ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MI (MADRASAH IBTIDAIYAH) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL - Nurmiati, Nurmiati (Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2023)
Artikel ini khusus membahas Tinjauan Kebijakan Pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji ”Tinjauan Kebijakan Pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni penulis menggunakan metodologi penelitian pustaka, yakni mengkaji melalui penelusuran literatur, baik berdasarkan teori, praktik pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah), maupun berdasarkan regulasi perudangan. Pasca lahirnya UU Nomor 2023, Madrasah Ibtidaiyah secara normatif dan praktik mendapatkan pengakuan yang sama dan selevel dengan sekolah dasar. Kebijakan pengembangannya,: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti; (2) meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan; (3) melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional; (4) memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai; (5) melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen; (6) meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (7) mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya; dan (8) meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi