TEORI  DAN APLIKASI MAQASHID AL-SYARI’AH
 Oleh: A. Intan Cahyani*

Abstrak
Maqashid al-syari’ah dicetuskan pertama kali oleh al-Syatibi (w. 709 H), yang ditulis dalam sebuah kitab berjudul al-Muwafaqat. Sejak kitab itu terbit maqashid al-syari’ah menjadi sebuah konsep baku dalam Ilmu Ushul Fikih yang berorientasi kepada tujuan hukum. Dalam teori maqashid dapatlah dikatakan bahwa untuk tingkatkan daruriyyat, maka dalam ushul fikih ia dikategorikan azimat. Pada tingkat hajiyyat, maka dikategorikan rukhshah. Sedangkan pada tingkatan tahsiniyyat, maka ia berupa pelengkap yang bias jadi ada unsure adat kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). Adapun tingkat aplikasi maqashid al-syari’ah dalam sebuah ketetapan hokum itu tetap didasarkan pada tingkat prioritas yang dianggap baku. Kecuali jika hal tersebut berbenturan pada tingkat daruriyyat, antara memelihara agama pada tingkat pertama dengan memelihara jiwa pada tingkat kedua, maka bentuk penyelesaiannya bias dengan mengutamakan keselamatan jiwa.
Kata kunci:  Maqasid, Teori, Aplikasi

I.   Pendahuluan
A.  Latar Belakang Masalah
	Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (devine Law). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah al-qur’an dan sunnah Rasulullah terbatas, sementara problem hukum terus bertambah seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Untuk itulah, upaya untuk menggali dan menemukan jawaban hukum (istimbath hukum) harus terus dilakukan oleh para ahli hukum Islam. 
Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat, akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Dan semakin maju ilmu pengetahuan dan tekhnologi maka semakin memungkinkan munculnya masalah-masalah hukum dan membutuhkan jawaban, yang penyelesaiannya tentunya menggunakan upaya ijtihad.
Secara umum, hukum dalam al-qur’an terbagi atas masalah ibadah dan mu’amalah/sosial kemasyarakatan, karena ibadah adalah sifatnya ta’abbudi maka bukan lahan manusia untuk berijtihad. Sedangkan untuk mu’amalah, Allah memberi keleluasaan untuk menginterpretasikan ayat-ayat-Nya secara luas, selama tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah swt. 
Pembagian tersebut, lebih ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap masalah-masalah yang tidak menerima perubahan dan pengembangan, dan masalah yang dapat menerima perubahan dan pengembangan dengan berbagai metode ijtihad dan pertimbangan yang diterapkan.
Dalam perspektif pemikiran hukum Islam (ushul fikih) para ulama ushul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum. Metode-metode itu antara lain qiyas, istislah, istishab, dan ‘urf.  Penerapan metode-metode tersebut dalam prakteknya juga didasarkan atas konsep maqashid al-syari’ah.
Maqashid al-syari’ah  dicetuskan pertama kali oleh al-Syatibi (w. 790 H), yang ditulis dalam sebuah kitab berjudul al-Muwafaqat , sejak kitab itu terbit maqashid al-syari’ah  menjadi sebuah konsep baku dalam Ilmu Ushul Fikih yang berorientasi kepada tujuan hukum. 
Kajian terhadap maqashid al-syari’ah  itu sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Karena maqashid al-syari’ah  dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nas.

B.  Rumusan Masalah
Berdasar pada latar belakang tersebut di atas, maka untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konsep maqashid al-syari’ah maka dirumuskanlah yang menjadi permasalahan di  tulisan ini adalah:
1.	Bagaimana Teori Maqashid al-Syari’ah
2.	Bagaimana Mengaplikasikan Maqashid al-Syari’ah dalam Sebuah Ketetapan Hukum

II.  Pembahasan
A.  Teori Maqashid al-Syari’ah
	Dari segi bahasa, maqashid jamak dari kata maqsid berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.  Sedang kata syari’ah adalah “jalan menuju air”. Menurut istilah, maqashid al-syari’ah  adalah al-ma’ani allati syuri’at laha al-ahkam (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum). Jadi maqashid al-syari’ah  adalah tujuan-tujuan  yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. 
	Dalam karyanya, al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang    berbeda-beda berkaitan dengan maqashid al-syari’ah. Kata-kata itu adalah maqashid al-syari’ah,     al-maqashid al-syar’iyyah fi al-syari’ah, dan maqashid min syar’I al-hukm. Namun, meskipun berbeda keseluruhannya mengandung  maksud yang sama, yaitu apa yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum.
	Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-qur’an dan hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Satria Effendi bahwa “pengetahuan tentang maqashid al-syari’ah  menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya”.  Tentu yang dimaksud adalah yang terkait dengan persoalan mu’amalah.
	Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah dalam al-Qur’an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.  Rahmat di sini tentu saja berarti kemaslahatan umat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam QS. al-Anbiya’ (21): 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

(107). Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
	Kemaslahatan oleh al-Syatibi dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Keduanya adalah maqashidal-Syari’ (Tujuan Tuhan) dan Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf). Sedangkan Maqashid al-Syari’ah dalam arti Maqashid al-Syari’, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:
1.	Tujuan awal dari syari’at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2.	Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami 
3.	Syari’at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan
4.	Tujuan syari’at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.
	Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan   dan   dipelihara.  Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa,   akal,  keturunan,     dan    harta.  Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur   pokok    maqashid al-syari’ah itu,  maka ia dibagi kepada   tiga    tingkatan,  yaitu: 
1.	Maqashid al-Daruriyat
2.	Maqashid al-Hajiyyat 
3.	Maqashid al-Tahsiniyat
Maqashid al-Daruriyat, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, dalam batas jangan sampai kelimanya terancam. Maqashid al-Hajiyyat, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Maqashid al-Tahsiniyat, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur  pokok.
Dalam literature ushul fiqh, terkait sesuatu yang menyangkut dengan pelaksanaan hokum taklifi, dikenal ada dua istilah yang menurut hemat penulis bisa dipadankan dengan tingkatan mashlahat tersebut di atas,  keduanya adalah azimat  untuk  tingkat daruriyyat dan rukhshah untuk tingkat hajiyyat.
Alasannya adalah sebagaimana telah diketahui bahwa tingkatan daruriyyat adalah tingkat tertinggi dalam maqashid al-syari’ah yang bertujuan untuk menjaga dharuriyyat al-hamsah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dan dengan mengabaikan pelaksanaannya akan mengancam eksistensi seseorang. Jadi menurut penulis, hal tersebut sama halnya dengan azimat.  Sebab defenisi azimat adalah “hokum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hokum-hukum umum”.
  Dari defenisi tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa azimat adalah ketetapan Allah swt. Terhadap umat-Nya  yang menjadi hokum pemula dan sebagai pengantar kepada kemaslahatan, serta mengandung arti berlaku kepada semua mukallaf tanpa batasan waktu dan tempat. Misalnya shalat, yang merupakan tingkat daruriyyat untuk menjaga agama (hifz al-din) yang diwajibkan kepada semua mukallaf. Begitu pula dengan kewajiban zakat, puasa, dan haji dan kewajiban yang lain. Sehingga antara azimat dan tingkat daruriyyat dapat dipadankan. 
Sedangkan pada tingkat hajiyyat, tampaknya tepat jika dipadankan dengan  rukhshah. Sebab defenisi rukhshah  adalah “hokum yang berlaku berdasarkan suatu dalil yang menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur”.  Contohnya  dapat ditemukan pada kebolehan seseorang untuk mengqashar shalat  (sebagai hukum wajib untuk shalat pada waktunya) ketika ia dalam perjalanan karena adanya masyaqqah (sebagai uzur).  Dari pemaparan akan defenisi beserta contoh tersebut,  tampaknya sangat tepat untuk mencocokkan antara keduanya.
Keadaan  akan tingkatan-tingkatan tersebut di atas sebenarnya sangatlah mendasar, sebab kemampuan manusia dalam menjalankan hukum-hukum Allah swt. juga berbeda tingkatannya. Apa yang mungkin dilakukan oleh orang dalam keadaan biasa (normal) mungkin bagi orang-orang tertentu dan dalam keadaan-keadaan tertentu dirasakannya sangat berat dan berada di luar kemampuannya. Karena itu  dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, Allah swt. mengecualikan pihak-pihak tertentu itu dari tuntutan yang berlaku umum.  Pengecualian itu dijelaskan sendiri oleh Allah swt. dalam suatu pentunjuk yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian terdapat hukum-hukum yang penerapannya  sesuai dengan dalil semula dan hukum-hukum yang penerapannya berbeda dengan dalil semula.
	Guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai teori maqashid al-syari’ah, berikut  ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. 
1.  Memelihara Agama (Hifzh al-Din)
	Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.
a.	Tingkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu,sebagai tanda aqidah atau kepercayaan kepada Tuhan. Jika tidak maka terancamlah eksistensi agama. Itu sebabnya maka kemusyrikan merupakan dosa terbesar di antara segala dosa yang tidak terampuni.
b.	Tingkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, seperti shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun akan mempersulit bagi orang yang tidak melakukannya. 
c.	Tingkat tahsiniyyat, seperti  melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan ketika  shalat dengan memakai  sarung dan kopiah (bagi laki-laki).
2. Memelihara Jiwa   (Hifzh al-Nafs)
		Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
a.	Tingkat daruriyyat, terlindunginya hidup manusia itu sehingga tidak mati, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan dan  minum untuk kelangsungan hidup. Kalau hal ini diabaikan, maka eksistensi jiwa akan terancam. 
b.	Tingkat hajiyyat,  seperti dibolehkannya berburu binatang untuk mendapatkan makanan yang lezat dan halal. 
c.	Tingkat tahsiniyyat, seperti tata cara makan dan minum.
3. Memelihara Akal (Hifzh al-‘Aql)
		Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
a.	Tingkat daruriyyat, seperti diharamkannya khamar, jika tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya akal.
b.	Tingkat hajiyyat	, seperti menuntuk ilmu pengetahuan. Jika tidak dilakukan tidak akan mengancam jiwa tapi akan mempersulit manusia  dalam hal pegembangan diri.
c.	Tingkat tahsiniyyat, 	seperti menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak  bermanfaat. 
4.  Memelihara  Keturunan (Hifzh al-Nasl)
		Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
a.	Tingkat daruriyyat, seperti ditentukannya wanita yang bisa dan tidak bisa untuk dinikahi dengan tujuan agar eksistensi keturunan bisa terjaga.
b.	Tingkat hajiyyat, seperti membuatkan Akte Kelahiran untuk anak yang baru lahir. Jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, tapi bisa mempermudah proses pendidikan.
c.	Tingkat tahsiniyyat, seperti mencantumkan nama bapak dibelakang nama anak.
5.	Memelihara Harta  (Hifzh al-Mal)
	Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
a.	Tingkat daruriyyat, yaitu dengan adanya aturan kepemilikan harta yang ketat, sehingga lahirnya aturan dalam hal mu’amalah, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai dan sebagainya. Diabaikannya aturan ini mengancam eksistensi harta.
b.	Tingkat hajiyyat, yaitu dianjurkannya untuk tertib administrasi (mencatat) dalam bermu’amalah. Jika tidak dilakukan tidak akan mengganggu eksistensi harta, hanya akan mempersulit pengaturannya.
c.	Tingkat tahsiniyyat,   yaitu dengan berupaya untuk tidak mudah tertipu, dalam bertransaksi.

B.  Aplikasi Maqashid al-Syari’ah dalam Ketetapan Hukum
		Terkait dengan penerapan maqashid al-syari’ah dalam menetapkan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia, hal tersebut dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
1.  Tingkatannya beda   (unsur pokok yang sama)
	Pada kasus seperti ini, yaitu ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain dengan tingkatan yang berbeda. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, daruriyyat, harus didahulukan daripada peringkat kedua, hajiyyat, dan peringkat ketiga, tahsiniyyat.  Jadi, mengetahui urutan peringkat maslahat diatas menjadi sangat penting, terlebih ketika akan diterapkan dalam sebuah produk hukum.
2.  Tingkatannya sama (unsur pokok yang beda)
	Adapun penyelesaian kasus untuk yang peringkatnya sama, seperti tingkat daruriyyat dengan daruriyyat, hajiyat dengan hajiyyat, dan tahsiniyyat dengan tahsiniyyat  dengan  unsur pokok yang berbeda. Maka kemungkinan diselesaikan dengan cara:
a)	Menyelesaikan masalah  sesuai dengan skala prioritas berdasar atas urutan yang sudah baku, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  Contohnya  seseorang dibenarkan meminum minuman keras, yang pada dasarnya merusak akal, apabila ia terancam jiwanya karena tidak meminum minuman itu. Dalam hal ini, harus didahulukan memelihara jiwa dari pada memelihara akal. 
b)	Menyelesaikan masalah dengan mempetimbangkan aspek lain, misalnya meneliti dari segi cakupan  kemaslahatan itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Contohnya pembangunan sarana umum yang kadang-kadang berbenturan dengan milik seseorang yang harus dilepaskan. Dalam keadaan seperti ini hendaknya mementingkan kepentingan orang banyak dari pada pribadi. Contoh lain yang bisa dilihat adalah pelarangan untuk melakukan tindakan  monopoli (ihtikar) terhadap suatu komoditi di pasaran, karena akan menimbulkan kesulitan bagi para konsumen dalam menemukan sebuah barang yang dibutuhkan. Pada kasus ini, larangan tersebut dilakukan karena mengutamakan kepentingan umun, yaitu para konsumen,  daripada kepentingan pribadi, yaitu para pedagang.
	Dengan mengenal tingkatan-tingkatan maqashid al-syari’ah  beserta contoh-contohnya yang tersebut di atas, sepertinya ada hal yang mungkin perlu untuk digarisbawahi, yaitu terkait dengan kemaslahatan jiwa (hifzh al-nafs). Memelihara jiwa, pada tingkatan  itu adalah unsur pokok kedua setelah memelihara agama. Namun pada prakteknya, ketika akan ditetapkan dalam sebuah ketentuan hukum, sepertinya tidak serta-merta diurut sebagaimana urutan yang sudah dianggap baku tersebut.   
Sebagaimana diungkapkan oleh Mastuhu dalam tulisan Fathurrahman Djamil, bahwa agaknya pembakuan urutan dari teori maqashid al-syai’ah itu masih bisa berubah, sebab ketika dicermati kembali kelima unsur pokok itu maka memelihara  jiwa merupakan unsur yang sentral dalam kaitannya dengan  kemaslahatan yang bersifat duniawi. 
Keadaan itupun dapat ditemukan pada contoh-contoh yang diangkat oleh Hamka Haq dalam bukunya Falsafat Ushul Fikih,  ia mencontohkan bagaimana menjaga jiwa ketika berhadapan dengan menjaga agama. Jika seseorang diperhadapkan pada persoalan memilih antara dua hal yaitu mati syahid dalam membela agama ataukah melarikan diri guna menyelamatkan jiwanya, maka dia dianjurkan untuk mati syahid. Paling tidak, dia dibolehkan untuk berpura-pura meninggalkan agama, guna keselamatan jiwanya.
Pada contoh yang lain, Hamka Haq menggambarkan yaitu dibolehkannya seseorang untuk menyerahkan dirinya untuk dizinahi kalau itu untuk menyelamatkan jiwanya. Jadi keharaman berzina (tingkat daruriyyat dari memelihara agama) itu bisa digugurkan ketika berhadapan dengan keadaan yang mengancam jiwa seseorang. 
Setelah  menganalisa berbagai pandangan di atas, dapatlah penulis mengatakan bahwa sebenarnya ketetapan hukum berdasar dari urutan-urutan dari peringkat maqashid al-syari’ah tersebut bersifat kondisional. Karena itu, dalam kasus-kasus tertentu memelihara jiwa dapat didahulukan dari pada memelihara keyakinan/agama. 
Hal tersebut  dapat ditemukan kemungkinannya dalam QS. al-Nahl: 106:

(106). Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
	Dalam ayat di atas, jelas sekali bagaimana Allah sendiri membenarkan untuk  memelihara  jiwa lebih utama dibanding  dengan memelihara keyakinan. Jadi, yang ingin penulis katakan bahwa  jika keadaan tersebut sudah masuk kategori darurat, maka memelihara jiwa bisa lebih diutamakan dibandingkan dengan memelihara kemashlahatan yang lain.
	Darurat  adalah sesuatu yang tingkat keperluannya mencapai tingkat yang paling puncak dan keadaan yang paling sulit, sehingga orang berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, harta dan seumpamanya.  sehingga darurat hanya terbatas pada tingkat  daruriyyat saja. Adapun  kemaslahatan lebih umum dari pada darurat, yang mencakup tingkatan-tingkatan daruriyyat, hajiyat, dan tahsiniyyat.  
	Contoh klasik yang telah dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam kaitannya dengan keterpaksaan (al-ikrah) tersebut,  yaitu ketika  pada suatu waktu  di musim paceklik, seorang penduduk yang mencuri untuk mendapatkan  makanan agar dapat menyambung hidup. Namun, Khalifah Umar dengan upaya ijtihad yang telah dilakukannya, telah mencoba mengabaikan ayat  untuk mendapatkan kemaslahatan  yang diterapkan sesuai keadaan waktu itu,  tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada orang tersebut dengan alasan  orang tersebut dapat terancam hidupnya jika ia tidak segera mendapatkan makanan.  
	Dari ijtihad yang telah dicontohkan oleh khalifah Umar tersebut, tampak jelas bagaimana hukum awal bisa berubah dikarenakan berubahnya keadaan, dan keadaan yang dimaksud di sini adalah keterpaksaan. Mencuri, yang merupakan tingkat daruriyyat dari memelihara agama, terpaksa dilakukan disebabkan keadaan yang mengharuskan kita makan, karena jika tidak makan kemungkinan akan mati sehingga mengancam eksistensi jiwa ( pada tingkat daruriyyat). Tapi, batasan yang perlu untuk diketahui terkait dengan keadaan darurat itu adalah, sebagaimana yang tersebut dalam QS. Al-Baqarah (2): 173.

 (173). Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  
	Dari ayat tersebut, Allah swt. menyatakan dengan jelas bagaimana keadaan darurat  memungkinkan untuk merubah hokum asal. Hanya saja sejauhmana kadar perbuatan haram yang boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan terpaksa tersebut?.  Pada tataran ini, ulama kemudian terjadi perbedaan pendapat:
Pendapat pertama,  menyatakan kebolehannya hanya  untuk keadaan khawatir akan kemudharatan, sebagaimana dinyatakan oleh Hasan Basri yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaily, bahwa orang yang terpaksa itu boleh makan sekedar yang dapat membuatnya mampu berdiri lurus. 
Pendapat Kedua, menyatakan boleh boleh bagi orang yang terpaksa memakan yang haram sampai kenyang, dan ia boleh berbekal dengan bangkai  dan yang seumpamanya apabila ia khawatir menghadapi keadaan darurat dalam perjalanan.
Namun, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut yang jelas bahwa keterpaksaan adalah sebuah keadaan  yang memberi ruang bagi umat muslim untuk  tidak melaksanakan perintah awal dari al-Qur’an, terlebih lagi jika itu termasuk dalam keadaan darurat yang membahayakan jiwa seseorang.
	Dari berbagai contoh yang telah digambarkan di atas terkait kemungkinan mendahulukan memelihara jiwa terhadap agama, ada hal yang sangat krusial untuk di paparkan dalam makalah ini, yaitu niat.  Niat merupakan tolok ukur akan motivasi seseorang ketika ingin melakukkan suatu perbuatan. Sebagaimana dalam sebuah hadis  Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan sebagai berikut:

انما الاعمال باالنية
Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya.
	Dari hadis tersebut, Rasulullah saw. mengisyaratkan bahwa apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia maka penilaiannya tergantung pada apa yang terbersit di hati mereka, sehingga untuk kasus darurat di atas meskipun kemudian seseorang  melakukan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan agama tapi itu bertentangan dengan apa yang ada dalam hati nuraninya maka tidaklah Alllah swt. dengan serta merta menghakiminya, sebab Allah swt. tahu apa yang ada di hati-hati manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nahl: 106 yang telah penulis paparkan pada penjelasan  sebelumnya.
III. Kesimpulan
		Mengamati ketiga tingkatan tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa untuk  tingkatan daruriyyat, maka dalam ushul fikih ia dikategorikan azimat. Pada tingkatan hajiyyat, maka dikategorikan rukhshah. Sedangkan pada tingkatan tahsiniyyat,  maka ia berupa pelengkap yang bisa jadi ada unsur adat kebiasaan masyarakat setempat (‘urf).  
	Sedangkan pada tingkat aplikasi maqashid al-syari’ah dalam sebuah ketetapan hukum itu tetap didasarkan pada tingkatan prioritas yang sudah dianggap baku. Kecuali jika hal tersebut berbenturan pada tingkat daruriyyat, antara memelihara agama pada tingkat pertama dengan memelihara jiwa pada tingkat kedua, maka bentuk penyelesaiannya  bisa dengan mengutamakan keselamatan  jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim
Abd. Wahab Khallaf, Mashadir al-Tasyri’ fi Ma La Nassa  Fih,  Kuwait: Dar al-Kalam, 1972. 
Asafri Jaya Bakri,  Maqashid al-Syari’ah  menurut al-Syatibi,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah,  Damsyik: Dar al-Ma’arif, 1980.
Al-syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-syari’ah, Jilid I, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
_______, al-Muwafaqat fi Ushul al-syari’ah,  Jilid II, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
Az-Zuhaili, Wahbah, Nadzariyat al-Daruriyyat al-Syar’iyyat, diterjemahkan oleh Said Agil Husin al-Munawwar dan Hadri Hasan dalam Konsep  Darurat dalam Hukum Islam,  Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997. 
CD. Digitah Hadis al-Syarif, Kitab Shahih Bukhari.
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam  Bagian Pertama, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Hamka Haq,  Falsafat Ushul Fikih,  Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2000.
Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al-‘Arab, Jilid VIII,  Beirut: Dar al-Sadr, t.th. 
Ismail Muhammad Syah, dkk.  Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara dengan DIRJEN Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam, 1992.
Satria Effendi M. Zein, Metodologi Hukum Islam, dalam Kumpulan Tulisan yang ditulis oleh Amrullah Ahmad, dkk. Dalam Bukunya Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun  Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH., Jakarta: Gema Insani Press, 1996. 
Amir Syarifuddin, Ushl Fiqh, Jilid II,  Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997