir pasukan dalam menghadapi musuh, kesanggupan memelihara tugas-tugas politik, diplomasi, melindungi agama, dan kesanggupan mengelola kepentingan-kepentingan umum, c. adil dalam segala tindakannya dan tidak berlaku sewenang-wenang, d. sehat panca indera, e. keturunan yang tangguh, kuat dan terkemuka.  
9.	Al-Makmum; mengemukakan sembilan syarat bagi pemerintah, yaitu: a. berakhlak mulia (bersih diri dan lurus jalan hidupnya), b. memelihara sopan santun dalam pergaulan hidup, c. berpengalaman/berwawasan luas, d. amanat dalam menjalankan tugas yang diembannya, e. ramah dalam berkomunikasi, f. cerdas berpikir, g. enerjik dan kreatif, h. qana’ah (puas dengan gaji yang diberikan oleh negara), h. sabar dan tegar menghadapi musibah dan persoalan-persolan, dan i. berpikir masa depan.
Menyimak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para juris Islam tersebut, penulis dapat merumuskan kesimpulan dari syarat-syarat tersebut yang dipandang dapat mengakomodir pendapat kedelapan tokoh tersebut, bahwa syarat yang diperuntukkan bagi seseorang yang akan diangkat atau dipilih sebagai kepala pemerintahan atau penguasa adalah sebagai berikut:
1.	Berilmu pengetahuan luas; yaitu mampu melakukan ijtihad yang dengannya dapat mengambil keputusan-keputusan penting secara cepat dan tepat.
2.	Berwawasan luas; memiliki kemampuan berpikir kedepan yang diperolehnya dari penelitian dan pengalaman hidup guna mewujudkan kemaslahatan umum.
3.	Amanat; melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, jujur dan adil dalam segala urusan.
4.	Sehat jasmani dan rohani.
5.	Berani berperang dalam mempertahankan rakyat dari serangan musuh.
6.	Sabar dan tegar menghadapi musibah dan persoalan-persoalan lainnya.
7.	Mampu menegakkan hukum-hukum yang telah diundangkan.
8.	Berakhlak baik, wara’ (memelihara diri dari perbuatan tercelan) dan syukur terhadap penghasilan yang diberikan negara kepadanya. 
Kesembilan syarat ini diharapkan dapat menjadi entri point dalam memperbaiki syarat-syarat calon kepala daerah di masa akan dating, sehingga tujuan pemilukada untuk mengangkat kepala daerah yang berkapabilitas tinggi, jujur, adil, peduli dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat dicapai.

D.	Kesimpulan
Kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Kepala daerah di samping memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah, juga bertugas merancang, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pembangunan di daerahnya. Kepadanya dituntut pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, kepada DPRD dan kepada masyarakat secara umum.
Oleh karena demikian berat tugas dan tanggung jawab kepala daerah, maka seorang kepala daerah haruslah orang yang berkapabilitas tinggi, memiliki komitmen dan integritas tinggi dan kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karenanya untuk mendapatkan kepala daerah yang berkualitas demikian, diperlukan syarat-syarat yang ketat dan berkualitas tinggi pula. 

DAFTAR PUSTAKA
  
Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah al-Wilayaat al-Diniyat, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri dengan judul “Al-Ahkam Assulthaniyyah: Prinsip=prinsip Penyelenggaraan Negara Islam” (Jakarta: Darul Falah, 2000)
Guruh LS., Syahda., Menimbang Otonomi VS Federal: Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995)
Sekretariat Jenderal MPR RI, hasil amandemen, Bab VI Pemerintahan Daerah, pasal 18 ayat (2) UUD 1945 
Sembiring, Sentosa.  Himpunan Lengkap Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Disertai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait, “Kata Pengentar”, (Cet. I; Bandung, Nuansa Aulia, 2006)
Umar, Musni. DPRD di Era Otonomi Daerah Memancang Pilar Demokrasi (Cet. I; Jakarta: Insed, 2003)
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Widjaja, HAW. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002