KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM 
DI INDONESIA
Oleh :  Hj. Hartini Tahir*
Abstrak
Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memiliki aturan yang mencakup semua warga Negara termasuk kedudukan wanita dalam hukum. Salah satu aspek penting dalam kaitan kedudukan wanita yang dibahas dalam tulisan ini adalah kedudukan wanita dalam hukum perkawinan, kewarisan, dan hukum pidana. Kedudukan wanita dan pria dalam perkawinan adalah seimbang. Wanita sebagai mitra sejajar keluarga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, bahagia lahir dan batin. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun posisi wanita dalam hokum kewarisan semakin marak diperbincangkan. Indonesia yang jauh berbeda dengan kondisi negeri arab pada saat diturungkan al-Qur’an, melahirkan penafsiran konstruktif. Yaitu selama semua pihak merasakan keadilan dalam pembagian warisan, maka pembagian dapat berubah 1:1 atau lainnya. Namun, dalam hukum pidana wanita sering menjadi korban yang belum terlindungi secara maksimal.
Kata kunci: Kedudukan wanita, perkawinan, kewarisan, dan pidana.

I.	Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai Negara hokum mendasari segala aspek kehidupan dengan aturan hokum yang ditetapkan, kedudukan wanita di Indonesia, khususnya wanita islam Indonesia, atau ketentuan-ketentuan hokum yang mempengaruhi hak dan kewajiban wanita, akan dijumpai pada hamper semua bidang hokum yang berlaku di Indonesia. Dalam tulisan ini tidak mungkin akan menyoroti seluruh bidang yang sangat luas dan terlalu rumit tersebut, karenanya hanya akan dibatasi pada bidang hokum keluarga Indonesia, yang mencakup hokum perkawinan, kewarisan dan hokum pidana, dengan pembatasan ini diharapkan mampu mencerminkan segi-segi lain yang lebih luas.
Dalam makalah ini kedudukan dipahami sebagai kumpulan hak-hak dsan kewajiban-kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain, kedudukan berhubungan erat dengan peranan, yaitu tingkah laku yang diwujudkan sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu kedudukan tertentu. Peranan merupakan aspek yang  dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.
Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam makalah ini adalah bagaimana kedudukan wanita dalam hokum perkawinan, kewarisan dan pidana.

II.	Tujuan dan Kegunaan
1.	Makalah ini bertujuan untuk:
a.	Mengungkap kedudukan wanita dalam berbagai aspek hokum.
b.	Menganalisa kedudukan wanita dal;am Negara hokum Indonesia
2.	Makalah ini diharapkan berguna untuk:
a.	Menambah pengetahuan hokum khususnya pengetahuan tentang kedudukan wanita dalam hokum di Negara Indonesia.
b.	Memperkaya wawasan keilmuan dalam memperbincangan isu kesetaraan gender yang saat sekarang ini semakin marak diperdebatkan.

III.	 Kedudukan Wanita dalam Hukum Perkawinan
Kedudukan dan peranan wanita dalm rumah tangga dan keluarga sangat tergantung dari hokum yang berlaku, sebelum terbentuk undang-undang perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 januari 1974, kedudukan wanita dalam perkawinan perlu diperjuangkan, untuk itu berbagai usaha dilakukan, seperti hadirnya para pejuang wanita secara silih berganti di nusantara ini yang berusaha memperjuangkan emansipasi wanita dan mitra sejajaran keluarga, juga dari seminar ke seminar diselenggarakan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk protes atau sejenis gugatan oleh sekelompok yang menghendaki persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, juga merupakan respons atas kondisi objektif saat itu dimana posisis wanita adalah dipilih, dikawini dan dicerai yang tidak jarang terjadi di luar kemauannya, poligami dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang kaum laki-laki dapat dilakukan setiap saat suami menghendaki. Bagi penduduk Indonesia, keturunang asing, masalah perkawinan telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW.1847 No.23), orang Indonesia yang bersama Kristen berlaku HOCI dan perkawinan campuran berlaku GHR, 1898. Sementara untuk sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama islam belum ada Undang-Undang yang mengatur perkawinan, sehingga kedudukan wanita kurang terjalin dan kurang terlindungi. Baru pada tahun 1946 ditetapkan undang-undang mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk (UU.NO.22 Tahun 1946). Selanjutnya, usaha-usaha yang mengarah adanyaUUP telah diupayakan dan barau pada tahun 1973 disahkan dan diundangkan pada tahun 1974 (UUP.No.1 Tahun 1974). Dan akhirnya semakin dipertegas dan diperkuat oleh undang-undang nomor 7 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam pasal 2 buku 1 Hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dirumuskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan galidan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Mengenai tujuan perkawinan, pasal 3 Buku 1 hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dirumuskan sebagai berikut; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma.
Berdasarkan berbagai rumusan di atas, Bustanul Arifin menyimpulkan bahwa kedudukan wanita dan pria yang memasuki ambang perkawinan itu adalah seimbang. Menyangkut kedudukan wanita sebagai mitra sejajar keluarga yang harmonis, antara lain dirumuskan dalam pasal 79 Buku 1 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
1.	Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2.	Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyrakat.
3.	Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum.
Masalah hak dan kewajibanbagi suami isteri dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal  34, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84 pasal 30 UUP Menyatakan: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan saksi yang berbeda, pasal 77 ayat 1 dinyatakan suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari sususnan masyarakat.
Pasal 31 ayat 1 undang-undang perkawinan menentukan ihwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Demikian juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 49 ayat 2.
Istilah yang digunakan adalah seimbang yang secara implisit mengandung arti persamaan, dalam bab selanjutnya diatur tentang kedudukan anak maupun hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dengan demikian sebenarnya tidak terdapat ketentuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Inti dari UUP 1974 menurut pasal di atas, bahwa hak dan kewajiban antara suami istri adalah sama, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum, sehingga dapat disimpulkan bahwa UUP menganut prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, suami isteri harus setia, tolong menolong, bantu membantu dan suami istri harus memelihara dan mendidik anak mereka. Bustanul Arifin menyimpulkan bahwa dengan adanya rumusan tetsebut jelas telah ditentukan hubungan kedudukan yang mengandung rasa keadilan, sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.
Menyangkut peranan wanita yang berkaitan dengan hokum, jelas telah diatur yaitu UU.No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975. Dalam pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa kedudukan sama antara suami istri dianut dalam undang-undang ini. Dalam pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa suami dan isteri diberi batasan yang jelas, suami adalah kepala  keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 6-10 UUP yang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, nampak bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam melangsungkan pernikahan. Keseimbangan kedudukan suami isteri itu tidak terbatas dalam soal rumah tangga saja, akan tetapi juga dalam hubungan dengan masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 UUP.No. 1 Tahun 1974.
Kesewenang-wenangan pihak suami atas isterinya dalam menjatuhkan perceraian atas isterinya tanpa prosedur apapun serta alasan hokum yang sah tidak dapat dilaksanakan, karena sesuai dengan ketentuan mesti dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974, pertama-tama dilakukan oleh pihak pengadilan yakni berusaha mendamaikannya jika mungkin. Hal tersebut karena diatur dalam pasal 38 dan pelaksanaannya diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1875 pasal  14-36.
Soal proses perceraian, sebelum adanya UU Perkawinan prosedur perceraian dengan  jalan talak dapat berlangsung dengan sangat mudah, tanpa diperlukan alas an-alasan apapun. Kedudukan wanita/isteri sangat lemah, sewaktu-waktu dapat dicerai tanpa jaminan apapun juga untuk biaya hidup selanjutnya, demikian pula nasib anak-anak mereka.
Atas dasar itulah maka pada tahun 1954 dibentuk BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), sejak tahun 1960 badan tersebut merupakan badan semi resmi di lingkungan Departemen Agama, setelah UUP berlaku tugas BP4 dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam pelaksanaan peraturan UUP bagi yang beragama Islam di antara tugasnya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28 sub (3) bahwa Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada BP4 setempat, agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

IV.	Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan 
Keseimbangan kedudukan suami isteri ternyata pula dalam soal harta bersama ini tidak ditemukan dalam buku-buku fiqhi klasik, ketentuan tersebut dirumuskan dalam UUP pasal 35 sampai pasal 37.
Pasal 35  ayat (1) UUP menetukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah dan waris adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang mereka tidak menentukan lain;
Pasal 36 (1) mengenai harta bersama , suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 (2) mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai harta sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hokum mengenai harta bendanya.
Pasal 37 menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hokum-hukum masing-masing.
Bagian warisan bagi wanita telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana terdapat persamaaan hak antara laki-laki dan perempuan, pada pasal 85 sampai dengan pasal 97.
Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menetapkan bahwa setengah dari harta bersama adalah milik isteri, manakalah terjadi cerai mati atau cerai hidup. Dasar pemikirannya. Menurut Bustanul Arifin  adalah kurang tepat  mengukur bagian isteri dalam hal-hal tersebut dengan nilai saham isteri dalam mengumpulkan harta tersebut. Apalagi kalau saham isteri itu dinilai dengan keharusan hasil usaha nyata seperti halnya suami. Padahal, kata Bustanul Arifin lebih lanjut fungsi dan kedudukan suami isteri telah ditegaskan seimbang, atau dapat dipahami dengan bahasa lain, bahwa seorang isteri boleh jadi berfungsi bukan sebagai pencari nafkah utama dan langsung dalam keluarga, namun peranannya sebagai isteri sangat menentukan usaha suaminya, sehingga sebenarnya peranan antara suami isteri adalah seimbang..

V.	Kedudukan Wanita dalam Hukum Pidana
Dalam menyoroti kitab Undang-undang Hukum Pidana dibatasi pada pasal-pasal yang ada hubungannya dengan kehidupan keluarga dan kesusilaan yang sangat penting bagi kedudukan wanita, seperti mengenai perkosaan dan hubungan seks di luar perkawinan.
Dalam masalah perkosaan, laki-laki yang memperkosa telah dikenai dengan pasal-pasal tindakan melakukan perkosaan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 285, 286, dan 287 KUHP, akan tetapi dikenai hu7kiuman 9 sampai 12 tahun. Dalam peraturan ini, wanita sebagai korban  tidak disebutkan akan menerima ganti rugi  atas penghancuran masa depan  atau hal lain sejenisnya, maka tatap saja si wanita dalam posisi lemah dan yang menanggung sendiri deritanya itu.
Dalam persoalan hubungan seks di luar  pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 284 KUHP terdapat diskriminasi antara wanita dengan pria, karena semua wanita yang telah bersuami kemudian berzina dapat hokum, sedamngkan seorang pria yang telah beristeri, kemudian melakukan perzinaan dengan wanita yang tidak kawin, hanya dapat dihukum bila baginya  berlaku keharusan monogamy. Dengan demikian, seseorang pria muslim yang telah beristeri kemudian melakukan perzinahan dengan wanita yang belum kawin, tidak dapat dihukum menurut pasal 284 tersebut, sungguhpun perbuatan tersebut dilarang menurut agama.
Salah satu soal yang juga melibatkan kedudukan wanita adalah masalah aborsi. Sungguhpun hokum tentang itu telah ada namun praktek aborsi tetap jalan. Soal ini sering dianggap sebagai tindakan merendahkan harkat dan kedudukan wanita. Pelanggaran terhadap tindakan aborsi ini sebenarnya telah diatur dalam KUHP, antara lain dapat dikenai pasal 340 KUHP yang dapat dituntut  dengan hukuman kurungan selam 20 tahun hingga hukuman mati, atau dikenai pasal 346. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja melakukan abortus diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Terhadap orang lain yang terlibat dalam proses abortus tersebut juga  dapat diancam dengan pidana.
Dalam kasus-kasus yang menyangkut kejahatan terhadap kesusilaan, pelangggaran seks dan akibat-akibatnya, wanita selalu dalam posisi dipersalahkan dan menanggung semua dalam beban hokum, sementara pria yang menjadikan sebab kehamilan, sering tidak terjerat dan tersangkut dengan tindakannya itu.
Dari uraian singkat mengenai kedudukan wanita dalam segala segi kehidupan hokum di Negara Indonesia akan selalu menjadi perdebatan panjang  yang menuntut pihak yang hendak mengkajinya untuk selalu membaca fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat.
Fenomena dan menjadi dasar berpijak dalam masyarakat sebab berbagai macam uraian tentang posisi wanita di mata hokum, semuanya itu muncul dalam sejarah masa silam yang tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, sementara hokum islam yang selalu diucapkan dengan slogan sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

VI.	Kesimpulan
Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa:
1.	Kedudukan wanita dalam perkawinan mempunyai posisi yang sangat menentukan  sebab ia akan berfungsi ganda dalam mah tangga yang menentukan lancarnya perputaran roda kehidupan rumah tangga.
2.	Posisi wanita dalam hokum kewarisan semakin marak diperbincangkan, meskipun dalam hokum islam telah ditetapkan  secara qati’ porsi wanita dengan pria 2:1, namun kondisi derah hokum seperti Indonesia sangat jauh berbeda dengan kondisi negeri arab pada saat diturungkan al-Qur’an, untuk daerah Indonesia porsi tersebut bias saja berubah menjadi 1:1 ataukah 3:1, selama semua pihak merasakan keadilan dalam pembagian warisan,yang jelas posisi wanita semakin mantap dalam hokum kewarisan, sebab yang tadinya tidak mendapatkan sedikit pun  dari harta setelah islam dating mereka mendapatkan satu porsi, kemudian zaman berkembang keadaan berubah akhirnya porsi wanita bias saja 1:1 dalam pembagian harta waris.
3.	Dalam hokum pidana terkadang pelecehan wanita sangat dengan mudah dilakukan misalnya dalam hal pelecehan seks atau aborsi yang semuanya itu wanitalah yang akan menanggung derita segalanya.

DAFTAR PUSTAKA
‘Aqqad, Abbas Muhammad. AL-Maratu fi al-Qur’an. Alih bahasa Chadijah Nasution.Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Afandi, Ali Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Jakarta: Bina Aksara, 1986.
Arifin, Bustanul. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Humanihora Press, t.th.
Notopuro, Hardjito. Peranan Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979.
Sibai, Mustafa. Al-Maratu baina al-Fiqh wa al-Qanun. Alih bahasa Chadijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
Sitomorang, Vctor. Kedudukan Wanita di Mata Hukum. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
Soewondo, Nani. Segi-segi Hukum Wanita dalam Keluarga dan Masyarakat . Bukit Tinggi: Binacipta, 1981.