IMPLEMENTATION OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM IN IMPROVING THE INTEGRITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS

Rahmawita Rasyid; Sumarlin Sumarlin; Della Fadhilatunnisa

doi:10.24252/isafir.v5i1.47982

Rahmawita Rasyid
(ID)
Sumarlin Sumarlin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
(ID)
Della Fadhilatunnisa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
(ID)

DOI: https://doi.org/10.24252/isafir.v5i1.47982

Kata Kunci: Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Integritas Laporan keuangan

Abstrak

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan dan bentuk sistem akuntansi keuangan daerah dalam meningkatkan integritas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, menggunakan data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah mampu meningkatkan integritas laporan keuangan melalui aplikasi tata kelola keuangan seperti FMIS dan SIPD, dengan fitur-fitur yang membantu pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga pelaporan. Penerbitan LAKIP oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Gowa telah meraih opini WTP selama 11 kali berturut-turut, menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan keuangan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dapat mendukung integritas laporan keuangan, dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas untuk mencegah manipulasi laporan keuangan.

Referensi

Abdussamad, Z. (2021). metode penelitian kualitatif.

Adisuryo, R. D. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

Arfianty, A., & Virlayani, A. (2017). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dan Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare. Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 3(2), 80–90. https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.205

Ariani, I., Bulutoding, L., & Namla Elfa Syariati. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, 3(1), 65–81. https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29627

Aritonang, D. M. (2017). The Impact of E-Government System on Public Service Quality in Indonesia. European Scientific Journal, ESJ, 13(35), 99. https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n35p99

Asmarani, M., & Kusumaningtias, R. (2019). Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya Marlia Asmarani Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya Rohmawati Kusumaningt. AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa, 8(1).

Asmira, S. (2021). akrual basis dalam metafora amanah perwujudan integritas laporan keuangan. 1–23. Atmadja, A. T. (2013). Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. Akuntansi Profesi, 3(2), 122–141.

Auliyana, E. (2017). Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit Wtp Di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Akuntansi Aktual, 4(1), 22– 33. https://doi.org/10.17977/um004v4i12017p022 Eksandy, Hakim, M. Z., &

Ekawati, Ekaw, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(2), 85. https://doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917

Erniati. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Seagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/beritaterbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-seagai-wujud-akuntabilitaspengelolaan-keuangan-negara.html

Erwinton Putra Antonius Tarigan; Lastria Nurtanzila. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 17(1), 29–45.

Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono. (2018). Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Seminar Nasional Dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA), 8(1), 5.

Fika Nurul Ulya, A. N. K. M. (2021). Sri Mulyani: Integritas Bermasalah, Ada 127 Kepala Daerah Jadi Terpidana Kasus Korupsi.

fransisca christy rosana. (2021). Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Tidak Boleh Hanya Slogan. https://bisnis.tempo.co/read/1452147/sri-mulyanipencegahan-korupsi-tidak-boleh-hanya-slogan#:~:text=TEMPO.CO%2C Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan,integritas. “Upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya slogan.

Glinkowska, B., & Kaczmarek, B. (2016). Classical and modern concepts of corporate governance (Stewardship Theory and Agency Theory). Management, 19(2), 84–92. https://doi.org/10.1515/manment-2015-0015

Gowa, D. kabupaten. (2022). laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten gowa.

halim abdul. (2007). sistem keuangan daerah.

Handayani, Darwanis, & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 12(2), 275–291. https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21502

Indriani, A., & Hermi, H. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Keuangan Daerah. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20(1), 99–116. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.6947

Irfan, I., Majid, J., Umar, M., & Aditiya, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, 2(1), 108–121. https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.21746

James H. Davis, F. D. S. dan L. D. 1997. (1997). “Toward a Stewardship Theory of Management.” Academy of Management Review Vol. 22, No. 1, page 22?47, 199. Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. Jurnal Riset Edisi XXVI, 4(3), 14–28. https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162

Juliana, Sumarlin, F. fajrin. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Bingkai Sipakatau Assamaturu Na Sipakalebbere. 4, 72–91.

Kahar, K., Majid, J., & Fadhilatunisa, D. (2022). Faktor-Faktor Yan Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, 3(1), 54–64. https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29115

Lasa, D. (2022). Transaksi Pemerintah Non Tunai dan Harapan Ke Depan. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntt/id/data-publikasi/artikel/2881- transaksi-pemerintah-non-tunai-dan-harapan-ke-depan.html

Majid, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2(1), 33–46.

Majid, J., Ramli, B., Fatahillah, R., & Praditha, R. (2022). Motivasi Whistleblower : Mengungkap Fraud Keuangan Daerah dalam Konsep Amar Ma ’ ruf nahi Mungkar. 1(1), 39–54.

Muis, A. (2021). Metafora Amanah; perwujudan akuntanbilitas dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ( studi pada desa Lunjen, kabupaten Enrekang).

Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas, 10(2), 273–288. https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936 Nasution, M. D. (2020). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 20(1), 100–105. No.59, P. (2007). Menteri dalam negeri republik indonesia. 1–13.

Nordiawan, D. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba 4, 2010 20Peraturan. Peraturan Pemerintah. (2005). Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. 09 Desember, 105. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58- tahun-2005

Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 1– 445.

Pratama, wirja wahyu. (2020). Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada kantor camat semadam kabupaten aceh tenggara). 21(1), 1– 9.

Raharjo. (2015). The Accounting Perspective. Enterprise Risk Management, 31– 41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003

Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1), 16–28. https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39

Sugi, F. A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Toraja Utara.

Suhardi, S. (2015). Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Independensi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 10(2), 1. https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1249

Wahab, S. Z. S. (2022). Diduga Korupsi Rp9 Miliar, Kejari Gowa Tetapkan Lima Tersangka Kasus Pengadaan Truk Sampah di Gowa Penulis: Sayyid Zulfadli Saleh Wahab|Editor:SaldyIrawan.https://makassar.tribunnews.com/2022/08/01/diduga-korupsi-rp9-miliarkejari-gowa-tetapkan-lima-tersangka-kasus-pengadaan-truk-sampah-di-gowa

Warnoto. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas LKPD untuk Mempertahankan Opini WTP. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3995- strategi-peningkatan-kualitas-lkpd-untuk-mempertahankan-opini-wtp.html

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Referensi