Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah
Iqtishaduna: Scientific Journal of Sharia Economic Law Students is a scientific journal managed and published by the Department of Sharia Economic Law, UIN Alauddin Makassar.
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar
Once an article was published in the journal, the author(s) are: to retain copyright and grant to the journal right licensed under Creative Commons License Attribution that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship. permitted to publish their work online in third parties as it can lead wider dissemination of the work, with an acknowledgement of its initial publication in this journal continue to be the copyright owner and allow the journal to publish the article with the CC BY-NC-SA license receiving a DOI (Digital Object Identifier) of the work.
KONSTRUKSI HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN OUTSOURCING PENGELOLA LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT SWASTA
Abstrak Pengelolaan limbah medis di rumah sakit swasta sering melalui kerja sama dengan perusahaan outsourcing. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan pelanggaran terhadap standar pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan outsourcing pengelola limbah medis, mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukumnya, serta merumuskan konstruksi hukum pidana lingkungan yang ideal untuk mengatasi persoalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan outsourcing belum secara eksplisit diakui sebagai subjek hukum dalam peraturan pidana lingkungan hidup yang berlaku. Selain itu, lemahnya pengawasan kontraktual oleh rumah sakit, kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi, serta rendahnya kapasitas aparat penegak hukum turut menjadi hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan konstruksi hukum pidana lingkungan yang ideal, meliputi perluasan cakupan subjek hukum mencakup pihak outsourcing, perumusan norma adaptif terhadap sistem kontraktual, penyusunan sanksi pidana yang proporsional terhadap korporasi dan pengurusnya, serta penyempurnaan regulasi teknis melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Konstruksi ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan dalam menghadapi tantangan era outsourcing, sekaligus menjadi instrumen perlindungan lingkungan yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik layanan kesehatan modern. Kata Kunci: Outsourcing, Limbah Medis, Hukum Pidana Lingkungan, Pertanggungjawaban Korporasi Abstract Medical waste management in private hospitals is often carried out through collaborations with outsourcing companies. However, in practice, many violations of hazardous and toxic waste management standards (B3) are found, which have serious impacts on the environment and public health. This study aims to analyze the forms of criminal liability for outsourcing companies managing medical waste, identify obstacles to law enforcement, and formulate an ideal environmental criminal law framework to address these issues. The research method used is normative juridical, using a statutory approach and case studies. The results indicate that outsourcing companies are not yet explicitly recognized as legal subjects in applicable environmental criminal regulations. Furthermore, weak contractual oversight by hospitals, difficulties in proving corporate wrongdoing, and the low capacity of law enforcement officials contribute to significant obstacles in the law enforcement process. Therefore, an ideal environmental criminal law framework is needed, encompassing expanding the scope of legal subjects to include outsourcing parties, formulating adaptive norms for the contractual system, developing proportionate criminal sanctions for corporations and their managers, and refining technical regulations through government regulations or ministerial regulations. This construction is expected to strengthen the effectiveness of environmental criminal law enforcement in facing the challenges of the outsourcing era, while also becoming an environmental protection instrument that is more responsive to developments in modern healthcare practices. Keywords: Outsourcing, Medical Waste, Environmental Criminal Law, Corporate Liability
Copyright (c) 2025 Christian Hadi Natanael Sinaga, Sigar P. Berutu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
MENS REA: FONDASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Abstrak Mens rea yakni kondisi batin seorang pelaku, merupakan elemen esensial dalam hukum pidana yang berfungsi menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, mens rea diposisikan sebagai prasyarat utama untuk membuktikan adanya kesalahan (schuld) yang melekat pada suatu tindak pidana. Tulisan ini membahas peran penting mens rea dalam hukum pidana nasional, keterkaitannya dengan asas geen straf zonder schuld, serta problematika penerapannya dalam tindak pidana formil maupun yang diatur melalui undang-undang khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekana perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana modern mengakui prinsip strict liability dan vicarious liability, keberadaan mens rea tetap diperlukan sebagai pilar utama dalam menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kata Kunci: Mens Rea, Pertanggungjawaban Pidana, Peradilan Pidana Abstract Mens rea, or the mental state of a perpetrator, is an essential element in criminal law that serves to determine whether a person can be held criminally responsible. In the context of the Indonesian criminal justice system, mens rea is positioned as a key prerequisite for proving guilt (schuld) attached to a criminal act. This paper discusses the important role of mens rea in national criminal law, its relationship with the principle of geen straf zonder schuld, and the problems of its application in formal criminal acts and those regulated by special laws. The research method used is normative juridical with a legislative approach. The results of the study show that modern criminal law recognises the principles of strict liability and vicarious liability, but mens rea remains necessary as a key pillar in balancing legal certainty, effective law enforcement, and the protection of human rights. Keywords: Mens Rea, Criminal Liability, Criminal Justice
Copyright (c) 2025 Shulhan Iqbal Nasution ansorlubis https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU POLITIK UANG PEMILU BERDASARKAN PASAL 523 UU 7/2017
Abstrak Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku politik uang dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Politik uang dipandang sebagai pelanggaran serius yang merusak integritas demokrasi dan mengabaikan prinsip pemilu yang luber serta jurdil. Tujuan kajian meliputi analisis unsur-unsur tindak pidana politik uang sesuai Pasal 523, bentuk pertanggungjawaban pidana, dan hambatan dalam penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Data dihimpun melalui studi kepustakaan atas peraturan, literatur, dan putusan pengadilan terkait. Hasil kajian menunjukkan Pasal 523 memuat sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang maupun materi lainnya kepada pemilih demi memengaruhi pilihan, baik pada masa kampanye, masa tenang, maupun hari pemungutan suara. Pemidanaan dapat dikenakan jika terpenuhi unsur kesengajaan, pemberian atau janji, serta tujuan memengaruhi pilihan pemilih. Penegakan hukum terkendala minimnya bukti, rendahnya kesadaran hukum, dan intervensi politik. Penelitian merekomendasikan peningkatan pengawasan, edukasi politik, dan koordinasi antar-lembaga guna mengurangi praktik politik uang dalam proses pemilu. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Politik Uang, Pemilihan Umum, Penegakan Hukum Abstract This study examines the criminal liability of perpetrators of money politics in general elections based on Article 523 of Law Number 7 of 2017. Money politics is considered a serious violation that undermines the integrity of democracy and disregards the principles of free, fair, and honest elections. The objectives of the study include analyzing the elements of political money crimes under Article 523, forms of criminal liability, and obstacles in law enforcement. The approach used is normative legal research with analysis of legislation and legal concepts. Data was collected through a literature review of regulations, literature, and court decisions related to the topic. The study results show that Article 523 imposes criminal sanctions on parties who intentionally give or promise money or other material benefits to voters to influence their choices, whether during the campaign period, the quiet period, or on election day. Criminal penalties may be imposed if the elements of intent, giving or promising, and the purpose of influencing voters' choices are met. Law enforcement is hampered by a lack of evidence, low legal awareness, and political interference. The study recommends increased oversight, political education, and inter-agency coordination to reduce money politics in the electoral process. Keywords: Criminal Liability, Money Politics, General Elections, Law Enforcement
Copyright (c) 2025 Nazil Mahazil, Ismail Marzuki https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DAN HIFDZUL BI’AH TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN USAHA KULINER DI TEPI SUNGAI SERAYU BANYUMAS
Abstrak Usaha kuliner di tepi Sungai Serayu Banyumas berkembang pesat seiring meningkatnya potensi wisata, namun menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran dan pengelolaan limbah yang buruk. Penelitian ini menganalisis sejauh mana pelaku usaha menerapkan prinsip etika bisnis Islam, khususnya hifdzul bi’ah (pelestarian lingkungan), dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip etika bisnis Islam dan hifdzul bi’ah (pelestarian lingkungan) dalam aktivitas usaha kuliner di tepi Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan yang bersifat hukum empiris (sosiologis) dan menggunakan teknik purposive sampling serta teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika bisnis Islam dan hifdzul bi’ah oleh pelaku usaha kuliner di tepi Sungai Serayu Banyumas belum optimal. Meskipun ada upaya menjaga kebersihan dan efisiensi energi, praktik seperti pembuangan limbah ke sungai dan penggunaan plastik sekali pakai masih terjadi. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran akan prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab secara ekologis, hormat dan kasih sayang kepada alam, kesederhanaan, serta keadilan terhadap lingkungan dalam perspektif Islam. Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Hifdzul Bi’ah, Usaha Kuliner, Sungai Serayu. Abstract Culinary businesses on the banks of the Serayu River of Banyumas are growing rapidly along with the increasing tourism potential, but it causes environmental problems such as pollution and poor waste management. This study analyzes the extent to which business actors apply the principles of Islamic business ethics, especially hifdzul bi'ah (environmental conservation), in preserving the surrounding nature. This study aims to analyze the implementation of Islamic business ethics principles and hifdzul bi'ah (environmental conservation) in culinary business activities on the banks of the Serayu River, Banyumas Regency. This research uses a qualitative approach with empirical law (sociological) field methods and uses purposive sampling techniques and data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the application of Islamic business ethics and hifdzul bi'ah by culinary business actors on the banks of the Serayu River of Banyumas has not been optimal. Despite efforts to maintain cleanliness and energy efficiency, practices such as dumping waste into rivers and using single-use plastics still occur. This shows a weak awareness of the principles of theology, balance, free will, ecological responsibility, respect and affection for nature, moderation, and justice for the environment from an Islamic perspective. Keywords: Islamic Business Ethics, Hifdzul Bi’ah, Culinary Business, Serayu River.
Copyright (c) 2025 Sindi Milawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
POTRET BURAM KEPARTAIAN INDONESIA MENUJU PEMIKIRAN SISTEM KEPARTAIAN YANG IDEAL
Abstrak Sistem kepartaian di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam infrastruktur demokrasi. Namun, dalam praktiknya, sistem ini belum mampu mencerminkan kualitas demokrasi substantif yang ideal. Dominasi elite politik, melemahnya institusionalisasi partai, serta kecenderungan politik transaksional menjadi gejala umum yang mengikis kepercayaan publik terhadap partai politik. Ketiadaan kaderisasi yang berkelanjutan, absennya platform ideologis yang jelas, serta minimnya partisipasi publik dalam proses internal partai menambah kompleksitas krisis kepartaian di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memotret berbagai distorsi sistem kepartaian pasca-reformasi sekaligus mengusulkan kerangka normatif tentang sistem kepartaian yang ideal. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis yuridis-politik, artikel ini menyimpulkan bahwa reformasi menyeluruh terhadap sistem kepartaian menjadi keharusan. Model kepartaian ideal seharusnya berlandaskan pada integritas institusi, demokrasi internal yang kuat, pendanaan transparan, serta orientasi ideologis yang konsisten. Dengan demikian, partai politik dapat kembali pada fungsinya sebagai alat representasi politik rakyat, dan bukan sekadar kendaraan elektoral elite. Kata Kunci: Terdiri Sistem Kepartain, Ideologi Partai, Reformasi Politik. Abstract Political party system in Indonesia serves as a vital component of the democratic infrastructure. However, in practice, it has not yet embodied the qualities of a substantive and ideal democracy. The dominance of political elites, weakened party institutionalization, and the prevalence of transactional politics have collectively eroded public trust in political parties. The lack of sustainable cadre development, the absence of coherent ideological platforms, and minimal public involvement in internal party processes further complicate the ongoing party system crisis. This paper aims to examine these post-reform distortions while proposing a normative framework for an ideal party system. Using a qualitative approach through literature study and juridical-political analysis, the article concludes that comprehensive reform of Indonesia’s party system is essential. An ideal model should be grounded in institutional integrity, robust internal democracy, transparent funding mechanisms, and a consistent ideological orientation. In doing so, political parties can reclaim their function as true representatives of the people’s aspirations rather than mere electoral instruments for elites. Keywords: Party System, Party Ideologi, Political Reform.
Copyright (c) 2025 Firmansyah, Siti Fatimah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
VIDEO MAKEOVER TIKTOK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DIGITAL
Abstrak Perkembangan media sosial telah membuka peluang baru bagi usaha mikro dalam membangun branding. TikTok, dengan format video singkat, memunculkan tren makeover yang menampilkan transformasi visual produk, kemasan, maupun tampilan usaha. Fenomena ini menarik karena usaha mikro sering menghadapi keterbatasan modal dan strategi pemasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran video makeover TikTok dalam memperkuat branding usaha mikro dan implikasinya terhadap minat beli konsumen digital. Metode yang digunakan adalah library research dengan menelaah literatur 2020–2025, dianalisis melalui content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa video makeover berfungsi sebagai strategi rebranding hemat biaya yang mampu meningkatkan citra profesional, membangun kepercayaan melalui social proof, serta memperkuat keterikatan emosional konsumen, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Penelitian ini berimplikasi praktis bagi UMKM dalam merancang strategi pemasaran digital yang lebih efektif, sekaligus memberikan kontribusi teoretis pada literatur branding digital melalui perspektif komunikasi visual dan perilaku konsumen. Kata kunci: video makeover, TikTok, usaha mikro, branding digital, minat beli Abstract The rapid growth of social media has created new opportunities for micro-businesses in building their branding. TikTok, with its short-video format, has introduced the makeover trend that showcases visual transformations of products, packaging, and business appearances. This phenomenon is significant since micro-businesses often face limitations in capital and marketing strategies. This study aims to analyze the role of TikTok makeover videos in strengthening micro-business branding and their implications for digital consumer purchase intention. The research applies a library research method by reviewing literature published between 2020 and 2025, analyzed through content analysis. The findings reveal that makeover videos serve as an efficient rebranding strategy that enhances professional image, builds consumer trust through social proof, and reinforces emotional engagement, particularly among millennials and Gen Z. Practically, this study provides insights for micro-businesses to design more effective digital marketing strategies, while theoretically contributing to digital branding literature by highlighting the integration of visual communication and consumer behavior perspectives. Keywords: makeover video, TikTok, micro-business, digital branding, purchase intention.
Copyright (c) 2025 Arnelia Putri Pratiwi, Cory Vidiati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TRANSFORMASI AKAD SYARIAH MENUJU SMART CONTRACT: Analisis Fiqh Muamalah Di Era Ekonomi Digital
Abstrak Penelitian ini membahas implementasi fiqh muamalah terhadap smart contract dalam konteks ekonomi syariah digital. Dengan perkembangan teknologi blockchain dan digitalisasi transaksi keuangan, smart contract muncul sebagai inovasi yang menawarkan efisiensi dan transparansi. Namun, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam teknologi modern tetap menjadi perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar smart contract, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah, serta menilai potensi dan hambatan penerapannya dalam ekonomi syariah digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum ekonomi Islam. Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Smart contract, Ekonomi Syariah Digital Abstact This study examines the implementation of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) on smart contracts in the context of the digital Islamic economy. With the development of blockchain technology and the digitalization of financial transactions, smart contracts have emerged as an innovation offering efficiency and transparency. However, challenges in applying Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) principles to modern technology remain a concern. This study aims to analyze the basic concept of smart contracts, assess their compliance with Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) principles, and assess the potential and obstacles to their implementation in the digital Islamic economy. The research findings are expected to provide theoretical and practical contributions to the development of Islamic economic law. Keywords: Fiqh Muamalah, Smart contract, Digital Sharia Economy
Copyright (c) 2025 Nur Fitri Hariani, Amirullah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI PROGRAM ONE PESANTREN ONE PRODUK (OPOP) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PESANTREN BATA BATA, DESA PANAAN, KECAMATAN PALENGAAN, KABUPATEN PAMEKASAN
Abstrak Pesantren sebagai wadah berdirinya beberapa lembaga antara lain lembaga pendidikan, ekonomi, sosial, dan lembaga dakwah. Sejarah mencatat bahwa awal mula berdirinya pesantren berawal dari sejarah perdagangan yang kemudian berkembang dan merambah pada sektor pendidikan dan dakwah Islam, sedangkan ekonomi dan politik berawal dari tradisi serta tatanan masyarakat muslim Indonesia sehingga pesantren berperan penting dalam mewujudkan perubahan dan mengentaskan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi pada para santri. Pesantren dianggap memiliki kekuatan menjadi penggerak pada sektor industri halal untuk mendukung perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memaparkan data secara deskriptif, dengan pendekatan ini peneliti ingin menjelaskan secara deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni data yang dikumpulkan berupa kata, gambar dan bukan angka-angka, dimana peneliti memaparkan yang terjadi di lapangan dengan mendeskripsikan melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian, selain itu metode penelitian ini lebih mempermudah peneliti agar lebih dekat dengan subjek dan peka terhadap apa yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program OPOP telah diimplementasikan secara aktif melalui berbagai unit usaha produktif yang melibatkan seluruh elemen pesantren, termasuk pengasuh dan alumni. Pelaksanaan program mengadopsi pendekatan community-based development dan pendidikan kewirausahaan, menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. Proses implementasi berlangsung secara sistematik, mencakup pelatihan santri, produksi, hingga pemasaran, serta didukung oleh kemitraan dengan instansi terkait. Program ini berhasil mendorong kemandirian pesantren dalam tiga aspek: ekonomi, pendidikan, dan sosial, yang mencerminkan prinsip socio-preneurship. Meskipun demikian, program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, strategi pemasaran, dan pelatihan. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas internal dan sinergi eksternal untuk memastikan keberlanjutan program OPOP di lingkungan pesantren. Kata Kunci: Program (OPOP), Kemandirian Ekonomi Pesantren Abstract Pesantren serve as institutions that encompass educational, economic, social, and religious functions. Historically, pesantren originated from trade-based activities and later expanded into Islamic education and missionary work. The economic and political roles of pesantren emerged from traditions and the structure of Indonesian Muslim society. As such, pesantren play a crucial role in driving social change, alleviating poverty, and empowering the santri through economic initiatives. They are also recognized as potential drivers of the halal industry to support national economic development. This research uses a qualitative approach with descriptive data presentation. The descriptive method aims to present findings in the form of words and images rather than numerical data, allowing the researcher to explain what occurs in the field based on observed data. This method also facilitates closer engagement between the researcher and the research subject, enhancing sensitivity to the studied phenomena. The findings reveal that the OPOP program has been actively implemented through various productive business units involving all elements of the pesantren, including caretakers and alumni. The implementation adopts a community-based development model and entrepreneurial education, positioning the pesantren as a center for economic empowerment. The program operates systematically—starting from santri training, production, and marketing and is supported by partnerships with relevant institutions. The OPOP initiative has successfully fostered independence in three key areas: economic, educational, and social, aligning with the concept of socio-preneurship. However, the program still faces several challenges, including limited human resources, capital constraints, underdeveloped marketing strategies, and insufficient training. These findings highlight the need to strengthen internal capacity and enhance external collaboration to ensure the sustainability of the OPOP program within the pesantren environment. Keywords: OPOP Program, Economic Independence of Pesantren
Copyright (c) 2025 Amir Hasbulloh, Ach Quraiysyi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
SRATEGI PEMASARAN, KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUKSI DAN HARGA TERHADAP PENJUALAN AIR MINERAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran, kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga, terhadap penualan air mineral PT. Argus Rezky Pratama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mitra PT. Argus Rezky Pratama dengan jumlah Sampel 35 Mitra PT. Argus Rezky Pratama yang menjadi responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Data penelitian diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dan Software SPSS 25. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Strategi Pemasaran (X1), Kualitas Pelayanan (X2), kualitas produk (X3) dan Harga (X4). Variabel terikat pada penelitian ini adalah Penjualan(Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel strategi pemasaran, kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap penjualan. Variabel strategi pemasaran, kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga juga memiliki pengaruh secara parsial terhadap penjualan. Kontribusi variabel bebas (strategi pemasaran, kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga) terhadap variabel terikat (penjualan) adalah sebesar 97,4%. Variabel bebas yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat adalah kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga. Kata kunci : Strategi Pemasaran, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produksi, Harga dan Maqashid Syariah Abstract This research aims to determine the influence of marketing strategy, service quality, product quality and price on the sale of PT mineral water. Argus Rezky Pratama, Bulukumpa District, Bulukumba Regency. The population used in this research was Mitra PT. Argus Rezky Pratama with a sample size of 35 PT Partners. Argus Rezky Pratama was the respondent. The method used in this research is multiple linear regression analysis. Research data was processed using Microsoft Excel and SPSS 25 software. The independent variables in this research were Marketing Strategy (X1), Service Quality (X2), product quality (X3) and Price (X4). The dependent variable in this research is Sales (Y). The results of this research show that the variables marketing strategy, service quality, product quality and price simultaneously influence sales. Marketing strategy variables, service quality, product quality and price also have a partial influence on sales. The contribution of the independent variables (marketing strategy, service quality, product quality and price) to the dependent variable (sales) is 97.4%. The independent variables that have the most dominant influence on the dependent variable are service quality, product quality and price. Keywords: Marketing Strategy, Service Quality, Production Quality, Price and Maqashid Syariah
Copyright (c) 2025 Saiful Muchlis, Rizal Ancu, Asriani, Anna Sutrisna Sukirman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan religiusitas terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deksripstif. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling diperoleh sebanyak 100 orang responden. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan religiusitas memiliki pengaruh seginifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Hasil pengujian data menunjukkan terdapat pengaruh sebesar 35,5% yang dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan religiusitas terhadap kepercayaan muzakki. Kata Kunci: Akuntabilitas, Kepercayaan, Religiusitas, Transparansi. Abstract This research aims to identify and measure the influence of accountability, transparency, and religiosity on muzakki trust in paying zakat at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Jambi Province. This study employed a quantitative descriptive method. Proportional random sampling was used as the sampling technique, yielding 100 respondents. Data collection methods included questionnaires and interviews. The data analysis method utilized in this research was multiple linear regression. The findings indicate that accountability, transparency, and religiosity collectively (simultaneously) have a significant influence on muzakki trust in paying zakat at BAZNAS Jambi Province. The data analysis results show that accountability, transparency, and religiosity account for 35.5% of the influence on muzakki trust. Keywords: Accountability, Transparency, Trust, Religiosity.
Copyright (c) 2025 Dila Marsha Putri, Rafiqi, Aditya Pratama https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY: PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI‘AH
Abstrak Penelitian ini mengkaji transaksi cryptocurrency dalam perspektif hukum syariah dengan pendekatan Maqashid al-Syari’ah. Latar belakang kajian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan aset digital di era ekonomi modern yang menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan dan kemaslahatannya menurut syariah. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam menilai cryptocurrency dalam konteks tujuan-tujuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 140 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan mubah bersyarat apabila memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur gharar, maisir, maupun riba. Kesimpulannya, Maqashid al-Syari’ah memberikan kerangka rasional dan fleksibel dalam menilai inovasi keuangan digital modern. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan edukasi literasi syariah dalam transaksi aset digital agar selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam. Kata Kunci: Cryptocurrency, Hukum Syariah, Maqashid al-Syari’ah, Ekonomi Digital, Fatwa DSN-MUI. Abstract This study examines cryptocurrency transactions from the perspective of Islamic law through the lens of Maqashid al-Syari’ah. The research stems from the growing use of digital assets in the modern economy, which raises legal and ethical questions regarding their permissibility and alignment with Islamic principles. The main problem addressed in this study is how Islamic jurisprudence evaluates cryptocurrency in relation to the objectives of Shariah. A qualitative method with a normative-juridical approach is employed, analyzing classical and contemporary literature as well as the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 140 of 2021. The findings indicate that cryptocurrency may be considered mubah (permissible) under certain conditions, provided it upholds justice, transparency, and avoids elements of gharar, maisir, and riba. The study concludes that Maqashid al-Syari’ah provides a rational and adaptive framework for evaluating modern financial innovations. It recommends strengthening regulatory frameworks and enhancing Sharia literacy in digital asset transactions to ensure conformity with the principles of justice and public welfare in Islamic law. Keywords: Cryptocurrency, Islamic Law, Maqashid al-Syari’ah, Digital Economy, DSN-MUI Fatwa.
Copyright (c) 2025 Amirullah, Nur Fitri Hariani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA MUSIK DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE MENURUT PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik yang dihasilkan dengan bantuan Artificial Intelligence (AI), serta mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam konteks tersebut. Permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan belum adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas karya musik berbasis AI hanya dapat diberikan apabila terdapat peran aktif manusia sebagai pencipta yang memenuhi unsur originalitas dan kendali kreatif. AI dalam hal ini dianggap sebagai alat bantu, bukan subjek hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah kekosongan hukum, potensi pelanggaran hak cipta, dan ketiadaan pedoman yang jelas dari otoritas terkait. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta strategi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna menjamin kepastian dan keadilan dalam perlindungan hak cipta di era digital. Kata kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Musik, Perlindungan Hukum, UU No. 28 Tahun 2014 Abstract This research aims to analyze the form of legal protection for copyright of musical works created with the assistance of Artificial Intelligence (AI), as well as to identify the legal challenges arising in this context. The legal issue addressed in this study is the absence of explicit regulations in Law No. 28 of 2014 on Copyright regarding works generated by AI. This research adopts a normative juridical method, using statutory and literature approaches.The findings indicate that legal protection for AI-generated musical works can only be granted if there is active human involvement as the creator who fulfills the elements of originality and creative control. In this case, AI is regarded merely as a tool, not a legal subject. The main challenges include regulatory gaps, potential copyright infringement, and the lack of clear technical guidelines from relevant authorities. Therefore, regulatory reform and adaptive legal strategies are necessary to ensure legal certainty and fairness in the protection of copyright in the digital era. Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Music, Legal Protection, Law No. 28 of 2014.
Copyright (c) 2025 Rifka Nurtoyyibah, Sulistina https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI TENTANG ISLAMIC SECURITIES CROWDFUNDING PADA PLATFORM SHAFIQ
Abstrak Revolusi teknologi digital telah mendorong perkembangan inovatif dalam sistem pembiayaan, salah satunya adalah Islamic Securities Crowdfunding (ISCF), yang mengintegrasikan prinsip- prinsip syariah ke dalam skema urun dana berbasis efek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait ISCF pada platform Shafiq. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode studi pustaka, yang menyoroti keberlakuan fatwa sebagai norma tidak tertulis dalam praktik industri keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Shafiq secara administratif telah memenuhi ketentuan fatwa melalui penerapan akad musyarakah dan mudharabah, penyediaan prospektus, kehadiran DPS, serta kurasi proyek halal. Namun, secara substantif masih terdapat kelemahan berupa kurangnya kejelasan mekanisme pembagian keuntungan, keterbatasan transparansi risiko, minimnya pengawasan berkelanjutan, lemahnya monitoring penggunaan dana, serta disharmoni antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Dengan demikian, efektivitas implementasi fatwa dapat dikategorikan cukup efektif pada aspek administratif, tetapi belum optimal pada aspek substantif, sehingga diperlukan penguatan akad, peningkatan keterbukaan informasi, optimalisasi peran DPS, dan harmonisasi regulasi agar ISCF sah secara hukum, valid secara syariah, serta sejalan dengan maqashid al-shariah dalam menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat. Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Islamic Securities Crowdfunding, Shafiq Abstract The digital technology revolution has driven innovative developments in financing systems, one of which is Islamic Securities Crowdfunding (ISCF), which integrates sharia principles into securities-based crowdfunding schemes. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) regarding ISCF on the Shafiq platform. The study uses a juridical-sociological approach with a literature review method, which highlights the applicability of fatwas as unwritten norms in the practice of the Islamic finance industry. The results of the study show that Shafiq has administratively complied with the provisions of the fatwa through the application of musyarakah and mudharabah contracts, the provision of prospectuses, the presence of a DPS, and the curation of halal projects. However, substantively, there are still weaknesses in the form of a lack of clarity in the profit-sharing mechanism, limited risk transparency, minimal ongoing supervision, weak monitoring of fund use, and disharmony between the DSN-MUI fatwa and OJK regulations. Thus, the effectiveness of the fatwa's implementation can be categorized as quite effective in administrative aspects, but not yet optimal in substantive aspects. Therefore, it is necessary to strengthen contracts, increase information disclosure, optimize the role of the DPS, and harmonize regulations so that ISCF is legally valid, valid in terms of sharia, and in line with maqashid al-shariah in protecting assets and realizing the economic interests of the people. Keywords: DSN-MUI fatwas, Islamic Securities Crowdfunding, Shafiq
Copyright (c) 2025 M Wildan Fauzbika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH CELEBRITY ENDORSER, BRAND TRUST DAN LABELISASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK PADA MASYARAKAT MUSLIM GENERASI Z KOTA JAMBI
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh celebrity endorser, brand trust, dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian kosmetik pada masyarakat Muslim Generasi Z Kota Jambi, baik secara parsial maupun simultan. Latarbelakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penggunaan kosmetik di kalangan generasi Z, serta peran penting celebrity endorser, brand trust, dan labelisasi halal dalam memengaruhi keputusan pembelian kosmetik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei melalui kuesioner. Sampel terdiri dari 120 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, celebrity endorser, brand trust, dan labelisasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik. Kata Kunci: Brand trust, Celebrity Endorser, Generasi Z, Keputusan Pembelian, Kosmetik, Labelisasi Halal, Abstract This study aims to analyze the influence of celebrity endorsers, brand trust, and halal labeling on the purchase decisions of cosmetics among Muslim Generation Z in Jambi City, both partially and simultaneously. The background of this research is based on the increasing use of cosmetics among Generation Z, as well as the important roles played by celebrity endorsers, brand trust, and halal labeling in influencing purchasing decisions. This research uses a quantitative method with a survey approach through questionnaires. The sample consists of 120 respondents selected using purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression. The results of the study show that partially, celebrity endorsers, brand trust, and halal labeling have a positive and significant effect on purchase decisions. Simultaneously, all three variables also have a positive and significant effect on cosmetic purchase decisions. Keywords: Brand Trust, Celebrity Endorser, Cosmetics, Generatin Z, Halal Labeling, Purchase Decision.
Copyright (c) 2025 Serli Asmara, Rafiqi, Aditya Pratama https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Abstrak Tindak pidana pemilu merupakan salah satu unsur krusial dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana pemilu telah diatur dalam KUHP (Pasal 148–151) dan secara lebih khusus dalam UU No.7 Tahun 2017 (Pasal 488–554). Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika telah memenuhi unsur kesalahan yang diatur dalam undangundang, kecuali bagi yang tidak cakap secara hukum atau tidak sehat rohani. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap proses demokrasi yang bersih dan adil. Kata kunci : Tindak Pidana Pemilu, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Hukum Pemilu, Hukum Pidana, Pemilihan Umum Abstract Election crimes are a crucial element in enforcing election law in Indonesia. This study aims to determine the classification of acts that constitute election crimes according to positive law in Indonesia and the criminal liability of perpetrators based on Law Number 7 of 2017. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that provisions regarding election crimes are regulated in the Criminal Code (Articles 148–151) and more specifically in Law Number 7 of 2017 (Articles 488–554). A person can be held criminally responsible if they have fulfilled the elements of an unlawful act regulated in the law, except for those who are legally incompetent or insane. Thus, law enforcement against perpetrators of election crimes provides legal certainty and protection for a clean and fair democratic process. Keywords: Electoral Crime, Criminal Liability, Law Enforcement, Law Number 7 of 2017, Election Law, Criminal Law, General Election.
Copyright (c) 2025 Zulfa Firliyani, Musahfi Miftah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN MODIN DALAM PROSES PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP
Abstrak Peran modin masih sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat Pragaan dalam mengurusi administrasi perkawinan, meskipun secara formal fungsinya sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) telah dihapus berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun 2015. Meskipun demikian, dalam praktiknya masyarakat Pragaan tetap memanfaatkan jasa modin dalam mengurus pencatatan perkawinan. Kepercayaan masyarakat terhadap modin tidak lepas dari kedekatan kultural dan spiritual yang telah terjadi secara turun-menurun. Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep; dan (2) Bagaimana peran modin dalam mengurusi administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data yang diperoleh melalui Masyarakat, Modin, dan pihak KUA. Adapun Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, display data (penyajian data), Penarikan Kesimpulan, dan Metode Penelitian dalam Hukum Islam. Sedangkan teknik pengecekan datanya menggunakan perpanjangan Pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran modin dalam membantu melayani pernikahan di masyarakat meliputi sejumlah tugas penting, seperti mempersiapkan dokumen dan berkas penting untuk kebutuhan administrasi pernikahan; menjadi perantara antara masyarakat dengan KUA setempat. Secara yuridis, KUA Kecamatan Pragaan tidak lagi menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 karena peran modin secara formal telah dihapus. Namun, melihat besarnya kontribusi modin yang sudah melekat secara sosial dan fungsional, maka layak dipertimbangkan untuk ditugaskan kembali sebagai P3N atau P4. Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat larangan mutlak bagi modin menerima biaya jasa, selama biaya tersebut wajar, dan tidak membebani. Biaya jasa ini harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keikhlasan, sehingga praktiknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam. Kata Kunci: Modin, Administrasi Perkawinan, Biaya Jasa, Hukum Islam, KUA Abstract The role of the modin remains highly essential among the people of Pragaan in managing marriage administration, even though its formal function as an Assistant Marriage Registrar Officer (P3N) has been abolished based on the Instruction of the Director General of Islamic Community Guidance No. DJ. II/1 of 2015. Nevertheless, in practice, the people of Pragaan continue to rely on the modin for marriage registration services. This enduring trust stems from deep-rooted cultural and spiritual ties that have been passed down through generations.This study focuses on: (1) How the marriage registration process is carried out at the Office of Religious Affairs (KUA) in Pragaan Subdistrict, Sumenep Regency; and (2) What role the modin plays in managing marriage administration at the KUA in Pragaan from the perspective of Islamic law. This research is an empirical legal study using a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Sources of data included community members, modin, and KUA officials. The data analysis techniques used included data reduction, data display, conclusion drawing, and methods of Islamic legal research. Data validity was ensured through extended observation, persistent observation, and triangulation.The results of the study show that the modin plays a significant role in assisting the community with various marriage-related tasks, such as preparing necessary documents for marriage administration and serving as a liaison between the community and the local KUA. Juridically, the KUA in Pragaan Subdistrict no longer implements the Instruction of the Director General of Islamic Community Guidance No. 977 of 2018, as the modin is no longer formally recognized. However, considering the substantial social and functional contributions of the modin, it is deemed appropriate to reconsider their appointment as P3N or P4. From the perspective of Islamic law, there is no absolute prohibition against the modin receiving service fees, as long as such fees are reasonable and not burdensome. These fees must be based on the principles of justice, transparency, and sincerity, and therefore do not conflict with the core values of Islamic law. Keywords: Modin, Marriage Administration, Service Fees, Islamic Law, KUA
Copyright (c) 2025 Lukmanul Hakim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
DIMENSI TERSEMBUNYI MEREK HALAL MEMERIKSA PERAN PENGHEMATAN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN
Abstrak Pertumbuhan industri halal global mendorong semakin banyaknya produk berlabel halal yang beredar di pasar. Namun, dalam proses pengambilan keputusan pembelian, konsumen tidak hanya mempertimbangkan aspek syariat yang tampak secara eksplisit melalui label halal. Penelitian ini membahas secara mendalam dimensi tersembunyi dari merek halal, khususnya peran penghematan yang sering kali tidak disadari namun memengaruhi perilaku konsumen. Dimensi tersembunyi tersebut meliputi efisiensi psikologis, persepsi kesehatan dan kualitas, penghematan waktu, serta penghindaran risiko sosial. Konsumen memandang produk halal sebagai pilihan yang lebih hemat dalam jangka panjang karena diyakini dapat mengurangi risiko kesehatan, memberikan rasa aman, dan mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa perlu verifikasi berulang terhadap produk lain. Selain itu, faktor keberkahan dan kepatuhan terhadap prinsip agama juga menjadi pertimbangan psikologis yang dianggap membawa nilai ekonomi tersendiri bagi konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemasaran merek halal sebaiknya tidak hanya menonjolkan aspek kehalalan semata, tetapi juga mengomunikasikan nilai tambah berupa efisiensi dan penghematan, baik dalam aspek waktu, biaya, maupun kualitas hidup. Dengan memahami dimensi tersembunyi ini, pelaku usaha dapat mengembangkan pendekatan pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen Muslim modern. Kata Kunci: Merek Halal, Penghematan, Keputusan Pembelian, Dimensi Tersembunyi, Konsumen Muslim Abstract The growth of the global halal industry has led to an increasing number of halal-labeled products on the market. However, in the process of making purchasing decisions, consumers do not only consider aspects of sharia that appear explicitly through halal labels. This study takes an in-depth look at the hidden dimensions of halal brands, particularly the role of savings that often go unnoticed but influence consumer behavior. These hidden dimensions include psychological efficiency, perceived health and quality, time savings, and social risk aversion. Consumers perceive halal products as a more economical choice in the long run because they are believed to reduce health risks, provide a sense of security, and speed up the decision-making process without the need for repeated verification of other products. In addition, the factor of blessing and compliance with religious principles is also a psychological consideration that is considered to bring its own economic value to consumers. This study concludes that the marketing strategy of halal brands should not only emphasize the halal aspect, but also communicate the added value of efficiency and savings, both in terms of time, cost, and quality of life. By understanding this hidden dimension, businesses can develop more effective marketing approaches that suit the needs of modern Muslim consumers. Keywords: Halal Brand, Savings, Purchase Decision, Hidden Dimension, Muslim Consumer
Copyright (c) 2025 Akbar, Sirajuddin, Murtiadi Awaluddin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia. PHK sepihak sering memicu ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pekerja, meskipun regulasi telah mengatur perlindungan hak-hak tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta dokumen hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK sepihak yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan melalui prosedur tertentu, termasuk perundingan bipartit, mediasi, atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Apabila perusahaan melakukan PHK sepihak secara melawan hukum, pekerja berhak memperoleh kompensasi berupa pesangon dan hak lainnya. Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran semua pihak mengenai kewajiban serta hak dalam hubungan kerja. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, PHK Sepihak, Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Hubungan Industrial. Abstract This study aims to analyze the legal validity of unilateral termination of employment under Indonesian labor law. Unilateral termination frequently causes uncertainty and injustice for workers, despite regulations that provide protection of labor rights. This research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data sources include Law Number 13 of 2003 on Manpower, Law Number 6 of 2023 on Job Creation, and other relevant legal documents. The findings indicate that unilateral termination carried out without lawful grounds and procedures contradicts the principles of justice and legal certainty. Termination of employment must follow specific procedures, including bipartite negotiation, mediation, or settlement by an industrial relations dispute resolution institution. If an employer carries out unlawful unilateral termination, the worker is entitled to compensation such as severance pay and other rights. This study emphasizes the need for consistent law enforcement and awareness among all parties regarding their rights and obligations within employment relationships. Keywords: Termination of Employment, Unilateral Dismissal, Labor Law, Legal Protection, Industrial Relations.
Copyright (c) 2025 Rian Silhatunnayati, Mushafi Miftah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS PEMBERIAN BONUS KINERJA PADA AKAD MURAKKABAH DI BARBERSHOP MA’HAD AL-ZAYTUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Abstrak Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dalam Islam diatur melalui konsep mu’amalah, termasuk Ijarah (akad jasa berbasis upah) dan Ju’alah (pemberian imbalan atau bonus atas pencapaian tertentu). Islam menekankan prinsip keadilan dalam hubungan kerja, khususnya terkait upah dan bonus, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan seluruh bentuk kompensasi diberikan secara proporsional sesuai kontribusi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme distribusi bonus kinerja pada Unit Barbershop Ma’had Al-Zaytun, menganalisis kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, serta menelaah pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, mekanisme pemberian bonus kinerja pada Unit Barbershop Ma’had Al-Zaytun dilaksanakan melalui akad Ijarah dan Ju’alah, yang membentuk akad murakkabah. Bonus diberikan berdasarkan kinerja individu pekerja setelah menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Kedua, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kerja sama, serta terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Ketiga, sistem bonus kinerja tersebut terbukti efektif dalam memotivasi pekerja, meningkatkan loyalitas, serta memberikan dampak positif terhadap produktivitas. Kata Kunci: Bonus Kinerja, Akad Murakkabah, Barbershop Ma’had Al-Zaytun, Hukum Ekonomi Syariah. Abstract Human beings, as social creatures, always require interaction to fulfill their life needs, which in Islam is regulated through the concept of mu’amalah, including Ijarah (wage-based service contract) and Ju’alah (bonus or reward upon achievement). Islam emphasizes the principle of justice in labor relations, particularly regarding wages and bonuses, so that no party is disadvantaged and all compensation is proportionate to workers’ contributions. This research aims to examine the mechanism of performance bonus distribution at the Barbershop Unit of Ma’had Al-Zaytun, analyze its compliance with Sharia Economic Law, and explore its impact on employee performance. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that, first, the performance bonus mechanism at the Barbershop Unit of Ma’had Al-Zaytun is implemented through Ijarah and Ju’alah contracts, which form a murakkabah contract. Bonuses are granted based on individual workers’ performance after completing predetermined tasks. Second, from the perspective of Sharia Economic Law, this practice complies with the principles of justice, mutual consent, and cooperation, and is free from gharar (uncertainty) and maysir (gambling). Third, the performance bonus system effectively motivates workers, enhances loyalty, and positively impacts productivity. Keywords: Performance Bonus, Murakkabah Contract, Ma’had Al-Zaytun Barbershop, Sharia Economic Law.
Copyright (c) 2025 Miqdad Panji Asshobirin, Ali Aminulloh, Ahmad Asrof Fitri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH PENGGUNAAN KOREAN BRAND AMBASSADOR, BRAND IMAGE, DAN LABEL HALAL TERHADAP IMPULSIVE BUYING KONSUMEN SUSU INDOMILK
Abstrak Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan Korean brand ambassador, brand image, dan label halal terhadap impulsive buying konsumen susu indomilk. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan secara online. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan total responden sebanyak 160 responden. Pengolahan data menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) versi 4.0. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penggunaan Korean brand ambassador tidak berpengaruh baik terhadap impulsive buying konsumen susu indomilk. Sementara itu, brand image berpengaruh secara signifikan terhadap impulsive buying konsumen susu indomilk. Label halal tidak memiliki pengaruh terhadap impulsive buying konsumen susu indomilk. Kata Kunci: Brand Ambassador, Brand Image, Label Halal, Impusive Buying Abstract This study aims to analyze the influence of using a Korean brand ambassador, brand image, and halal label on the impulsive buying behavior of Indomilk consumers. The research was conducted using a quantitative approach, with primary data obtained through online questionnaires. The sampling technique used was purposive sampling, with a total of 160 respondents. Data analysis was performed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) version 4.0. The findings reveal that the use of a Korean brand ambassador does not have a significant effect on the impulsive buying behavior of Indomilk consumers. Meanwhile, brand image has a significant influence on impulsive buying. The halal label, however, does not show any significant effect on the impulsive buying behavior of Indomilk consumers. Keywords: Brand Ambassador, Brand Image, Label Halal, Impulsive Buying
Copyright (c) 2025 Adinda Putri Permata Hati, Khusnul Fikriyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN DESA
Abstrak Dunia kerja merupakan tempat bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pekerja bukan hanya laki-laki namun perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan. Perempuan mempunyai hak untuk dilindungi khususnya dalam dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akan hak yang dimiliki oleh pekerja perempuan dalam dunia kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif (Normatif law research). Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue approach), Pendekatan konseptual (Conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini hak bagi pekerja perempuan berkaitan dengan hak reproduksi seperti hak cuti haid, melahirkan dan menyusui. Bentuk implementasi terhadap pekerja disesuaikan dengan Undang-Undang yang telah mengatur akan hak bagi seorang pekerja. Dengan demikian perempuan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan berhak atas bentuk implementasi terhadap haknya dalam bekerja. kepada pembentuk Undang-Undang perlu untuk membuat peraturan yang lebih spesifik terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan. Kepada pemerintah hendaklah memberikan perlindungan hukum dan bentuk implementasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Hak Pekerja, Perempuan, Pemerintahan Desa. Abstract The world of work is a place for someone to fulfill their life needs. Workers are not only men but women also have the right to get a job. Women have the right to be protected, especially in the world of work. This research aims to find out about the rights possessed by female workers in the world of work. The type of research used in this research is normative law research. This research uses a statutory approach, conceptual approach. Based on the results of this study, the rights for women workers are related to reproductive rights such as the right to menstrual leave, childbirth and breastfeeding. The form of implementation for workers is adjusted to the law that has regulated the rights of a worker. Thus women are entitled to legal protection and are entitled to a form of implementation of their rights at work. to the legislators it is necessary to make more specific regulations on the fulfillment of the rights of women workers. The government should provide legal protection and forms of implementation in accordance with the laws and regulations. Keywords: Workers' Rights, Women, Village Government.
Copyright (c) 2025 Ilhaminatun Nor, Sulistina https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH KESADARAN HALAL DAN KEMUDAHAN TRANSAKSI TERHADAP MINAT BELI ULANG SKINCARE SKINTIFIC DI TIKTOK SHOP DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Halal dan Kemudahan Transaksi terhadap Minat Beli Ulang Skincare Skintific di Tiktok Shop dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 150 responden. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran halal tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan minat beli ulang. Sementara itu, kemudahan transaksi berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan, tetapi tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap minat beli ulang. Selain itu ditemukan bahwa variabel kepuasan pelanggan mampu memediasi pengaruh kemudahan transaksi terhadap minat beli ulang, namun tidak dapat memediasi pengaruh kesadaran halal terhadap minat beli ulang. Kata Kunci: Kesadaran Halal, Kemudahan Transaksi, Kepuasan Pelanggan, dan Minat Beli Ulang Abstract This study aims to analyze the effect of Kesadaran halal and Ease of Transaction on Repurchase Interest in Skintific Skincare at Tiktok Shop with Customer Satisfaction as a Mediating Variable. This study uses a quantitative approach with primary data obtained through distributing questionnaires online. The sampling technique used was purposive sampling with a total of 150 respondents. Data analysis was performed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the SmartPLS version 4.0 application. The results showed that kesadaran halal has no significant direct effect on customer satisfaction and repurchase intention. Meanwhile, ease of transaction has a direct effect on customer satisfaction, but does not have a significant direct effect on repurchase intention. In addition, it was found that the customer satisfaction variable was able to mediate the effect of transaction convenience on repurchase intention, but could not mediate the effect of kesadaran halal on repurchase intention. Keywords: Kesadaran halal, Ease of Transaction, Customer Satisfaction, and Repurchase Interest
Copyright (c) 2025 Ananta Aime Nurulistya, Khusnul Fikriyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA
Abstrak Penelitian ini mengkaji kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran pemilu di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu. Demokrasi di Indonesia, yang menjadi pilar utama kedaulatan rakyat dan kesejahteraan negara, sering kali diliputi oleh dinamika politik yang memperburuk potensi konflik, seperti politik uang dan kampanye hitam. Kewenangan Bawaslu, yang mencakup aspek pencegahan hingga penegakan hukum, sering kali terhambat oleh berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan ketidaksinkronan regulasi. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi tantangan dalam hal eksekusi rekomendasi, pengawasan di daerah terpencil, serta implementasi regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif dalam menangani pelanggaran kompleks. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Bawaslu dan memberikan rekomendasi untuk penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika politik dan teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi Bawaslu dan upaya untuk memperkuat peranannya dalam mewujudkan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas. Kata Kunci: Pengawasan Pemilu, BAWASLU, Penegakan Hukum Pemilu. Abstract This study examines the authority of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in handling election violations in Indonesia, focusing on the challenges and obstacles faced in implementing election supervision, prevention, enforcement, and dispute resolution. Democracy in Indonesia, a key pillar of popular sovereignty and national welfare, is often beset by political dynamics that exacerbate potential conflicts, such as money politics and smear campaigns. Bawaslu's authority, which spans aspects of prevention and law enforcement, is often hampered by various obstacles, including limited human resources, supporting facilities, and regulatory asymmetry. Bawaslu Regulation Number 3 of 2023 concerning the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) is a strategic step in strengthening coordination between Bawaslu, the police, and the prosecutor's office. However, Bawaslu still faces challenges in terms of executing recommendations, oversight in remote areas, and implementing regulations that are not yet fully comprehensive in handling complex violations. Using a normative juridical approach, this study analyzes the laws and regulations governing Bawaslu's authority and provides recommendations for strengthening institutional capacity, enhancing inter-agency coordination, and adapting regulations to be more responsive to political and technological dynamics. The results are expected to provide a clear picture of the challenges Bawaslu faces and efforts to strengthen its role in realizing more democratic and integrity-based elections. Keywords: Election Supervision, BAWASLU, Election Law Enforcement.
Copyright (c) 2025 Neisty Pratiwi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN MINAT BELI DALAM MEMEDIASI LITERASI HALAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP LOYALITAS CUSTOMER KOPI KEKINIAN
Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran minat beli terhadap literasi halal dan religiusitas terhadap loyalitas customer kopi kekinian. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner secara daring. pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 175 responden. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu Partial Least Square Sctructural Equation Modeling (PLS-SEM) pada perangkat SmartPLS 4. Hasil dari penelitian didapati bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada literasi halal dan minat beli terhadap loyalitas customer kopi kekinian di Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penikmat kopi kekinian di Kota Surabaya memiliki minat beli ulang dan tingkat literasi yang baik pada produk kopi kekinian yang halal. Penelitian ini juga menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas customer. Artinya, tingkat religiusitas individu tidak menjadi faktor utama yang memengaruhi kesetiaan konsumen terhadap produk kopi kekinian halal. Kata Kunci: Literasi Halal, Minat Beli, Loyalitas Customer, Religiusitas Abstract This study aims to analyze the role of purchase intention in mediating the influence of halal literacy and religiosity on customer loyalty toward contemporary coffee. The research employs a quantitative method using primary data collected through an online questionnaire. The sampling technique used is purposive sampling, with a total of 175 respondents. Data analysis was conducted using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the SmartPLS 4 software. The findings reveal that halal literacy and purchase intention have a positive and significant influence on customer loyalty toward contemporary coffee in Surabaya. This indicates that contemporary coffee consumers in Surabaya tend to have strong repurchase intentions and a good level of understanding regrarding halal-certified coffee products. The study also found that religiosity does not have a significant positive effect on customer loyalty. This suggests that an individual’s level of religiosity is not a key factor influencing consumer loyalty toward halal contemporary coffee products. Keywords: Halal Literacy, Purchase Intention, Customer Loyalty, Religiosity
Copyright (c) 2025 Nayla Anissa Lahama, Khusnul Fikriyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM MENDUKUNG DAN MENDORONG INDUSTRI HALAL DI SULAWESI SELATAN
Abstrak Artikel ini membahas peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan industri halal di Sulawesi Selatan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana BSI berkontribusi melalui pembiayaan syariah, pendampingan UMKM, serta penguatan ekosistem halal di tingkat lokal. Temuan menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal, ditunjang oleh sektor unggulan seperti makanan halal, wisata ramah Muslim, dan kosmetik halal. BSI memainkan peran penting dalam memperluas akses keuangan syariah, mendampingi pelaku usaha, dan mendorong percepatan sertifikasi halal. Dukungan BSI juga terlihat dari digitalisasi layanan seperti Portal UMKM BSI dan Portal Salam Digital. Meski terdapat tantangan seperti keterbatasan literasi keuangan dan infrastruktur, kolaborasi antara BSI, pemerintah, dan lembaga terkait membuka peluang besar untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai kawasan strategis industri halal di Indonesia Timur. Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, industri halal, Sulawesi Selatan, UMKM, keuangan syariah Abstract This article explores the role of Bank Syariah Indonesia (BSI) in supporting and promoting the halal industry in South Sulawesi. Using a descriptive qualitative approach, the study analyzes BSI’s contributions through Islamic financing, SME mentoring, and strengthening the local halal ecosystem. The findings reveal that South Sulawesi has strong potential to become a halal industry hub, driven by key sectors such as halal food, Muslim-friendly tourism, and halal cosmetics. BSI plays a vital role in expanding access to Islamic financial services, assisting business actors, and accelerating halal certification. Its support is also evident in the digitalization of services such as the BSI SME Portal and Salam Digital Portal. Despite challenges like limited financial literacy and infrastructure, collaboration between BSI, the government, and related institutions presents a significant opportunity to establish South Sulawesi as a strategic halal industrial zone in Eastern Indonesia. Keywords: Bank Syariah Indonesia, halal industry, South Sulawesi, SMEs, Islamic finance
Copyright (c) 2025 Nachda Alyaditha, Kamaruddin Arsyad, Sumarlin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
AKAD BA’I TAWARRUQ DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
Abstrak Artikel ini membahas akad bai’ at-tawarruq dalam lembaga keuangan syariah dari perspektif fiqih muamalah. Tawarruq, yang berarti mencari likuiditas, merupakan transaksi jual beli di mana seseorang membeli barang secara kredit, lalu menjualnya kembali secara tunai kepada pihak ketiga. Meskipun di beberapa negara seperti Malaysia, tawarruq digunakan dalam perbankan syariah, di Indonesia akad ini masih diperdebatkan dan belum diizinkan karena dikategorikan sebagai transaksi yang cenderung makruh bahkan haram oleh sebagian ulama. Artikel ini menelaah dasar hukum tawarruq, jenis-jenisnya (tawarruq hakiki dan tawarruq al-munazzam), serta pendapat para ulama, DSN MUI, dan Fiqh Mualamah mengenai hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik library research atau penelitian pustaka. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah dan artikel dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Akad bai’ at-tawarruq merupakan bentuk transaksi yang cukup rumit dan masih menjadi perdebatan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.Perbedaan pandangan di kalangan ulama dari berbagai mazhab fiqih mencerminkan kompleksitas dalam menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, penerapan tawarruq di Indonesia harus mengedepankan prinsip transparansi serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan yang dapat menyerupai praktik riba. Diperlukan kajian yang lebih mendalam guna menemukan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan perkembangan industri perbankan syariah nasional. Pendekatan yang menyeluruh dan seimbang antara sisi kemaslahatan dan kerugian menjadi sangat penting dalam menentukan posisi tawarruq dalam sistem keuangan syariah Indonesia. Kata Kunci: Akad ba’i tawarruq, hukum akad ba’i tawarruq, lembaga keuangan syariah Abstract This article discusses the bai' at-tawarruq contract in Islamic financial institutions from the perspective of fiqh muamalah. Tawarruq, which means seeking liquidity, is a sale and purchase transaction in which a person buys goods on credit and then resells them in cash to a third party. Although in some countries such as Malaysia, tawarruq is used in Islamic banking, in Indonesia this contract is still debated and not permitted because it is categorized as a transaction that tends to be makruh and even haram by some scholars. This article examines the legal basis of tawarruq, its types (tawarruq hakiki and tawarruq al-munazzam), as well as the opinions of scholars, DSN MUI, and Fiqh Mualamah regarding its law. The research method used in this research is a descriptive qualitative approach with library research techniques. This research data is secondary data sourced from scientific journals and articles from previous research that are relevant to the topic under study. The bai' at-tawarruq agreement is a complicated form of transaction that is still debated in Islamic banking practices in Indonesia. The differences in views among scholars from various schools of fiqh reflect the complexity in determining the law. Therefore, the application of tawarruq in Indonesia must prioritize the principle of transparency and prevent the possibility of misuse that can resemble usury practices. A more in-depth study is needed to find an approach that is in accordance with sharia values and the needs of the development of the national Islamic banking industry. A comprehensive and balanced approach between the benefits and disadvantages is very important in determining the position of tawarruq in Indonesia's Islamic financial system. Keywords: Ba'i tawarruq contract, law of ba'i tawarruq contract, Islamic financial institutions
Copyright (c) 2025 Hikmah Hikmah, Tri Hidayati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH KEPERCAYAAN PELANGGAN DARI FAKTOR LABEL HALAL, DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK EMINA KOSMETIK PADA KONSUMEN MUSLIM DI JAWA TIMUR
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh label halal dan harga terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan pelanggan pada produk Emina pada konsumen Muslim di Jawa Timur. Teknik analisis PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pelanggan, namun tidak langsung terhadap keputusan pembelian. harga berpengaruh langsung terhadap kepercayaan dan keputusan pembelian. Kepercayaan pelanggan terbukti memediasi hubungan antara label halal dan harga terhadap keputusan pembelian. Kata Kunci: Label Halal, Harga, Keputusan Pembelian, Kepercayaan Pelanggan. Abstract This study aims to analyze the influence of halal labels and prices on purchasing decisions through customer trust in Emina products among Muslim consumers in East Java. PLS-SEM analysis techniques. The results of the study indicate that halal labels have a significant effect on customer trust, but not directly on purchasing decisions. Meanwhile, price has a direct effect on trust and purchasing decisions. Customer trust is proven to mediate the relationship between halal labels and prices on purchasing decisions. Keywords: Halal Labels, Prices, Purchasing Decisions, Customer Trust.
Copyright (c) 2025 Nikmatuz Zaidah, Khusnul Fikriyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
DAMPAK TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
Abstrak Tindak kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang dapat menimbulkan dampak mendalam bagi korban. Artikel ini membahas bagaiamana kekerasan seksual dipahami dan direspons dalam pandangan hukum islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta bagiamana pendekata normatif ini dapat digunakan secara integratif untuk merumuskan solusi yang adil dan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahn dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pandangan islam dan HAM terhadap kekerasan seksual, serta penyebab dan solusinya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi Pustaka dan analisis isi, terhadap literatur jurnal ilmiah ,fatwa, kitab fikih, serta dokumen HAM internasional maupun nasional. Penelitian ini menggunakan kerangka maqasid al-syariah dan pendekatan nilai-nilai keadilan dalam HAM untuk menemukan titik temu diantara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa islam dan HAM memiliki titik temu yang kuat dalam mempertahankan martabat korban dan melindunginya. Kekerasan seksual dapat disebabkan oleh faktor-faktor struktural dan hukum, serta faktor-faktor kultural dan relasional. Pendidikan seksual yang didasarkan pada prinsip Islam, perubahan fikih gender, dan pendekatan keadilan restoratif adalah beberapa metode pencegahan yang ditawarkan. MUI, NU, dan Muhammadiyah adalah lembaga keislaman yang memiliki tanggung jawab strategis untuk mendorong fatwa dan kebijakan yang mendukung korban. Menurut penelitian ini, integrasi Islam dan hak asasi manusia dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk membangun sistem perlindungan korban yang kontekstual dan adil. Selain itu, hal ini memungkinkan ijtihad sosial yang berkembang sesuai dengan zaman. Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Hukum Islam; HAM; Maqasid al-Syariah; Keadilan Restoratif Abstract Sexual violence is a serious crime that can have profound impacts on victims. This article discusses how sexual violence is understood and responded to from the perspective of Islamic law and human rights, and how this normative approach can be used integratively to formulate just and humane solutions. This research aims to address three research questions: the perspectives of Islam and human rights on sexual violence, as well as its causes and solutions. The approach used is qualitative, using literature review and content analysis, examining scientific journals, fatwas, Islamic jurisprudence (fiqh) books, and international and national human rights documents. This research uses the maqasid al-Shari'ah framework and a justice-based approach to human rights to find common ground. The results show that Islam and human rights have strong common ground in upholding and protecting the dignity of victims. Sexual violence can be caused by structural and legal factors, as well as cultural and relational factors. Sex education based on Islamic principles, changes in gender fiqh, and a restorative justice approach are some of the prevention methods offered. MUI, NU, and Muhammadiyah are Islamic institutions that have strategic responsibility for pushing fatwas and policies that support victims. According to this research, the integration of Islam and human rights can serve as a strong basis for building a contextual and fair victim protection system. Apart from that, this allows social ijtihad to develop according to the times. Keywords: Sexual Violence; Islamic Law; HAM; Maqasid al-Syariah; Restorative Justice
Copyright (c) 2025 Ilham, Kurniati, Musyfikah Ilyas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
FIKIH ZAKAT: KONSEP, JENIS, PENGELOLAAN, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN
Abstrak Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam yang memiliki fungsi ibadah dan sosial ekonomi. Kajian fikih zakat mencakup pemahaman konseptual, jenis-jenis zakat, pengelolaan, hingga aplikasinya dalam konteks kekinian. Secara etimologis, zakat bermakna penyucian dan pertumbuhan, sedangkan secara terminologis merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta kepada golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Jenis-jenis zakat antara lain zakat fitrah, zakat mal (yang meliputi hewan ternak, barang tambang, hasil pertanian, perdagangan, dan profesi). Kedelapan golongan penerima zakat (mustahiq) ditegaskan dalam Al-Qur'an, termasuk fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Historisnya, pengelolaan zakat sejak masa Rasulullah hingga masa tabi’in mengalami dinamika. Masa Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai era emas dalam pengelolaan zakat secara terstruktur dan profesional. Di era modern, zakat dikelola secara sistematis melalui lembaga-lembaga resmi dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Pemerintah juga berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan. Zakat tak hanya didistribusikan secara konsumtif, tetapi juga produktif dalam bentuk pemberdayaan ekonomi umat. Dengan manajemen zakat yang baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan zakat diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kata kunci: Zakat, Mustahiq, Muzakki, Era Modern, Ekonomi Islam. Abstract Zakat is an important instrument in Islam that has both worship and socio-economic functions. The study of zakat jurisprudence encompasses conceptual understanding, types of zakat, management, and its application in the current context. Etymologically, zakat means purification and growth, while terminologically it refers to the obligation to distribute a portion of one's wealth to certain groups as determined by sharia. Types of zakat include zakat fitrah (fitrah), zakat mal (which includes livestock, minerals, agricultural products, trade, and professions). The eight categories of zakat recipients (mustahiq) are emphasized in the Qur'an, including the poor, needy, amil (manager of wealth), converts to Islam, slaves, gharim (gharim), fisabilillah (the beneficiaries of Allah), and ibn sabil (the beneficiaries of Allah). Historically, zakat management has undergone dynamics from the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) to the time of his successors. The era of Umar ibn Abdul Aziz is considered the golden era for structured and professional zakat management. In the modern era, zakat is managed systematically through official institutions based on the principles of transparency, professionalism, and accountability. The government also plays an active role in guidance and supervision. Zakat is distributed not only for consumption but also productively through economic empowerment of the community. With proper zakat management, encompassing planning, organization, direction, and supervision, zakat is expected to become a real solution to addressing poverty and social inequality. Keywords: Zakat, Mustahiq, Muzakki, Modern Era, Islamic Economics.
Copyright (c) 2025 Uswatun Hasanah, Ummu Diana Munawwarah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
LEGALITAS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA (Kajian Pasal 1 Ayat (8) Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
Abstrak Penggunaan sepeda listrik sebagai transportasi alternatif di Indonesia menimbulkan tantangan hukum baru. Meski ramah lingkungan, status hukumnya di jalan raya masih diperdebatkan, terutama terkait klasifikasinya sebagai kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji legalitas sepeda listrik berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009. Hasilnya menunjukkan bahwa sepeda listrik secara teknis termasuk kendaraan bermotor karena digerakkan oleh motor listrik. Namun, belum adanya regulasi khusus menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti kewajiban SIM, STNK, dan standar teknis. Permenhub No. 45 Tahun 2020 memberikan pedoman, namun belum cukup komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif agar memberikan kepastian hukum dan menjamin keselamatan pengguna jalan. Kata kunci : sepeda listrik, legalitas, kendaraan bermotor, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, lalu lintas jalan raya Abstract The use of electric bicycles as alternative transportation in Indonesia presents new legal challenges. Although environmentally friendly, their legal status on the road remains debated, particularly regarding their classification as motorized vehicles. This study uses a normative juridical method to examine the legality of electric bicycles based on Article 1 Paragraph (8) of Law No. 22 of 2009. The results indicate that electric bicycles are technically motorized vehicles because they are powered by an electric motor. However, the absence of specific regulations creates legal uncertainty, such as the requirement for a driver's license (SIM), vehicle registration (STNK), and technical standards. Ministerial Regulation No. 45 of 2020 provides guidelines, but is not comprehensive enough. Therefore, adaptive regulatory updates are needed to provide legal certainty and ensure the safety of road users. Keywords: Electric bicycles, legality, motor vehicles, Law No. 22 of 2009, road traffic
Copyright (c) 2025 Triyana Nuraini, Mushafi Miftah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH RELIGIUSITAS DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP MINAT MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) DALAM MENGGUNAKAN PINJAMAN ONLINE
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online. Hasil pembahasan menunjukan bahwasanya pengaruh variabel religiusitas dan literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat mahasiwa dalam menggunakan pinjaman online. Hal tersebut menandakan religiuistas dan literasi keuangan syariah memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner secara online. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 122 responden. Analisis data menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Dari pengujian terdapat 2 hipotesis yang diterima, yaitu religiusitas dan literasi keuangan syariah. Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Minat Menggunakan, Religiusitas Abstract This study aims to test religiosity and Islamic financial literacy on students' interest in using online loans. The results of the discussion show that the influence of religiosity and Islamic financial literacy variables has an effect on students' interest in using online loans. This indicates that religiosity and Islamic financial literacy influence students' interest in using online loans. This study uses a quantitative method with primary data collection obtained through online questionnaire distribution. Sample selection was carried out by purposive sampling with a total of 122 respondents. Data analysis used Statistical Product and Service Solutions (SPSS). From the above test, there are 2 accepted hypotheses, namely religiosity and Islamic financial literacy. Keywords: Sharia Financial Literacy, Interest in Using, Religiosity
Copyright (c) 2025 Alfado Chievo Javantara, Fira Nurafini https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENYIMPANGAN DISTRIBUSI ZAKAT MAAL HASIL PERTANIAN: ANALISIS PRAKTIK, PENYEBAB DAN SOLUSINYA (STUDI KASUS DESA TLANAKAN)
Abstrak Zakat maal hasil pertanian merupakan sebagian harta kekayaan suatu individu dari hasil bumi yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab. Namun, pada pendistribusiannya masih terjadi penyimpangan di masyarakat Desa Tlanakan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskrispikan praktik penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian, penyebab dan cara mengatasinya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan sumber data primer serta sekunder, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, praktik penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian antara lain adanya masyarakat yang tidak mengeluarkan atau mendistribusikan zakat meski sudah mencapai nisab, distribusi zakat diberikan langsung kepada buruh panen yang terkadang tidak termasuk golongan mustahik atau tidak didistribusikan tepat kepada mustahik zakat, dan distribusi zakat tidak sesuai kadar zakat maal hasil pertanian. Kedua, penyebab terjadinya penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian yaitu kesadaran serta pengetahuan masyarakat rendah, sifat kikir dan bakhil, gaya hidup sekelompok orang yang bermegah-megahan, dan penyaluran zakat yang tidak efektif atau menggunakan cara tradisional. Ketiga, untuk mengatasai penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian yakni dibutuhkan penyuluhan serta sosialisasi, membentuk lembaga zakat, dan pembiasaan sejak dini dalam suatu individu. Kata Kunci: Penyimpangan Distribusi Zakat Maal, Hasil Pertanian. Abstract Agricultural zakat is a portion of an individual's wealth from agricultural products that must be paid after reaching the nisab. However, in its distribution, there are still deviations in the community of Tlanakan Village. The purpose of this study is to identify and describe the practices of deviation in the distribution of agricultural zakat, the causes, and ways to overcome them. This study uses a qualitative research method with a case study approach, using primary and secondary data sources, data collection through interviews, observation, and documentation. The data analysis used is qualitative descriptive analysis. The results show: First, the practices of deviation in the distribution of agricultural zakat include the existence of people who do not pay or distribute zakat even though they have reached the nisab, zakat distribution is given directly to harvest workers who sometimes are not included in the mustahik group or not distributed precisely to the zakat recipients, and zakat distribution is not in accordance with the amount of agricultural zakat. Second, the causes of deviation in the distribution of agricultural zakat are low awareness and knowledge of the community, stinginess and miserliness, a lifestyle of some people who show off, and ineffective zakat distribution or using traditional methods. Third, to overcome the deviation in the distribution of agricultural zakat, it is necessary to provide counseling and socialization, establish zakat institutions, and habituate individuals from an early age. Keywords: Deviation in Zakat Distribution, Agricultural Products.
Copyright (c) 2025 HOLILI https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
Abstrak Manajemen sumber daya manusia adalah poin pertama yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, perkembangan suatu bisnis memerlukan manajemen sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan implementasi manajemen sumber daya manusia dalam perspektif maqhasid syariah dan meningkatkan kinerja karyawan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian data primer dan sekunder diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang penerapan manajemen sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, salah satunya adalah hasil kerja. Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia yang dilihat dari maqhasid syariah adalah melalui tinjauan maqhasid syariah, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat Kata Kunci: Manajemen Sumber Daya Manusia; Kinerja Karyawan; Maqhasid Syariah Abstract Human resource management is the first point that must be considered by a company, the development of a business requires quality human resource management. The purpose of this study is to determine the implementation of human resource management from the perspective of maqhasid sharia and improve employee performance. The method used is qualitative research, while the data used in the study are primary and secondary data obtained by researchers through observation, interviews, and documentation. The results of the study on the application of human resource management have an impact on employee performance, one of which is work results. The implementation of human resource management seen from the perspective of maqhasid sharia is through observing maqhasid sharia, namely dharuriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat. Keywords: Human Resource Management; Employee Performance; Maqashid Syariah
Copyright (c) 2025 Moh Yusuf, Ippa Syahida, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Lince Bulutoding https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH DIGITALISASI BYOND BY BSI TERHADAP KEPUASAN NASABAH BSI
Abstrak Perkembangan teknologi digital mendorong perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk menghadirkan layanan yang efisien dan sesuai kebutuhan nasabah. Salah satu inovasi terbaru adalah peluncuran BYOND by BSI, platform digital yang menggantikan aplikasi BSI Mobile dengan tampilan modern dan fitur yang lebih lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi BYOND by BSI terhadap kepuasan nasabah BSI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap nasabah BSI di Kabupaten Sumenep. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode SEM-PLS dengan bantuan software WarpPLS 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui platform BYOND by BSI berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepuasan nasabah dengan nilai koefisien sebesar 0,962 dan nilai p < 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas layanan digital BYOND, maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan oleh nasabah. Penelitian ini memperkuat pentingnya digitalisasi layanan perbankan syariah sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah di era digital. Kata Kunci: BYOND by BSI, Digitalisasi, Kepuasan Nasabah. Abstract The development of digital technology encourages banks, including Bank Syariah Indonesia (BSI), to provide services that are efficient and meet customer needs. One of the latest innovations is the launch of BYOND by BSI, a digital platform that replaces the BSI Mobile application with a modern look and more complete features. This study aims to analyze the effect of digitizing BYOND by BSI on BSI customer satisfaction. This study uses a quantitative approach with a purposive sampling technique of BSI customers in Sumenep District. Data were collected through questionnaires and analyzed using the SEM-PLS method with the help of WarpPLS 8.0 software. The results of the study indicate that digitalization through the BYOND by the BSI platform has a significant and positive effect on the level of customer satisfaction with a coefficient value of 0.962 and a p-value <0.001. This shows that the higher the quality of BYOND digital services, the higher the satisfaction felt by customers. This research reinforces the importance of the digitalization of Islamic banking services as a strategy to improve service quality and customer loyalty in the digital era. Keywords: BYOND by BSI, Digitalization, Customer Satisfaction.
Copyright (c) 2025 Ummi Kulsum, Nina Kurniawati, Labibah, Anisa Farah Ardy, Mujibno https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSKASI ELEKTRONIK
Abstrak Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan UU ITE. Perkembangan internet memudahkan penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan dan diatur dalam hukum Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana dan bentuk sanksi bagi pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi sebagai bahan hukum primer. Hasilnya, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur tindak pidana, baik dilakukan sengaja maupun lalai. Sanksi menurut Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda Rp1 miliar, sedangkan UU Pornografi mengatur ancaman hingga 12 tahun penjara atau denda Rp6 miliar. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Konten Pornografi, Media sosial, UU ITE Abstract This study examines the criminal liability of perpetrators of the distribution of pornographic content on social media based on the ITE Law. The development of the internet facilitates the distribution of content that violates moral norms and is regulated by Indonesian law. The purpose of this study is to determine the concept of criminal liability and the form of sanctions for perpetrators. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, using the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law as primary legal materials. The result is that perpetrators can be held accountable if they fulfill the elements of a criminal act, whether done intentionally or negligently. The sanction according to Article 45 paragraph (1) of the ITE Law is a maximum of 6 years imprisonment or a fine of IDR 1 billion, while the Pornography Law regulates the threat of up to 12 years imprisonment or a fine of IDR 6 billion. Keywords: Criminal Liability, Pornographic Content, Social Media, ITE Law
Copyright (c) 2025 Aulya Stephanie Putri, Ismail Marzuki https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA
Abstrak Penelitian ini menganalisis kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam sistem pemerintahan Indonesia serta relevansinya bagi demokrasi konstitusional. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu berperan menjaga integritas pemilu yang jujur dan adil, namun belum diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga memunculkan perdebatan legitimasi. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Bawaslu, meski tidak dibentuk langsung oleh konstitusi, merupakan organ negara yang menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa secara quasi-yudisial. Sebagai lembaga independen di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Bawaslu berfungsi sebagai mekanisme checks and balances. Disarankan penguatan kedudukannya dalam konstitusi demi efektivitas pengawasan pemilu ke depan. Kata kunci : Bawaslu, Lembaga Negara, Pemilu Abstract This study analyzes the position of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) within the Indonesian government system and its relevance to constitutional democracy. As an election supervisor, Bawaslu plays a role in maintaining the integrity of honest and fair elections, but this is not explicitly regulated in the 1945 Constitution, giving rise to debates about its legitimacy. Using normative legal methods with a statutory and conceptual approach, this study finds that Bawaslu, although not directly established by the constitution, is a state organ that carries out supervisory and dispute resolution functions in a quasi-judicial manner. As an independent institution outside the executive, legislative, and judicial branches, Bawaslu functions as a mechanism of checks and balances. It is recommended that its position in the constitution be strengthened for the effectiveness of future election oversight. Keywords: Bawaslu, State Institution, Election
Copyright (c) 2025 Nurlaili Widya Ayuningtyas, Mushafi Miftah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN WARTAWAN PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA KAJIAN TERHADAP TEORI KEPASTIAN HUKUM
Abstrak Perlindungan hukum bagi wartawan perempuan dalam menjalankan tugasnya merujuk pada prinsip kebebasan pers yang termasuk dalam pilar keempat negara demokrasi. Meski telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menutup kasus banyaknya kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh wartawan perempun. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang mengkaji secara objektif menganai posisi wartawan perempuan dalam konstruksi Undang-Undang Pers dan akredibilitas Undang-Undang Pers sebagai dasar hukum perlindungan bagi wartawan perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa Secara komperehensif Undang-Undang Pers tidak cukup menjadi dasar perlindungan hukum bagi wartawan perempuan. Interpretasi perlindungan hukum dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers memberikan pandangan luas dan menciptakan ambiguitas yurisdiksi, sehingga muncul ketidakpastian hukum terhadap kasus bias gender. Guna menjaga kebebasan pers diperlukan adanya upaya kolektif dan berbagai pihak secara multi-faceted. Perlu adanya revisi Undang-Undang Pers agar tetap efektif dan relevan memberi perlindungan hukum bagi wartawan perempuan dalam menghadapi beberapa tantangan masa kini. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan Perempuan, Kepastian Hukum Abstract Legal protection for female journalists in carrying out their duties refers to the principle of freedom of the press, which is included in the fourth pillar of democracy. Although it has been protected by Law Number 40 of 1999 concerning the Press, it does not rule out the many cases of gender- based violence faced by female journalists. This research uses normative jurisprudence that objectively examines the position of women journalists in the construction of the Press Law and the credibility of the Press Law as a legal basis for the protection of women journalists. This study found that the Press Law is not sufficiently comprehensive as a basis for legal protection for women journalists. The interpretation of legal protection in Article 8 of the Press Law provides a broad view and creates jurisdictional ambiguity, resulting in legal uncertainty over gender bias cases. In order to maintain press freedom, a collective and multi-faceted effort is needed. There needs to be a revision of the Press Law so that it remains effective and relevant to provide legal protection for women journalists in facing some of today's challenges. Keywords: Legal Protection, Women Journalists, Legal Certainty
Copyright (c) 2025 Farahdilla Azzainia Fauzi, Musahfi Miftah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
URGENSI STANDARISASI HALAL DALAM INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN: TELAAH PROSES PRODUKSI, BAHAN TAMBAHAN, DAN KAIDAH FIKIH
Abstrak Standarisasi halal dalam industri makanan merupakan kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kesadaran konsumen Muslim dan berkembangnya pasar global produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi standarisasi halal dari perspektif fiqih dan regulasi kontemporer, serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan integritas produk halal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang mencakup analisis terhadap literatur klasik fiqih, fatwa ulama kontemporer, serta regulasi halal seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan standar halal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standarisasi halal dalam industri makanan merupakan kebutuhan fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam menjamin kehalalan produk, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari prinsip-prinsip fiqih muamalah. Dalam perspektif fiqih, standarisasi halal mencerminkan prinsip kehati-hatian (ihtiyath), pencegahan terhadap yang syubhat dan haram (sad al-dzari’ah), serta perlindungan terhadap hak konsumen. Kata kunci: standarisasi halal, fiqih muamalah, regulasi halal, industri makanan. Abstract Halal standardization in the food industry is an urgent need amidst growing Muslim consumer awareness and the growing global halal product market. This study aims to examine the urgency of halal standardization from a contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) and regulatory perspective, as well as its implications for consumer protection and halal product integrity. The research method used is a qualitative study with a library research approach, which includes analysis of classical Islamic jurisprudence (fiqh) literature, contemporary Islamic fatwas (fatwas), and halal regulations such as Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and international halal standards. The results show that halal standardization in the food industry is a fundamental need that serves not only as a technical instrument to guarantee product halalness but also as a concrete implementation of the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) in transactions. From a fiqh perspective, halal standardization reflects the principles of prudence (ihtiyath), prevention of doubtful and forbidden matters (sad al-dzari'ah), and protection of consumer rights. Keywords: halal standardization, muamalah fiqh, halal regulation, food industry.
Copyright (c) 2025 Fatmawati, Nasrullah bin Sapa, Cut Mutiadin, Heri Iswandi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
INTEGRASI ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL, AND GOVERMANCE) PADA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN SISTEM BERKELANJUTAN
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis deskriptif. Metode wawancara mendalam dengan praktisi keuangan syariah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, serta studi dokumen terhadap laporan tahunan, regulasi, dan kebijakan terkait ESG untuk mendapatkan informasi mendalam . Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ESG dalam keuangan syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan daya tarik lembaga keuangan syariah di mata investor global. Produk-produk keuangan seperti sukuk hijaudan pembiayaan ramah lingkungan menjadi instrumen strategis dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kesenjangan standar pengukuran ESG dan keterbatasan regulasi yang mengakomodasi prinsip syariah secara holistik. Simpulan, bahwa meskipun terdapat hambatan, potensi integrasi ESG dalam keuangan syariah sangat besar. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan standar, pengembangan infrastruktur produk keuangan berbasis ESG, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah ini, keuangan syariah berpeluang memainkan peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan global.Kata kunci:ESG, Keuangan Syariah, Pembangunan, Investasi, dan Tata Kelola Kata Kunci: ESG, Keuangan Syariah, Pembangunan, Investasi, dan Tata Kelola Abstract This research aims to analyze the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in supporting sustainable development. The approach used is qualitative with case study method and descriptive analysis. The method of in-depth interviews with Islamic finance practitioners, academics, and other stakeholders, as well as document studies of annual reports, regulations, and policies related to ESG to obtain in-depth information. The results show that the integration of ESG in Islamic finance contributes significantly to economic and social sustainability, and increases the attractiveness of Islamic financial institutions in the eyes of global investors. Financial products such as green sukuk and green financing are becoming strategic instruments in supporting sustainable development goals. However, challenges remain, especially in terms of the gap in ESG measurement standards and limited regulations that accommodate Islamic principles holistically. We conclude that despite the obstacles, the potential for ESG integration in Islamic finance is enormous. To realize this, cross-sector collaboration in standard setting, infrastructure development of ESG-based financial products, and human resource capacity building are required. With these steps, Islamic finance has the opportunity to play a strategic role in realizing development that is inclusive, sustainable and adaptive to challenges Keywords: ESG, Islamic Finance, Development, Investment and Governance
Copyright (c) 2025 Muhammad Asnur, Wahyuddin Abdullah, Sumarlin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN DEFORESTASI DI WILAYAH HUTAN RONGKONG
Abstrak Judul penelitian ini adalah Peran Penyuluhan Hukum Sebagai Instrumen Pencegahan Deforestasi di Wilayah Hutan Rongkong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyuluhan hukum dalam pencegahan deforestasi di wilayah hutan Rongkong, upaya-upaya apa yang dilakukan pihak KPH Rongkong dalam melaksanakan penyuluhan hukum untuk menanggulangi deforestasi hutan dan untuk mngetahui efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat hutan Rongkong terhadap pentingnya pelestarian hutan dan pencegahan deforestasi. Metode penelitian yang di gunakan adalah Normatif empiris. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan di wilayah hutan rongkong, pihak KPH Rongkong rutin melaksanakan patroli di sekitar hutan lindung dan penyuluhan hukum secara langsung dan di hadiri oleh masyarakat sekitar hutan, toko Masyarakat, dan toko adat. Dengan ini menunjukkan bahwa adanya penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan, pemahaman masyarakat terkhususnya di desa Kalotok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam mencegah terjadinya kerusakan kawasan hutan akibat Deforestasi hutan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kebijakan Lingkungan,Dampak Deforestasi Abstract This research is titled “The Role of Legal Counseling as an Instrument for Preventing Deforestation in the Rongkong Forest Region.” The aim of this study is to identify the factors that influence the success or failure of legal counseling in preventing deforestation in the Rongkong forest area, to examine the efforts made by the Rongkong Forest Management Unit (KPH Rongkong) in carrying out legal counseling as a strategy to mitigate deforestation, and to assess the effectiveness of such counseling in raising community awareness regarding forest conservation and deforestation prevention. The method used in this research is normative-empirical. In order to enhance public awareness of forest conservation in the Rongkong forest area, KPH Rongkong regularly conducts patrols around the protected forest and holds direct legal counseling sessions attended by local communities, traditional leaders, and community figures. These efforts indicate that legal counseling has provided knowledge and understanding to the community, particularly in Kalotok Village, Baebunta Subdistrict, North Luwu Regency, in preventing forest area degradation caused by deforestation. Keywords: Law Enforcement, Environmental Policy, Deforestation Impact
Copyright (c) 2025 Sintya, Hendi, Desrita Sari, Nursyamsi Ichsan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
AKAD-AKAD PROGRESIF UNTUK KEUANGAN ISLAM YANG BERKELANJUTAN
Abstrak Penelitian ini mengkaji pentingnya akad progresif dalam mendorong keuangan Islam berkelanjutan. Latar belakangnya adalah peran sentral akad (perjanjian) dalam setiap transaksi ekonomi syariah, yang menjadi landasan bagi hak dan kewajiban. Dengan pesatnya perkembangan keuangan syariah berdasarkan prinsip etis seperti larangan riba dan gharar, keberlanjutannya sangat bergantung pada penerapan akad yang sesuai syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi akad syariah untuk mendukung ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Menggunakan metode studi literatur deskriptif-analitis, penelitian ini mengulas konsep akad dan rukunnya, serta mengidentifikasi akad progresif (seperti modifikasi mudharabah dan musyarakah) yang relevan untuk transaksi nirlaba (tabarru') maupun berorientasi laba (tijarah). Diharapkan, penerapan akad progresif dapat menghasilkan sistem keuangan yang stabil dan bermanfaat jangka panjang bagi umat. Kata Kunci: Akad Progresif, Keuangan Islam, Keberlanjutan. Abstract This study examines the significance of progressive contracts (akad) in fostering sustainable Islamic finance. The background highlights the central role of contracts in all Islamic economic transactions, forming the basis for rights and obligations. With the rapid development of Sharia finance, underpinned by ethical principles like the prohibition of usury (riba) and ambiguity (gharar), its sustainability heavily relies on Sharia-compliant contract implementation. Thus, this research aims to analyze innovative Sharia contracts to support a just, inclusive, and environmentally conscious Islamic economy. Employing a descriptive-analytical literature review, this study examines the concept of contracts and their pillars, identifying progressive contracts (such as modified mudharabah and musyarakah) relevant for both non-profit (tabarru') and for-profit (tijarah) transactions. It is expected that applying progressive contracts can lead to a stable financial system with long-term benefits for the community. Keywords: Progressive Contracts, Islamic Finance, Sustainability.
Copyright (c) 2025 Firman Natzir, Supriadi Hamid, Kamaruddin Arsyad https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN LITERATUR TERHADAP AKAD RAHN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH
Abstrak Akad Rahn merupakan instrumen pembiayaan syariah yang signifikan dalam sistem keuangan Islam, menawarkan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan menjaminkan aset berharga. Berbeda dengan pegadaian konvensional, Rahn beroperasi tanpa unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Pembentukan Pegadaian Syariah pada tahun 2003 merupakan respons terhadap kebutuhan pembiayaan syariah yang belum terakomodasi secara optimal oleh bank syariah karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung. biaya pemeliharaan atau penyimpanan (fee ijarah) bukan bunga. Jika pinjaman dilunasi, barang dikembalikan; jika tidak, barang dapat dilelang untuk melunasi utang, dengan kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada nasabah. Proses ini memastikan pembiayaan sesuai prinsip syariah dan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Keunggulan akad Rahn meliputi bebas riba, jaminan keamanan bagi pemberi pinjaman, hak kepemilikan tetap bagi pemilik barang, akses pembiayaan yang mudah, serta mendorong prinsip ta'awun (saling tolong-menolong). Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan cabang dan sumber daya manusia, serta tantangan eksternal seperti persaingan dengan lembaga konvensional dan kurangnya literasi masyarakat. Penelitian terdahulu menegaskan efektivitas Rahn dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mengakses pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah, serta kontribusinya terhadap sistem keuangan yang adil dan inklusif. Untuk pengembangan lebih lanjut, diperlukan peningkatan edukasi publik, pengawasan syariah yang ketat, dan inovasi produk. Kata Kunci: Akad Rahn, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Instrumen Keuangan Islam. Abstract The Rahn contract is a significant sharia-compliant financing instrument in the Islamic financial system, offering an alternative for those in need of quick funds by pledging valuable assets. Unlike conventional pawnshops, Rahn operates without elements of usury (riba), gharar (uncertainty), and maysir (speculation). The establishment of Pegadaian Syariah in 2003 was a response to the need for sharia-compliant financing that had not been optimally accommodated by sharia banks due to limited resources and supporting facilities. Maintenance or storage fees (ijarah fees) are not interest. If the loan is repaid, the item is returned; if not, the item can be auctioned to settle the debt, with the excess auction proceeds returned to the customer. This process ensures financing is in accordance with sharia principles and provides protection for both parties. The advantages of the Rahn contract include being free from usury, guaranteeing security for the lender, permanent ownership rights for the owner of the item, easy access to financing, and promoting the principle of ta'awun (mutual assistance). However, its implementation faces internal challenges such as limited branches and human resources, as well as external challenges such as competition from conventional institutions and low public literacy. Previous research confirms Rahn's effectiveness in helping low-income communities access financing without violating Sharia principles, as well as its contribution to a fair and inclusive financial system. Further development requires increased public education, strict Sharia supervision, and product innovation. Keywords: Rahn Contract, Sharia Financing, Sharia Pawnshops, Islamic Financial Instruments
Copyright (c) 2025 Devi Novianty, Nur Aulia Husnihita Muchtar, Lince Bulutoding, Saiful Muchlis https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN DEFORESTASI DI DAERAH KONSERVASI (STUDI PENELITIAN KPH RONGKONG)
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan hukum dalam pencegahan deforestasi di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, yang merupakan bagian dari kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rongkong. Konversi lahan hutan menjadi area pertanian, khususnya budidaya padi, menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Di sisi lain, penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan dan hukum dari praktik konversi lahan hutan yang tidak terkendali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyuluhan hukum oleh KPH Rongkong telah dilakukan dengan berbagai metode, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, terutama di kalangan kelompok usia produktif. Faktor penghambat utama dalam implementasi penyuluhan hukum mencakup ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan, sikap apatis masyarakat, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KPH Rongkong. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif dalam hal penurunan tingkat pelanggaran, meskipun praktik konversi lahan masih tetap terjadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan penyuluhan hukum yang lebih interaktif, partisipatif, serta dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi kebijakan perlindungan hutan yang berkelanjutan. Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Deforestasi, KPH Rongkong Abstract This study aims to evaluate the effectiveness of legal counseling in preventing deforestation in Kalotok Village, Sabbang Selatan District, North Luwu Regency, which is part of the protected forest area managed by the Forest Management Unit (KPH) Rongkong. The conversion of forest land into agricultural areas, particularly for rice cultivation, has led to deforestation and environmental degradation, threatening the sustainability of the ecosystem. On the other hand, legal counseling seeks to raise community awareness of the environmental and legal impacts of uncontrolled forest land conversion practices. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, with data collection through semi-structured interviews and documentation. The results show that although legal counseling by KPH Rongkong has been conducted using various methods, the level of legal awareness in the community remains low, particularly among the productive age group. The main obstacles to the implementation of legal counseling include the inconsistency of regulations, community apathy, and the limited resources available to KPH Rongkong. Nevertheless, there has been positive progress in terms of the reduction of violations, although land conversion practices still persist. This study recommends the need for a more interactive and participatory approach to legal counseling, as well as further support from the local government to strengthen the implementation of sustainable forest protection policies. Keywords: Legal Counseling, Deforestation, KPH Rongkong
Copyright (c) 2025 Adrian Riski Hermawan, Ugie Adirestu, Andi Almunir, Nasrah Hasmiati Attas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA ANAK
Abstrak Penanganan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menuntut pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mempertimbangkan aspek perlindungan dan pemulihan. Restorative justice menjadi pendekatan alternatif yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan yuridis penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana anak serta mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum penerapan restorative justice dalam perkara anak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan diversi dan penyelesaian di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian perkara melalui restorative justice melibatkan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencapai kesepakatan untuk pemulihan keadaan. Proses ini diawasi oleh aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga penuntutan, dengan memperhatikan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci: Restorative Justice, Anak, Tindak Pidana, Tinjauan Yuridis, Diversi. Abstract The handling of criminal acts involving children as perpetrators requires an approach that is not solely punishment-oriented but also considers aspects of protection and restoration. Restorative justice has emerged as an alternative approach adopted within Indonesia’s juvenile criminal justice system. This study aims to examine the legal basis for the application of restorative justice in criminal cases involving children, as well as the mechanisms for resolving such cases through this approach. The method used is normative juridical, employing statutory and conceptual analysis approaches. The findings indicate that the legal foundation for implementing restorative justice in juvenile cases is reflected in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes diversion and out-of-court settlements. The resolution mechanism through restorative justice involves deliberation between the offender, the victim, their families, and other relevant parties, with the goal of reaching an agreement to restore the situation. This process is supervised by law enforcement officers from the investigation stage to prosecution, with due regard to the principles of justice, child protection, and the best interests of the child. Keywords: Restorative Justice, Anak, Tindak Pidana, Tinjauan Yuridis, Diversi.
Copyright (c) 2025 Nike Ardillah, Mushafi Miftah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGEMBANGAN MODEL PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS ADAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana model perlindungan hutan berbasis komunitas adat dapat di kembangkan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pelestarian linkungan dan apa saja faktor yang mempengaruhui efektifitas penerapan model perlindungan hutan berbasis komonitas adat dalam meningkatkan partispasi Masyarakat.metode penelitian yang di gunakan adalah normatif empiris dengan menganalisis norma-norma yang ada, tetapi juga menguji bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik melalui pengumpulan data empiris yang berkaitan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hutan berbasis komunitas adat sangat penting dan efektif dalam menjaga kelestarian hutan. Masyarakat adat memiliki peran aktif dalam pengelolaan hutan dan memiliki kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dengan hukum formal. Penerapan sanksi adat sebagai sanksi awal sebelum diterapkannya sanksi pidana juga diatur dalam hukum formal. Selain itu, pengelolaan hutan juga memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat adat .perturan mengenai Perlindugan hutan adat menggunakan peraturan UUD 1945, putusan MK 35/2012. Kata Kunci: Komunitas Adat, Partisipasi Masyarakat, Perlindungan Hutan. Abstract This study aims to determine and analyze how a community-based forest protection model can be developed to increase community participation in environmental conservation and the factors that influence the effectiveness of implementing a community-based forest protection model in increasing community participation. The research method used is a normative-empirical approach, analyzing existing norms and also examining how these norms are applied in practice through the collection of empirical data related to this article. The results show that community-based forest protection is crucial and effective in maintaining forest sustainability. Indigenous communities play an active role in forest management and possess local wisdom that can be integrated with formal law. The application of customary sanctions as a preliminary sanction before criminal sanctions are also regulated in formal law. Furthermore, forest management also has a positive impact on the welfare of indigenous communities. Regulations regarding customary forest protection use the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision No. 35/2012. Keywords: Indigenous Communities, Community Participation, Forest Protection.
Copyright (c) 2025 Aisyah Safyuddin, Sarwan, Ansar, Tri Eka Saputra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PEMBERLAKUAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PENANGKAPAN TERDUGA PENGEDAR NARKOTIKA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
Abstrak Penegakan hukum terhadap terduga pengedar narkotika sering mengabaikan asas praduga tidak bersalah, berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan. Menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan terduga pengedar narkotika berdasarkan hukum positif dan praktik di lapangan serta mengidentifikasi implikasi hukumnya. Penelitian yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penerapan asas praduga tidak bersalah masih banyak dilanggar, seperti penangkapan tanpa surat perintah dan kurangnya pendampingan hukum sehingga berpotensi merusak proses hukum dan hak asasi tersangka. Perlu penguatan pengawasan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas praduga tidak bersalah, penegakan prosedur hukum yang konsisten, serta penyediaan pendampingan hukum sejak awal penangkapan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi. Kata Kunci: Praduga Tidak Bersalah, Penangkapan Terduga, Pengedar Narkotika, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum. Abstract Law enforcement against suspected drug dealers often disregards the principle of presumption of innocence, potentially leading to human rights violations and injustice. Analyzing the application of the presumption of innocence principle in the arrest of suspected drug dealers based on positive law and practices in the field, as well as identifying its legal implications. This is a normative legal study with an analysis of legislation, court decisions, and legal doctrine using a descriptive qualitative approach. The application of the presumption of innocence is still widely violated, such as arrests without warrants and a lack of legal assistance, which has the potential to undermine the legal process and the human rights of suspects. There is a need to strengthen oversight and understanding among law enforcement officials regarding the presumption of innocence, consistent enforcement of legal procedures, and the provision of legal assistance from the outset of arrest to ensure justice and the protection of human rights. Keywords: Presumption of Innocence, Arrest of Suspect, Drug Dealer, Human Rights, Law Enforcement.
Copyright (c) 2025 Deviatul Baliyah Mery Agusteja, Mushafi Miftah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN HUKUM DALAM MENGURANGI LAJU DEFORESTASI DI LUWU UTARA
Abstrak Salah satu upayah mengatasi Laju Deforestasi adalah membentuk Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) sebagai institusi pengelolahan kawasan hutan ditingkat tapak. KPH Rongkong merupakan KPH Model Dinas lingkungan hidup dan kehutanan yang di bangun Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Utara pada tahun 1999 dan memiliki tingkat Deforestasi paling tinggi diantara 7 KPH model lainya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi atau laju Deforestasi sebelum dan sesudah KPH dibentuk serta mengkaji factor-faktor yang mempengaruhi dan strategi yang digunakan KPH dalam mengatasi Deforestasi. Metode ini yang digunakan adalah metode kombinasi antara kuantitafi dan kualitatif dengan analisi deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Deforestasi di KPH rongkong mengalami penurunan perubahan tutupan dari hutan ke pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPH rongkong dalam mengatasi Deforestasi antara lain factor komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan. KPH sudah banyak berperan dalam upayah mengatasi laju Deforestasi, dimana jika tidak ada KPH diindikasikan angka deforestasi akan lebih besar dari saat ini. Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Deforestasi, Penyuluhan Hukum Abstract One effort to address the rate of deforestation is the establishment of a Forest Management Unit (FMU) as a forest management institution at the site level. The Rongkong FMU is a model FMU established by the Environment and Forestry Service in North Luwu Regency, South Sulawesi Province, in 1999. It has the highest deforestation rate among the seven other model FMUs. This study aims to determine the condition or rate of deforestation before and after the FMU was established, as well as to examine the influencing factors and strategies used by the FMU to address deforestation. The method used is a combination of quantitative and qualitative methods with descriptive analysis. The results of this study indicate that deforestation in the Rongkong FMU has decreased due to changes in forest cover to agriculture. Factors influencing the implementation of the Rongkong FMU in addressing deforestation include communication, disposition, bureaucratic structure, community participation, and policy. The FMU has played a significant role in efforts to address the rate of deforestation; without the FMU, deforestation rates would likely be higher than they are today. Keywords: Policy Analysis, Deforestation, Legal Counseling
Copyright (c) 2025 Riska Yana, Anggita Pratiwi, Hafid Patabiran, Citra Nasir https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN PROBOLINGGO (Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame)
Abstrak Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perizinan dan penegakan hukum pemasangan reklame di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perizinan melalui DPMPTSP telah diatur sistematis, namun terkendala rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif berupa teguran, denda, dan pembongkaran reklame tanpa izin. Meskipun regulasi memadai, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah, sebagaimana dianalisis dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Reklame, Perizinan, Kabupaten Probolinggo, Peraturan Bupati. Abstract This study analyzes the implementation of licensing and law enforcement for advertising installation in Probolinggo Regency based on Regent Regulation Number 12 of 2023 using a normative juridical method. The results show that licensing procedures through the DPMPTSP have been systematically regulated, but are hampered by low public legal awareness, minimal socialization, and weak supervision. Law enforcement is carried out through administrative sanctions in the form of warnings, fines, and the removal of unauthorized advertising. Although regulations are adequate, their effectiveness is not optimal due to limited facilities, weak inter-agency coordination, and a low level of legal culture in the community, as analyzed using Soerjono Soekanto's law enforcement theory. Keywords: Law Enforcement, Advertising, Licensing, Probolinggo Regency, Regent Regulation.
Copyright (c) 2025 Azra Qatrunnada El Bathrisia, Muhammad Islahuddin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
HUKUM ISLAM BIDANG POLITIK (SIYASAH) DI INDONESIA
Abstrak Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan prinsip politik Islam (Siyasa Syar’iyyah) ke dalam sistem hukum sekuler berbasis Pancasila. Makalah ini menganalisis rekonstruksi hukum Islam bidang politik (Siyasa) dalam konteks ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis teks normatif Islam (Al-Qur’an, Hadis, karya ulama klasik). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Siyasa di Indonesia tidak diwujudkan melalui formalisasi syariat secara legalistik, melainkan melalui adaptasi nilai-nilai etis Islam ke dalam kebijakan publik, desentralisasi kekuasaan, dan partisipasi politik. Partai Islam dan otonomi daerah menjadi instrumen utama artikulasi Siyasa, sementara lembaga seperti pesantren berperan dalam mendamaikan prinsip agama dengan identitas kebangsaan. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan kultural—seperti penguatan etika politik berbasis maqashid al-shariah (tujuan syariah) dan dialog inklusif—lebih efektif dalam memperkaya demokrasi Indonesia daripada model formalisasi hukum agama. Dengan kerangka teori legal pluralism dan post-secularism, makalah ini menegaskan bahwa integrasi Siyasa ke dalam sistem nasional harus memprioritaskan kemaslahatan publik, keadilan sosial, dan kohesi bangsa, tanpa mengabaikan karakter pluralistik Indonesia. Kata Kunci: Hukum Islam, Politik (Siayasah), Indonesia Abstract Indonesia, as the world's most populous Muslim nation, faces unique challenges in integrating Islamic political principles (Siyasa Syar'iyyah) into a secular legal system based on Pancasila. This paper analyzes the reconstruction of Islamic political law (Siyasa) in the context of Indonesian constitutional law through a qualitative approach that combines analysis of Islamic normative texts (the Qur'an, Hadith, and works of classical Islamic scholars). The research findings indicate that Siyasa in Indonesia is not realized through the legalistic formalization of Sharia, but rather through the adaptation of Islamic ethical values into public policy, decentralization of power, and political participation. Islamic parties and regional autonomy are the primary instruments for the articulation of Siyasa, while institutions such as Islamic boarding schools (pesantren) play a role in reconciling religious principles with national identity. This study concludes that cultural approaches—such as strengthening political ethics based on the maqasid al-shariah (the objectives of Sharia) and inclusive dialogue—are more effective in enriching Indonesian democracy than the formalization of religious law. Within the theoretical framework of legal pluralism and post-secularism, this paper asserts that the integration of Siyasa into the national system must prioritize public welfare, social justice, and national cohesion, without neglecting Indonesia's pluralistic character. Keywords: Islamic Law, Politics (Siyasa), Indonesia
Copyright (c) 2025 Andi Takdir Djufri, Jamiat Akadol, Andi Akmal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENCEGAHAN MISAPPROPRIATION TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL MELALUI PEMANFAATAN DATA PEMBANDING DALAM REZIM FIRST TO FILE HUKUM MEREK
Abstrak Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan. Prinsip ini, meskipun sederhana, rentan menimbulkan praktik misappropriation, yakni klaim sepihak terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang pada hakikatnya merupakan warisan budaya masyarakat adat. Artikel ini bertujuan mengkaji fungsi mekanisme data pembanding sebagai instrumen preventif dalam mencegah klaim tidak sah atas KIK dalam kerangka hukum merek. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik perlindungan KIK di beberapa yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pembanding yang terdokumentasi dalam basis data nasional KIK memiliki kedudukan penting sebagai bukti awal untuk menolak permohonan merek yang berpotensi merugikan kepentingan komunal. Oleh karena itu, integrasi data pembanding ke dalam sistem first to file tidak hanya memperkuat perlindungan hukum terhadap KIK, tetapi juga menjamin keadilan bagi komunitas pemiliknya sekaligus sejalan dengan prinsip Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam hukum internasional. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Misappropriation, Data Pembanding, First to File, Hukum Merek. Abstract The trademark registration system in Indonesia adheres to the first-to-file principle, which grants exclusive rights to the party that first submits an application. Although simple, this principle is prone to misappropriation, namely unilateral claims to Communal Intellectual Property (KIK), which is essentially the cultural heritage of indigenous peoples. This article aims to examine the function of the comparative data mechanism as a preventive tool in preventing invalid claims on CCI within the framework of trademark law. The research was conducted using a normative legal method through an analysis of legislation, doctrine, and CCI protection practices in several jurisdictions. The research findings indicate that comparative data documented in the national CI database holds significant importance as initial evidence to reject trademark applications that may harm communal interests. Therefore, integrating comparative data into the first-to-file system not only strengthens legal protection for CII but also ensures fairness for the community of its owners while aligning with the principles of Community Intellectual Property (CII) in international law. Keywords: Community Intellectual Property, Misappropriation, Comparative Data, First-to File, Trademark Law.
Copyright (c) 2025 Muhammad Citra Ramadhan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH (EWOM) DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE MAXIM BIKE MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Maxim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi)
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Electronic Word of Mouth (EWOM) dan Harga terhadap Keputusan Layanan Jasa Transportasi Online Maxim Bike Oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang menggunakan skala likert 1-5 dengan 100 responden yaitu Mahasiswa yang menggunakan Maxim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi aktif di semester genap 2025. Model penelitian dijabarkan dalam persamaan analisis regresi linier berganda. Pengolahan data menggunakan program spss 26. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Electronic Word Of Mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Penggunaan layanan jasa transportasi online Maxim Bike pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Penggunaan. Electronic Word of Mouth dan Harga berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan. Electronic Word of Mouth (EWOM) merupakan strategi pemasaran yang efektif. Ulasan atau komentar dan rekomendasi dari pengguna melalui media sosial berperan besar dalam membentuk persepsi pengguna terhadap Maxim. Hasil uji koefisien diterminasi (R2) sebesar 0,435 yang menunjukkan bahwa pangaruh variabel independen Electronic Word of Mouth (EWOM) dan Harga terhadap variabel dependen Electronic Word Of Mouth adalah sebesar 43,5% sedangkan sisanya 56,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian yang diteliti. Kata Kunci: Electronic Word of Mouth (EWOM), Harga, Keputusan Penggunaan, Etika Bisnis Islam. Abstract This study aims to analyze the influence of Electronic Word of Mouth (EWOM) and Price on the Decision to Use Maxim Bike Online Transportation Services by Students of the Faculty of Economics and Business, University of Jambi. This research approach uses a quantitative method using primary and secondary data. The primary data collection method in this study is a questionnaire using a Likert scale of 1-5 with 100 respondents, namely students who use Maxim, Faculty of Economics and Business, University of Jambi actively in the even semester of 2024/2025. The research model is described in a multiple linear regression analysis equation. Data processing uses the SPSS 26 program. The results of the research that has been carried out indicate that Electronic Word of Mouth has a positive and significant effect on the Decision to Use Maxim Bike online transportation services for students of the Faculty of Economics and Business, University of Jambi. Price has a positive and significant effect on the Decision to Use. Electronic Word of Mouth and Price have a simultaneous effect on the Decision. Electronic Word of Mouth (EWOM) is an effective marketing strategy. Reviews or comments and recommendations from users through social media play a major role in shaping user perceptions of Maxim. The result of the coefficient of determination test (R2) is 0.435 which shows that the influence of the independent variables Electronic Word of Mouth (EWOM) and Price is 43.5% while the remaining 56.5% is influenced by other factors outside the research studied. Keywords: Electronic Word of Mouth (EWOM), Price, Usage Decision, Islamic Business Ethics.
Copyright (c) 2025 Fikri Habibillah, Ridhwan, Muhammad Roihan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN BARANG ELEKTRONIK DI KOPERASI ANUGRAH MANDIRI INDONESIA SUBANG
Abstrak Kemajuan praktik ekonomi syariah dalam bidang pembiayaan menuntut adanya analisis yang lebih mendalam mengenai penerapannya di lembaga keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan barang elektronik dilakukan oleh Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia Subang serta menganalisis kepatuhannya terhadap hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan barang elektronik di koperasi tersebut diawali dengan pengajuan anggota melalui formulir pinjaman yang kemudian diverifikasi dan disetujui, dengan pembiayaan diberikan dalam bentuk angsuran serta margin tetap yang disepakati sejak awal. Dari aspek hukum ekonomi Islam, mekanisme ini telah mencerminkan prinsip tolong-menolong dan prinsip kerelaan dalam akad pembiayaan, namun masih ditemukan potensi unsur riba dalam bentuk biaya tambahan atau margin yang dibebankan kepada anggota sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut. Dengan demikian, meskipun mekanisme pembiayaan telah menerapkan sebagian prinsip syariah, diperlukan perbaikan dalam penentuan margin agar terhindar dari unsur yang dilarang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam metode perhitungan margin serta mengeksplorasi model pembiayaan alternatif yang sepenuhnya sesuai dengan syariah. Kata Kunci: pembiayaan barang elektronik, koperasi Anugrah Mandiri Indonesia, hukum ekonomi syariah. Abstract The development of sharia-based financing practices requires careful analysis of their implementation in cooperative financial institutions. This study aims to examine the practice of electronic goods financing at the Anugrah Mandiri Indonesia Subang Cooperative and to assess its compliance with Islamic economic law. Using a qualitative descriptive-analytical method, data were collected through interviews, observations, and documentation studies, and analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings show that the financing mechanism begins with members submitting loan applications through a form, which are verified and approved by the cooperative. Financing is provided in installments with a fixed margin agreed upon from the start. From the perspective of Islamic economic law, the cooperative has applied the principles of mutual assistance and willingness in its contracts. However, a potential element of usury exists in the form of additional fees or margins imposed on members, which requires further evaluation to ensure sharia compliance. Thus, although the mechanism reflects some sharia principles, improvements in margin determination are still necessary to avoid prohibited elements. Future research should explore more precise methods of margin calculation and alternative financing models that fully align with sharia principles. Keywords: Electronic Goods Financing, Anugrah Mandiri Indonesia Cooperative, Sharia Economic Law.
Copyright (c) 2025 Difa Maulana, Rizal Maulana, Ali Aminulloh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
FORCE MAJEURE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Abstrak Istilah force majeure, yang juga dikenal sebagai kekuatan yang lebih besar, overmacht, atau keadaan memaksa, lebih lazim digunakan dalam praktik hukum karena cakupannya yang bersifat universal. Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, konsep ini tersirat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata sebagai bentuk pengecualian terhadap asas pacta sunt servanda (Pasal 1338), serta diperkuat oleh Pasal 1444 dan 1445. Tulisan ini mengkaji bagaimana force majeure dapat menjadi dasar hukum untuk membebaskan pihak dari tanggung jawab kontraktual akibat peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi maupun dihindari. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan yuridis-teoritis dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan menunjukkan bahwa force majeure memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak dalam kondisi tertentu, serta pentingnya memperjelas klausul ini dalam perjanjian. Disarankan agar para pihak mencantumkan klausul force majeure secara eksplisit untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kata Kunci: Force Majeure, Sistem Hukum Indonesia Abstract The term force majeure, also known as superior force, overmacht, or compelling circumstance, is commonly used in legal practice due to its universal scope. Although not explicitly regulated in Indonesian legislation, the concept is implied in Articles 1244 and 1245 of the Civil Code (KUHPerdata) as exceptions to the principle of pacta sunt servanda (Article 1338), and further supported by Articles 1444 and 1445. This paper examines how force majeure serves as a legal basis to release contractual obligations due to extraordinary events that are unforeseeable and unavoidable. The study uses a normative legal research method with a theoretical and statutory approach. The findings indicate that force majeure provides legal protection for contracting parties under specific conditions and emphasizes the importance of explicitly including such clauses in contracts. It is recommended that parties clearly stipulate force majeure clauses to prevent future disputes. Keywords: Force Majeure, Indonesian Legal System
Copyright (c) 2025 Fina Mafatikhul Khilmi, Nita Triana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH PENGGUNAAN SHOPEEPAYLATER, SOSIAL MEDIA DAN GAYA HIDUP HEDONIS TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF (ISRAF) MAHASISWA MUSLIM SURABAYA
Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Penggunaan ShopeePayLater, Sosial Media, dan Gaya Hidup Hedonis terhadap perilaku konsumtif (israf) mahasiswa Muslim di Surabaya. Istilah israf digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan Islam terhadap perilaku konsumtif yang berlebihan dan melampaui batas kewajaran menurut syariat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 120 mahasiswa Muslim. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Penggunaan ShopeePayLater, Sosial Media, dan Gaya Hidup Hedonis terhadap perilaku konsumtif (israf) mahasiswa Muslim di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki relevansi penting dalam perspektif etika Islam, khususnya terkait larangan israf dalam Al-Qur’an. Kata Kunci: Gaya Hidup Hedonis, Israf, Perilaku Konsumtif, ShopeePaylater, Sosial Media. Abstract The purpose of this study is to analyze the influence of ShopeePayLater usage, social media, and a hedonistic lifestyle on the consumptive behavior (israf) of Muslim students in Surabaya. The term israf is used in this research as an Islamic perspective on excessive consumption that goes beyond reasonable limits according to sharia. This study employs a quantitative method with primary data collected through questionnaires. The sampling technique used is purposive sampling, with a total of 120 Muslim student respondents. Data analysis was carried out using multiple linear regression tests. The results show that ShopeePayLater usage, social media, and a hedonistic lifestyle have a significant influence on the consumptive behavior (israf) of Muslim students in Surabaya. These findings indicate that students' consumptive behavior is not only influenced by economic and social factors but also has important relevance from the perspective of Islamic ethics, particularly regarding the prohibition of israf in the Qur'an. Keywords: Consumptive Behavior, Hedonistic Lifestyle, Israf, ShopeePaylater, Social Media.
Copyright (c) 2025 Novia Jumatur, Rachma Indrarini https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ASPEK PIDANA PINJAMAN ONLINE ILEGAL: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
Abstrak Kemajuan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang keuangan, termasuk layanan pinjaman berbasis aplikasi (financial technology). Akan tetapi, meningkatnya praktik pinjaman online ilegal menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks. Pinjol ilegal umumnya beroperasi tanpa izin resmi, mengenakan bunga yang sangat tinggi, serta melakukan penagihan dengan cara-cara melawan hukum, seperti ancaman maupun penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga penting untuk ditinjau melalui perspektif hukum pidana. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk tindak pidana dalam praktik pinjol ilegal, menelaah pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku, serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik pinjaman online ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti penipuan, pemerasan, pelanggaran terhadap data pribadi, hingga pencucian uang. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada individu maupun badan hukum yang terlibat. Namun, perlindungan bagi korban masih lemah karena keterbatasan regulasi dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi serta kerja sama antar lembaga penegak hukum untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mencegah semakin luasnya praktik pinjol ilegal. Kata Kunci: Pinjaman Online; Perlindungan Hukum; Korban Abstract Advances in digital technology have led to various innovations in the financial sector, including application-based lending services (financial technology). However, the rise of illegal online lending practices has given rise to complex legal issues. Illegal online lending generally operates without official permission, charges very high interest rates, and collects payments through unlawful means, such as threats and misuse of personal data. This situation is not only economically detrimental, but also has a psychological impact on society, making it important to review it from a criminal law perspective. This study aims to identify the forms of criminal acts in illegal online lending practices, examine the legal liability that can be imposed on perpetrators, and review legal protection mechanisms for victims. The method used is a normative juridical approach by examining relevant laws, legal doctrines, and court decisions. The results of the study reveal that illegal online lending practices can be categorised as criminal acts, such as fraud, extortion, violation of personal data, and money laundering. Criminal liability can be imposed on both individuals and legal entities involved. However, protection for victims is still weak due to limitations in regulation and law enforcement. Therefore, regulatory reforms and cooperation between law enforcement agencies are needed to strengthen Keywords: Keywords: Online Loans; Legal Protection; Victims
Copyright (c) 2025 H. Abdul Lawali Hasibuan ansorlubis https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OPEN MINDED SALAH SATU PEMICU TERJADINYA PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DI INDONESIA
Abstrak Angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan perubahan dalam pola perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran open minded dalam menurunkan angka pernikahan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis teks dari berbagai sumber terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pergeseran budaya dan nilai-nilai sosial yang lebih terbuka (open minded) telah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi pernikahan. Masyarakat yang lebih terbuka terhadap variasi gaya hidup, preferensi seksual, dan pola hubungan non-tradisional cenderung menunda atau menghindari pernikahan konvensional. Selain itu, faktor-faktor ekonomi, pendidikan, dan urbanisasi juga memainkan peran penting dalam perubahan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih terbuka terhadap beragam pilihan hidup dapat menjadi pemicu turunnya angka pernikahan di Indonesia. Implikasi dari temuan ini menggaris bawahi pentingnya untuk memahami perubahan nilai dan sikap sosial dalam konteks kebijakan publik dan perencanaan sosial di masa depan. Kata kunci: Open Minded, Pernikahan, Indonesia Abstract The marriage rate in Indonesia has decreased significantly in recent years, which shows changes in people's behavioral patterns. This research aims to analyze the role of open mindedness in reducing marriage rates in Indonesia. Using a qualitative approach, data was collected through interviews and text analysis from various related sources. The results of the analysis show that cultural shifts and more open-minded social values ​​have influenced people's perceptions of the institution of marriage. Societies that are more open to variations in lifestyle, sexual preferences, and non-traditional relationship patterns tend to postpone or avoid conventional marriage. Additionally, economic factors, education, and urbanization also play an important role in these changes. This research concludes that a more open understanding of various life choices could trigger a decline in marriage rates in Indonesia. The implications of these findings underscore the importance of understanding changes in social values ​​and attitudes in the context of future public policy and social planning. Keywords: Open Minded, Marriage, Indonesia
Copyright (c) 2025 Nova Andriyani, Rofi’ah, Yuli Nur Aini https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PROSES LIKUIDASI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
Abstrak Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan memiliki peranan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas keuangan nasional, terutama ketika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan nasabah, mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, serta merumuskan strategi untuk memperkuat posisi hukum nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mekanisme perlindungan hukum masih menghadapi hambatan. Kendala yang muncul antara lain rendahnya literasi hukum nasabah, keterbatasan akses terhadap informasi likuidasi, ketidaktepatan data nasabah, serta lambannya proses verifikasi oleh lembaga terkait. Selain itu, kedudukan nasabah sebagai kreditur konkuren memperlemah kepastian hukum dalam pemenuhan hak simpanannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, peningkatan transparansi proses likuidasi, advokasi hukum yang berkelanjutan, serta sinergi antarotoritas perbankan dan lembaga penjamin simpanan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan bagi nasabah. Kata Kunci: Perlindungan hukum; likuidasi bank; Lembaga Penjamin Simpanan. Abstract Legal protection for customers in the banking system plays a crucial role in maintaining public trust and ensuring national financial stability, particularly in cases of bank liquidation. This study aims to analyze the legal framework governing customer protection, identify obstacles in its implementation, and formulate strategic efforts to strengthen customers’ legal standing. The research employs a normative juridical approach through the study of legislation, legal literature, and relevant secondary data. The findings indicate that although legal protection has been regulated under Law No. 10 of 1998 concerning Banking and Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS), its implementation still encounters challenges. These include customers’ low legal literacy, limited access to liquidation information, inaccurate customer data, and delays in the verification process by related institutions. Moreover, the status of customers as concurrent creditors weakens the certainty of their rights’ fulfillment. Therefore, strategic measures are required, including regulatory strengthening, enhanced transparency in the liquidation process, continuous legal advocacy, and improved synergy among banking authorities and the deposit insurance institution. Such efforts are expected to realize more effective, fair, and equitable legal protection for customers. Keywords: Legal protection; bank liquidation; Deposit Insurance Corporation.
Copyright (c) 2025 Sheilla Priyayi Yantini, Happy Yulia Anggraeni, Rizkita Kurnia Sari, Yuyut Prayuti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN AKAD IJARAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL: STUDI SEWA RUKO DI KOTA BENGKULU
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akad ijarah dalam pengembangan industri halal khususnya dalam konteks sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya. Akad ijarah, sebagai salah satu bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan usaha halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha yang menyewa ruko di lokasi tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah memberikan kemudahan akses bagi pelaku industri halal dalam memperoleh tempat usaha, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan akad ijarah berperan penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Dengan demikian, akad ijarah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal di Kota Bengkulu. Kata Kunci: Akad Ijarah, Industri Halal, Sewa Menyewa. Abstract This study aims to analyze the role of the ijarah contract in the development of the halal industry, particularly in the context of renting shophouses on Padat Karya Street. The ijarah contract, as a form of transaction that complies with sharia principles, is expected to contribute positively to the growth of halal businesses. The method used in this study is a qualitative approach with interviews and observations of business actors who rent shophouses in the location. The results show that the implementation of the ijarah contract provides easy access for halal industry players in obtaining business premises, as well as increasing public trust in halal products. In addition, this study also found that compliance with sharia principles in the implementation of the ijarah contract plays an important role in creating a conducive business environment. Thus, the ijarah contract has a strategic role in supporting the development of the halal industry in Bengkulu City. Keywords: Ijarah Agreement, Halal Industry, Rental.
Copyright (c) 2025 Yolsa Agustio, Desi Isnaini, Katra Pramadeka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
URGENSI MAQASID SYARIAH DALAM MENILAI TREN THRIFTING: SEBUAH SOLUSI ATAU ANCAMAN
Abstrak Tren thrifting, atau jual beli pakaian bekas, telah menjadi fenomena global yang populer, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari isu keberlanjutan lingkungan, ekonomi, hingga ekspresi gaya hidup. Namun, di balik popularitasnya, thrifting memunculkan berbagai pertanyaan etis dan moral, terutama ketika dianalisis dari perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Maqasid Syariah sebagai kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menilai tren thrifting. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, tulisan ini menganalisis fenomena thrifting dengan menimbang maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerugian) yang ditimbulkannya. Hasil Penelitian ini menjawab bahwa berdasarkan analisis menggunakan Maqasid Syariah, tren thrifting memiliki dua sisi yang kontras. Sebagai solusi, thrifting sejalan dengan prinsip hifz al-mal (menjaga harta) karena menawarkan akses sandang yang terjangkau dan mengurangi limbah tekstil. Hal ini juga mendukung hifz al-bi'ah (menjaga lingkungan) dengan mempromosikan ekonomi sirkular. Namun, sebagai ancaman, thrifting berpotensi merusak hifz al-mal makro karena mengancam industri tekstil lokal. Selain itu, aspek hifz al-nafs (menjaga jiwa/kesehatan) dapat terabaikan jika pakaian bekas tidak disanitasi, dan dapat mendorong perilaku israf (pemborosan) yang bertentangan dengan etika Islam. Dengan demikian, thrifting adalah solusi hanya jika dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Thrifting, Maqasid Syariah, Keberlanjutan, Ekonomi Sirkular, Etika Islam. Abstract The trend of thrifting, or buying and selling used clothing, has become a popular global phenomenon, especially among the younger generation. This phenomenon is driven by various factors, ranging from environmental sustainability issues, economics, to lifestyle expressions. However, behind its popularity, thrifting raises various ethical and moral questions, especially when analyzed from the perspective of Maqasid Syariah. This study aims to examine the urgency of Maqasid Syariah as a comprehensive evaluation framework for assessing the thrifting trend. Using a qualitative approach and literature review, this paper analyzes the thrifting phenomenon by weighing the maslahat (benefits) and mafsadat (drawbacks) it entails. The findings of this study indicate that, based on an analysis using Maqasid Syariah, the thrifting trend has two contrasting sides. As a solution, thrifting aligns with the principle of hifz al-mal (preserving wealth) by offering affordable clothing and reducing textile waste. It also supports hifz al-bi'ah (preserving the environment) by promoting a circular economy. However, as a threat, thrifting has the potential to undermine macro hifz al-mal by jeopardizing the local textile industry. In addition, the aspect of hifz al-nafs (preserving life/health) can be neglected if used clothing is not sanitized, and can encourage israf (wasteful) behavior that is contrary to Islamic ethics. Thus, thrifting is a solution only if it is done ethically and responsibly. Keywords: Thrifting, Maqasid Syariah, Sustainability, Circular Economy, Islamic Ethics.
Copyright (c) 2025 Fahmi Makraja, Elya Fitriyani, Nisa Afifah, Tajul Iflah, Raihan Putri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
LEGALITAS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK BAGI ANAK DI BAWAH UMUR
Abstrak Sepeda listrik merupakan kendaraan yang sangat di butuhkan oleh manusia dalamkehidupannya sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan sepeda listrik bagi anak di bawah umur dan bentuk implementasi penggunaan sepeda listrik telah sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif (Normatif law research). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statue approach), dan pendekatan Konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa di Indonesia Penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur belum memiliki pengaturan hukum yang tegas dan implementasi penggunaan sepeda listrik masih belum sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian perlu adanya penganturan hukum yang sesuai untuk mengatur akan legalitas pengguna sepeda listrik di indonesia dan juga mengimplementasikan penggunaan sepeda listrik yang sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Bagi pemerintah perlukan tindakan nyata berupa penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur. Bagi orang tua seharusnya tidak hanya menyediakan fasilitas kendaraan untuk anak. Kata Kunci: Anak di bawah umur, Legalitas, Sepeda Listrik Abtract Electric bicycles are vehicles that are very much needed by humans in their daily lives. This research aims to understand the use of electric bicycles for minors and whether the implementation of electric bicycle use is in accordance with legal regulations in Indonesia. The type of research used in this study is normative legal research. This research employs a statute approach and a conceptual approach. Based on the results of this study, it is found that in Indonesia, the use of electric bicycles by minors does not have strict legal regulations and the implementation of electric bicycle use is still not in accordance with legal rules. Therefore, there is a need for proper legal regulations to govern the legality of electric bicycle users in Indonesia and to implement the use of electric bicycles in accordance with legal rules in Indonesia. For the government, concrete actions are needed in the form of stricter law enforcement against violations of electric bike usage by minors. For parents, it should not only be about providing transportation facilities for their children. Keywords: Underage child, Legality, Electric Bicycle.
Copyright (c) 2025 Retna Amalia, Sulistina https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
WANPRESTASI DALAM AKAD MUDHARABAH: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERKARA 220/PDT.G/2024/PA.SMI
Abstrak Wanprestasi dalam akad mudharabah merupakan isu yang signifikan dalam praktik ekonomi syariah, khususnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum ekonomi syariah dalam perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, yang melibatkan sengketa wanprestasi pada akad mudharabah. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus untuk memahami penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdakwa Ari Sudarjat Sofarulloh melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan yang disepakati dengan mudharabah. Penggugat menggugat Tergugat karena tidak mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang dijanjikan dalam perjanjian dan addendum yang telah dibuat. Pada awalnya, Pengadilan Agama Sukabumi menolak gugatan secara verstek, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bandung yang menerima permohonan kasasi penggugat. Dalam putusan banding, hakim memutuskan bahwa permohonan penggugat tidak dapat diterima secara verstek, tetapi juga memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara. Sebagai kesimpulan, kasus ini menyoroti pentingnya Kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kontrak mudharabi dan penerapan prinsip-prinsip fiqih Islam dalam perselisihan tentang kewajiban dalam perjanjian Syariah. Kasus ini juga menegaskan bahwa para pihak dalam akad mudharab harus memastikan bahwa kewajiban mereka dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang disepakati guna menjaga keadilan dan hubungan bisnis yang damai sesuai dengan hukum Syariah. Kata kunci : Akad Mudharabah, Analisis Perkara, Wanprestasi. Abstract Default in mudharabah contracts is a significant issue in sharia economic practice, especially regarding the implementation of the rights and obligations of the parties. This research aims to analyze aspects of sharia economic law in case 220/Pdt.G/2024/PA.SMI, which involves a dispute over default in mudharabah contracts. This study uses a normative juridical method with a case approach to understand the application of sharia principles in resolving these disputes. The results of the analysis show that the defendant Ari Sudarjat Sofarulloh committed a breach of contract by not fulfilling his obligations in accordance with the financing agreement agreed with the mudharabah. The Plaintiff sued the Defendant for not returning the business capital along with the profits promised in the agreement and addendum that had been made. Initially, the Sukabumi Religious Court rejected the lawsuit in verstek, but the decision was overturned by the Bandung Religious Court which accepted the plaintiff's cassation request. In the appeal decision, the judge decided that the plaintiff's application could not be legally accepted, but also ordered the defendant to pay court costs. In conclusion, this case highlights the importance of clarity and consistency in the implementation of mudharabi contracts and the application of the principles of Islamic jurisprudence in disputes regarding obligations in Sharia agreements. This case also emphasizes that the parties to a mudharab contract must ensure that their obligations are fulfilled in accordance with the agreed terms in order to maintain fairness and peaceful business relations in accordance with Sharia law. Keywords: Case Analysis, Default, Mudharabah Agreement.
Copyright (c) 2025 Padlan Padilah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Ramdani Wahyu Sururie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT DI KELURAHAN MALILINGI KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian warisan bagi anak angkat di Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada 1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap anak asuh sebagai pewaris di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap anak asuh sebagai pewaris di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan syar’iah, yuridis, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terkait, di antaranya Kepala Seksi Bimas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, orang tua angkat, anak angkat, serta beberapa tokoh masyarakat dan kerabat yang berada di wilayah Kelurahan Malilingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) praktiknya, pembagian warisan di lingkungan masyarakat Kelurahan Malilingi masih didominasi oleh tradisi dan kebiasaan lokal, meskipun sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran akan pentingnya menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris karena ketiadaan hubungan nasab dengan pewaris, sehingga secara otomatis terhalang dari warisan berdasarkan ketentuan faraidh. 2) Namun demikian, Islam memberikan solusi melalui mekanisme wasiat, yang memperbolehkan seorang pewaris mewasiatkan maksimal sepertiga dari harta peninggalannya kepada pihak yang bukan ahli waris, termasuk anak angkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasab anak angkat tidak berhak atas warisan, namun ia tetap dapat memperoleh bagian dari harta pewaris melalui wasiat wajibah, selama tidak melebihi batas yang telah ditentukan dan disetujui oleh ahli waris lainnya. Kata Kunci: Hukum Islam, Warisan, Anak Angkat, Wasiat Wajibah Abstract This research aims to examine and analyze in depth the review of Islamic law on inheritance for adopted children in Malilingi Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency. The main problems in this research are focused on 1) How do the people view adopted children as heirs in Malilingi Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency? 2) How does Islamic law regulate adopted children as heirs in Malilingi Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency. This research uses a qualitative method with sharia, juridical, and sociological approaches. Data collection techniques were carried out through direct interviews with various related parties, including the Head of the Bimas Section at the Bantaeng Regency Ministry of Religious Affairs Office, adoptive parents, adopted children, as well as several community leaders and relatives in the Malilingi Village area. The results of the research show that 1) in practice, the distribution of inheritance in the Malilingi Village community is still dominated by local traditions and customs, although some of the community have become aware of the importance of implementing Islamic law comprehensively. From the perspective of Islamic law, adopted children do not have inheritance rights due to the absence of a nasab (bloodline) relationship with the heir, thus automatically barring them from inheritance based on faraidh provisions. 2) However, Islam provides a solution through the mechanism of wasiat (bequest), which allows a testator to bequeath a maximum of one-third of their estate to non-heirs, including adopted children. This shows that although adopted children are not entitled to inheritance based on nasab, they can still receive a portion of the testator's estate through obligatory bequests, as long as it does not exceed the specified limit and is approved by other heirs. Keywords: Islamic Law, Estate, Adopted Child, Obligatory Bequest
Copyright (c) 2025 Isna Islamiah Jamal, Muhammadiyah Amin, Ismail Hannanong https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH CYBER CRIME TERHADAP KEPERCAYAAN MAHASISWA UIN FAS BENGKULU DALAM MENGGUNAKAN PRODUK ELECTRONIC BANKING BANK SYARIAH INDONESIA
Abstrak Transformasi digital di sektor perbankan telah menghadirkan layanan electronic banking (e-banking) yang memudahkan nasabah bertransaksi secara daring. Namun, meningkatnya kasus cyber crime menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data dan kepercayaan pengguna, termasuk mahasiswa sebagai pengguna aktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh cyber crime terhadap kepercayaan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam menggunakan layanan e-banking Bank Syariah Indonesia (BSI). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel penelitian berjumlah 46 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2022 yang dipilih dengan teknik sensus. Data primer diperoleh melalui kuesioner berskala Likert 1–5, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, linieritas, heteroskedastisitas), regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R²) dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber crime berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa dengan nilai t hitung (-7,292) > t tabel (1,679) dan signifikansi 0,002 < 0,05. Selain itu, nilai Adjusted R² sebesar -0,730 menunjukkan bahwa 73% variasi kepercayaan dipengaruhi cyber crime. Temuan ini menegaskan bahwa meningkatnya ancaman cyber crime menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap keamanan layanan e-banking BSI. Kata Kunci: cyber crime, kepercayaan mahasiswa, e-banking, BSI. Abstract Digital transformation in the banking sector has introduced electronic banking (e-banking) services that facilitate online transactions for customers. However, the rise in cybercrime cases raises concerns about data security and user trust, including students as active users. This study aims to analyze the influence of cybercrime on the trust of UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu students in using Bank Syariah Indonesia (BSI) e-banking services. The research method used is quantitative with an associative approach. The research sample consisted of 46 students of the Islamic Banking Study Program, class of 2022, selected using a census technique. Primary data were obtained through a 1–5 Likert scale questionnaire, while secondary data were obtained from related literature. Data analysis was performed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests (normality, linearity, heteroscedasticity), simple linear regression, t-tests, and coefficient of determination (R²) using SPSS. The results of the study indicate that cybercrime has a negative and significant effect on student trust with a calculated t value (-7.292) > t table (1.679) and a significance of 0.002 < 0.05. In addition, the Adjusted R² value of -0.730 indicates that 73% of the variation in trust is influenced by cybercrime. This finding confirms that the increasing threat of cybercrime reduces student trust in the security of BSI e-banking services. Keywords: cyber crime, student trust, e-banking, BSI.
Copyright (c) 2025 Afridatul Inayah, Khairiah Elwardah, Andi Harpepen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM DENGAN RENTENIR PADA WARGA DI KELURAHAN ANRONG APPAKA KECAMATAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKEP
Abstrak Pokok masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dalam transaksi pinjam meminjam pada warga di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, kemudian dijabarkan menjadi beberapa rumusan masalah yang pertama. Bagaimana mekanisme praktik tranksaksi pinjam meminjam pada warga di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep? Kemudian yang kedua Bagaimana ketentuan hukum islam terhadap tranksaksi pinjam meminjam pada warga di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualiatif deskritif dengan pendekatan normatif-teologis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas praktik pinjam meminjam dengan rentenir yang terjadi di masyarakat kelurahan anrong appaka serta menganalisinya berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjam meminjam yang terjadi mengandung unsur riba dan dilakukan dengan sistem bunga tetap mingguan atau bulanan, serta potongan awal dari pokok pinjaman. Walaupun dilakukan atas dasar kesepakatan, transaksi ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang pengambilan keuntungan atas dasar pinjaman uang (qardh) yang bersifat konsumtif. Dalam hukum Islam, tambahan (bunga) atas pinjaman termasuk kategori riba yang diharamkan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji persoalan serupa di wilayah yang berbeda. Penelitian ini menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dalam transaksi keuangan. Hal ini menjadi dasar bagi lembaga keagamaan, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan dakwah di bidang muamalah syariah, khususnya mengenai bahaya riba dan pentingnya keadilan dalam transaksi. Temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat Islam untuk menghadirkan solusi alternatif terhadap praktik rentenir, seperti mendirikan koperasi syariah, BMT, atau program pinjaman bebas riba yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan ekonomi warga dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Kata Kunci: Riba, Hukum Islam, Pinjam Meminjam, Ekonomi Syariah. Abstract The main problem in this study is "How is the review of Islamic law on loan and borrowing transactions to residents in Anrong Appaka Village, Pangkajene District, Pangkep Regency, then described into several first problem formulations. What is the mechanism for the practice of loan and loan transaction transactions to residents in Anrong Appaka Village, Pangkajene District, Pangkep Regency? Then the second is how are the provisions of Islamic law on the transfer of loans and loans to residents in Anrong Appaka Village, Pangkajene District, Pangkep Regency The type of research used in this thesis is a qualitative descriptive research with a normative-theological approach. This research aims to describe in depth the reality of the practice of borrowing and borrowing with loan sharks that occur in the community of Anrong Appaka Village and analyze it based on Islamic law. The results of the study show that the practice of borrowing and borrowing that occurs contains elements of usury and is carried out with a fixed weekly or monthly interest system, as well as an initial deduction from the principal of the loan. Even though it was carried out on the basis of agreement, this transaction is contrary to the principles of Islamic law which prohibits the taking of profits on the basis of money loans (qardh) that are consumptive in nature. In Islamic law, additional (interest) on loans is included in the category of riba which is prohibited. This research contributes to the development of the study of Islamic law, becoming a reference for other researchers in studying similar issues in different regions. This research highlights the low public understanding of Islamic law in financial transactions. This is the basis for religious institutions, religious extension workers, and community leaders to improve education and da'wah in the field of sharia muama, especially regarding the dangers of usury and the importance of justice in transactions. The findings of this research can be used as a reference by local governments, Islamic financial institutions, and Islamic community organizations to present alternative solutions to loan shark practices, such as establishing sharia cooperatives, BMT, or usury-free loan programs that are easily accessible to the public. Thus, the economic needs of citizens can be met without violating Islamic principles. Keywords: Riba, Islamic Law, Borrowing and Borrowing, Sharia Economics.
Copyright (c) 2025 Muhammad Rizqi Arfandi, Muhammadiyah Amin, Ismail Hannanong https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS PENETAPAN HARGA MOTOR SISTEM TUKAR TAMBAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Dirga Motor Kota Bengkulu)
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan harga dalam transaksi tukar tambah di Dirga Motor diterapkan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. informan yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik, karyawan dan pembeli di showroom Dirga motor Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu deskriptif kualitatif dengan menjabarkan hasil keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga motor dengan sistem tukar tambah di Showroom Dirga Motor Kota Bengkulu dilakukan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, seperti tujuan usaha, kondisi pasar, dan permintaan konsumen. Metode yang digunakan adalah cost-plus pricing, penyesuaian harga berdasarkan kondisi kendaraan, kelengkapan dokumen, dan asal motor. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melanggar ketentuan jual beli, bukan objek ribawi, dan memenuhi setiap transaksi muamalah dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, tidak mengandung unsur gharar, dan riba. Kata Kunci: Penetapan Harga, Sistem Tukar, Perspektif Ekonomi Islam Abstract This study aims to determine how the pricing system in trade-in transactions at Dirga Motor is implemented, as well as how it complies with Islamic economic principles. The type of research used in this study is qualitative descriptive research. The informants who will be the subjects of this study are the owners, employees, and buyers at the Dirga Motor showroom in Bengkulu City. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study is carried out using qualitative descriptive methods by describing the overall results. The results of this study indicate that the mechanism for determining motorcycle prices using a trade-in system at the Dirga Motor Showroom in Bengkulu City is carried out by considering internal and external factors, such as business objectives, market conditions, and consumer demand. The methods used are cost-plus pricing, price adjustments based on vehicle condition, document completeness, and motorcycle origin. From an Islamic economic perspective, this practice is considered to be in accordance with sharia principles because it does not violate the provisions of buying and selling, is not a ribawi object, and fulfills every muamalah transaction based on the principles of honesty, justice, and does not contain elements of gharar and riba. Keywords: Pricing, Trade-in System, Islamic Economic Perspective
Copyright (c) 2025 Rolin Galileo, Supardi Mursalin, Esti Alfiah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ASURANSI SYARI’AH SEBAGAI PILIHAN ALTERNATIF BAGI MASYARAKAT NON MUSLIM DI INDONESIA
Abstrak Asuransi syari’ah tidak hanya diminati oleh umat muslim saja, tetapi juga menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat non-muslim di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan asuransi syari’ah sebagai pilihan perlindungan risiko lintas agama. Metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dipilih untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat non-muslim terhadap produk asuransi syari’ah. hasil penelitian menujukkan bahwa penerimaan masyarakat non-muslim terhadap asuransi syari’ah dipengaruhi oleh presepsi, pemahaman, dan kebutuhan finansial mereka. Kendala utama yang sering dihadapi adalah kurangnya edukasi dan promosi yang menyebabkan asuransi konvensional lebih banyak dikenal. Dengan demikian, asuransi syari’ah dapat menjadi alternatif yang menarik dan beretika bagi masyarakat lintas agama apabila didukung dengan sosialisasi dan promosi yang efektif. Kata Kunci: Asuransi Syari’ah, Non-Muslim Abstract Shariah insurance is not only in demand by Muslims, but also an alternative choice for non-Muslim communities in Indonesia. This research aims to describe shariah insurance as an interfaith risk protection option. Descriptive qualitative method through literature study was chosen to identify the factors that influence non-Muslims' interest in shariah insurance products. The results showed that non-Muslims' acceptance of shariah insurance is influenced by their perception, understanding, and financial needs. The main obstacle that is often faced is the lack of education and promotion which causes conventional insurance to be more widely known. Thus, shariah insurance can be an attractive and ethical alternative for interfaith communities if supported by effective socialization and promotion. Keywords: Insurance, Non-Muslims
Copyright (c) 2025 Zulfah Jannatul Karimah, Rifa Nur Alifah, Qomarul Huda https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI SISTEM UJRAH DALAM PEER TO PEER LENDING SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RIBA: TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
Abstrak Studi ini meneliti implementasi sistem ujrah dalam platform pembiayaan berbasis teknologi Peer to Peer (P2P) lending syariah sebagai strategi untuk menghindari praktik riba di Indonesia. Seiring berkembangnya sektor financial teknologi (fintech) syariah, mekanisme ujrah yang didasarkan pada akad wakalah bi al-ujrah menjadi landasan utama bagi penyedia dana untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang mereka berikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan cara kerja ujrah dalam P2P lending syariah, dengan sumber data berupa literatur akademik dan regulasi terkait, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022. Namun, minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep P2P lending syariah menghambat adopsi sistem ini. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana ujrah dapat memperkuat inovasi fintech syariah untuk mencegah riba, sembari meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi tentang pembiayaan halal. Sistem ujrah tidak hanya mendukung perluasan akses keuangan syariah, tetapi juga mempromosikan inklusi keuangan yang sesuai dengan maqashid syariah. Dengan demikian, ujrah menjadi solusi efektif untuk mengatasi transaksi berbasis riba, memperkuat ekosistem keuangan syariah, dan mendorong literasi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci: Maqashid Syariah, Peer to peer lending, Riba, Ujrah. Abstract This study examines the implementation of the ujrah system in Sharia-based Peer-to-Peer (P2P) lending platforms as a strategy to avoid riba (usury) practices in Indonesia. As the Islamic financial technology (fintech) sector continues to grow, the ujrah mechanism based on the wakalah bi al-ujrah contract serves as a fundamental framework that allows fund providers to receive compensation in accordance with Sharia principles, representing a fair return for the services they render. This research adopts a descriptive-analytical approach to explain how ujrah operates within Sharia P2P lending, drawing upon academic literature and relevant regulations, such as the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022. However, the limited public understanding of the Sharia P2P lending concept poses a challenge to its broader adoption. Therefore, this study analyzes how ujrah can strengthen Sharia fintech innovation to prevent riba while simultaneously increasing public awareness through education on halal financing. The ujrah system not only supports the expansion of access to Sharia-compliant financial services but also promotes financial inclusion aligned with the objectives of maqashid sharia. Thus, ujrah emerges as an effective solution to eliminate riba-based transactions, reinforce the Islamic financial ecosystem, and foster sustainable financial literacy in Indonesia. Keywords: Maqashid Syariah, Peer to peer lending, Riba, Ujrah.
Copyright (c) 2025 Dannizar Azka Taftazani Arsal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS NORMATIF PERCERAIAN PASANGAN YANG BERPINDAH AGAMA:Tinjauan atas Kewenangan Pengadilan dan Status Hukum Perkawinan setelah Menikah Menurut Hukum Islam
Abstrak Tulisan ini menganalisis kewenangan pengadilan dan status hukum perkawinan pasangan Islam yang berpindah agama setelah menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan muncul karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur akibat hukum dari perpindahan agama, sehingga menimbulkan vacuum legis dan perbedaan tafsir di kalangan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yurisprudensi Mahkamah Agung, serta literatur fikih klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan absolut tetap berada pada Pengadilan Agama apabila akad nikah dilangsungkan menurut hukum Islam, meskipun salah satu pihak berpindah agama. Status perkawinan tidak batal secara otomatis karena murtad, melainkan tetap sah hingga ada putusan pengadilan. Pandangan fikih klasik yang menempatkan murtad sebagai pembatal akad berbeda dengan hukum positif Indonesia yang menekankan prosedur formal demi kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi melalui amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau peningkatan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar tidak hanya bergantung pada yurisprudensi. Kata Kunci: Perceraian, Perpindahan Agama, Hukum Islam, Pengadilan Agama, Yurisprudensi Abstract This article examines the jurisdiction of the court and the legal status of marriages involving Muslim couples who convert to another religion after marriage, analyzed from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. The problem arises because Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 does not explicitly regulate the legal consequences of religious conversion, thereby creating a vacuum legis and divergent interpretations among judges. This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through literature review. The sources analyzed include Law Number 1 of 1974 jo. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts, Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI), Supreme Court decisions, and classical Islamic jurisprudence. The findings indicate that absolute jurisdiction remains with the Religious Courts as long as the marriage was conducted under Islamic law, even if one spouse later converts. The marriage does not automatically dissolve due to apostasy but remains valid until a court decision is issued. The contrast between classical fiqh and Indonesian positive law highlights the need to strengthen regulations to ensure legal certainty, justice, and the protection of religious freedom. Keywords: Divorce, Religious Conversion, Islamic Law, Religious Court, Jurisprudence
Copyright (c) 2025 Asiroht Can Sauli Sibarani, Hisar Sirega https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERNYATAAN KONTROVERSIAL PEJABAT PUBLIK DI RUANG DIGITAL : POTENSI PELANGGARAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Abstrak Pernyataan pejabat publik di ruang digital tidak mencerminkan sikap kehati-hatian maupun profesionalitas yang seharusnya melekat pada jabatan yang diemban. penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena viralnya pernyataan pejabat publik melalui perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach.. pengujian terhadap pernyataan pejabat publik harus mempertimbangkan konteks, kapasitas, serta akibat yang ditimbulkan. Oernyataan publik yang viral berpotensi melanggar asas kecermatan, kepastian hukum, dan profesionalitas, sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Diperlukan peningkatan pemahaman serta sosialisasi kepada pejabat publik mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Upaya ini penting agar setiap keputusan atau tindakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi moral di hadapan masyarakat. Kata kunci : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pejabat Publik, Viral. Abstract Statements made by public officials in digital spaces often fail to reflect the prudence and professionalism inherent to their office. This study aims to examine the phenomenon of viral public statements through the lens of administrative law. The research employs a normative legal method, focusing on the analysis of positive legal norms using the Statute Approach and Conceptual Approach. The assessment of public officials’ statements must take into account context, capacity, and the resulting impact. Viral statements by public officials have the potential to violate the principles of accuracy, legal certainty, and professionalism, thereby creating unrest and public disturbance. It is therefore necessary to enhance awareness and disseminate knowledge among public officials regarding the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB). Such efforts are crucial to ensure that every decision or action taken is not only legally valid but also enjoys moral legitimacy in the eyes of society. Keywords: General Principles of Good Governance, Public Officials, Viral Stateme.
Copyright (c) 2025 Bambang Hermawan, Putri Mei Lestari Lubis https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI GETAH KARET DENGAN SISTEM PESANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Abstrak Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa jual beli getah karet sistem pesanan (istishna’) antara CV Mangku Anugerah dan kelompok petani di Way Kanan, yang diakibatkan oleh kecurangan petani (kontaminasi non-material) yang mengakibatkan kerugian riil (al-dharar). Sektor karet adalah pilar strategis, namun rentan penyimpangan yang melawan prinsip keadilan. Fokus utama adalah menguji legalitas dan proporsionalitas mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), khususnya prinsip ganti rugi (dhaman). Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan berdasarkan analisis deskriptif, teknik pengumpulan data utama melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian terhadap mekanisme penyelesaian yang diterapkan CV Mangku Anugerah adalah penurunan harga sepihak, pemotongan bobot, dan penolakan total. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa tersebut yaitu diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penerapan tata cara penyelesaian yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak, keadilan, dan tanggung jawab. Sehingga keseluruhan prinsip ketauhidan sudah dipenuhi dalam penyelesaian ini. Tetapi tidak terdapat resiko terhadap praktik penyelesaian sengketa ini apabila melanggar salah satu prinsip tersebut. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Istishna’, Jual Beli, Penyelesaian, Sengketa Abstract This.research examines settlement of a dispute over a rubber latex purchase through the order system. (istishna') among CV Mangku Anugerah and farmers in Way Kanan, initiated by fraudulent conduct of farmers (contamination non-material) that caused actual harm (al-dharar). The rubber enterprise is thought to be one of the main pillars, yet I.t is open to fluctuations that contravene norms of fairness. The center of interest is the examination of the legality and proportionality of the mechanism for settling disputes based on Sharia Economic Law (HES) in particular the doctrine of compensation (dhaman). The current research employed a qualitative method for field exploration based on descriptive analysis, in which observation and interviews were used as the primary tools for data collection. The conclusions of the study of the settlement process used by CV Mangku Anugerah were unilateral price cuts, weight cuts, and rejections. The Sharia economic law approach to resolving this dispute is valid provided that it conforms to the principles of Sharia. Executing the processes of settlement is in line with the principles of contractual freedom, justice, and accountability. So, all the beliefs of monotheism have been fulfilled due to this agreement. Still, this practice of resolving disputes is not dangerous in case it breaks any of these principles. Keyword: Sharia Economic Law, Istishna', Buying and Selling, Settlement, Disputes
Copyright (c) 2025 Karinta Rengganingtiyas , Maimun, Pramudya Wisesha https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
BALANCING FAITH AND COMMERCE: MAQASID ANALYSIS OF COFFEE SHOP OPERATING HOUR REGULATION IN ACEH
Abstract In Aceh, Indonesia, Governor's Circular SE-11286 regulates coffee shop operating hours aiming to strengthen Islamic Sharia compliance. This policy sparks tension with the crucial role these businesses play in local commerce, employment, and community engagement across key hub (e.g., Langsa, Lhokseumawe) and destination (e.g., Banda Aceh) cities. This article investigates the balance between faith-based regulation and economic vitality. Employing a public policy research approach with interpretive analysis, the study evaluates SE-11286 through the Maqasid al-Shariah framework, conceptualized systemically, examining policy articulation, social construction, and socio-economic impacts. Findings indicate significant challenges in aligning the regulation with holistic Maqasid principles. The policy's focus potentially prioritizes aspects of Hifz al-Din while disproportionately compromising Hifz al-Mal negatively impacting livelihoods and the function of coffee shops as vital economic and social hubs. The study concludes that effective Sharia-informed governance requires a comprehensive Maqasid application, balancing diverse objectives and necessitating thorough socio-economic impact assessments prior to implementation. This research provides critical implications for formulating ethically grounded and economically sustainable regulations within contemporary Islamic contexts. Keyword: Maqasid al-Shariah, Public Policy, Coffee Shops, Economic Regulation, Aceh
Copyright (c) 2025 Munadiati, Anis Kurlillah, Eni Haryani Bahri, Zulhilmi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
MEMAHAMI HUKUM ISLAM MELALUI WAHYU (AL-QUR’AN)
Abstrak Penelitian ini bertujuan memahami hukum Islam secara mendalam melalui wahyu Al‑Qur’an dengan dua focus padapendekatan-pendekatan tafsir-ushul yang mencakup hermeneutik mantuq mafhum, analisis struktur naratif‑retorik, serta pendekatan rasional-normatif berdasarkan maqāṣid dan ijtihād; serta tantangan serta relevansi pemahaman hukum Islam kontemporer melalui studi kasus fatwa digital, reformasi keluarga, dan perumusan hukum berbasis kemaslahatan. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif, data diperoleh dari analisis teks Al‑Qur’an, literatur klasik & modern, dokumen fatwa, serta regulasi kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa integrasi mazhab klasik dengan pendekatan ijtihād‑maḳāṣid mampu menjembatani kesenjangan antara teks wahyu dan kebutuhan hukum modern, khususnya dalam ranah gender, HAM, dan teknologi. Validasi dilakukan melalui triangulasi akademik (diskusi ahli, verifikasi teks, dan peer review). Rekomendasi penelitian ini mendorong pengembangan tafsir hukum yang responsif dan dinamis terhadap permasalahan kekinian. Kata Kunci: hermeneutik; ijtihād‑maqāṣid; fatwa digital; reformasi keluarga; maslahah Abstract This study aims to deepen the understanding of Islamic law through the revelation of the Qur’an by focusing on two main areas interpretative methodologies including mantuq mafhum hermeneutics, narrative‑rhetorical text analysis, and rational‑normative approaches based on maqāṣid and ijtihād; and challenges and relevance of contemporary Islamic legal understanding through case studies of digital fatwas, family law reform, and benefit-based legal formulation. Employing a qualitative-descriptive method, data were collected from Qur’anic text analysis, classical and modern literature, fatwa documents, and contemporary legal regulations. The results demonstrate that integrating classical legal schools with ijtihād- maqāṣid approaches can bridge the gap between the revealed text and modern legal needs, particularly in areas of gender, human rights, and technology. Validation was conducted through academic triangulation (expert consultation, textual verification, and peer review). This research recommends developing responsive and dynamic legal exegesis to address current issues effectively. Keywords: hermeneutics; ijtihād‑maqāṣid; digital fatwa; family law reform; maslahah
Copyright (c) 2025 Umar Laila, Abdul Halim Talli, Muhammad Saleh Ridwan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PRAKTIK GADAI KEBUN DENGAN PENGELOLAAN OLEH PENGGADAI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA TALANG BARU BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Abstrak Praktik gadai kebun masih menjadi solusi utama masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak, meskipun sering kali menyimpang dari prinsip akad rahn dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik gadai kebun dengan pengelolaan oleh penggadai (rahin) di Desa Talang Baru Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Utara, serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan melalui wawancara dengan tiga rahin, dua murtahin, dan seorang tokoh masyarakat, serta dilengkapi dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahin tetap mengelola kebun, tetapi hasil panen dibagi dua dengan murtahin, sementara pokok utang tidak berkurang. Kondisi ini menyebabkan rahin menanggung seluruh biaya dan risiko, sedangkan murtahin memperoleh keuntungan tanpa beban. Analisis hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa praktik ini menyimpang dari prinsip rahn karena murtahin mengambil manfaat dari barang gadai tanpa akad tambahan yang sah, sehingga berpotensi mengandung riba dan bertentangan dengan maqashid syariah dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal). Penelitian merekomendasikan perlunya edukasi kepada masyarakat, peran aktif tokoh agama dan pemerintah desa, serta penerapan akad alternatif seperti musyarakah atau mudharabah agar transaksi gadai kebun lebih adil dan sesuai syariah. Kata Kunci: Gadai, Hukum Ekonomi Syariah, Kebun, Rahn Abstract Pawning gardens remains the main solution for rural communities in meeting urgent economic needs. However, this practice often deviates from the principles of rahn contracts in Islamic law. This study aims to describe the practice of mortgage gardens managed by the pawnbroker (rahin) in Talang Baru Bumi Nabung Village, North Lampung Regency. It also analyzes its compliance with sharia economic law. The research uses a qualitative field method through interviews with three rahin, two murtahin, and a community leader. It is supplemented by a literature study. The results show that the rahin continues to manage the garden, but the harvest is divided equally with the murtahin. The principal debt does not decrease. This condition causes the rahin to bear all costs and risks, while the murtahin gains profits without burden. The analysis of Islamic economic law emphasizes that this practice deviates from the principle of rahn. The murtahin benefits from the pawned goods without a valid additional contract. This potentially contains usury and contradicts the maqashid of sharia in the aspect of protecting wealth (hifz al-mal). The research recommends the need for education for the community. It also urges an active role for religious leaders and village governments and suggests implementing alternative contracts such as musyarakah or mudharabah to ensure fairer and sharia-compliant garden pawn transactions. Keywords: Pawn, Islamic Economic Law, Garden, Rahn
Copyright (c) 2025 Aryanti Dwi Rahmalia, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Muslim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN RODA EMPAT PADA SHOWROOM RS. PANASAE
Abstrak Penelitian ini membahas tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan roda empat pada Showroom RS. Panasae dengan fokus pada pelaksanaan perjanjian dan akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak showroom dan konsumen, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan pada Showroom RS. Panasae masih didominasi oleh klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak showroom. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan posisi hukum antara penjual dan pembeli, di mana pembeli menanggung seluruh risiko atas objek perjanjian, termasuk kerusakan atau kehilangan kendaraan sebelum pelunasan angsuran. Meskipun praktik tersebut sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun penerapannya tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kepatutan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan hukum khusus mengenai perjanjian jual beli kendaraan bermotor untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dan menjamin pelaksanaan perjanjian sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum nasional. Kata Kunci: Perjanjian jual beli, sewa beli, kebebasan berkontrak, risiko hukum, keadilan. Abstract This study examines the legal aspects of the sale and purchase agreement for four-wheeled vehicles at RS. Panasae Showroom, focusing on the implementation of the agreement and the legal consequences arising when one of the parties fails to fulfill their obligations. The research employs a juridical-empirical approach, utilizing primary data obtained through interviews with showroom representatives and consumers, as well as secondary data sourced from legislation, legal literature, and relevant documents. The findings reveal that the implementation of vehicle sale and purchase agreements at RS. Panasae Showroom is predominantly governed by standard clauses unilaterally determined by the showroom. This condition results in a legal imbalance between seller and buyer, where the buyer bears all risks related to the object of the agreement, including damage or loss of the vehicle before full payment is made. Although such practice is permitted under the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code, its application does not fully embody the principles of justice, fairness, and legal certainty. This study recommends the establishment of specific legal regulations governing vehicle sale and purchase agreements to ensure a balanced legal protection for both parties and to promote the realization of social justice within Indonesia’s legal system. Keywords: Sale and purchase agreement, hire purchase, freedom of contract, legal risk, justice.
Copyright (c) 2025 Ashar Sinilele https://creativecommons.org/licenses/by/4.0