Vox Populi

Assessing Local Hijrah Movement’s Persistance: Rabbani Generation Community in Langsa, Aceh, Indonesia

2025-04-23T08:02:06+00:00

This paper attempts to assess the persistence of a Hijrah movement, the Rabbani Movement Community (KGR, ‘Komunitas Gerakan Hijrah’) in Langsa, Aceh, using social movement theory. In the midst of the growing trend of the Hijrah movement at the national level, it is intriguing to comprehend the existence of local Hijrah movements, particularly those with movement bases in areas where Islamic sharia is applied, such as Aceh. This region is believed to have a political opportunity structure that optimally supports the continuation of movements whose central tenets are Islamic values. However, KGR shows the opposite fact. Using a qualitative approach consisting of in-depth interviews and documentation, the research reveals that although the existence of KGR is strongly supported by a conducive political opportunity structure in Aceh and the framing of Islamic values that encourage widespread social acceptance of the Acehnese people, its consistency in terms of resource mobilization is weak, making it difficult for this movement to maintain its existence. This is due to the KGR's excessive dependence on its founder, which makes the movement vulnerable without the drive of its most influential figure.

Gerakan Sosial dalam Penolakan Pertambangan di Sungai Saddang

2025-04-23T08:01:51+00:00

Artikel ini membahas tentang gerakan sosial yang muncul sebagai respons terhadap rencana tambang ilegal di Sungai Saddang, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Gerakan yang dikenal dengan nama Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo ini berupaya menolak aktivitas tambang tersebut karena alasan perizinannya yang tidak lengkap serta ketidakikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan dengar pendapat. Selain itu, masyarakat juga merasa trauma akibat penggalian pasir di sungai sebelumnya yang menyebabkan abrasi, banjir, dan longsor. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh gerakan ini dalam menanggapi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi sumber daya dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo melakukan beberapa langkah strategis, termasuk mengumpulkan massa dan anggota, menjalin relasi dengan pihak-pihak terkait, serta melaksanakan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan. Proses mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh gerakan ini mencakup peran penting pemimpin yang memobilisasi sumber daya kelompok, dukungan dari pengikut, dukungan dana, keahlian profesional yang terlibat, serta akses media yang mendukung kelancaran aksi mereka

Sosialisasi Politik Pada Perempuan Disabilitas: Suatu Perspektif Collaborative Governance

2025-04-23T08:01:00+00:00

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang sosialisasi politik sebagai proses inklusif dalam menghadirkan demokrasi substansial, bukan sekadar praktek elitis yang sarat dengan instrumen formalistik. Keberadaan demos (rakyat) sebagai subjek demokrasi dan pemegang kuasa sesungguhnya cenderung terabaikan, khususnya mereka yang selama ini tergolong minoritas atau kelompok rentan, bahkan kerapkali hanya jadi objek dalam hiruk pikuk kontestasi demokrasi (pemilu). Studi ini menyorot pada penyandang disabilitas, khususnya pada kaum perempuan disabilitas yang cenderung mengalami kerentanan atau diskriminasi ganda. Sosialisasi politik berperan penting dalam berfungsinya sistem politik yang demokratis, melalui sosialisasi politik yang efektif, diharapkan seseorang atau suatu kelompok akan terlibat lebih dalam serta mengetahui, memahami serta memiliki kesadaran politik. Studi ini mengelaborasi sosialisasi politik melalui kolaborasi peran aktor pemerintah dan non-pemerintah di Kota Makassar dalam menghadirkan demokrasi yang inklusif-partisipatif. Dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan kerangka collaborative governance, studi ini merefleksikan pola kolaboratif sebagai jalan tengah dari pola pendekatan aktor yang berbeda dalam melakukan sosialisasi politik, yakni pemerintah dengan karakter pola top-down dalam pemenuhan hak-hak politik disabilitas dan NGO dengan pola bottom-up berbasis komunitas. Disamping itu, studi-studi sosialisasi politik sebelumnya lebih cenderung menghadirkan fokus kajian dimana peran kedua pola aktor tersebut kerap tersaji kontradiktif. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi memperkuat kajian sosialisasi politik dengan mendudukkan ‘demos’ sebagai subjek politik.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik dan Demokrasi di Indonesia

2025-04-23T08:01:38+00:00

Penelitian ini mengkaji pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik dan demokrasi di Indonesia. Media sosial, sebagai platform interaktif yang luas jangkauannya, telah menjadi medium penting untuk diskusi politik dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu publik. Penelitian ini meng-gunakan analisis konten, dengan pengumpulan data melalui analisis ung-gahan politik di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana media sosial memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dan kontribusinya terhadap proses demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan akses infor-masi yang mudah dan mendukung keterlibatan publik dalam diskusi politik. Namun, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran hoaks dan polarisasi opini, yang dapat menghambat kualitas demokrasi. Temuan ini menggarisbawahi peran penting media sosial dalam mengubah lanskap politik Indonesia, sekaligus menunjukkan perlunya literasi digital yang lebih baik untuk memitigasi dampak negatifnya.

Oposisi Politik dalam Sistem Pemerintahan Perspektif Imam Ahmad bin Hanbal: Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam

2025-04-23T08:01:20+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik Imam Ahmad bin Hanbal dengan rezim politik pada masa itu yang meneguhkan preferensi politiknya sebagai oposisi yang mengingkari kebijakan pemerintah yang zalim dan menyimpang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan historical approach menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data library research. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal yang tumbuh dan memulai aktivitas intelektualnya pada masa rezim Abbasiyah yang terpengaruh Mu’tazilah tidak membuatnya dapat berkompromi dengan penguasa bahkan dirinya tetap teguh memegang ahlussunnah wa al-jamaah dan menyatakan diri sebagai oposisi yang menyebabkannya menjadi tahanan politik selama 28 bulan dikarenakan menentang kebijakan Mihnah rezim khalifah yang menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah makhluk yang posisinya berada di bawah akal. Akan tetapi sikap oposisi politik yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendorongnya untuk melakukan makar atau pemberontakan dengan meme-rangi pemerintahan khalifah yang memenjarakannya. Sifat dan karakter Imam Ahmad bin Hanbal yang patut dijadikan sebagai uswah al-hasanah adalah zuhud, wara’, tawadhu’, dan sabar dalam mengahadapi penguasa politik yang zalim