IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS
 (Suatu Analisis Hukum Islam terhadap PP No.10/1983 - Jo PP 45/1990)

Oleh : Muh. Jamal Jamil*

Abstrak
The situation and living of the household servants is one of the factors important role in efforts to help improve service tasks, then the life of civil servants must be supported by a harmonious family life, so that the execution of his duty not to be disturbed by family problems. Therefore issued PP. No10 of 1983-jo PP 45/1990 on Marriage License and Percerailan for civil servants. Government regulation is substantially more difficult for civil servants to be polygamous and will do divorce than the UUP. And forbids civil servants to live together outside marriage. With the release of PP. was, civil servants who will perform polygamous marriage and divorce must obtain permission from officials. The requirement of a permit from government officials was intended to prevent the occurrence of polygamy and divorce.
Kata Kunci : Perkawinan,Perceraian,PNS

I.	PENDAHULUAN
Izin perkawinan dan perceraian bagi seorang PNS telah diatur dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan,peraturan Pemerintah No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974,PP No.10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS,Peraturan pemerintah No.45/1990 tentang perubahan atas peraturan  pemerintah No.10/1983 tersebut. Dengan adanya berbagai instrument Negara tentang perkawinan dan perceraian ini berarti adanya kepedulian pemerintah terhadap kedua hal tersebut bagi seorang PNS. Telah maklum bagi kita dalam dimensi spiritual bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorangria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera mawaddah warahmah yang merupakan suatu fitrah manusia dan keharusan bagi umat Islam, khususnya yang telah mampu secara lahir dan batin melaksanakannya.
Sudah sewajarnya bila seseorang mendambakan suatu kebahagiaan terhadap suatu perkawinan yang akan ia bina, paling tidak segala yang diketahui dan didengar tentang perkawinan yang harmonis itu dapat tercapai. Sebaliknya, seseorang yang ingin menikah tidak mengharapkan rumah tangganya kacau dan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang mantap dan pemikiran yang kreatif sebelum seseorang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan.
Membina rumah tangga adalah suatu hal yang asasi bagi setiap individu yang normal dan sudah mampu untuk menikah. Ia dapat menentukan pilihannya kepada siapa yang akan dijadikan pasangan hidupnya. Seharusnya Islam memberikan petunjuk dan arahan bagaimana seorang pemuda memilih calon isterinya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :
 “Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya,    keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, nikahilah karena agamanya niscaya kamu bahagia”.(HR.Bukhari).
Atas dasar inilah Rasulullah menyarankan umatnya untuk memilih pasangan yang ia kehendaki. Meskipun pada akhirnya Rasulullah saw. Tetap menekankan betapa pentingnya memilih calon isteri karena keimanannya (agama).
Namun, terlepas dari itu siapa saja yang mengaku sebagai muslim berhak untuk menikah dengan pilihannya tanpa ada paksaan dan batasan dari seseorang asal tidak dilarang oleh Nash, atau dalil Alquran dan hadits.
Di Indonesia telah diterapkan suatu peraturan pemerintah yang seakan-akan membatasi dan menghalang-halangi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan hak asasinya untuk menikah atau bercerai. Yakni PP No. 10 tahun 1983 (PP 45/1990) tentang keharusan meminta izin kepada atasan bagi PNS yang ingin menikah atau ingin bercerai.
Bagi pemerintah, Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi tauladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk melaksanakan kewajiban sehubungan dengan status PNS-nya, maka harus ditunjang dengan kehidupan keluarga yang serasi, tenteram, bahagia, sehingga setiap PNS tidak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Berdasar inilah peraturan tersebut dibuat dan diundangkan.
Adanya kekhususan bagi PNS ini, membuat masyarakat terbagi atas beberapa kelompok, yakni kelompok PNS dan orang biasa. Karena haknya untuk berbuat, dalam hal ini keinginan menikah dan bercerai dibatasi oleh aturan, yang jika dikembalikan  kedalam ajaran Islam, maka hal tersebut tidak perlu terjadi.
Dari uraian diatas, tulisan ini membatasi  permasalahan pokok yakni, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap PP No. 10 tahun 1983 jo PP 45/1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan sejauh manakah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dengan terbitnya PP No. 10 tahun 1983 (PP45/1990) bagi Pegawai Negeri Sipil.

II.	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO. 10 TAHUN 1983 JO PP 45/1990

A.	Sebab-sebab Diterapkannya PP No. 10 Tahun 1983
Dalam penjelasan umum UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah suatu negara berdasarkan atas hukum (rechtstat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtstat). Ini berarti bahwa semua alat kelengkapan negara dituntut untuk menjalankan aturan-aturan hukum.3 Dalam pasal 27 ayat (1) UUD tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara didalam hukum mempunyai kesempatan yang sama, baik menjalankan hak dan kewenangan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maupun dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum.
Jadi, paham negara hukum yang dianut oleh Republik Indonesia menentukan bahwa hukum merupakan kaidah-kaidah tertinggi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Kedudukan dalam hukum sebagai kaidah tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat, serta prinsip bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, perwujudannya menuntut pemahaman akan hukum serta berkembangnya kesadaran hukum pada warga negara maupun pada penegak hukum.
Dalam hal ini, pemerintah RI menyadari akan pentingnya UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagai produk nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia maka untuk berlaku secara efektif diperlukan aturan pelaksanaannya.
Khusus Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka pelaksanaan UU tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian. Sebagai dasar daripada lahirnya pp no. 10 tahun 1983, sebagai: 
Menimbang:
a.	Bahwa dalam UU nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia.
b.	Bahwa pegawai negeri sipil wajib memberikan contoh untuk baik pada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga.
c.	Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
Dalam dasar pemikiran tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik pada masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu maka kehidupan pegawai negeri sipil harus ditunjang dengan kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga.
Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh pegawai negeri sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka pegawai negeri sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Sehingga untuk melakukan perkawinan dan perceraian, pegawai negeri sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.
Untuk tercapainya suatu kedisiplinan yang tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pegawai negeri sipil yang ingin melakukan perkawinan sangat diperketat melalui persyaratan-persyaratan yang sangat birokrasi sebagai berikut : 
Pegawai negeri sipil pria akan beristeri lebih dari seorang, dan pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan pegawai negeri sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil tersebut. Tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.
Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai pegawai negeri sipil dalam peraturan pemerintah, pengertian pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam UU no. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian termasuk juga pegawai bulanan disamping  pensiun, pegawai bank milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai dan kepala desa, perangkat desa serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.

B.	Dampak Positif dan Negatif Berlakunya PP No.10 Tahun 1983 (PP No.45/1990)
1.	Dampak Positif
Jika kita berbicara  tentang suatu aturan, maka yang akan nampak di permukaan diharapkan adanya suatu yang dapat menguntungkan terhadap semua pihak, seperti halnya pp no. 10 tahu 1983 (PP 45/1990) secara sepintas mempunyai manfaat yang luar biasa, karena diharapkan kepada semua unsur aparat negara mampu menjadi panutan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelayan masyarakat atau rakyat telah berusaha semaksimal mungkin membuat suatu aturan yang akan dijadikan patokan luhur yaitu main sebagai wadah untuk terciptanya cita-cita luhur yaitu upaya terbentuknya mental dan kedisiplinan pegawai negeri sipil khususnya menyangkut tentang perkawinan demi terciptanya suatu rumah tangga yang dapat menunjang terlaksananya tugas dan tanggung jawab demi kepentingan negara.
Selain itu, dengan lahirnya pp no. 10 tahun 1983 telah terlihat bahwa adanya kesadaran yang mengarah kepada kemaslahatan makhluk yang termulia yang ditandai adanya perhatian khusus terhadap perkawinan dan perceraian. Jadi dalam hal ini pemerintah sebagai pengayom masyarakat atau rakyat dalam suatu negara sudah menjadi kewajiban untuk membuat suatu aturan dan pemerintah berikan menuntut dari para anggota masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil untuk mematuhi peraturan yang telah baku, agar supaya terhindar dari segala perbuatan yang akan membawa mereka kepada kerusakan dan kejahatan atau dengan kata lain, seluruh Pegawai Negeri Sipil atau anggota masyarakat harus mendengar dan mematuhi semua perintah, aturan-aturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, dengan catatan perintah tersebut tidak untuk berbuat maksiat.
Dengan adanya kesadaran dalam menaati perintah atau aturan akan membawa suatu keteladanan dalam membangun tabiat manusia untuk tidak melakukan tindakan kriminal yang akan mencemarkan nama baik dirinya, keluarganya dan pekerjaannya.
Sisi lain dari pada dampak positif pp no. 10 tahun 1983 untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga dan memperkuat posisi wanita atau isteri akan terjadinya penyelewengan oleh suami mereka, sehingga dengan keadaan seperti ini sejalan dengan keinginan UU no. 1 tahun 1974 yang mengutamakan asas monogamy sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Bila semua pihak baik seluruh warga negara maupun terkhusus kepada pegawai negeri sipil konsekuen mematuhi pernyataan undang-undang tersebut maka kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat merusak perkawinan atau kehancuran dalam rumah tangga akan dapat dihindari.
2.	Dampak Negatif
Jika ditelaah diberlakukannya pp no. 10 tahun 1983, maka banyak hal yang menjadi objek sebagai akibat negatifnya terhadap proses pelaksanaan perkawinan dan perceraian, indikasi nya dapat dilihat sebagai bukti konkrit hasil analisis penulis setelah ditinjau dari hukum Islam dan beberapa uraian yang seiring dengan pembahasan ini. Adapun sisi negatifnya sebagai berikut:
a.	Perkawinan merupakan kodrat manusia dan semua orang punya hak untuk menunaikannya sekaligus telah melaksanakan perintah agama dan dinilai ibadah. Bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan baik fisik maupun materi, maka bagi mereka adalah hukumnya wajib.
Seiring dengan pentingnya melakukan perkawinan kepada semua makhluk terkhusus manusia, sehingga agama memberikan penekanan untuk memudahkan perkawinan dan mempersulit perceraian. Terkait dengan prosedur perkawinan yang termaktub dalam PP No. 10 tahun 1983 memberikan penekanan yang sangat rumit bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak kawin melalui urusan-urusan birokrasi dalam bentuk berupa izin dari pejabat kemudian diteliti secara seksama dari permohonan yang diajukannya, bila terdapat ada indikasi yang mengganggu tugas dinas manakala pernikahan itu dilaksanakan, maka izin untuk menikah tidak diberikan. Bahkan ada yang sangat mendasar adanya penyimpangan jika dilihat dari kacamata hukum Islam, yaitu pada pasal 4 PP No.10 tahun 1983.
Ayat (1) pegawai negeri sipil pria yang akan beristeri lebih dari satu atau seorang, wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat.
Ayat (2), pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil.
Ayat (3), pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan pegawai negeri sipil, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
Melihat ketiga ayat diatas, sudah memberikan gambaran bahwa memang tidak mudah melakukan perkawinan dan perceraian walaupun ketentuan sebagai syarat dalam agama sudah terpenuhi, tetapi ketentuan-ketentuan dalam PP No. 10 tahun 1983 yang akan menghambat karena adanya takaran yang memperlebar perbedaan status, seperti tidak diizinkan bagi pegawai negeri sipil wanita menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
b.	Munculnya kesenjangan sosial dan besarnya peluang PROSTITUSI
Banyak hal yang dapat dijadikan barang bukti konkrit bila jalannya perkawinan terlalu dipersulit yaitu kebanyakan orang akan mengalami kegoncangan jiwa disebabkan tidak terpenuhinya keinginan untuk melakukan perkawinan atau terhalangnya suatu perkawinan tanpa dasar agama, melainkan hanya karena faktor materi, tradisi, adat istiadat, status kesukuan.
Seperti yang telah digambarkan bahwa jika suatu perkawinan terlalu dipersulit dengan berbagai syarat-syarat tertentu bukan karena alasan agama apalagi sampai pada pembatalan perkawinan, maka inilah salah satu penyebab terjadinya kesenjangan sosial serta rawannya tindakan prostitusi sebagai jalan pintas dalam memenuhi naluri kemanusiaannya.
Dapat diprediksikan bahwa dengan berlakunya PP No. 10 tahun 1983 secara analisis kritis telah membuka jalan bagi yang mempunyai kemampuan materi terhadap sebagian pegawai negeri sipil untuk menyeleweng, selingkuh dengan wanita lain atau dengan melakukan perkawinan dibawah tangan atau yang disebut dengan nikah sirri (nikah yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah). Semua ini terjadi karena dipersempitnya jalan alternatif seperti poligami bila terjadi kesenjangan dalam keluarga yang merupakan syariat Islam tanpa mengabaikan hak-hak seseorang isteri, tetapi hal ini masih banyak manusia memandangnya bahwa cara seperti itu adalah cara yang mendiskreditkan wanita.
Islam menjelaskan bahwa manusia mempunyai naluri seksual pada saatnya naluri seksual ini membutuhkan penyaluran. Dan Islam memberi jalan satu-satunya yang sah dan sehat dalam penyaluran seksual ini yakni melalui pernikahan.
Dengan pernikahan ini, antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dengan tenang dan bersih menyalurkan dorongan seksualnya, rasa kecemasan, rasa kecintaan dan rasa saling menyayangi.
Oleh karena itu, Islam dengan tegas mengatakan bahwa segala bentuk hubungan seks diluar pernikahan, sebagai suatu kejahatan moral dan sosial sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Isyra (17) : 32 sebagai berikut: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.
Ayat ini menegaskan bahwa zina atau prostitusi sebagai suatu kejahatan dan sama sekali tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, Islam menanamkan dalam jiwa manusia rasa benci kepada perbuatan zina atau prostitusi.
Dari uraian sebelumnya baik secara langsung maupun tidak langsung langsung, pemberlakuan pemerintah tersebut mempunyai dampak yang sangat besar bagi pegawai negeri sispil, karena segala aktivitas mengenai hubungan perkawinan dan perceraian harus diawasi dan diharuskan mendapat persetujuan dari pejabat atasannya.
Penulis berpendapat bahwa pegawai negeri sipil yang baru akan melaksanakan perkawinan seharusnya tidak perlu diikat dengan aturan yang demikian menyusahkan, sehingga pun tidak perlu meminta persetujuan dari atasannya kalau hendak melangsungkan perkawinan.
Sedang dalam hal poligami, pembatasan itu patut dikenakan, mengingat sangat banyak kejadian ditengah-tengah masyarakat yang keluarganya berantakan disebabkan karena poligami. Apalagi poligami tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi (bahkan dengan nikah sirri). Poligami ini memicu pertengkaran antara suami isteri dan bahkan menyebabkan anak-anak tidak terurus. Hampir semua persoalan yang kecil dapat menjadi besar. Atau bahkan si isteri pertama meminta cerai kepada suaminya.
Begitu juga dalam persoalan perceraian, segala persyaratan perceraian yang memberatkan PNS harus dipertimbangkan kembali dan bila terbukti sangat merugikan tentunya harus dicabut dan diganti dengan peraturan yang lebih baik dan yang pasti tidak merugikan banyak pihak. Meskipun pada dasarnya perceraian tersebut harus tetap diperketat, namun apabila perceraian itu merupakan satu-satunya jalan dang dengan jalan tersebut menjadikan PNS tersebut dapat bekerja dengan nyaman tanpa ada beban keluarga yang mengganggu, maka pejabat yang berwenang jangan mempersulit untuk memberikan izin tersebut.

C.	Persamaan dan Perbedaan Konsep PP No. 10 Tahun 1983 jo PP 45/1990 dengan Hukum Islam
Pada prinsipnya lahirnya PP No. 10 tahun 1983 jo PP 45/1990  tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil sasaran utamanya adalah untuk menyelamatkan manusia dari hal-hal yang dapat merusak, mengganggu masa depan suatu rumah tangga, sehingga untuk pegawai negeri sipil diikat oleh PP No. 10 tahun 1983 mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan dan perceraian, yaitu syarat administrasi birokrasi. 
Dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan dalam konsep PP No. 10 tahun 1983 dan menurut hukum Islam adalah sama, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana tercantum dalam firma Allah QS. Ar-Rum (30): 21
 “Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam menawarkan suasana keluarga yang penuh kasih dan sayang, setelah dilakukan perkawinan, dan kasih sayang tersebut tidak serta merta didapatkan, melainkan dengan usaha dan berfikir bagaimana menciptakan suasana keluarga yang bahagia. Salah satu usaha tersebut adalah dengan membuat ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang dapat menjadikan suasana rumah tangga itu menjadi mawaddah dan warahmah.
Dalam suatu hadits Nabi disebutkan pula bahwa perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah, meskipun pada dasarnya itu diperbolehkan-nya. Oleh karena itu, umat manusia diisyaratkan untuk mengupayakan agar perceraian itu sebisa mungkin tidak dilakukan. Konsep memperketat perceraian dalam Undang-undang perkawinan dan PP No. 10 tahun 1983 (PP 45/1990) khususnya bagi pegawai negeri sipil sejalan dengan kandungan hadist Nabi SAW, yang secara lengkap berbunyi:
 “Yang halal tetapi dibenci oleh Allah ialah perceraian”, (HR. Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim).
Menurut penulis berdasarkan isyarat hadis inilah PP No. 10 tahun 1983 (PP 45/1990) relevan dengan hukum Islam, karena memperketat perkawinan itu adalah suatu upaya dalam menciptakan keutuhan rumah tangga dan dalam rangka menghindari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dan tentunya sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, maka disitulah terkandung dampak yang lebih besar daripada kebaikan didalamnya.
Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan ini diharapkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan cita-cita yang hidup dari orang tuanya, bagi seorang muslim, cita-cita yang paling tinggi baginya adalah meninggikan agama Islam, mempunyai anak-anak dan keluarga yang saleh.
Adapun yang menjadi perbedaan antara konsep PP No. 10 tahun 1983 (PP 45/1990) dengan hukum Islam adalah: jika pegawai negeri sipil ingin melakukan perkawinan, maka salah satu syaratnya adalah harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat atau atasannya. Dan hal ini berbeda dengan aturan Islam yang hanya membebankan syarat-syarat umum yang tidak membedakan antara pegawai negeri sipil dan masyarakat umum lainnya. Jadi perbedaan kedua konsep ini adalah dari segi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan atau hendak mengajukan permohonan perceraian.
Begitu juga akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian tersebut, perceraian yang dilakukan oleh seorang PNS sangat berbeda beban yang diberatkan kepadanya daripada yang bukan PNS. Pegawai negeri sipil harus memberikan nafkah (dari gajinya) bukan saja ketika bekas isterinya sedang dalam masa iddah, melainkan juga kehidupan sesudahnya (selama bekas isteri tersebut belum menikah dengan orang lain). Ini mengisyaratkan bahwa perceraian seorang PNS mempunyai resiko yang sangat besar, apalagi dengan potongan gaji yang harus diberikan kepada bekas isterinya. Dengan pemberlakuan syarat ini mengakibatkan banyak dari kalangan PNS yang lebih memilih percekcokan, ketidakharmonisan didalam keluarga berjalan begitu saja daripada melakukan upaya perceraian yang ujung-ujungnya akan berkurang gaji ataupun bertambahnya beban keuangan dalam keluarga setelahnya. 

III.	PENUTUP
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :
1.Hukum Islam telah mengisyaratkan kepada kaum muslimin bagi pria laki-laki untuk memilih pasangan hidup agar lebih mengedepankan nilai keimanan dibanding dengan hal lainnya agar dapat hidup mawaddah wa rahmah.
2.Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu abdi Negara,seyogianya memegang teguh amanah yang telah diberikan,mengikuti alil amri minkun dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan,seperti halnya dengan dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1983 jo PP 45/1990 itu sebagai isyarat aturan main bagi PNS untuk melakukan perkawinan dan perceraian,agar semua tercipta kedamaian dalam menelusuri kehidupan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhamaad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugharah. Shahih Bukhari,Juz II (Baerut: Maktabah al-Mathba’ah al-Arabiyah,t.th), h. 343
Undang-Undang Perkawinan (Surabaya : Tinta Mas,1986), h. 71
Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum,UU No.3 tahun 2004 tentang revisi UU PA,UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 tahun1991 Tentang KHI (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembangaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1996/1997), h.1
Republik Indonesia,Undang-Undang Perkawinan (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), h. 87