PENEGAKAN  KEADILAN HAKIM DALAM 
PRESPEKTIF ALQURAN 
Oleh : Lomba Sultan*

ABSTRAK
Pada dasarnya setiap manusia mendambakan adanya perlakuan secara benar dan adil. Itulah sebabnya,  institusi peradilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang masih kehidupannya sangat  terbelakang, maupun masyarakat yang telah mengalami kemajuan. Dengan demikian, tidak ada manusia yang ingin diperlakukan haknya secara  sewenang-wenang, baik yang berkaitan dengan hak material maupun non-material.
Alquran yang merupakan sumber hukum Islam utama, tentunya harus menjadi pegangan bagi setiap umat Islam, khususnya para penegak hukum untuk  menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah pencari keadilan  tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya.   Jika kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya sesuai prinsip-prinsip dalam ajaran Islam,  maka akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai maksud Tuhan menurunkan syariat Islam kepada umat manusia, yakni terciptanya kemaslahatan umum, dan menghindari terjadinya kemudaratan di tengah-tengah masyarakat.
Kata kunci: Penegakan keadilan, hakim, dan al-Quran.

A.	Latar belakang Masalah
Secara esensial, Alquran yang merupakan sumber ajaran  Islam adalah firman Allah swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., mengandung  hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu pengetahuan, peraturan-peraturan yang mengatur tentang tingkah laku dan tatacara hidup manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk social. Di antara tujuan diturunkan-Nya Alquran adalah untuk menjadi pedoman (hudan) bagi umat manusia dalam menata kehidupan mereka, serta menjadi penjelas (tafshil) terinci tentang hukum dan segala sesuatu yang diperlukan umat manusia dalam mengatur  kehidupan mereka.  Tentunya, Alquran yang merupakan petunjuk Allah swt., di dalam setiap menyelesaikan persengketaan, seperti yang diintrodusir Alquran sendiri misalnya dapat dilihat Q.S. al-Maidah /5: 49, dan Q.S. al-Nisa’ /4: 105 haruslah menjadi pegangan bagi hakim di dalam menyelesaikan pihak-pihak yang berperkara, demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Penegakan kebenaran dan keadilan, tentunya membutuhkan suatu institusi, yaitu lembaga peradilan.
Apabila diperhatikan sejarah peradilan (al-qadha’), maka dapat dinyatakan bahwa peradilan itu telah lama karena sudah menjadi kebutuhan hidup setiap manusia. Tidak mungkin suatu masyarakat atau pemerintahan dapat ditegakkan secara damai dan kokoh tanpa tegaknya asas-asas peradilan dalam pergaulan masyarakatnya, karena pada kenyataannya persengketaan di kalangan umat manusia terkadang tidak dapat dihindarkan. Karena itulah, peradilan pada semua bangsa dianggap sebagai sesuatu yang suci, apalagi bangsa yang sudah tergolong manju. Sebab semakin maju taraf berpikir suatu masyarakat, semakin rela pula mengorbankan sebagian kebebasannya demi memenuhi ketentuan-ketentuan peradilan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pemikiran suatu masyarakat, semakin susah pula diganggu kebebasannya demi tegaknya suatu peradilan. Padahal, kehidupan manusia pada setiap masa selalu membutuhkan adanya suatu peradilan, sebab kalau tidak kehidupan mereka dapat terjadi kekacauan (chaos).
Suatu negara yang kurang mementingkan lembaga peradilan atau mengecilkan peranannya, maka Negara tersebut dipastikan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda suatu pemerintahan. Pergaulan hidup masyarakat akan mengalami kekacauan yang tidak menentu berakhirnya, karena tidak ada keadilan dan kepastian hukum,  juga tidak ada ketertiban dan kedamaian. Melalui lembaga peradilanlah, hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih, yakni tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. Itulah sebabnya, syari’at Islam memandang bahwa masalah peradilan merupakan tugas pokok dalam menegakkan suatu keadilan, dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam penegakan hokum. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjadi tempat memancarnya sinar keadilan kepada seluruh masyarakat. Keadilan itu sendiri diformulasikan oleh Allah dalam Alquran dengan “al-‘adl” sebanyak 28 kali, dan kata “al-qist” sebanyak 25 kali yang tekanannya adalah  seseorang tidak boleh berat sebelah atau tebang pilih di dalam menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat.
Keadilan adalah suatu kewajiban yang harus ditegakkan dalam pergaulan hidup manusia, dan selalu ada dalam segala manefestasinya yang beranega ragam itu. Syariat Islam menempatkan lembaga peradilan pada tempat yang sangat penting, dan merupakan fardu kifayah dalam kehidupan masyarakat, sebab lembaga peradilan diharapkan dapat dijadikan instrument untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakim (qadhi) peradilan yang tugas pokoknya menyelesaikan persengketaan dan menetapkan hokum adalah sangat perlu mendapatkan perhatian demi memelihara keserasian dan keteraturan dalam masyarakat. Itulah sebabnya Allah swt., mengutus para rasul dan menugaskan mereka untuk menyesaikan perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat. 

B.	PEMBAHASAN

1. Penegakan Kebenaran dan Keadilan Hakim  Tanpa Ada Tebang Pilih
		Islam secara cermat mengakui dan menghormati hak-hak setiap orang, dan berusaha melindungi kebebasan dan kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama manusia. Dengan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu masyarakat, akan tercipta ketenangan dan keamanan dalam hidup bersama, dan akan terbentuklah hubungan yang erat dan harmonis di antara sesama warga masyarakat, dan sekaligus tumbuh kepercayaan dan wibawa terhadap penegak hukum.
		Pada dasarnya, menjalankan keadilan adalah suatu kewajiban, dan untuk mendapatkan perlakuan secara adil itu adalah hak setiap orang.  Apabila kebenaran dan keadilan itu dapat berjalan secara merata, dan tidak ada tebang pilih antara satu dengan lainnya, maka akan tercipta suatu keamanan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Sebaliknya, apabila penegakan kebenaran dan keadilan tidak berjalan dengan merata, yakni sebagian diperlakukan secara adil, dan sebagian diperlakukan secara zalim, maka di situlah biasa muncul kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penguasa, atau penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim). Muncullah lontaran istilah dari sebagian masyarakat yang kecewa terhadap penegakan kebenaran dan keadilan, bahwa KUHP adalah singkatan “Kalau ada Uang Habis Perkara”, dan istilah HAKIM adalah singkatan “Hubungi Aku Kalau Ingin Menang”, atau “maju tak gentar membela yang bayar”. Pernyataan tersebut sebenarnya bukan tanpa alasan, karena realitas dalam penegakan keadilan oleh penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan , maupun pengadilan  oleh ICW menempatkan sebagai institusi yang paling korup, sesuai hasil survey yang dilakukan pada tahun 2009.  
		Islam adalah agama yang adil bagi seluruh warga Negara, dan mempunyai hak yang sama dalam hukum, tidak peduli dengan agamanya, status ekonomi dan sosialnya, rasa tau bahasanya. Islam adalah agama yang tidak mengizinkan perlakuan secara diskriminatif dalam bentuk apapun. Setiap manusia dalam hal pelaksanaan hukum adalah sama dihadapan Allah swt., maka dengan cara yang sama—mereka juga harus diperlakukan sama oleh hakim yang menyelesaikan persengketaan mereka, walaupun mereka seorang pejabat tinggi, dan atau karib kerabat. Jika seorang hakim memberi pernghormatan khusus kepada seseorang, maka tidak ada lagi keadilan yang bisa diharapkan kepada mereka.  Sejalan dengan itu, Al-Waki’ Mohammad Ibnu Hayam mengatakan “Jika seorang hakim menyukai kekayaan dan kedudukan yang tinggi, serta takut terhadap penguasa, maka tidak mungkin lagi baginya untuk dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, dan memutuskan berdasarkan atas hukum”
		Jika mengacu kepada sikap dan integritas hakim pada masa al-Khulafa’ al-Rasyidun, yakni dapat memperlakukan antara penguasa dengan rakyat biasa, antara orang kaya dan miskin, antara kawan dan lawan, antara orang Islam dan non-Islam dalam penegakan hukum dan keadilan, maka pencari kebenaran dan keadilan pada masa itu betul-betul telah merasa puas, karena mereka diperlakukan yang sama dihadapan hukum tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya. Kebenaran dan keadilan akan dapat ditegakkan tanpa ada tebang pilih jika semua umat manusia dapat melaksanakan petunjuk ajaran agamanya masing-masing secara konsisten (istiqamah). 
		Memang tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat, yakni memberi keadilan dan kepastian hukum, serta memajukan kehidupan bangsa. Hukum dengan fungsi di dalamnya, terkadang mulus tanpa hambatan yang merintanginya. Namun terkadang pula sebaliknya, fungsi hukum itu hanyalah sekedar impian tak kunjung nyata. Bukannya perlindungan, keadilan, dan kemakmuran yang diperoleh, tetapi justeru ketakutan dan ketidak adilan yang ditimbulkan, dan salah satu penyebabnya adalah kurang berfungsinya hukum itu—karena lembaga yang mendukungnya tidak mampu mengaktualisasikan keinginan hukum itu.
		Lembaga peradilan sebagai salah satu dari lembaga pranata hukum kembali menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah buramnya penegakan keadilan. Pembicaraan ini tidak saja secara perorangan melalui tulisan-tulisan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga melalui pertemuan-pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Perhatian terhadap lembaga peradilan itu adalah tidak lepas dari adanya posisi terhormat dan strategis yang dimilikinya, serta perilaku-perilaku social yang dihasilkan melalui aktivitas-aktivitas peradilan yang terkadang bersinggungan dengan posisinya yang terhormat itu. Posisi terhormat lembaga peradilan akan dapat bergeser pada posisi pinggiran yang tercemar, dan tercela ketika aktivitas yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan adanya keadilan, baik keadilan hukum, keadilan masyarakat, maupun keadilan Tuhan. Kedudukan lembaga peradilan yang terhormat itu, rasanya kian hari kian terkikis oleh perilaku yang ditampilkannya, dan kini semakin banyak yang tidak respek bahkan dengan suatu keprihatinan memberikan kritikan-kritikan tajam atas penampilan dan gaya yang ditampilkan secara tidak aspiratif, dan terkadang melakukan penyimpangan dan kezaliman, sehingga menghasilkan pula putusan-putusan yang kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
		Tampaknya banyak keputusan di pengadilan menjadi sorotan sejumlah kalangan, karena keputusan tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, yakni tumpul ke atas, dan hanya tajam ke bawah. Akhirnya, banyak memicu lahirnya usulan agar sistem peradilan dapat diperbaiki, dan bahkan kalau perlu diubah. Menurut  Ifdhal Kasim (Ketua Komnas HAM), bahwa selama ini kekuasaan dan peran hakim dalam proses peradilan sangatlah besar sehingga terkadang ada hakim mengambil keputusan yang dinilai banyak kalangan kurang adil. Oleh karena itu, sudah saatnya sistem peradilan di Indonesia mempertimbangkan meniru system peradilan di Amerika Serikat—dimana keputusan ditentukan para juri, dan hakim sekedar mengarahkan dan memimpin sidang saja. Dalam peradilan di Amerika Serikat dikenal distem  common law, anglo saxon yaitu adanya pelibatan juri dalam pengambilan keputusan di Peradilan.  Selanjutnya, jaksa dan pengacara hanya beradu argument hokum, sementara para juri yang diambil dari berbagai kalangan yang jumlahnya 15 orang itu mengambil keputusan. Menurut Ifdhal Kasim, model inilah yang bisa mendapatkan keadilan. Sebab jika ada yang ingin mencoba bermain dalam satu kasus, akan kesulitan mengatur para juri melacak dengan system acak, dan berbeda setiap persidangan, dan selain itu—tentunya jika para hakim peradilan tetap patuh dan istiqamah  terhadap petunjuk Alquran dan hadis.

2. Keadilan Hakim  Dalam Prespektif Alquran.
Sebagai umat yang beragama, khususnya agama Islam harus memahami bahwa apabila kezaliman telah merajalela, dan keadilan terabaikan, maka masyarakat selalu mengalami kekacauan, kecemasan, dan pertentangan lahir dan batin. Karena itu, rasa keadilan hendaklah tumbuh dan bersemi dalam jiwa setiap orang, terutama bagi pemegang kekuasaan, dan para penegak hukum. Janganlah hendaknya dibelokkan dan diputarbalikkan akibat pengaruh hawa nafsu, perasaan benci, dan atau sayang, serta kepentingan diri atau golongan. 
Hal tersebut sesuai firman Allah swt., dalam QS. al-Nisa’/4 : 135 
                                         
Terjemahnya :
 “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya,  maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.
Dari  ayat tersebut di atas, sekurang-kurangnya dapat ditarik tiga garis hukum, yaitu (1) menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman; (2) setiap mukmin, apabila menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil; (3) manusia dilarang mengikuti hawa nafsu, dan menyelewengkan kebenaran.  Dalam ayat lain, Allah swt., mengulangi kembali tentang kewajiban manusia menegakkan keadilan, dan menjadi saksi yang adil. ayat ini terdapat dalam QS. al-Maidah /5 : 8 
                              
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Dari ayat tersebut dapat dibentuk sekurang-kurangnya empat (4) garis hukum yang berisi perintah dan larangan Allah kepada manusia, yaitu (1) Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi manusia yang adil karena Allah. Garis hukum ini mengandung makna bahwa setiap perbuatan yang adil dilakukan oleh manusia karena keikhlasannya semata-mata kepada Allah, dan bukan karena hal lain; (2) Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi saksi yang adil, yakni selalu berpihak kepada kebenaran; (3) Larangan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak berlaku zalim, karena motivasi emosional atau sentiment kepada orang lain, atau belas kasihan kepada orang lain, atau belas kasihan kepada orang tertentu, lalu putusannya tidak berlaku adil; (4) Manusia diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah, yakni selalu melaksanakan perintah-perintahnya, dan menghindari larangan-larangannya.
Itulah sebabnya, untuk mengembangkan dan mengendalikan keadilan, maka Allah swt., mengutus para rasul dan menugaskan kepada mereka untuk menyelesaikan adanya persengketaan yang terjadi di antara masyarakat secara adil. Bahkan kepada Nabi Daud as., sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Shaad /38 : 26 
                               
Terjemahnya :
“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.
Jika Allah menujukan kepada Daud as., selaku nabi dan rasul Allah, maka sebenarnya perintah tersebut ditujukan kepada para penguasa dan penegak hukum yang telah menerima amanah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Allah swt menyebut Nabi Daud as., dalam ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., itu hanyalah tamziel bagi tiap-tiap penguasa, atau para penegak hukum. Sebab, jika Daud sebagai nabi yang ma’shum saja masih diperingatkan oleh Allah jangan sampai mengikuti hawa nafsu yang dapat menyesatkan, sehingga tidak dapat berlaku adil dalam menjalankan kekuasaannya, maka lebih-lebih orang biasa yang masih mudah digoda dan dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syaitan. Karena itu, berlaku adil dalam melaksanakan kekuasaan akan menjamin kemantapan hukum, ketenangan rakyat,  kewibawaan penguasa, dan penegak hukum. Sebaliknya, kezaliman yang dilakukan akan menimbulkan kekacauan—yang pada akhirnya menyebabkan kerapuhan kekuasaan, dan kebinaan penguasa serta masyarakat itu sendiri. Itulah sebabnya, sehingga Khalifah Umar bin Abdul Azis setelah mengambil alih dan mengendalikan pemerintahan Bani Umayyah, segera menginstruksikan kepada para imam masjid, dan khotib Jum’at supaya memasukkan dalam khobah kedua setiap Jum’at QS. al-Nahl /16 : 90 
                  
Terjemahnya :
“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan nomokrasi Islam, maka ia harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan Negara. Fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara Negara atau pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu (1) Kewajiban menerapkan kekuasaan Negara dengan adil, jujur, dan bijaksana terhadap seluruh rakyat tanpa diskriminatif; (2) Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya; (3) Kewajiban penyelenggara Negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah keredhaan Allah swt. Itulah sebabnya, sehingga Khalifah Umar bin Abdul Azis berpendapat bahwa keadilan itu menuntut agar tiap hak dapat disampaikan kepada yang patut menerimanya, tanpa membeda-bedakan antara satu dengan lainnya, dan menjalankan kekuasaan sesuai yang telah digariskan oleh syariat, dan melepaskan hawa nafsu, serta pilih kasih dalam segala perlakuan. Hal tersebut sesuai firman Allah yang terdapat dalam QS. al-Nisa’ /4 : 58 
                            
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.
Menurut al-Syaukani, keadilan dalam  ayat tersebut (terjemahan) di atas adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Alquran dan hadis, dan bukan menetapkan hukum dengan pikiran. Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin, dan dikembangkan oleh Sayuti Thalib, maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum, yaitu (1) Manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya; (2) Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Dengan demikian, segala sesuatu yang ditetapkan oleh agama pastilah sesuai dengan keadilan, tetapi itu bukanlah wujud keadilan. Keadilan adalah mengamalkan dan menerapkannya, sehingga setiap hak dapat terpenuhi.
Bertolak dari pengertian keadilan tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa perintah menegakkan hukum dengan adil adalah agar penggunaan kekuasaan harus bertujuan untuk memelihara martabat kemanusiaa. Di sini dapatlah dipahami bahwa seseorang yang memegang suatu amanah, terutama sebagai  penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) wajiblah mereka berlaku adil. Karena itu, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hakim itu wajib memberikan pelayanan baik kepada penggugat, maupun tergugat : (1) Kesempatan yang sama bagi penggugat dan tergugat; (2) Tempat duduk yang sama di depan kedua belah pihak; (3) Perhatian yang sama terhadap kedua belah pihak, dan (4) Kesempatan yang sama untuk menguraikan masalah-masalah yang diperkarakan di hadapannya.
Dari pandangan Sayyid Sabiq tersebut menunjukkan bahwa  seorang hakim tidak hanya berkewajiban untuk berlaku adil pada orang yang berperkara dalam memberikan putusan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi, tetapi juga terikat tugas untuk berlaku adil dalam proses acara peradilan dengan memperlakukan kedua belah pihak dengan sikap yang sama secara absolut. Bahkan sekiranya yang bersengketa itu antara seorang raja dengan rakyatnya, seorang majikan dengan pembantunya, seorang kaya dengan orang miskin, dan seorang sahabat dengan musuhnya—tetap harus diperlakukan secara adil.  Perlakuan yang sama antara pihak yang berperkara adalah salah satu tuntutan yang fumndamental bagi seorang hakim. Jika seorang hakim bersikap diskriminatif terhadap pihak yang berperkara, dan lebih condong pada salah satunya, maka berarti mereka sudah melakukan keberpihakan, dan telah menyalahi aturan-aturan ajaran agama Islam, yakni Alquran dan hadis.
Pada dasarnya seorang hakim merupakan khalifah Allah dimuka bumi di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di antara manusia yang bersengketa. Posisinya yang sangat terhormat ini menuntutnya untuk tidak perlu takut kepada siapapun dalam memberikan keadilan, termasuk jika diminta memberikan putusan melawan penguasa. Jika seorang hakim jujur dalam tugasnya, dan yakin bahwa rezkinya itu ditentukan oleh Allah swt., dan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi kejujuran dan keadilan hakim dalam memberikan putusannya.
Dalam sebuah riwayat, bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib kehilangan hauberk-nya—lalu ia menemukan seorang Yahudi menjual hauberk yang mirip miliknya pada sebuah pasar di Kufah. Lalu Khalifah Ali mengklaim bahwa hauberk tersebut adalah miliknya, dan meminta kepada orang Yahudi untuk mengembalikan padanya, tetapi orang Yahudi menolak mengembalikannya karena merasa miliknya sendiri. Khalifah Ali menyarankan agar membawa masalah tersebut ke Qadhi Suraih. Qadhi Suraih meminta kepada khalifah untuk menghadirkan saksinya, dan akhirnya khalifah membawanya, yakni seorang budak (Qanbar), dan salah seorang cucunya (Hasan bin Ali). Qadhi Suraih menolak keduanya, karena saksi yang diajukannya mempunyai hubungan dengan khalifah. Karena tidak menemukan saksi lain yang dapat diterima dari pihak Khalifah Ali, maka Qadhi Suraih memenangkan terhadap orang Yahudi. Tampaknya, orang Yahudi tersebut sangat terkejut ketika mengetahui bahwa hakim muslim itu tidak peduli walaupun seorang khalifah. Orang Yahudi tidak pernah menyangka bahwa ia akan menang dalam perkara yang diajukan oleh Khalifah Ali. Karena kekaguman dan keadilan Qadhi Suraih terhadapnya, akhirnya ia menyatakan masuk Islam, dan mengucapkan dua kalimat syahadat (syahadatain). 
Jika mengacu kepada sikap dan integritas hakim pada masa al-khulafa’ al-rasyidun, yakni dapat memperlakukan  antara penguasa dengan rakyat biasa, antara kawan dan lawan, antara orang Islam dan non-Islam dalam penegakan hokum dan keadilan, maka pantaslah masyarakat merasa puas—karena mereka diperlakukan yang sama dihadapan hokum tanpa diskriminatif. Beda halnya pada masa Bani Umayyah, sendi-sendi kebenaran dan keadilan sudah terabaikan, dan nanti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis barulah penegakan kebenaran dan keadilan betul-betul dapat ditegakkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Alquran dan hadis Rasulullah saw., sebagaimana diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. 
Ketenaran Khalifah Umar bin Abdul Azis di tengah-tengah masyarakat Bani Umayyah sebagai khalifah yang adil dan taqwa itu, karena ia dapat mengembalikan hak-hak orang teraniaya yang pernah dilakukan oleh khalifah Bani Umayyah sebelumnya—yang selalu bertindak sewenang-wenang.  Khalifah Umar bin Abdul Azis dapat membela hak-hak masyarakat dengan suatu prinsip, bahwa tidak mungkin terlaksana suatu keadilan jika para pejabat eksekutif dan yudikatif tidak memiliki rasa keadilan yang mendalam. Seharusnya institusi peradilan adalah suatu lembaga yang harus bersih dari segala penyimpangan dan penyelewengan, supaya  kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. 

C.	KESIMPULAN
Pada dasarnya manusia mendambakan adanya perlakuan secara benar dan adil terhadap dirinya, baik masyarakat yang masing sangat terbelakang maupun masyarakat yang telah mengalami kemajuan,  karena hal tersebut sudah bagian dari fitrah setiap manusia. Di sinilah perlunya ada institusi peradilan sebagai tempat mendapatkan adanya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jika hakim peradilan dapat menegakkan hukum secara benar dan adil tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya,  maka hal tersebut tentunya sangat sesuai dengan petunjuk Alquran dan sunah. Alquran yang merupakan sumber pokok ajaran Islam adalah   menjadi pegangan bagi setiap penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, demi tegaknya kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.  Itulah sebabnya, syariat Islam memandang bahwa penegak hukum  mempunyai  tugas pokok dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam syariat  Islam. Keadilan itu sendiri diformulasikan oleh Allah swt.,  dalam Alquran dengan kata al-‘adl, dan kata al-qist—yang tekanannya adalah seseorang tidak boleh berat sebelah, tidak boleh memihak antara satu dengan lainnya, atau harus menyamakan antara satu dengan yang lain tanpa ada tebang pilih di antara mereka.

DAFTAR PUSTAKA
Al-qur’an al-Karim
Abd. Razak, Ali. al-Islam wa Ushul al-Hukm, Mesir: Syarikan Musahmat al-Mishriyah, 1952.
Abu al-‘An’am, Abd al-Fatah Muhammad. Al-Qadha’ fi al-Izbat {t.tp., t.t.}
Ahmad, Zainal Abidin. Membentuk Negara Islam, Jakarta: Wijaya, 1956.
Alam, Andi Syamsu. Reformasi Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Yapensi, 2004.
Ali, K. A Study of Islamic, Delhi: Idhara-I Adabiyah, 1980.
al-Aspahany, al-Raghib. Mu’jam al-Mufradat al-Fazh al-Qur’an, {t.t}
Alkostar, Artidjo. Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, 2007.
Arifin, Jaenal. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, cet.1; Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008.
Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. Sejaran Peradilan Islam, cet.3; Yogyakarta: Pen. Bulan Bintang, 1970.
Athiyah Musyrifah, Muhammad. Al-Qadha’ fi al-Islam, cet.2; {t.tp}, 1966
Azhari, Muh. Tahir. Negara Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2004
Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahnya. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadis, Jakarta: UI Press, 1985.
Ibn Hayam, Al-Waki’ Mohammad. Akhbar al-Qudhat, {t.tp, t.th}.
Sayyid Sabiq. Anasir al-Quwwat fi al-Islam, diterjemahkan oleh Salim Bahresy dengan judul Sumber-Sumber Kekuatan Islam, cet.,2; Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
Muhammad Daud Ali. Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet,2; Jakarta: PT Fajar Grafindo Persada, 2002.
Manan. Abdul. Etika Hakim Dalam Penyelenggaran Peradilan, cet,1; Jakarta; Fajar Interpramata, 2007.
Rusli, Muhammad. Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006.