Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal penguatan konsep terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amar putusannya seharusnya dapat di eksekusi oleh setiap badan/pejabat Tata Usaha Negara dan batasan kewenangan presiden sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam mengeksekusi setiap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara komprehensif penulis berupaya mengkaji dan menganalisis beberapa putusan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan serta menganalisis mekanisme kewenangan presiden dalam mengeksekusi suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang seyogyanya masih ada badan/pejabat Tata Usaha Negara yang acuh terhadap putusan tersebut dan membandingkannya secara yuridis-filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diderivasikan melalui beberapa pokok persoalan: 1) Bagaimanakah seharusnya pelaksanaan putusan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara?, 2) Bagaimanakah batasan kewenangan lembaga eksekutor dalam melakukan upaya eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara? Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka (library research) yang berbasis normatif. Perundang-undangan sebagai sumber primer dan berbagai literatur yang bersumber dari buku, jurnal, makalah, skripsi, maupun artikel sebagai sumber sekunder dengan metode pendekatan Conceptual approach. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tidak adanya lembaga eksekutor dalam mengeksekusi setiap putusan pengadilan tata usaha negara mengakibatkan banyak pejabat/badan yang tidak melaksanakan putusan tersebut. 2) Diberikannya presiden wewenang dalam mengeksekusi setiap putusan pengadilan tata usaha negara juga tidak memberikan efek positif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. Adapun implikasi yang penulis peroleh adalah: 1) Perlunya dibentuk lembaga eksekutor dalam mengeksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yang berkewajiban untuk memaksakan dan mengawasi apakah putusan tersebut diindahkan oleh pejabat/badan tata usaha negara atau tidak. 2) Perlunya putusan tersebut dilaksanakan oleh pejabat/badan tata usaha negara setelah amar putusan telah dibacakan oleh hakim agar kepastian hukum sebagai cita-cita dari tujuan hukum itu terwujud.