Dynamics of Power Relations and Concordance Leadership Style in Policy Making: A Case Study of the Malang City Regional Legislative Council 2020

Abstrak

Skandal korupsi massal yang melibatkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2018 menjadi pengingat tajam rapuhnya institusi demokrasi ketika kekuasaan terlalu terkonsentrasi dan mekanisme akuntabilitas melemah. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi kekuasaan serta interaksi antara dominasi struktural, gaya kepemimpinan, dan perilaku politik di DPRD Kota Malang, khususnya dalam proses pembentukan kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini mengandalkan analisis dokumen, wawancara, dan observasi untuk menangkap dinamika relasi legislatif-eksekutif serta interaksi intra-partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi posisi PDI-P memberikan kapasitas agenda setting, namun keunggulan struktural ini dijalankan bukan melalui pengawasan konfrontatif, melainkan dengan pola hubungan harmonis dan konsensus bersama eksekutif. Meskipun menciptakan stabilitas, pola ini justru melemahkan fungsi checks and balances, membuka ruang bagi elite capture, dan memperkuat politik kartel. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan posisional, teori perilaku politik, dan analisis sistem untuk menunjukkan bagaimana dominasi struktural yang disertai kapasitas legislatif lemah menghasilkan kerentanan institusional terhadap korupsi. Implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas legislatif, demokrasi internal partai, serta mekanisme oposisi yang substantif agar lembaga legislatif daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas demokratis.