Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah
type: channel
description: Iqtishaduna: Scientific Journal of Sharia Economic Law Students is a scientific journal managed and published by the Department of Sharia Economic Law, UIN Alauddin Makassar.
publisher: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar
language: en-US
publication name: Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah
issn: 2714-6197
copyright: Once an article was published in the journal, the author(s) are: to retain copyright and grant to the journal right licensed under Creative Commons License Attribution that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship. permitted to publish their work online in third parties as it can lead wider dissemination of the work, with an acknowledgement of its initial publication in this journal continue to be the copyright owner and allow the journal to publish the article with the CC BY-NC-SA license receiving a DOI (Digital Object Identifier) of the work.
items: KONTRIBUSI PRINSIP USHUL FIQH DALAM PRAKTIK TRANSAKSI DIGITAL TERHADAP KEBERLANJUTAN UMKM
items: PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH MURTAHIN PERSPEKTIF FATWA NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus Desa Jurang Kuwung, Kec. Eromoko Kab. Wonogiri)
items: TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PRIVASI KONSUMEN PADA FINTECH: INVESTIGASI KUALITATIF DILEMA ETIKA DIGITAL
items: DIGITALISASI EKONOMI ISLAM BERBASIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH: INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN FINTECH SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI
items: ETIKA INTERAKSI MENANTU DAN MERTUA DALAM FILM NORMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
items: PEMENUHAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
items: MAKNA KERUGIAN NEGARA DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BESERTA PERUBAHANNYA UU NO. 20 TAHUN 2001 DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM H.L.A. HART DAN RONALD DWORKIN
items: KONTRIBUSI ISTISHAB SEBAGAI PENETAPAN HUKUM TERHADAP EKONOMI MODERN
items: REVIEW UJRAH PADA AKAD IJARAH JASA RENTAL MOBIL PERSKETIF FIQH MUAMALAH (Analisis Pada Fatwa Nomor 56/DSN-MUI/V/2007)
items: TRANSFORMASI SOSIAL DI ERA DIGITAL: DARI TATAP MUKA KE KLIK DAN KONEKSI
items: ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH LKI: TINJAUAN DARI SISI PENGAWASAN BANK INDONESIA
items: INTEGRASI SPIRITUALITAS DAN SOSIAL DALAM CSR PERBANKAN SYARIAH :STUDI KONSEP DAN APLIKASI
items: OPTIMALISASI PERATURAN DESA SEBAGAI PERANGKAT HUKUM DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DESA GUNA MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI DESA
items: JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
items: https://arsip-journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/63345
items: TRANSFORMASI PASANGAN KAWIN PAKSA MENUJU KELUARGA SAKINAH DI DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN: STUDI PENERAPAN KONSEP MUBADALAH
items: ANALISIS TANGGUNGJAWAB NAFKAH SUAMI DALAM PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir)
items: KEPATUHAN PELAKU BISNIS TERHADAP PERMENDAG NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN BERAS/GABAH (STUDI PADA PEDAGANG BERAS KABUPATEN SIDRAP)
items: KEBIJAKAN DAN REGULASI FINTECH SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR ATAS PERAN OJK DAN DSN-MUI DALAM ERA DIGITAL
items: DAMPAK DISKRESI PRESIDEN DALAM REHABILITASI PIDANA KORUPSI TERHADAP SISTEM CHECKS AND BALANCES DI INDONESIA
items: ANALISIS AKAD JUAL BELI RUMAH SISTEM PERANTARA PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

KONTRIBUSI PRINSIP USHUL FIQH DALAM PRAKTIK TRANSAKSI DIGITAL TERHADAP KEBERLANJUTAN UMKM
type: item
description: Abstrak Perkembangan financial technology (fintech) telah membawa perubahan besar dalam mekanisme transaksi keuangan, mendorong munculnya model akad baru, proses digitalisasi layanan, serta pola interaksi ekonomi yang semakin cepat dan tanpa batas geografis. Transformasi ini tidak hanya menimbulkan peluang, tetapi juga tantangan regulatif dan etis yang memerlukan pijakan metodologis yang kokoh dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks ini, Ushul Fiqh hadir sebagai kerangka epistemologis dan metodologis yang dapat memberikan arahan bagi penilaian dan pengembangan fintech agar tetap berada dalam koridor syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kaidah-kaidah Ushuliyah dalam merumuskan respons hukum terhadap inovasi fintech, khususnya melalui pembahasan mengenai kaidah perubahan hukum, penerapannya pada akad-akad digital, evaluasi mekanisme transaksi modern, serta peran maqashid syariah dalam menjaga kemaslahatan teknologi. Kaidah-kaidah ini telah lama menjadi pedoman bagi para fuqaha dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi, termasuk perkembangan teknologi mutakhir. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah karya-karya klasik ulama ushul seperti al-Syathibi, al-Ghazali, dan al-Amidi, serta literatur kontemporer terkait fintech syariah dan regulasi digital seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Selain itu, kajian diperkuat oleh publikasi akademik yang relevan, termasuk riset-riset mengenai Islamic fintech di Asia Tenggara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah Ushul Fiqh seperti taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkan—perubahan hukum sesuai perubahan zaman dan tempat menjadi dasar fleksibilitas syariah dalam menerima inovasi teknologi. Kaidah al-umūr bi maqāshidihā menegaskan bahwa setiap transaksi digital harus dinilai berdasarkan tujuan dan konsekuensinya, termasuk akad-akad elektronik yang kini dilakukan tanpa pertemuan fisik. Sementara itu, kaidah al-ḍarar yuzāl …
creator: Ummi Kaltsum Karunianing Utami
creator: Moh. Bahrudin
creator: Syamsul Hilal
rights: Copyright (c) 2025 Ummi Kaltsum Karunianing Utami, Moh. Bahrudin, Syamsul Hilal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1253
ending page: 1266
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63371

PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH MURTAHIN PERSPEKTIF FATWA NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus Desa Jurang Kuwung, Kec. Eromoko Kab. Wonogiri)
type: item
description: Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan praktik pemanfaatan gadai sawah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 dan menguraikan rekomendasi perbaikan mekanisme gadai sawah yang berkeadilan di Desa Jurang Kuwung, Kec. Eromoko Kab. Wonogiri. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Jurang Kuwung semata-mata didasarkan pada tradisi daerah dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Dengan demikian, agar sistem sesui diperlukan langkah-langkah spesifik dengan: Melibatkan diri dalam edukasi yang luas tentang ketentuan-ketentuan gadai syariah melalui kajian agama, sosialisasi tokoh agama, dan kerja sama dengan perangkat desa. sesuai dengan fatwa DSN-MUI, semua transaksi gadai sawah wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis. Diadakan akad resmi antara rahin dan murtahin yang mengatur bagaimana hasil pengelolaan yang akan ditentukan. Untuk mengawasi pelaksanaan transaksi gadai sawah dan menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Menyusun peraturan lokal berbentuk peraturan desa yang mengadopsi ketentuan Fatwa DSN-MUI. Melakukan izin dengan orang-orang yang bersangkutan dengan kesepakatan mengenai hasil dengan hasil dan kerugian kerugian. Implikasi penelitian ini yakni dapat menguatkan pemahaman mengenai gadai sawah yang sesuai bagi berbagai pihak. Kata Kunci: Gadai Sawah, Murtahin, Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Abstract This study aims to discuss the practice of utilizing rice field pawning in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa Number 25 of 2002 and outline recommendations for improving the fair rice field pawning mechanism in Jurang Kuwung Village, Eromoko District, Wonogiri Regency. A qualitative approach with a case study design is the research methodology used. Data collection techniques include observation, document…
creator: Kristina Dwi Indriastuti
creator: Rial Faudi
rights: Copyright (c) 2025 Kristina Dwi Indriastuti, Rial Faudi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1194
ending page: 1205
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63170

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PRIVASI KONSUMEN PADA FINTECH: INVESTIGASI KUALITATIF DILEMA ETIKA DIGITAL
type: item
description: Abstrak Dengan pertumbuhan industri fintech Indonesia yang cepat, banyak masalah etika digital muncul terkait perlindungan privasi konsumen dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dilema etika digital, peran CSR, dan dampak regulasi terhadap praktik fintech di Indonesia antara tahun 2023-2025 adalah subjek penelitian ini. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis data sekunder dari laporan Bank Indonesia, laporan OJK, dan publikasi perusahaan fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fintech membantu inklusi keuangan, pelanggaran privasi tetap menjadi masalah utama. Walaupun sektor fintech memerlukan penguatan besar untuk mencapainya, CSR mulai mengambil langkah strategis untuk memastikan keamanan data dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendorong industri menuju kepatuhan dan keamanan digital, OJK dan aturan bank Indonesia memainkan peran penting, tetapi masih ada masalah dalam menerapkannya, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan literasi.Implikasi penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara penerapan CSR yang efektif, regulasi adaptif, dan edukasi digital untuk mendorong pertumbuhan fintech yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial; Privasi Konsumen; Etika Digital. Abstract With the rapid growth of Indonesia's fintech industry, many digital ethical issues have emerged regarding the protection of consumer privacy and corporate social responsibility (CSR). The digital ethical dilemma, the role of CSR, and the impact of regulations on fintech practices in Indonesia between 2023-2025 are the subjects of this research. The research method is a descriptive qualitative approach that uses secondary data analysis from Bank Indonesia reports, OJK reports, and fintech company publications. The research results show that although fintech helps financial inclusion, privacy violations remain a major problem. Although the fintech sector requires major stren…
creator: Driyan Andika
creator: Agung Cahyadi
creator: Cory Vidiati
rights: Copyright (c) 2025 Driyan Andika, Agung Cahyadi, Cory Vidiati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-11-19
publication date: 2025-11-19
volume: 7
number: 2
starting page: 1004
ending page: 1018
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62513

DIGITALISASI EKONOMI ISLAM BERBASIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH: INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN FINTECH SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI
type: item
description: Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Artificial Intelligence (AI) dan fintech syariah dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi dalam sistem keuangan Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para pakar ekonomi Islam serta praktisi fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AI dalam ekosistem keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi sistem keuangan sekaligus memperluas inklusi keuangan berbasis nilai-nilai syariah. Integrasi AI dan fintech syariah juga berkontribusi terhadap pencapaian lima tujuan utama maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga berfungsi sebagai transformasi nilai yang mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Kata kunci: maqāṣid al-syarī‘ah, digitalisasi ekonomi Islam, artificial intelligence, fintech syariah, keadilan ekonomi. Abstract This study aims to analyze the integration of Artificial Intelligence (AI) and Islamic financial technology (fintech) within the framework of maqāṣid al-syarī‘ah to promote economic justice in the Islamic financial system. Using a qualitative-descriptive approach, the research employs literature review and in-depth interviews with Islamic economic experts and fintech practitioners. The findings reveal that the application of AI in Islamic finance significantly enhances efficiency, transparency, and system accuracy, while also expanding financial inclusion based on Sharia values. The integration of AI and Islamic fintech contributes to achieving the five core objectives of maqāṣid al-syarī‘ah: protection of religion (ḥifẓ a…
creator: Ana Sahroni
creator: Cory Vidiati
rights: Copyright (c) 2025 Ana Sahroni, Cory Vidiati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-11-18
publication date: 2025-11-18
volume: 7
number: 2
starting page: 981
ending page: 994
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62465

ETIKA INTERAKSI MENANTU DAN MERTUA DALAM FILM NORMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
type: item
description: Abstrak Film Norma: Antara Mertua dan Menantu merepresentasikan relasi menantu–mertua yang problematis dan berpotensi melanggar etika mushāharah dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menilai batas interaksi kedua tokoh dalam film tersebut melalui perspektif fikih keluarga, terutama konsep aurat mahram, larangan khalwat dan ikhtilāṭ, serta maqāṣid al-syarī‘ah terkait penjagaan kehormatan (ḥifẓ al-‘irdh). Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis kasus, penelitian ini menelaah film sebagai teks sosial dan mencocokkannya dengan norma fikih klasik serta ketentuan hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi fisik dan emosional antara Irfan dan Rina melampaui batas-batas mushāharah, termasuk sentuhan, kedekatan yang berpotensi fitnah, serta situasi khalwat yang dilarang syariat. Analisis maqāṣid menegaskan bahwa perilaku tersebut merusak kehormatan keluarga dan bertentangan dengan prinsip pencegahan kerusakan moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa film Norma menampilkan representasi yang tidak sesuai dengan etika keluarga Muslim, serta menegaskan pentingnya literasi etika keluarga dan sensitivitas nilai syariat dalam produksi film bertema keluarga. Kata kunci: mushāharah, etika keluarga Islam, khalwat, maqāṣid al-syarī‘ah, analisis film. Abstract The film Norma: Between Mother-in-law and Daughter-in-law represents a problematic relationship between daughter-in-law and mother-in-law that has the potential to violate the ethics of mushāharah in Islamic law. This study aims to assess the limits of interaction between the two characters in the film through the perspective of family fiqh, especially the concepts of aurat mahram, the prohibition of khalwat and ikhtilāṭ, and maqāṣid al-syarī‘ah related to the preservation of honor (ḥifẓ al-‘irdh). Using a normative legal method with a conceptual approach and case analysis, this study examines the film as a social text and compares it with classical fiqh norms…
creator: Widia Usada
creator: Heri Firmansyah
rights: Copyright (c) 2025 Widia Usada, Heri Firmansyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1206
ending page: 1230
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63736

PEMENUHAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
type: item
description: Abstrak Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian, mengingat lembaga ini menjadi garda terdepan dalam penyelesaian perkara keluarga umat Islam. Upaya perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum telah diperkuat melalui berbagai instrumen hukum progresif, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2019 yang membuka ruang penggunaan kewenangan ex officio hakim dalam pemenuhan hak nafkah pasca perceraian. Kendati demikian, praktik peradilan masih menunjukkan adanya ketimpangan dan bias gender. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data penelitian bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, serta artikel jurnal yang relevan dengan tema pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisis untuk menilai implementasi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek keadilan dan pelaksanaan putusan. Meskipun secara normatif perangkat hukum telah memadai, implementasinya belum konsisten sehingga menimbulkan kesenjangan antara das sollen dan das sein. Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya orientasi keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran hakim melalui pendekatan progresif yang menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan guna mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian. Kata Kunci: Hak Ekonomi Perempuan; Pengadilan Agama; Teori Tujuan H…
creator: Isyaq Maulidan
rights: Copyright (c) 2025 Isyaq Maulidan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1114
ending page: 1129
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63664

MAKNA KERUGIAN NEGARA DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BESERTA PERUBAHANNYA UU NO. 20 TAHUN 2001 DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM H.L.A. HART DAN RONALD DWORKIN
type: item
description: Abstrak Konsep kerugian negara dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001 merupakan elemen sentral dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, hingga lebih dari dua dekade penerapannya, konsep ini masih menyisakan perdebatan fundamental baik dalam teori hukum maupun praktik peradilan. Problematika muncul terkait ketidakjelasan definisi kerugian negara, dualisme kewenangan penetapannya antara BPK dan BPKP, hingga kecenderungan kriminalisasi administratif. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menafsirkan frasa “dapat merugikan negara” secara luas sehingga memunculkan over-criminalization. Penelitian ini menggunakan teori hukum H.L.A. Hart melalui konsep rule of recognition, primary rules, secondary rules, dan open texture of law serta teori Ronald Dworkin melalui prinsip law as integrity, hard cases, dan rights thesis untuk menelusuri akar problematik konsep kerugian negara dalam UU Tipikor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian kerugian negara dalam UU Tipikor merupakan cerminan open texture yang tidak diimbangi rule of recognition yang jelas, sedangkan dari perspektif Dworkin, praktik pemaknaan yang terlalu luas telah mengabaikan prinsip fairness dan integritas hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerugian negara harus dimaknai sebagai kerugian yang nyata dan pasti, ditetapkan oleh lembaga audit konstitusional, serta diterapkan secara proporsional dan humanistik sesuai prinsip moral yang inheren dalam hukum. Kata kunci: kerugian negara, tindak pidana korupsi, H.L.A. Hart, Ronald Dworkin, rule of recognition, law as integrity. Abstract The concept of state financial loss in Indonesia’s anti-corruption legal regime primarily regulated under Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 remains one of the most contested elements in the prosecution of corruption cases. Despite its central role…
creator: Muhammad Yaasiin Raya
creator: Joko Priyono
rights: Copyright (c) 2025 Muhammad Yaasiin Raya, Joko Priyono https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-14
publication date: 2025-12-14
volume: 7
number: 2
starting page: 1073
ending page: 1089
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63582

KONTRIBUSI ISTISHAB SEBAGAI PENETAPAN HUKUM TERHADAP EKONOMI MODERN
type: item
description: Abstrak Salah satu pendekatan ijtihad yang paling penting dalam ushul fiqh adalah istishab, yang bertujuan untuk mempertahankan keberlakuan hukum asal hingga ditemukan bukti yang dapat mengubahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang konsep dasar istishab, jenisnya, dasar syar'inya, dan peranannya dalam praktik ekonomi syariah modern. Studi literatur tentang berbagai kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan, digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istishab memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum, stabilitas akad, dan perlindungan hak dalam berbagai transaksi muamalah kontemporer. Istishab al-ibahah al-ashliyyah menjadi dasar untuk inovasi dalam ekonomi digital, seperti fintech, e-commerce, dan layanan keuangan syariah, selama tidak ada bukti yang melarang atau bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun istishab al-hukm membantu dalam penetapan keabsahan perjanjian dan penyelesaian sengketa kepemilikan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa istishab memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan ekonomi, dengan memberikan kepastian hukum pada transaksi, melindungi hak kepemilikan dan hak kontraktual para pihak, serta mewujudkan keadilan melalui prinsip bahwa keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan, tetapi harus digunakan dengan hati-hati dan dikombinasikan dengan metode ijtihad lain untuk mencegah stagnasi hukum. Oleh karena itu, istishab membantu menjembatani prinsip hukum Islam klasik dengan dinamika ekonomi syariah kontemporer serta mendukung pembentukan sistem ekonomi yang adil, fleksibel, dan berorientasi pada keadilan. Kata Kunci: Istishab, Muamalah, Ekonomi Syariah, Kepastian Hukum, Keadilan. Abstract One of the most important ijtihad approaches in usul fiqh is istishab, which aims to maintain the enforceability of the original law until evidence is found that can change it. The purpose of this study is to provide an exp…
creator: Laili Fathul Hidayah
creator: Moh. Bahrudin
creator: Syamsul Hilal
rights: Copyright (c) 2025 Laili Fathul Hidayah, Moh. Bahrudin, Syamsul Hilal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1183
ending page: 1193
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63207

REVIEW UJRAH PADA AKAD IJARAH JASA RENTAL MOBIL PERSKETIF FIQH MUAMALAH (Analisis Pada Fatwa Nomor 56/DSN-MUI/V/2007)
type: item
description: Abstrak Perkembangan bisnis rental mobil syariah memunculkan berbagai isu terkait penerapan akad ijarah, khususnya dalam aspek penetapan ujrah dan perlindungan para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad ijarah pada bisnis rental mobil berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 56/DSNMUI/III/2006 dengan perspektif fiqh muamalah, serta mengkaji solusi atas permasalahan yang sering muncul dalam praktiknya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, studi ini menganalisis sumber primer berupa fatwa DSN-MUI dan literatur fiqh muamalah, serta data lapangan dari praktik rental mobil syariah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa isu krusial seperti penetapan ujrah yang berkaitan dengan komponen biaya tambahan, sistem deposit, pertanggungan risiko, dan penyelesaian wanprestasi memerlukan kerangka penerapan yang sesuai prinsip syariah. Kesimpulannya, implementasi akad ijarah dalam rental mobil membutuhkan standardisasi yang komprehensif meliputi aspek akad, operasional, dan perlindungan konsumen dengan tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan prinsip syariah. Kata Kunci: Ijarah, Rental Mobil, Fatwa DSN-MUI, Fiqh Muamalah. Abstract The development of the sharia car rental business raises various issues related to the implementation of ijarah contracts, especially in the aspect of determining ujrah and protecting the parties involved. This study aims to analyze the implementation of ijarah contracts in the car rental business based on DSN-MUI Fatwa Number 56/DSNMUI/III/2006 with the perspective of fiqh muamalah, as well as examine solutions to problems that often arise in practice. Using a qualitative research method with a normative-empirical approach, this study analyzes primary sources in the form of DSN-MUI fatwa and muamalah fiqh literature, as well as field data from sharia car rental practices. The results of the study show that several crucial issues such as the determination…
creator: Istia Latifatul Hasanah
rights: Copyright (c) 2025 Istia Latifatul Hasanah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-11-29
publication date: 2025-11-29
volume: 7
number: 2
starting page: 1019
ending page: 1030
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62830

TRANSFORMASI SOSIAL DI ERA DIGITAL: DARI TATAP MUKA KE KLIK DAN KONEKSI
type: item
description: Abstrak Transformasi sosial di masa kini adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia, dengan perubahan besar dalam cara masyarakat berstruktur, berpikir, dan berinteraksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penyebab utama perubahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati proses dan dampak dari transformasi sosial digital terhadap cara berkomunikasi, pembentukan identitas di dunia maya, serta masalah keterampilan dan etika dalam penggunaan internet. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, yaitu menganalisis buku, jurnal, dan laporan organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital telah menciptakan masyarakat yang saling terhubung (network society), di mana hubungan sosial tidak hanya terbatas di dalam ruang fisik, tetapi diperlebar melalui media sosial dan platform online. Selain itu, gagasan desa global menunjukkan bahwa manusia dapat terhubung tanpa batas waktu dan jarak. Identitas digital menjadi ruang baru untuk mengekspresikan diri, yang memengaruhi cara hidup dan interaksi sosial. Literasi digital mempunyai dampak besar terhadap kehidupan sosial: di satu sisi, ia membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, akses informasi, dan partisipasi masyarakat; di sisi lain, ia juga bisa menyebabkan penyebaran informasi yang tidak benar, ketimpangan akses internet, dan penurunan etika dalam berkomunikasi. Karena itu, meningkatkan literasi dan etika digital menjadi hal penting untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah era digital. Kata kunci: transformasi sosial, era digital, komunikasi virtual, literasi digital, masyarakat digital Abstract Social transformation in the present era is a global phenomenon marked by significant changes in the way societies are structured, think, and interact. The development of information and communication technology is the main driver of these changes. This study aims to examine th…
creator: Muhammad Nurjati
creator: Cory Vidiati
rights: Copyright (c) 2025 Muhammad Nurjati, Cory Vidiati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-11-18
publication date: 2025-11-18
volume: 7
number: 2
starting page: 995
ending page: 1003
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62480

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH LKI: TINJAUAN DARI SISI PENGAWASAN BANK INDONESIA
type: item
description: Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap kepatuhan syariah (Sharia Compliance) Lembaga Keuangan Islam (LKI), ditinjau dari perspektif regulasi makroprudensial dan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI). Pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 dan diperkuat oleh UU P2SK, fungsi pengawasan mikroprudensial beralih ke OJK, namun Bank Indonesia tetap memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui instrumen moneter dan pasar uang syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif serta analisis konten terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Fatwa DSN-MUI menjadi regulasi positif Bank Indonesia (PBI/PADG) memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan disiplin pasar dan mitigasi risiko reputasi. Regulasi BI berfungsi sebagai enforcement mechanism yang mengubah fatwa dari himbauan moral menjadi kewajiban hukum yang memaksa. Namun, tantangan berupa regulatory lag (ketertinggalan regulasi) terhadap inovasi produk fintech dan kompleksitas harmonisasi lintas otoritas masih menjadi hambatan dalam optimalisasi kepatuhan syariah sistemik. Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Kepatuhan Syariah, Bank Indonesia, Kebijakan Makroprudensial, Positivisasi Hukum Islam. Abstract This study aims to analyze in depth the impact of the implementation of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on sharia Compliance (sharia Compliance) Islamic Financial Institutions (LKI), viewed from the perspective of macroprudential regulation and payment system of Bank Indonesia (BI). When it happened, no. 21 of 2011 and strengthened by the P2SK law, the Microprudential Supervision function was transferred to the OJK, but Bank Indonesia continues to play a central role in maintaining the stability o…
creator: Narada Yudha Satria
creator: Fatih Fuadi
creator: Muhammad Iqbal
rights: Copyright (c) 2025 Narada Yudha Satria, Fatih Fuadi, Muhammad Iqbal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1231
ending page: 1242
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63740

INTEGRASI SPIRITUALITAS DAN SOSIAL DALAM CSR PERBANKAN SYARIAH :STUDI KONSEP DAN APLIKASI
type: item
description: Abstrak Penelitian ini membahas tentang integrasi spiritualitas dan sosial dalam implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di perbankan syariah, baik dari aspek konseptual maupun praktik aplikatifnya. CSR dalam perspektif Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sosial semata, tetapi juga sebagai ibadah sosial yang berorientasi pada pencapaian maqashid al-syariah, yakni menjaga agama, jiwa, dan harta. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR di bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan BJB Syariah telah banyak berkontribusi pada kegiatan sosial seperti pemberdayaan UMKM, penyaluran beasiswa, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan pelestarian lingkungan. Namun demikian, sebagian besar program CSR tersebut cenderung berfokus pada aspek sosial yang bersifat simbolik dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi spiritual secara eksplisit dalam pelaksanaannya. Tantangan utama dalam pelaksanaan CSR berbasis spiritualitas antara lain adalah kecenderungan komersialisasi CSR dan kurangnya pemahaman praktis tentang maqashid al-syariah di tingkat operasional. Meskipun demikian, peluang penguatan CSR berbasis spiritual tetap terbuka lebar. Dengan pengelolaan CSR yang lebih holistik, bank syariah dapat memperkuat citra sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan umat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan model CSR syariah yang integratif, sehingga nilai-nilai spiritual dapat terinternalisasi dalam setiap kegiatan sosial perusahaan. Kata Kunci: CSR Syariah, Spiritualitas Korporasi, Maqashid al-Syariah, Perbankan Syariah, Tanggung Jawab Sosial. Abstract This research discusses the integration of spirituality and social in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Islamic banking, both from the conceptual aspect and its applicative practice.…
creator: Akbar
creator: Wahyuddin Abdullah
creator: Sumarlin
rights: Copyright (c) 2025 Akbar, Wahyuddin Abdullah, Sumarlin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1243
ending page: 1252
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.59802

OPTIMALISASI PERATURAN DESA SEBAGAI PERANGKAT HUKUM DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DESA GUNA MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI DESA
type: item
description: Abstrak Penelitian ini mengkaji Optimalisasi Peraturan Desa sebagai Perangkat Hukum dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Desa Guna Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa dengan fokus pada kedudukan dan urgensi Peraturan Desa (Perdes) serta perumusan model regulasi desa terbarukan untuk pengembangan pariwisata. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan turunannya, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdes memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional karena berfungsi sebagai dasar hukum pengaturan tata kelola pariwisata desa. Urgensinya terletak pada peran Perdes dalam memberikan kepastian hukum, memastikan pengelolaan pariwisata yang terarah, serta melindungi nilai budaya dan lingkungan yang menjadi basis utama daya tarik wisata desa. Tanpa Perdes yang memadai, potensi konflik, ketidakteraturan tata kelola, dan ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya dapat terjadi. Penelitian ini merekomendasikan model regulasi desa terbarukan yang bersifat adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, meliputi penguatan kelembagaan lokal, pengaturan distribusi manfaat ekonomi, perlindungan aset wisata, dan pemanfaatan teknologi informasi. Model ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pariwisata sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui peningkatan PADes dan pemberdayaan masyarakat. Kata Kunci: Peraturan, Desa, Pengembangan, Pariwisata, Ekonomi Abstract This study examines the optimization of village regulations as a legal instrument in developing the village tourism sector to encourage village economic independence. It focuses on the status and urgency of village regulations (Perdes) and the formulation of a renewable village regulation model for tourism development. Using normative legal research methods, this study applies a legislative and conc…
creator: Muchammad Akmal Al Khasyi’
rights: Copyright (c) 2025 Muchammad Akmal Al Khasyi’ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1130
ending page: 1148
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63665

JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
type: item
description: Abstrak Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi perdagangan dari sistem konvensional menjadi jual beli berbasis online. Praktik jual beli online menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan dari perspektif fikih muamalah, seperti ketidakjelasan objek transaksi, keabsahan akad digital, serta potensi terjadinya penipuan dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli online dalam perspektif fikih muamalah dengan membandingkan kondisi yang terjadi dan kondisi ideal menurut prinsip syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research), melalui analisis terhadap literatur fikih muamalah, Al-Qur’an, Hadis, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah akad, serta terbebas dari unsur gharar, riba, dan penipuan. Permasalahan utama bukan terletak pada media digital, melainkan pada substansi pelaksanaan akad. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi fikih muamalah dan pengaturan transaksi digital yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi. Kata Kunci: fikih muamalah, jual beli online, akad, e-commerce. Abstract The development of digital technology has transformed trading transactions from conventional systems to online-based buying and selling. Online transactions offer convenience and efficiency; however, they also raise various issues from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), such as ambiguity of transaction objects, validity of digital contracts, and potential fraud. This study aims to analyze online buying and selling practices from the perspective of fiqh muamalah by comparing existing practices with ideal Islamic legal principles. This research employs a qualitative method with a library research approach by examining fiqh muamalah literature, the Qur’an, Hadith, and re…
creator: Abd Ghafur
creator: Kusuma Wijaya
creator: Linda Hidayati
rights: Copyright (c) 2025 Abd Ghafur, Kusuma Wijaya, Linda Hidayati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1106
ending page: 1113
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63633

https://arsip-journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/63345
type: item
title: TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA EIGENRICHTING DALAM BENTUK PENGEROYOKAN SECARA TERANG-TERANGAN (PENETAPAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 190/PID.B/2022/PN. IDM,345/PID.B/2014/PN.IDM, 392/PID.B/2011/PN. IDM)
description: Abstrak Penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) pada tiga putusan Pengadilan Negeri Indramayu, yaitu Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, 345/Pid.B/2014/Pn.Idm, dan 392/Pid.B/2011/Pn.Idm. Objek kajian menitikberatkan pada analisis unsur kesalahan dan pemenuhan asas pertanggungjawaban pidana, serta rasionalitas pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer berupa putusan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik mengenai konsep eigenrichting. Penelitian juga mengkaji latar fakta hukum setiap perkara untuk menilai konsistensi yuridis antara unsur delik dan pidana yang dijatuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh terdakwa dalam ketiga putusan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur kesengajaan serta pengetahuan atas akibat perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap diberlakukan meskipun dilatarbelakangi motif pembelaan terhadap korban kejahatan. Pada Putusan Nomor 190, hukuman lebih berat dijatuhkan karena adanya tingkat kekerasan yang lebih tinggi serta akibat luka serius pada korban. Sebaliknya, Putusan Nomor 345 dan 392 memperoleh pidana lebih ringan karena kerugian dan dampak sosial dinilai lebih rendah. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada penerapan norma KUHP (aspek yuridis), tetapi juga pada upaya menjaga wibawa hukum dan pencegahan vigilantisme di masyarakat (aspek sosiologis), sekaligus menegaskan bahwa tindakan balas dendam tidak dapat menjadi alasan pembenar (aspek filosofis). Dengan demikian, pemidanaan diarahkan untuk menegaskan supremasi hukum serta memberikan efek jera terhadap praktik eigenrichting. Kata Kunci: Tindak pidana, Eigenrichting, Pertanggungjawaban pidana, Pertimbangan Hakim Abstract This research focuses on criminal liability in vigilantism (eigenrichting) cases…
creator: Hilmy Amjad Nada
creator: Muhammad Nibros Hammam
rights: Copyright (c) 2025 Hilmy Amjad Nada, Muhammad Nibros Hammam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-10
publication date: 2025-12-10
volume: 7
number: 2
starting page: 1062
ending page: 1072
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63345

TRANSFORMASI PASANGAN KAWIN PAKSA MENUJU KELUARGA SAKINAH DI DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN: STUDI PENERAPAN KONSEP MUBADALAH
type: item
description: Abstrak Kawin paksa merupakan fenomena yang masih kerap terjadi di kalangan masyarakat Indonesia termasuk di desa Bangkes kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan. Namun berbeda dengan pandangan tersebut, sebagian besar pasangan kawin paksa di desa tersebut justru berhasil membentuk keluarga yang harmonis serta berhasil mewujudkan nilai-nilai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya proses transformasi relasi yang semula berlandaskan keterpaksaan menjadi hubungan yang dilandaskan kesalingan, cinta kasih dan kedamaian melalui penerapan konsep mubadalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana praktik kawin paksa di desa bangkes Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan?, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya transformasi (relasi suami-istri) pada perkawinan paksa menuju keluarga sakinah di desa bengkes Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan?, bagaimana nilai-nilai konsep mubadalah diterapkan dalam proses transformasi pasangan kawin paksa menuju keluarga sakinah di desa bangkes kecamatan kadur kabupaten Pamekasan? Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Lokasi penelitian dipilih Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan serta metode dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan teknik editing, organizing serta analizing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kawin paksa di Desa Bangkes masih dilandasi oleh dominasi orang tua, terutama melalui peran sentral pangadhe’ yang memegang kendali penuh atas proses perjodohan tanpa melibatkan persetujuan calon mempelai perempuan. Tradisi seperti ngin-angin, penggunaan jam pijampi, dan penentuan mahar yang memihak pihak laki-laki menunjukkan struktur relasi yang hierarkis dan mengabaikan hak individu anak perempuan. Meskipun demikian, beberapa pasangan yang menjalani kawin paksa mampu membentuk keluarga sakinah …
creator: Khoirinnisak
creator: Habib
creator: Fathimatuz Zahroh
rights: Copyright (c) 2025 Khoirinnisak, Habib, Fathimatuz Zahroh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-01
publication date: 2025-12-01
volume: 7
number: 2
starting page: 1040
ending page: 1061
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63138

ANALISIS TANGGUNGJAWAB NAFKAH SUAMI DALAM PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir)
type: item
description: Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah Tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan antropologi hukum untuk menelaah hukum yang tidak hanya sebagai norma tertulis,tetapi juga sebagai praktik social yang diterima dan dijalankan oleh Masyarakat. sumber data yang didapatkan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat dan keluarga setempat sedangkan data sekunder bersumber dari liteteratur terkait, seperti buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya tanggungjawab suami pada keluarga, karena sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak di bawah umur, tenaga yang lemah (14 Tahun) dan emosi yang belum stabil, ilmu yang belum mumpuni, tidak punya keahlian (tidak memiliki pendidikan) dan kerab terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami istri, dan orang tua. Sedangkan dampaknya: pertama: istri yang memutuskan untuk bercerai karena tidak bisa menerima kekurangan suaminya, kedua: suami tidak terima perlakuan istrinya yang selalu meremehkan dirinya sehingga melakukan kekerasan terhadap istrinya, ketiga: istri pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada suami, dan keempat: pasangan suami istri yang mempertahankan keharmonisan keluarganya demi anak-anaknya walaupun si suami dicemooh oleh istrinya. Kata kunci: Tanggungjawab, keluarga, keharmonisan. Abstract The problem in this research is the husband's responsibility for providing for the family in early marriage in Sei Berombang Village, Panai Hilir District. This research is a field research that uses legal anthropology to examine law not only as a written norm but also as a social practice accepted and implemented by the community. The data sources are primary data obtained through direct interviews with local community leaders and families, while secondary data co…
creator: Siti Aminah
rights: Copyright (c) 2025 Siti Aminah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-11-29
publication date: 2025-11-29
volume: 7
number: 2
starting page: 1031
ending page: 1039
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62482

KEPATUHAN PELAKU BISNIS TERHADAP PERMENDAG NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN BERAS/GABAH (STUDI PADA PEDAGANG BERAS KABUPATEN SIDRAP)
type: item
description: Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pelaku bisnis terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian beras/gabah, serta untuk mengetahui peranan pemerintah dalam mengatasi ketidakpatuhan pedagang beras di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji aspek normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penetapan harga beras/gabah, serta pendekatan empiris melalui penelitian lapangan untuk melihat penerapan regulasi tersebut dalam praktik. Objek penelitian adalah pedagang beras yang beroperasi di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai lokasi kajian awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang terhadap ketentuan harga pembelian beras/gabah sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 24 Tahun 2020 belum terlaksana secara maksimal. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh fluktuasi harga gabah di tingkat petani yang tidak selalu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, serta dipengaruhi oleh faktor musim panen, jumlah produksi, dan permintaan pasar yang tidak stabil. Selain itu, masih terdapat pedagang yang belum memahami secara rinci ketentuan hukum terkait penetapan harga beras/gabah. Peranan pemerintah dalam mengatasi ketidakpatuhan tersebut dilakukan melalui pemantauan harga secara berkala di pasar tradisional dan sentra distribusi beras, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang, serta penerapan pengawasan dan mekanisme sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga sanksi administratif. Kata Kunci: Kepatuhan Pelaku Bisnis, Permendag, Harga Beras Abstract This study aims to analyze business actors' compliance with the Minister of Trade Regulation (Permendag) Number 24 of 2020 concerning the determination of rice/unhusked rice purchase prices, and to determine the government's role in addressing non-compliance among rice traders in Sidrap Regency.…
creator: Annisa Rahman
creator: Wahyu Rasyid
rights: Copyright (c) 2025 Annisa Rahman, Wahyu Rasyid https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1169
ending page: 1182
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63909

KEBIJAKAN DAN REGULASI FINTECH SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR ATAS PERAN OJK DAN DSN-MUI DALAM ERA DIGITAL
type: item
description: Abstrak Perkembangan ekonomi digital telah mendorong transformasi sistem keuangan nasional melalui inovasi financial technology (fintech), termasuk fintech syariah yang berorientasi pada kepatuhan terhadap prinsip keadilan, transparansi, serta pelarangan riba, gharar, dan maisir. Sejumlah penelitian terdahulu, seperti Hiyanti et al. (2019) dan Arner et al. (2020), menekankan bahwa potensi fintech syariah di Indonesia sangat besar, tetapi masih menghadapi permasalahan dalam literasi keuangan dan regulasi yang belum optimal. Noor et al. (2022) juga mengidentifikasi lemahnya perlindungan konsumen serta kurangnya harmonisasi antara OJK dan DSN-MUI dalam pengawasan fintech syariah. Meskipun demikian, data OJK (2024) menunjukkan peningkatan signifikan dengan lebih dari 20 penyelenggara fintech syariah serta pertumbuhan tahunan menyentuh persentase 18%. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis sinergis antara kebijakan OJK, fatwa DSN-MUI, dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 dalam membentuk tata kelola fintech syariah yang compliant terhadap prinsip Islam sekaligus adaptif terhadap transformasi digital. Pendekatan ini belum banyak dikaji secara integratif dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penguatan regulasi, perlindungan konsumen, serta pengembangan ekosistem fintech syariah yang inklusif serta berkeadilan di Indonesia. Kata kunci: Fintech Syariah, OJK, Regulasi, Ekonomi Digital Abstract The development of the digital economy has driven the transformation of the national financial system through financial technology (fintech) innovation, including Sharia fintech, which is oriented towards adherence to the principles of fairness, transparency, and the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maisir (gambling). Several previous studies, such as those by Hiyanti et al. (2019) and Arner et al. (2020), emphasize that the potential for Sharia fintech in Indonesia is en…
creator: Hamam Mishbakhuzein
creator: Cory Vidiati
rights: Copyright (c) 2025 Hamam Mishbakhuzein, Cory Vidiati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-11-17
publication date: 2025-11-17
volume: 7
number: 2
starting page: 972
ending page: 980
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62419

DAMPAK DISKRESI PRESIDEN DALAM REHABILITASI PIDANA KORUPSI TERHADAP SISTEM CHECKS AND BALANCES DI INDONESIA
type: item
description: Abstrak Penelitian ini menganalisis dampak penggunaan diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa atau terpidana korupsi dan implikasinya terhadap sistem checks and balances di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif yang memadukan analisis konstitusional, doktrinal, dan studi kasus rehabilitasi terhadap Ira pejabat PT ASDP, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan rehabilitasi sebagai bagian dari fungsi administratif Presiden memiliki batas konstitusional yang ketat dan tidak dapat menegasikan rehabilitasi yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP. Namun, praktiknya menunjukkan potensi perluasan makna rehabilitasi yang membawa risiko intervensi terhadap independensi peradilan, politisasi kewenangan eksekutif, dan melemahnya prinsip separation of powers. Diskresi yang tidak dilembagakan secara ketat dapat menimbulkan detournement de pouvoir serta menciptakan persepsi publik bahwa proses hukum dapat dinegosiasikan melalui kekuasaan politik. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan kontrol normatif dan kelembagaan melalui PTUN, pengawasan legislatif, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menjaga agar kewenangan rehabilitasi tetap berada dalam koridor negara hukum, tidak mengancam independensi yudisial, dan memperkuat efektivitas sistem checks and balances di Indonesia. Kata kunci: diskresi Presiden, rehabilitasi, korupsi, checks and balances Abstract This study analyzes the impact of the President's discretionary power in granting rehabilitation to defendants or convicts of corruption and its implications for the checks and balances system in Indonesia. Through a normative juridical approach that combines constitutional analysis, doctrinal analysis, and a case study of the rehabilitation of PT ASDP official Ira, this study finds that the authority to grant rehabilitation as part of the President's administrative function has strict constitutional limits and cannot negate judicial rehabilitation as sti…
creator: Badrul Kamal
rights: Copyright (c) 2025 Badrul Kamal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1149
ending page: 1168
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63706

ANALISIS AKAD JUAL BELI RUMAH SISTEM PERANTARA PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
type: item
description: Abstrak Jual beli rumah sistem perantara merupakan salah satu bentuk kegiatan yang umum terjadi dalam transaksi ekonomi modern. Namun praktiknya akad ini memunculkan sejumlah persoalan, terutama yang berkaitan dengan Keabsahan hak dan kewajiban, keabsahan akad, dan keadilan masing-masing pihak, baik penjual, pembeli maupun perantara. Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis akad jual beli rumah sistem perantara dalam Perspektif fikih Muamalah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fikih muamalah. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Praktik jual beli rumah sistem perantara di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tidak sesuai dengan konsep akad dalam fikih muamalah. Dimana perantara seharusnya hanya memasarkan rumah namun dalam praktiknya menjadi penjual rumah, yang sejatinya bukan milik perantara. Hal lain juga tidak adanya transparansi harga, perantara menaikkan harga jual rumah tanpa sepengetahuan pemilik, yang mengakibatkan adanya unsur Penipuan dan ketidakjelasan dalam akad. Hal ini tidak lepas dari keterbukaan informasi akad dalam jual beli sistem perantara. Oleh karena itu, sistem perantara diperbolehkan namun harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanpa manipulasi harga agar terhindar dari unsur penipuan dan ketidakjelasan yang dapat membatalkan akad. Kata Kunci: Fikih Muamalah, Akad, Jual Beli Perantara Abstract Buying and selling houses through an intermediary system is a common activity in modern economic transactions. However, in practice, this contract raises a number of issues, especially those related to the validity of rights and obligations, the validity of the contract, and the fairness of each party, both the seller, the buyer, and the intermediary. This research was conducted in Pulau Panggung Village, Pulau Panggung District, Tanggamus Regency, Lampung. T…
creator: Nasya Ramadhani
creator: Khoiruddin
creator: Gatot Bintoro Putro Aji
rights: Copyright (c) 2025 Nasya Ramadhani, Khoiruddin, Gatot Bintoro Putro Aji https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-22
publication date: 2025-12-22
volume: 7
number: 2
starting page: 1090
ending page: 1105
doi: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63663