FAKTOR  SOSIAL  BUDAYA  DAN  ATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN PADA PRODUK 
PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
Oleh: Supardin*

Abstrak
Sebuah keniscayaan bahwa hukum dapat berfungsi pada suatu negara atau daerah apabila seluruh unsur dapat berfungsi dengan baik. Unsur yang dimaksudkan adalah pihak eksekutif (pemerintah), legislatif (dewan), yudikatif (pengawasan), termasuk di dalamnya para penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Demikian halnya penegakan aturan perundang-undangan dapat pula dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, untuk melahirkan sebuah produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, seyogyanya setiap masyarakat sadar dan patuh terhadap seluruh produk perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, rasa penuh kepedulian itu adalah untuk membangun kehidupan pranatasosial yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperoleh kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan sebagai umat Islam yang menjadi panutan dalam kehidupan sosial budaya tersebut adalah Nabi Muhammad saw.
Kata kunci: Sosial budaya, aturan, dan adil makmur.
 
I.  PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang 
	
Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab hidup dan diatur oleh tradisi jahiliyahnya. Adat istiadat merupakan sumber yang pokok bagi tatanan kehidupan sosial kemasyarakatannya. Bangsa Arab jahiliyah tidak terikat dengan suatu aturan kekuasaan pusat, melaikan semangat kabilah yang membudaya bagi kehidupan sosial mereka. Namun setelah Islam datang di negeri Arab, kehidupan mereka pun berubah, apalagi dengan kehadiran Nabi Mahammad saw. yang mengantar umat manusia dari alam kegelapan yang tidak mempunyai aturan, menuju alam terang-benderang yang penuh dengan tata aturan, sperti yang dicantumkan dalam Piagama Madinah. 
Hukum Islam dalam sejarahnya, tertulis pertama kali dan diterapkan pada abad pertama Hijriah di Madinah oleh Nabi Muhammad saw. dengan dasar konstitusi Piagam Madinah. Dalam mukaddimah piagam tersebut tertulis, bahwa Piagam Madinah berlaku di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk agama Islam yang berasal dari suku Quraisy dan Yasrib. Selain orang Islam juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri, dan berjuang bersama mereka. Inti dari piagam tersebut adalah perjanjian/kesepakatan antara kaum muslim dengan kaum nasrani dan yahudi (masyarakat non- muslim) yang dijadikan sebagai aturan perundang-undangan. Nabi Muhammad saw. memberi jaminan hidup terhadap mereka (non-muslim), hak milik, dan agama, serta mempunyai kebebasan penuh untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing.
Aturan perundang-undangan yang merupakan hasil dari produk pemikiran hukum Islam, apabila ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka tumbuh dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang. Pada kurun waktu yang panjang itu, produk pemikiran hukum Islam mengalami pasang surut diakibatkan oleh berbagai macam faktor, antara lain adalah faktor sosial budaya masyarakat yang berbeda-beda. Kondisi georafis pun merupakan faktor yang dapat mendukung berkembangnya hukum Islam, baik dunia Barat, Eropa, maupun dunia Islam sendiri dan atau di negara yang berpenduduk mayoritas Islam termasuk Indonesia. 
Perkembangan hukum Islam di dunia Internasional melalui periodesasi yang berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi masyarakatnya yang tidak terlepas dengan kehidupan adat istiadatnya. Demikian halnya peraturan perundang-undangan diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi negara atau daerah masing-masing.

B.  Rumusan dan Batasan Maslah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini membahas tentang “bagaimana faktor sosial budaya dan aturan perundang-undangan sebagai salah satu hasil dari produk pemikiran hukum Islam”, dan sub masalahnya adalah:    
1.	Apa pengertian sejarah sosial hukum Islam dalam kaitannya dengan faktor sosial budaya dan aturan perundang-undangan.
2.	Bagaimana aturan perundang-undangan pada zaman Nabi saw. sampai zaman kebangkitan.
3.	Bagaimana aturan perundang-undangan Islam di Indonesia.
Ketiga permasalahan tersebut akan diuraikan pada pembahasan yang disertai dengan faktor-faktor sosial budaya. 

II.  PEMBAHASAN

A.  Pengertian Sejarah Sosial Hukum Islam
	Sejarah sosial hukum Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses lahirnya dan berkembangnya hukum Islam. Adanya sejarah sosial hukum Islam sebagai sebuah ilmu, maka dapat memberi suatu arah dan tujuan sehingga dapat melahirkan produk-produk pemikiran hukum Islam. Produk pemikiran hukum itu merupakan hasil karya para pemikir hukum Islam yang harus dilestarikan. 
Ilmu ini juga sangat berguna bagi para cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan menerapkan hukum Islam terhadap peroduk hukum sesuai dengan kehidupan sosial budaya pada masyarakat. Ilmu tersebut sangat mempengaruhi hasil dari pengembangan materi hukum Islam, karena dapat menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat. Salah satu kehidupan masyarakat yang senantiasa di lestarikan adalah budaya lokal, seperti cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan sebagainya yang merupakan adat istiadat, sehingga sangat sulit untuk diubah. Tetapi dengan mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yakni dengan menggunakan sejarah sosial budayanya, maka dapat dilakukan perubahan tanpa berbenturan satu sama lain.    

B.  Perundang-undangan Zaman Nabi saw. sampai Kebangkitan
      1.  Zaman Nabi saw.
Peraturan perundang-undangan di zaman Nabi saw. sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Arab jahiliyah yang sangat fanatik dengan sistem kekerabatan. Namun demikian, zaman kerasulan merupakan periode pertama (tahun 610-632 M) dalam sejarah aturan  perundang-undangan hukum Islam. Sumber pokok dalam aturan perundang-undangan tersebut adalah al-Qur’an sebagai petunjuk dalam menerapkan perikehidupan manusia.
Selain al-Qur’an yang menjadi sumber pokok perundang-undangan tersebut, sunnah menjadi sumber kedua dalam memberikan ketentuan-ketentuan perikehidupan masyarakat muslim. Dengan berdasar pada al-Qur’an dan sunnahnya, maka Rasul saw. memberikan peraturan tentang dakwah Islam, peraturan tentang sitem keluarga, sistem mu’amalat, dan peraturan menyangkut pidana.
Adanya peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Nabi saw., maka beliau mengeluarkan asas-asas untuk dipatuhi oleh masyarakat, baik menyangkut hukum perdata maupun hukum pidana. Asas-asas tersebut antara lain adalah: Pertama, asas musyawarah dalam sistem pemerintahan, dan pembatasan kekuasaan penguasa oleh prinsip kemaslahatan umum dan oleh ketentuan nash. Kedua, larangan perang yang bersifat ofensif, dan wewenang perang yang bersifat defensif/pertahanan. Ketiga, amar keadilan dan ihsan, serta persamaan hak dan persamaan insani. Keempat, perbaikan kedudukan wanita dan anak-anak di bawah umur. Kelima, menghormati hak milik perseorangan serta kewajiban memenuhi perjanjian dan melarang penipuan. Keenam, Asas perbedaan antara hak-hak Allah atau hak-hak umum dengan hak-hak orang-perseorangan dalam masalah hukuman atau pidana. Faktor yang menjadi penyebab dikeluarkannya asas tersebut adalah adanya faktor sosial budaya masyarakat bangsa Arab yang melekat pada masyarakat seperti kondisi alam (geografis) dan adat istiadat lama, misalnya mengubah sistem kabilah menjadi masyarakat Islami.
Faktor sosial budaya tersebut mempunyai arti yang strategis karena Nabi saw. bersama kaum muslim berhasil membangun masyarakat madani di Madinah. Keberhasilan itu dibuktikan adanya persatuan kaum muhajirin dan kaum anshar serta umat Yahudi dan Nasrani dari suku Quraisy dan Yasrib dalam wadah kesatuan berdasarkan Piagam Madinah. Piagam ini ditandatangani oleh Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin sekaligus sebagai kepala negara. 
Konstitusi ini membuktikan bahwa ia mampu mengubah situasi dan kondisi masyarakat dari kesemrautan/semena-mena menjadi masyarakat yang penuh dengan keteraturan berdasarkan kesepekatan. Aturan pada konstitusi tersebut juga mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dari objek warisan (sebagai harta warisan) menjadi ahli waris seperti pada martabat kaum laki-laki. Demikian pula mereka saling menjunjung tinggi hak dan kewajiban seseorang dan saling menghormati satu sama lain, dan yang terpenting adalah di depan hukum bagi mereka itu sama tanpa melihat lapisan dan kedudukan masyarakat. Inilah warisan Nabi saw. yang diakui oleh dunia Internasional sekalipun non-muslim.               
      2.  Zaman Sahabat
	Aturan perundang-undangan di zaman sahabat merupakan warisan dari Nabi saw. Ketentuan-ketentuan hukum dari segala peristiwa atau persoalan yang dihadapinya selalu berdasar pada al-Qur’an dan sunnah. Keputusan-keputusan hukum selalu dilakukan berdasarkan asas munyawarah mufakat.
	Para sahabat memberikan keputusan terhadap kasus yang diperhadapkannya jika tidak jelas nashnya, maka mereka membentuk lembaga baru, yaitu lembaga ijma’ dan qiyas sebagai wadah baru dalam memberikan putusan hukum. Putusan-putusan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin berturut-turut dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dari empat ahabat tersebut, Umar merupakan yang paling produktif dalam memberikan kontribusi produk pemikiran hukum. Umar memusatkan perhatiannya kepada jiwa syari’at yang diembannya, ia melaksanakan putusan hukum dengan segala kekuatan dan kecermatan serta keadilan berdasarkan prinsip musyawarah. Umar dalam memimpin negara, ia mengatur dan menyusun macam-macam dewan dan majelis dalam pemerintah negara sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.       
	Pada zaman sahabat dan tabi’in ini, sudah mulai terpencar dalam melaksanakan tugas sekaligus memberikan mengistinbatkan hukum di daerah masing-masing. Sahabat tersebut di antaranya Zaid bin abit dan Abdullah bin Umar di Madinah, Abdullah bin Mas’ud di Kufah, Abdullah bin Amar di Mesir. Ketiga Abdullah tersebut melaksanakan tugasnya dengan segala ketentuan hukum dilaksanakan berdasarkan fatwa dari shahabat dan tabi’in di daerahnya masing.
	Pada periode sahabat ini muncul konflik internal kaum muslim yang berasal dari golongan Ahli Sunnah dan golongan Syi’ah. Golongan Sunnah merupakan aliran yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Usman. Sedangkan golongan Syi’ah merupakan aliran yang hanya mengakui kekhalifahan Ali, golongan Syi’ah ini diartikan sebagai golongan Ali bin Abi Thalib. Sehingga dalam mengambil putusan hukum sangat sulit akibat faktor perbedaan paham. Perbedaan paham ini akhirnya menimbulkan konflik, yang titik beratnya adalah karena perselisihan politik. Oleh karena itu, selain faktor sosial budaya yang melahirkan suatu produk perundang-undangan juga faktor politik yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan suatu putusan hukum.
	Namun demikian, usaha yang dilakukan dalam produk hukum secara konstitusional adalah menghimpun al-Qur’an yang dilakukan oleh Zaid bin abit pada masa pemerintahan Abu Bakar. Kemudian disempurnakan pada masa khalifah Usman bin Affan tahun 650 M pada sebuah mushaf dengan satu macam bacaan (qiraat), biasa disebut dengan Mushaf Usmani. Mushab ini sampai sekarang digunakan oleh masyarakat muslim di seluruh dunia, tidak ada perbedaan baik tulisan maupun bacaannya, karena hanya berlaku satu mushab.
      3.  Zaman Zahabi al-Abbasi 
	Periode ini merupakan daulah Abbasiyah pada abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah atau abad kesepuluh Masehi. Pada zaman ini, muncul bermacam-macam mazhab, namun kemudian mazhab- mazhab tersebut hilang dengan sendirinya, karena faktor kehilangan pengikutnya. Di balik kehilangan tersebut, muncul dan berangsur-angsur mengalami kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat. Mazhab yang masyhur itu adalah dari kalangan mazhab Sunni yang dikenal dengan empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, dan mazhab Hambali. Keempat mazhab ini masih terpelihara di pelosok-pelosok dunia muslim, termasuk di Indonesia selalu dijadikan dasar dalam menggali dan mengistinbatkan hukum.
	Zaman daulah Abbasiyah ini, para pakar hukum berusaha mengumpul dan menulis hadis dalam sebuah kitab hadis, menulis kitab-kitab tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih dan ilmu furu’ yang merupakan sebagai hasil produk pemikiran perundang-undangan. Untuk menemukan kepastian hukum pada kasus yang dihadapinya, maka kitab-kitab tersebut merupakan dasar dalam pengambilan keputusan.
	Dalam pengumpulan dan penulisan hadis, tafsir, dan ilmu fikih/usul fikih, ditemukan bahwa mazhab Sunni terbagi dalam dua aliran/golongan besar. Golongan pertama, disebut sebagai aliran ahlu ra’yi yang berpusat di Irak dengan maha gurunya Imam Abu Hanifah al-Nu’man. Golongan kedua, disebut sebagai aliran ahlu al-hadis yang berpusat di Hijaz dengan maha gurunya Imam Malik bin Anas.
	Terjadinya dua pembagian aliran tersebut disebabkan adanya faktor sosial budaya, antara lain faktor geografis yang sangat sulit ditempuh dalam waktu yang singkat. Untuk bertemu langsung dengan ulama atau pemimpin yang mengeluarkan istinbat hukum, diperlukan waktu yang cukup lama, karena tempat atau daerah satu dengan lainnya sangat berjauhan dan kendaraan yang digunakan masih sangat tradisional. Oleh karena itu aliran ahlu al-ra’yu lebih banyak berijtihad dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Sedangkan ahlu al-hadis lebih menyisihkan pendapat ijtihad, karena aliran ini lebih banyak bersikap tegas berpegang teguh pada sunnah karena faktor penghambat hampir dikatakan tidak ada.
	Aliran ahlu al-hadis berpegang teguh pada sunnah dan menyampingkan ijtihad karena mazhab ini berpusat di Hijaz sebagai tempat dan pusat lahirnya sunnah serta tempat dan tanah lahirnya para shahabat. Selain faktor geografis tersebut, juga mempengaruhi faktor demografis, di mana keadaan kehidupan penduduknya lebih sederhana, sehingga dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum pada masyarakat, cukup digunakan dengan sunnah atau ijma’ ulama, dan tidak perlu menggunakan ijtihad.
	Faktor geografis dan demografis antara Hijaz dan Irak sebagai pusat (sunnah dan ijtihad) adalah berbeda. Hijaz merupakan tempat lahirnya sunnah, sedangkan Irak merupakan tempat yang jauh dari pusat lahirnya ulama hadis. Penduduk di Irak lebih maju dan sibuk dalam mengahadapi peristiwa hukum, sehingga muncul berbagai macam persoalan baru. Oleh karena itu dalam menyelesaikan perkara hukum diperlukan pemikiran yang baru dalam bentuk ijtihad, qiyas atau istihsan.
Faktor geografis dan demografis merupakan penunjang dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Budaya dan tradisi masyarakat sangat menentukan dalam membuat dan memutuskan hukum. Kalau aturan tersebut sesuai dengan adat istiadat masyarakat, maka dengan mudah diterima oleh masyarakatnya. Tetapi sebaliknya, kalau perundang-undangan tersebut bertentangan dengan situasi dan kondisi masyarakat, akibatnya akan fatal, bahkan menimbulkan persoalan baru yang dapat menimbulkan konflik.        
      4.  Zaman Taqlid dan Kebangkitan
	Akhir dari kekuasaan daulah Abbasiyah ditandai dengan berhentinya perkembangan ilmu fikih, ulama merasa cukup dengan karya imam mazhab, membatasi diri dalam ijtihad. Kemudian pada pertengahan abad ketujuh Hijriah (abad XIII M), ulama Sunni sepakat untuk menutup pintu ijtihad. Ijtihad ini ditutup karena ulama Sunni mengkhawatirkan munculnya perselisihan pendapat, sehingga dapat meresahkan masyarakat di kemudian hari. Akibat dari hal tersebut, umat Islam mengalami kekakuan dalam segala bidang ilmu, sehingga zaman ini disebut sebagai zaman taqlid.
	Terjadinya kekakuan dalam berbagai ilmu tersebut (zaman taqlid), disebabkan faktor penduduk yang menganggap bahwa persoalan kemasyarakatan sudah dianggap cukup. Usaha yang dilakukan oleh ulama mutaakhir untuk kebutuhan perundang-undangan adalah memelihara kitab-kitab terdahulu sebagai warisan para ulama mazhab yang telah dikodifikasi.
	Akibat dari zaman taqlid tersbut mulcullah istilah yang bernama “tbc” (takhayyul, bid’ah, dan khurafat). Munculnya sifat-sifat kebodohan tersebut, masyarakat menjadi kaku dalam berpikir, karena hanya berpegang pada pendapat ulama mazhab terdahulu. Di samping kekakuan tersebut, muncul beberapa ulama fikih yang menantang taqlid dan bangkit untuk menyerukan ijtihad.
	Ulama fikih yang membuka kembali pintu ijtihad disebut sebagai Ulama Salaf atau Mazhab Salaf. Ulama yang meninggalkan taqlid dan penyelewengan menuju ijtihad dan keaslian, antara lain: Taqiyuddin bin Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari mazhab Hambali (abad VIII H = XIV M; Muhammad bin Abdul Wahhab seorang pemimpin gerakan Wahabi di Jazirah Arab (abad XII H); Jamaluddin al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh (abad XIX M). Para pembaru hukum tersebut menyerukan untuk menanggalkan taqlid yang merupakan sifat dari kekakuan dalam membuat aturan perundang-undangan. Mereka memperjuangan umat untuk kembali mempelajari syari’at menurut dasar dan asli yang sesuai dengan kebutuhan sosial budaya modern.
	Perubahan zaman dari taqlid menuju pintu ijtihad disebut sebagai zaman kebangkitan atau zaman keemasan bagi umat Islam dalam pergolakan peradaban dunia modern. Zaman ini umat Islam tidak lagi berada dalam sifat-sifat kebodohan yang tidak berkembang itu, tetapi berada dalam alam berkembangnya ilmu pengetahuan. Salah satu faktor munculnya zaman kebangkitan ini adalah adanya masyarakat yang berani dan benar dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya yang dapat mengubah pola pikir masyarakat. Tanpa kesadaran dan keberanian mereka tidak mengalami kemajuan, sebagaimana kemajuan dan perkembangan zaman.
	Dengan melihat perkembangan zaman sejarah sosial hukum Islam, maka faktor sosial budaya sangat mempengaruhi terbentuknya aturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang dominan meliputi, faktor geofrafis, demografis, pilitik, ekonomi, penguasa/pemimpin, generasi, serta faktor sains dan teknologi.      

C.  Perundang-undangan Hukum Islam di Indonesia
Perundang-undangan dalam sejarah sosial hukum Islam telah dijadikan sebagai tatanan hidup yang tumbuh dan berkembang sejak masuknya Islam di Indonesia pada abad VII Masehi di belahan bumi serambi Mekkah (Aceh),  yang kini dikenal dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam dan diberlakukan syari’at Islam di provinsi tersebut. Islam merupakan bagian terpenting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, mulai masuknya atau kedatangannya Islam, fase kesultanan, zaman penjajahan, masa kemerdekaan hingga sekarang era  reformasi. 
	Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, sehingga dalam kancah politik di Indonesia cukup mewarnai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terdiri atas sembilan orang, delapan orang di antaranya adalah beragama Islam dan satu orang beragama Kristen.
	Dalam kancah perkembangan politik di Indonesia, hukum politik muncul dan dapat dibagi dalam tiga dekade: (1) masa berlakunya sistem demokrasi liberal parlementer yang dimulai setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959; (2) masa demokrasi terpimpin yang mulai tahun 1959 sampai tahun 1966; (3) masa demokrasi Pancasila sejaka 1966 sampai sekarang. Sistem demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan menonjolkan sistem presidensial. Pergolakan politik semakin gencar dalam pembentukan aturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia. 
Para politisi berjuang di parlemen untuk menggolkan ide-ide dari partainya. Kalau partainya bernuansa nasionalis, maka paham dan wawasan kebangsaan yang menonjol. Kalau partainya bernuansa Islami, maka pengembangan hukum Islam yang ditonjolkan. Pergolakan pun semakin gencar, persaingan politik antara wawasan nasionalisasi dan wawasan Islamisasi diperebutkan. Para politisi tersebut, mereka adalah mayoritas beragama Islam, tetapi yang menonjol wawasan nasionalisasi. Pada hal, umat Islamlah yang paling banyak mengambil bagian untuk berjuang demi meraih kemerdekaan hingga mempertahankannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Umat Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam yang merupakan produk pemikiran hukum umat Islam di tanah air. Dalam proses perjalanan sejarah keberadaan hukum Islam di Indonesia, membawa dampak bagi bangsa Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya antara lain memperkaya produk hukum di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah menjadikan umat Islam berkotak-kotak dalam menjalankan syari’at Islam dan juga menjadikan umat lain merasa tertekan. Hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi dalam penerapan hukum Islam, baik terhadap umat Islam sendiri maupun terhadap umat lain. Pro dan kontra selalu terjadi pada masyarakat dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.  
	Hukum Islam pada masa prakemerdekaan, pelaksanaan dan kebijakan ditentukan oleh bangsa penjajah. Tetapi pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (orde lama), kebijakan dan pelaksanaannya ditentukan pemerintah Indonesia di bawah kendali Presiden Soekarno, walaupun belum banyak yang bisa dilakukan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. 
Faktor internal berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), misalnya DI/TII. Sedangkan faktor eksternal berasal dari bangsa penjajah yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, bangsa Belanda yang dikenal dalam sejarah dengan istilah “mereka kembali”. Kendala lain adalah pemerintah Indonesia belum memaksimalkan bangsanya untuk mengetahui dan mempelajari sejarah sosial hukum Islam, baik di bangku sekolah maupun di luar sekolah (sekolah formal, informal, dan non formal).   
	Negara Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan ingin mewujudkan suatu negara yang damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, semua unsur bangsa harus ikut terlibat dalam mengambil bagian demi kejayaan bangsa Indonesia. 
	Oleh karena itu diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak terkotak-kotak dan tidak saling menyalahkan antara satu dengan lainnya. Sejarah telah mencatat bahwa dengan persatuan dan keatuan bangsa penjajah dapat diusir dari bumi pertiwi yang tercinta. Tidak hanya persatuan dan kesatuan, juga peraturan perundang-undangan harus jelas dan tidak merugikan pihak tertentu. 
	Sejarah sosial tersebut diperlukan suatu peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara dalam lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk Peradilan Agama. Salah satu di antaranya adalah Peradilan Agama yang merupakan pelaksana (sekarang pelaku) kekuasaan kehakiman dalam perkara perdata tertentu (sekarang perkara tertentu). Tetapi dalam pengembangannya tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pada perkara-perkara ekonomi lainnya termasuk perkara pidana. Sejarah hukum Islam telah membuktikan bahwa betapa berkembangnya materi hukum Islam dalam perkara-perkara di peradilan.
	Sejarah sosial budaya pada pembentukan dan perkembangan perundang-undangan hukum Islam, dimulai dari Nabi Muhammad saw. sampai sekarang. Masuknya peraturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke wilayah Nusantara melalui kesultanan atau kerajaan. Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah mengenal Islam, melaksanakan hukum Islam dan menyelesaikan berbagai kasus di wilayah kerajaan masing-masing. Hukum Islam di Indonesia dimulai dari kesultanan yang memeluk agama Islam dengan melalui penguasa,  antara lain melalui raja atau sultan.
Lahirnya produk pemikiran perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan hasil produk hukum lainnya. Undang-undang lahir setelah mendapat renspons positif dari masyarakat, terutama di kalangan lembaga legislatif dan lembaga-lembaga peradilan. Undang-undang meliputi berbagai aspek, baik aspek hukum, polititik maupun sosial-budaya lainnya. Undang-undang yang dimaksudkan adalah: 
Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja, dan sebagainya), dan mempunyai kekuatan mengikat; aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa; hukum dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam. 
Tetapi undang-undang yang dimaksudkan adalah peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh DPR, dan ditandatangani oleh presiden, kemudian dibuatkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri (permen) sebagai pedoman operasionalnya. 
Hasil produk pemikiran hukum telah dituangkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya dalam kerangka hukum Islam meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau instruksi presiden, keputusan/peraturan atau instruksi menteri, dan lembaga tinggi lainnya. Peraturan-peraturan tersebut meliputi tentang: Peradilan Agama; hukum keluarga Islam (perkawinan, kewarisan, dan perwakafan); ibadah sosial ekonomi; pendidikan dan kesehatan Islami; ekonomi syari’ah/ekonomi Islami; dan peraturan lainnya. Lembaga Peradilan Agama dalam pengembangannya semakin kompleks apalagi dengan adanya penyatuan atap lembaga peradilan di Mahkamah Agung. 
a.	Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama, antara lain:
1)	Staatblaad Nomor 152 Tahun 1882 tentang Peraturan Peradilan Agama Islam di Jawa dan Madura.
2)	Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
3)	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Luar Jawa Madura.
4)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.
5)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
6)	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
7)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
8)	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
9)	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut merupakan inisiatif DPR dan pemerintah. Tanggal 13 Februari 2006 diadakan raker untuk membahas RUU tersebut, dan tanggal 20 Februari 2006 dilaksanakan pembicaraan tingkat kedua sebagai pengambilan keputusan mengenai RUU tersebut, yang pada akhirnya disahkan dan diundang pada tanggal 28 Februari 2006. Inti dari undang-undang tersebut adalah pengembangan materi hukum terutama pasal 49 undang-undang tersebut.
10)	Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
b.	Peraturan Perundang-undangan Tentang Hukum Keluarga Islam (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), antara lain: 
1)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2)	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3)	Instrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4)	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
5)	Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.
6)	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai  Negeri Sipil.
7)	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pengertian Pasal  177 Kompilasi Hukum Islam (ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian).
8)	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
9)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
10)	Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 28 Tahun 1977 tentang  Perwakafan Tanah Milik.
11)	Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia. 
c.	Peraturan Perundang-undangan tentang Ibadah Sosial Ekonomi, antara lain:
1)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
2)	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3)	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
4)	Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
5)	Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
d.	Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan dan Kesehatan Islami, antara lain:
1)	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
e.	Peraturan Perundang-undangan tentang Ekonomi Syari’ah/Ekonomi Islam, antara lain:
1)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
4)	Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produkif Bagi Bank Syari’ah .
5)	Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syari’ah.
f.	Peraturan Perundang-undangan Lainnya:
1)	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2)	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahakamah Syari’ah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3)	Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
4)	Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
Semua peraturan perundang-undangan tersebut lahir atas perjuangan umat Islam di segala lini, baik instansi pemerintah maupun swasta; lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudukatif; praktisi maupun akademisi, dan yang terpenting merupakan kerunia Tuhan.
Untuk dapat melaksanakan perundang-undangan dengan baik dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, maka perlu diketahui tentang fungsi hukum dalam masyarakat. Fungsi hukum tersebut dapat dijadikan sebagai: sosial kontrol (sebagai pengawasan); sosial engineering (sebagai pengatur/perancang); dan sosial welfare (kesejahteraan, keselamatan, keamanan, ketenteraman lahir dan batin).  
	Upaya pemberlakuan hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan, merupakan ciri utama dari bentuk hukum Islam modern. Upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan seperti membalik telapak tangan. Namun demikian, tidaklah mustahil untuk diadakan di negara yang penuh religius, seperti Indonesia ini. Peraturan perundang-undangan hukum Islam lahir dengan memakan waktu yang lama dan menempuh liku-liku dan rintangan yang padat, baik dalam tubuh umat Islam apatahlagi di luar umat Islam. Perwujudan undang-undang Islami semakin meyakinkan, disebabkan faktor kesadaran umat Islam sendiri bahwa peraturan perundang-undangan yang Islami tersebut sangat dituntut dengan kehidupan masyarakat Islam modern.
	Menurut Muhammad Amin Suma, kehadiran sekian banyak undang-undang yang mengatur pemberlakuan hukum perdata Islam di Indonesia, merupakan salah satu indikatornya. Indikator lain terletak pada perluasan bidang hukum yang diberlakukan, misalnya KHI dan amandemen undang-undang peradilan agama khususnya menyangkut ekonomi syari’ah, telah dilegalformalkan sebagai hukum positif.
	Pada pembentukan hukum Islam merupakan suatu titik interaksi sosial budaya terhadap gejala silang pendapat, muncul hubungan timbal balik dan saling ketergantungan dalam pembentukan hukum. Selain itu juga tidak terlepas faktor politik yang merupakan penentu dalam menghasilkan produk pemikiran hukum Islam. Secara umum lahirnya peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hasil dari reaksi umat Islam. Reaksi umat Islam tersebut direspons dengan baik oleh pemerintah dan lembaga legislatif, sehingga dapat ditarik benang merah terhadap kebutuhan umat Islam, khususnya hukum perdata.                         
                                                                                                                                                                                                                    
III.  PENUTUP

A.  Kesimpulan
	Hasil dari pembahasan tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui aturan perundang-undangan diperlukan pemahaman tentang sejarah sosial hukum Islam. Sebab ia merupakan suatu ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses lahirnya dan berkembangnya hukum Islam. Faktor-faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhinya meliputi, faktor geografis, demografis, politik, ekonomi, pemimpin (penguasa), generasi, sains dan teknologi yang tumbuh dan berkembang berdasarkan situasi dan kondisinya masing-masing.  
2.  Aturan perundang-undangan pada zaman Nabi saw. sampai zaman kebangkitan sangat pariatif. Hal ini disebabkan faktor beralihnya kepemimpinan dari zaman ke zaman yang berbeda. Pada zaman Nabi saw. mengasilkan konstitusi Piagam Madinah yang merupakan dasar untuk menyatukan umat antara muslim dan non-muslim. Zaman sahabat berhasil menulis dan menghimpun al-Qur’an, melahirkan ijma’ dan qiyas sebagai hasil produk pemikiran hukum Islam. Zaman Dzahabi al-Abbasi hasil produknya adalah menulis dan menghimpun hadis, melahirkan mazhab, menulis kitab tafsir, ilmu fikih/ushul fikih. Zaman taklid merupakan zaman kekakuan tidak produktif karena hanya berpegang pada qur’an dan sunnah saja. Sedangkan pada zaman kebangkitan muncul dua golongan, yakni golongan ahlu al-sunnah dan golongan pembaru pemikiran yang disebut dengan kelompok yang membuka kembali pintu ijtihad.    
 3. Aturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia, mengalami perjuangan yang cukup panjang dan penuh rintangan. Namun demikian, atas perjuangan umat Islam yang diridai Tuhan, maka dapat melahirkan produk pemikiran hukum berupa fikih seperti KHI, undang-undang seperti ekonomi syari’ah, haji, zakat dan lain-lain.
Aturan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik apabila hukum berfungsi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Fungsi hukum tersebut meluputi sebagai: sosial kontrol (sebagai pengawasan); sosial engineering (sebagai pengatur/perancang); dan sosial welfare (kesejahteraan, keamanan, ketenteraman, keselamatan, dan kebahagiaan lahir dan batin). Kesemuanya dapat dicapai dengan baik, bila segala aturan dapat ditaati dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rida Allah swt.
  
B.  Implikasi
	Mempelajari hukum Islam tidaklah lengkap jika tidak diiringi dengan materi sejarah sosial hukum Islam. Sebab materi ini memberikan pengetahuan betapa sulitnya melahirkan produk pemikiran hukum. Banyak hambatan dan rintangan yang harus dilewati serta faktor sosial budaya yang sangat menentukan diterima atau ditolaknya hasil produk pemikiran tersebut. Oleh karena itu sejarah sosial hukum Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah mata kuliah wajib pada perguruan tinggi, khususnya yang bernuansa hukum Islam.
Akhirnya saran dan kritikan diperlukan, semoga tulisan ini bermanfaat dan mendapat rida Allah swt. 

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an.
Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
Ahmad, Zainal Abidin. Piagam Nabi Muhammad saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973. 
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Edisi Keenam. Cet. IX; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000. 
Anshari, Endang Syaifuddin. Wawasan Islam: Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya. Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Cet. XIII; Jakarta: PT Gramedia, 1991. 
Dahlan, Abdul Aziz. et al. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2. Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
Departemen Pendidikan Nasional RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Set. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001. 
Glasse, Cyril. Ensiklopedi Islam. Cet. III; PT RajaGrafindo Persada, 2002.
Harman, Benny K. Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1997.
Junaedi, Dedi dan Hamidah. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam. Edisi Pertama. Cet. I; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1996.
Al-Khudari, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami. Mesir: t.p., 1926. 
Mahmassani, Sobhi. Filsafat Hukum dalam Islam. Cet. I; Bandung: PT Alma’arif, 1976.
Mattulada, dkk. Agama dan Perubahan Sosial. Cet. I; Jakarta: CV Rajawali, 1983.
Merryman, The Civil Law Tradition. California: Stanford Universiy Press, 1969.
Redaksi Sinar Grafika. Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.  
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Republik Indonesia. Inpres  Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
Suma, Muhammad Amin. Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.